DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 48 Tahun 2024

Nomor: 48
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang meliputi: a. pedoman penetapan tarif; b. jenis pelayanan yang dikenakan tarif; c. mekanisme pengusulan tarif pelayanan; d. perhitungan tarif; e. penetapan tarif; f. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan; g. pemanfaatan tarif; h. perubahan tarif; dan i. evaluasi tarif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;: 1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 202] tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);Ne 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perindang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Cembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10, 12, 13. 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomer 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808}; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keyangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keyangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688 1);Ne Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781}; Menctapkan:

14.Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Polaa Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Provinsi Rian Tahun 2024 Nomor 15}; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : l. 2. 3. 4 a Daerah adaish Provinsi Fieu. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubermur adalah Gubernur Piau. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Badan Layanan Umum Deerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit péelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Kepala UPT adalah Kepala Unil Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsl Riau; 6, Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Laboratorium yang melaksanakan Pengujtan dan pemenksaan Mutu Agens Pengendali Hayati, Residu dan Formulast Pestisida dan pengujian lainnya yang berhubungan dengan preduk ianaman, pestisida dan sarana produksi lainnya serta Agens Pengendali Hayat. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Laboratertrum Pengujian dengan memperhilungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penecrimaan/ pengeluaran operasional BLUD.

9.Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Laboratorium Pengujian dibebankan kepada pengeuna jasa layanan sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan yang diterima.
10.Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah, li. Ficksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kescjahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12.Praktek Bisnis Yang Schat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajcmen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. 1S. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak pertu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa jlayanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
14.Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
15.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang mecltputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per Unit Layanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini metipuii: mW oO oO DB

(1)
(2)
(5){6} pedoman penctapan tarif; jenis pelayanan yang dikenakan tarif; mekanisme pengusulan tarif pelayanan; perhitungan tarif penetapan tarif: keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan;al pemanfaatan tarif; perubahan tarif; danh. evaluasi tarif,

BAB II

PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Tarif layanan Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hoartikultura diperhitungkan dengan mempertumbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat. Penetapan tarif sebagaimana diumaksud pada ayat {1} diperhitungkan berdasarkan biaya per unit layanan {unit cast). Pedaman dan sasaran dalam besarnya tarif pelayanan pemeriksaan Laboratorium Pengujian dimaksudkan untuk menutup sehagian atau seluruh komponen biaya operasional dan non operasional pelayanan pengujian Laboratorruin. (3 BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyaTakat. (4 Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan dleh BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tari! Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya.

(7)Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditelapkan atas perhitungan biaya per unit layanan scbapaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penctapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan pernindang- undangan.

Pasal 6

(1)Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(5)dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang sah. (2} Jenis, objek dan rincian objek dari setiap Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Detail Rincian Objek Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanaukan dengan kelenluan: a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
1. b.tidak menghambat iklim investasi di Dacrah; dan ¢. tidak menimbulkan ckonomi biaya tinggi. SAB IIT JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 7

Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif layanan terdiri dari:

a.pelayanan laboratorium pestisida pengujian residu pestisida;
b.pelayanan laboratorium opestisida pengujian mutu formulasi pestisida; c, pelayanan laboratorium pestisida pengujian mutu pupuk; dan
d.pelayanan Jaboratorium pestisida pengujian cemaran logam,

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

(1} Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya bell masyarakat, asas Keadilan dan kepatutan, dar kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta hatas waktu pernetapan Tarif. k

(2)Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usuian perubahan Tarif Layanan.
(3)Usulan Tarif Layanan sebagatmana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
(4)Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat membentuk lim yang keangyotaannya berasal dari:
1. a.SKPD yang membidangi kepiatan BLUD;
2. b.SKPD vang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.unsur perguruan tingsl; dan
4. d.lembaga profesi. {5} Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BABY PERHITUNGAN TARIF

Pasal 9

Tarif Layanan untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperhitungkan berdasarkan komponen jasa pelayanan, depresiasi peralatan, kalibrasi peralatan serta penggunaan bahan habis pakai dan/atau bahan limia.

BAB VI

PENETAPAN TARIF

Pasal 10

Detail rincian objek tarif dan Tarif Layanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

BAB VII

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS TARIF JENIS PELAYANAN

Pasal 11

(i) Dengan pertimbangan tertentu, Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2)Pertimbangan terteniu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain untuk:
1. a.kebutuhan sosial; dan
2. b.bencana,
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)Ketentuan jebih lanfut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur dengan Peraturan Permimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…