DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 49 Tahun 2024

Nomor: 49
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Oktober 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagai berikut: 1. Mengubah Pasal 3 ayat (2) angka 5 huruf a; 2. Mengubah Pasal 5 ayat (9) dan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (10); 3. Menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) pada ketentuan Pasal 6; 4. Mengubah Pasal 12 ayat (4) dan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan © Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 3. 10. 11. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 4, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Menetapkan: Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184); 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

a.Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 69);dan
b.Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 55), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 ayat (2) angka 5 huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)TPP ASN dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:

1.Beban Kerja

a.TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN a. a. b. yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan . Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN, . Prestasi Kerja 2. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan . Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN. . Kondisi Kerja 3. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keselamatan jiwa, dan lainnya; Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut: 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dengan bobot 20% (dua puluh persen); 2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif dengan bobot 20% (dua puluh persen); 3) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja dengan bobot 20% (dua puluh persen); 4) Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dengan bobot 20% (dua puluh persen); 5S) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan/atau 6) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya dengan bobot 20% (dua puluh persen). . Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN.

4.Kelangkaan Profesi

a.TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas hanya pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi;
b.Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Pemerintah Provinsi adalah 100% (seratus persen) dari besaran basic TPP ASN. 5. Pertimbangan Obyektif Lainnya
a.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Sekretaris Daerah dan ASN di lingkungan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Badan Pendapatan Daerah dan Satuan Pendidikan;
b.Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
c.Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah. Penerima TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji. Pemberian TPP kepada ASN yang ditugaskan menjadi Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a.selain menerima TPP dari jabatan definitif yang diembannya, diberikan juga TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari Total TPP pada jabatan yang dirangkapnya; atau
b.menerima TPP penuh di jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP di jabatan definitifnya. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai pada saat penunjukan sebagai Pelaksana NHarian (Plh), Pelaksana Tugas (Pit) dan Penjabat (Pj). (S) Pemberian TPP kepada pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai penanggungjawab/Ketua Tim Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Penanggung jawab diberikan TPP sebesar TPP Jabatan Administrator; dan
b.Ketua Tim Kerja diberi TPP sebesar TPP Jabatan Pengawas.

(7)Pemberian TPP kepada Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang mutasi antar perangkat daerah atas dasar penataan organisasi atau kebutuhan organisasi yang ditunjuk sebagai penanggungjawab atau ketua tim kerja, diberikan TPP yang besarannya tidak mengalami penurunan.
(8)Pemberian TPP kepada Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang mutasi antar perangkat daerah atas dasar permintaan’ sendiri, diberikan TPP yang besarannya disamakan dengan Jabatan Fungsional bukan hasil penyetaraan yang selevel jenjangnya. Ketentuan Pasal 5 ayat (9) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 1

Pasal 5

(1)CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total TPP berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)ASN yang menduduki Jabatan Fungsional wajib melaporkan Konversi Predikat Kinerja Ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit
(3)ASN yang menduduki Jabatan Fungsional yang tidak melaporkan Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit tahun sebelumnya kepada Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat Akhir Januari Tahun berjalan, diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Total TPP Berdasarkan Kelas Jabatan.
(4)ASN yang menduduki Jabatan Fungsional yang tidak melaporkan Konversi Predikat Kinerja Ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit tahun sebelumnya kepada Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat Akhir Maret Tahun berjalan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total TPP berdasarkan Kelas Jabatan.
(5)Dihapus
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)berlaku sampai dengan‘ dipenuhinya kewajiban melaporkan Konversi Predikat Kinerja Ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit tahun sebelumnya kepada Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.
(7)Laporan Konversi Predikat Kinerja Ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (8) dan ayat (4) dikeluarkan oleh Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menjadi dasar Pemberian TPP kepada ASN yang menduduki Jabatan Fungsional sesuai dengan tanggal penetapan laporan tersebut untuk pembayaran TPP bulan berjalan dan ditembuskan ke Badan Kepegawaian Daerah.
(7a)Dihapus.
(8)
(9)
(10)ASN yang dalam kondisi sakit tidak masuk kerja yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Sakit oleh Dokter yang berwenang pada Fasilitas Layanan Kesehatan atau Rumah Sakit selama 50% (lima puluh persen) dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen). ASN yang dalam kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatas 50% (lima puluh persen) dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan dan/atau ASN yang menjalani cuti sakit diberikan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen). ASN yang menjalankan cuti besar haji dan melahirkan anak ke 4 (empat) dan seterusnya, diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen). Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 3.
(1)
(2)
(4)
(6)

Pasal 6

Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan Kelas Jabatan. Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

a.ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan upacara;
b.ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
c.ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
d.ASN yang pulang kerja sebelum waktunya. Uraian Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3)TPP tidak diberikan kepada :
1. a.ASN tidak mempunyai Jabatan pada Perangkat Daerah.
2. b.ASN yang dinonaktifkan dari Jabatan yang mengakibatkan tidak memiliki Jabatan;Je
3. c.ASN yang diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi tersangka tindak pidana;
4. d.ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
5. e.ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Penundaan pemberian TPP diberikan kepada ASN yang belum menyelesaikan kerugian daerah.
(5)ASN yang dikenakan penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima TPP setelah membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

4.Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1)Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
(3)Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah pada jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka setiap ASN tidak dibenarkan menerima honorarium/insentif yang bersumber dari APBD yang tercantum dalam DPA SKPD.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal Pj. GUBERNUR RIAU, RAHMAN HADI Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal alinan Sesuai Dengan Aslinya PALA BIRO HUKUM Plh. SEKRETABHEDAEHAH PROVINSI RIAU, HARMADI. SH Pembina (IV/a) 19840326 200903 1 003 MUHAMMAINTAUFTIM® OESMAN HAMID BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR:

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…