DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 12(dua belas) bab dan 43 (empat puluh tiga) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Jenis dan Sumber Data; Prinsip Satu Data Satu Peta; Penyelenggara Satu Data Satu Peta; Penyelnggaraan Satu Data Satu Peta; Strategi Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta; Kerjasama; Peran Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha; Pembinaan; Insentif dan Disinsentif; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data SatuPeta Provinsi Riau; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220). 3. -2

4.Undang-Undang Nomor 1l TahLin 2008 tenlang Inlbrmasi dan Transaksi Eleklronik (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5B, Tambahan Lcmbarair Negara Republik lndoncsia Nomor 4843) scbagaimana tclah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pc.ubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahui-l 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elcktronik (Lembaran Nega.a Republik Indoncsia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran NeUara Republik Indonesia Nomor 3952);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOfl tcntang Keterbukaan Informasi Publik {l,cmbaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61 , 'fambahan Lemb:trar-) Negara Repubiik lndoncsia Nomor 482+61;
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbar:rn Negara Republik lndoncsia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor zl TahLrn 2011 tr:nLang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lcmbaran Negara Repllblik Indonesia Nomor 52 14);
8.Undang Undang Nornor 23 Tahun 2AI1 Lcnlang Pemerintahan Daerah (Lembar:ln Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah.rn Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbag.rimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor I Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lentanu Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia'l'ahLrn 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neflara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemcrintah Nomor 5l Tahun 1999 tcntang Pcnyclcnggaraan Statistik (Lcmba.an Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambal-ran Lembararl Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 3854);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentanfl Pelaksanaan Undang-Undang Nomor i4 Tahun 2008 tentang KeterbLlkaan Informatsi Publik (Lembaran Negar.r Republik Indonesia Tahun 20l0 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 5149);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 'l'ahun 2012 tcntang Penyelenggaraan Sistem dan 'fransaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoncsia l'ahun 2012 Nomor I89, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5348);
12.Peraturan PemerinLah Nomor B 'i'ahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negar:i Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor 5393);
13.Peraturan Pomcrinlah Nomor 9 Tahun 2014 Lentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 telrtang lnformasi ()eospasial (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia -3, 'fahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Ncgara Republik lndonesia Nomor 5502);
14.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Gcospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tenlang Pe.ccpatan Pelaksanaan Kcbijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelrtian Peta Skala 1:50.OO0 (Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2016 Nomor 28);
16.Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 Tcntang Pembentukan Produk I-lukum Daerah (Berita Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2015 Nomor 2036):
17.Pcraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Rcpublik Indonesia tahun 2016 Nonror 1829);
18.Peraturan Menleri Pcrcncanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 tahun 2017 Tcntang Satu D.rt:r Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionai/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
19.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi lnformasi dan Kctcrbukaan (Lembaran Dacrah Provinsi Riau Tahun 2O 15 Nomor 6); MEMUTUSKAN: MCNCt pKan : PERATURAN GUBDRNUR TENTANG SATU DATA SATU PETA PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pe.aturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kora lang ada di Provinsi Riau.
5.Instansi Pemerintah adalah lnstansi Pusat dan Instansi Pusat yang berada di Provinsi Riau.
6.Perangkat Daerah adaLah Pcrangkat D.terah di lingkungar-r Pemerin tah Provinsi Ri:ru.
7.Dinas adalah Dinas Komunikasi lnformatika dan Statistik Provinsi Riau.
8.Badan Plrsat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang kcgiatan Statistik, yang secara slrukturaL bertanggungjawab langsung kepada Presidcn yang mcmiliki Kantor Per-wakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, scbagai insl.ansi r erLikal di daeri.h.
9.Badan Informasi Geospasial yang sclanjulnya disingkat BI(i adalah Lcmbaga Pemerintah non Kcmenlerian yang berlllgas melaksanakan tugas pcmcrintahnn dibidang inlormasi geospasral.
10.Data adaLah catatan atas kumpuian fakta/deskripsi dari suatu / kej adian / kenyaLaan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, peta, tanda, isyarat, tulisan, sua.a dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya altau mcnunjukkan suatu idc, objck, kondisi, atausiluasi. ll. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertcntu.
12.Satu Data Satu Peta adalah kcbijak:rn yang bertlrjr.ran untuk mewujudkan daLa yarrg bcragam, akural, mutakhir, terpadu, bcrmanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang mudah diakscs oleh pengguna data yang mcngacu pada satu kode referensi, satu standar, satu basis data sebagai dasar pr:rcncanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pcmbangunzrn.
13.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ]ang selanjutnya disingkat PPID adalah pcjabat yang bertanggung jar,r'ab dibidang penyimpanan, pendokumeniasian, penyedlaan, dan/atau pclayanan informasi di badan publik.
14.Data Aspasial adalah data berbenluk tabel dimana tabel tersebut berisi inlormasi informasi _vang dimiliki oleh objek dalam data Geospasial.
15.Data Ceospasial yang selanjutnya disingkat Dai adalah dala Lcnlang lokasr gcografi-. dim-nsi .rl-Lr ukuran. ddn/al3u karaktcrjstik objck alam dan/.rtau buatan manusia j'ang bcrada di bawah, pada, atau di aLas pcrmukaan blrmi.
16.Informasi Geospasial yang selanjutny.i disingkal IG:rdalah DG yang sudah dioiah sehingga dapat digunakan si:bagai alat bantLl dalam pcrumusan kt bilakun. pt ng.mbilun keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubunflan dcngan ruang kebLlmi:in.
17.lnformarsi gcospzrsial dasar yzrng scl:rnjLrtnya disingkat l(ll) adalah IG yang berisi tentang objck yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kcnarmpakan fisik di muka bumi dan yang rrdak berr,bi,h d:,.am r,raktu yang r-larI iama.
18.Informasi geospaslal temalik yan{: sclanjutnya disingkal IGT adalah IG yang menggambarkan saru atau lcbih Lcma tertentu yang dibuaL mcngacu pada 1OD.
19.St.uktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas daLa mengacu kepada aturan perundang-undangan.
20.Metadata adalah inlormasi terstruklur terkait suatu data yang rnenggdmbirrkan. menjelaskan. menFmukan. .ld r menjadikan suatu inlormasi dari data mudah unLLrk ditemukan kcmbali, digunakan alau dikckrla.
21.Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasilikasi, ukuran, satuan, dan asumsi. 22 lntrruperabilitas Dala rdalah k, :'rpar d'.ta u^rJk dibagipakaikan anlarsistcm yang saling bcrinLcraksi.
23.Kode Reierensi adalah Landa berisi karaktcr vang mengandunB atau menggambarkrn makna. rnak5Jd -rJU norma tertentu sebagai rujukan idcntitas sebuah data yang bersifat unik.
24.Simpul Jaringan adalah ir-lstitusi y.lng bertanggung ja\\'ab dalam penyelenggaraan Satu Dala Salu Pcta di dacrah yar.rg me liputi penyclengga raan, pcngumpulan, pcngolahan, verilikasi, penyimpanan, pengamanan, pcmutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan scrta pemanfaatan da|a dan informasi.
25.Data Rahasia adalah dat:r/atall informelsi yang dikecualikan.
26.Unit Produksi adalah unit kcrja yang memiliki data dibidangnya dan bcrtanggungjawab terhadap pcmbuatan, pelaksanaan pcngumpulan, pr:ngolahan, pemutakhiran, penyimpanan, verifikasi dan validasi, :inaljsis, pengamaniln serta pemanfaatan data.
27.Unit Pengelolaan adalah unit kerja yang melakukan pengumpular. pemr-iksa:.r ku;' it-rs inLeprasi ,l.n sinkronisasi data yang diserahkan Unit P.oduksi sesuai dengan standar yang bcrlaku scrLa mcmbcrikan pcrsctlljuan data tcmatik PD untuk dipublikasikan.
28.Unit Penyebarluasan adalah unit kerja yang bcrtugas melakukan penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serLa penycbarluasan data yang sudah mcndapatkan persetujuan U nit Pcngclolaan.
29.Porta| Data adalah media pcn\.impanan daLa yang dapat diakses melalui web untuk bcrbagipakai data.
30.Forum Data adalah lorum atal] nadah komunikasl yang dibentuk untuk mcnjalin komunikasi dan informasi antar pcmangku kcpentingan claiam mcngclola datar dan inforrrrasi serta mcngkoordinasikan dan mcnyatmakan pcrsepsi anlar penycdia data dan pengguna daLa.
31.Sekretariat Forum Data adalah Pcr.tn{lkat Dacrah J,ang bertanggungiawab atas pcnyelcnggaraan Fo.um Data.
32.Pcngguna Data adalah Instansi Pemcrintah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
33.Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Ceospztsial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung pclaksanaan tugas BIG dalam membina simpul Jarinflan lG daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Pcraturan Cubernur ini meliputi I

a.jenis dan sumber data;
b.prinsip satu data satu pcta;
c.penyetenggara satu data satu peLzt;
d.penyelenggaraan satu data satu peta;
e.strategi penyelenflgaraan satlr darta satu pela;
f.kerjasama;
g.peran masyarakaL, lembaga non pcmcrintah, lembaga penelitian dan badan usaha;
h.pcmbinaan;
i.insentif dan disinscntif; dan
j.pembiayaan.

BAB II

JENIS DAN SUMBER DATA

Pasal 3

(l) Data yang dikclola PemerinLah Dacrah rrerupakan dara pembangunan, terdiri dari :

a.Data Geospasial, meliputi
1. 1.ICID; dan
2. 2.tGT.
b.Data Aspasiai, meliputi :
1. 1.Statistik Dasar, yaitu stalislik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bcrsifat luas, baik pemcrintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri ciri Iintas sekLoral, berskala nasional maurpun rcgionai dan / atau makro;
2. 2.Statistik Scktoral, yaitu statisLik yanfl pcmanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pcmerintah tertcntu dalam rangka pcnyelenggaaaan tugas-tugas pcmerintah dan Luflas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi peme rintah yang bersangkutan, dan
3. 3.Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatann)'a ditujukan untuk memenuhi keburuhan internal dari suatu instan si/ perusa haan su,asta dalam rangka penyelenggaraurn riset atau pcnelitian. {2) Sclain data pembangltnan scb:rg;,rimana dimaksud pad:t ayat (1), data yang dikelola olch Pcmerintah Dacrah dikelompokkan dalam :
a.Data yang dapal dipublikasikan; dan
b.DaLa yang bersifat rara: r

(3)Data yang bersifat rahasia scbagaimana dimaksud pad.r ayat {2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peralu.an perundang-undangan tentang Keterbukaan In[ormasi Publik. (l)
(2)
(3)14)

Pasal 4

IGD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayar (1) huruf a angka l, diperoleh dari BIG; IGT sebagaimana yang dimaksucl dalam Pasal 3 ayar (1) hurul a angka 2, dipcrolch dari Perangkal l)aerah dan sumber lainnya; Statistik Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari tsPS; Statistik Sektoral dan Statistik Khusus scbagaimana yang climaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hr-rruf b angka 2 dan angka 3, dipcrolch dari Perangkat Daerah, Inslansi lainn-ya, masyarakat, Lembaga Non Pcmcrintah, Lembaga Penclitiai-l dan Badan Usaha.

BAB III

PRINSIP SATU DATA SATU PETA

Pasal 5

(1)Prinsip Satu Data Satu Peta tcrdi.i dari :
1. a.Data yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus memenuhi standar data sesuai d"-ngan standar data berdasarkan peraturan pcrundang-undangarr;
2. b.Data yang dihasilkan olch Unit Produksi harus memiliki Metadata, sesuai dengan forrnat Meiadata baku sesuai dengan pe.aturan perundang-und:rngan;
3. c.Dal.l yang dihasilkan olch Unil Produksi harus dapat dibagipakaikan anLar sistcm elekrronik; dan
4. d.Data yang diserahkan oleh UniL Produksi kepada Unit Pengeloiaan tclah mendapatkan persetujuan dan pcngesahan dafi PPID masing masing Unil Produksi serta tclah dlkclompokkan sosu.ri dengan sifatnva (tcrbuka dan/atau r.th.tsi.t) ;
(2)Data yang dapat dibagipakaikan anLar sistem clektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc h.rrus:
1. a.Konsisten dalam sjntak/bentuk, struktur/skcma/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
2. b.Disimpan dalam lormat lr:rbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
(3)Data yang dapat dibagipakaikan antar sistcm elektronik scbagerimana dimaksud pada .ryat (2) dllaksanakan scsuai clengan ketcntuan pcraturan pcru nda ng,undangan. -8,

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA SATU PETA

Pasal 6

(1)Penyelenggara Satu Data Satu peta Lcrdiri atzis :
1. a.Tim percepatan penyclenggaraan Satu Data Satu Pcla; dan
2. b.Tim pclaksana.
(2)Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada a),at (l) huruf a tcrdiri dari:
1. a.Pengarah;
2. b.Penanggung jawab;
3. c.Ketua dan wakil ketua;
4. d.Anggota {tim koordinasi); dan e- Sekreta.iat forum data. (31 Tim Pelaksana sebagaimana drmaksud pada atat (l) Itunrf b terdiri dari :
5. a.Unit Produksi;
6. b.Unit Pengelolaan;
7. c.Unit Penyebarluasan; dan
8. d.Kclompu< k, r a 1P,,<ja1 r, kr.rs.
(4)Penyelenggaraan Satu Data Satu Pet.r dikoordinasikan oleh Dinas yang bertjndak sebagai simpul jaringan.

Pasal 7

Penyelcnggara Satu Data Satu PcLa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditctapkan olch Oubcrnur.

Pasal 8

Unit P.oduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (3) hurul a terdiri dari Instansi Pemerintah dan perangkal Daerah. Unit Produksj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai bcrikul i

a.Menghasilkan data dengan mcngumpulkan, mcnyusun dan mengolah, mcngaoaiisa, penvimpanan, pemelihara:rn dan pemutakhiran dat.a, tc.masuk data yang bersumbcr dari dan/atau disusun bersama dengan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/lnstansi Nor-t Pemerintall, sesuai dengan standar data, mctadata dan ketenLuan rnterope rabilitas data dan mcngkoordinasikan denflan Unit Pengclolaan dan Unit pcnvcbarluasan;

(1)\2)
1. b.Menyusun metadata sesuai clengan format metadata baku {sesuai standarisasi nasional);
2. c.melakukan verifikasi dan validasj data;
3. d.menyerahkan data kepada PPID Unil Produksi untuk divalidasi akhir;
4. c.mcnyampaikan data vang sudarh divalidasi PPID Unit Produksi kcp.lda Unit Pcngclola.ln; dtln L mclaporkan hasil pclaksanaan lugas kcpada pimpinan
(3)Dalam kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a, masing-masing Unit Produksi bertanggung1au'a b untuk mcmenuhi data yslg harrrs disedjakan sesuai tug.ls dar-r kcwenanganr-rya.

Pasal 9

Dalam meiaksanakan tugas sebagalmana dimaksud daleim Pasal B ayat (21, Unit Produksi mcmpunl-;'ri fungsi sebagai:

a.sumbcr data dan inlormasi;
b.validasi dala; dan
c.moniLoring dan evaluasi data yang dipublikasikan oleh Unil Penyebarluasan.

Pasal 10

(1)Unit Pengeblaan scbagaimana dimaksud dalam Pas.rl 6 ayat (3) hurul b Lerdiri dari pcgaru,ai dari bcberapa Per.rnlikat Daerah yang memiliki kapasitas dibidang stalistik dan/atau sistem informasi geografis dan dikoordinasikan oleh Dinas.
(2)Unit Pengclolaan sebagaimana dimaksud pada ayal (ll mempunyai tLlgas sebagai bcriklrl :
1. a.molakukan pengumpulan, pcmcriksaan kualitas, intcgrasi dan sinkronisasi da]tar sesuai dcngan standarr vang berlaku;
2. b.menjamin data tcrsimpan dengan baik dan aman;
3. c.memberikan pcrsctujuan data tcmatik Pcrangkat Dacrah untuk dipublikasikan; dan
4. d.melakukan pembinaan tcrhadap Unit Produksi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tu!l.is scbagaimnna dimaksud dalam Pasal t0 ayat (2), Unit Pengclolaarn mcmpunlai fringsi sebagai :

a.pintlr masuk perolchan data; b- pusat psmeriksaan kualilas data scsuai standar yarng berlaku; dan
c.pembina Unir produksi. -10

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…