DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah; 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (5), ayat (6) diuban, dan ayat (2) djhapus; 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dd ayat {3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b); 4. Ketentuan Pasal 11 ayat (8) diubah;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MenetaPKd : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERA'TURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2O2O TENTANO TATA CARA PENMAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAIJ SDGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN D] PRO\,'INSI RIAU. Pasrl l Bebeapa Ketentue dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Talun 2020 tentdg Tata Ce Penetape Hdga Pembelid Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau (Berita Daeran Provinsi Fiau Taiun 2020 Nomor 78) diubat! sebagai berilot : t Ketentud Pasal I agka il diuban, sehingga Pasal 1 berbuyi sebagai 3 BAB ] XETEN'IUAN UMUM Pasd I Datd Peratutu cubernur ini, ydg dimaksud dengm :

1.Daeran adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintan Daemh adalan Peme.intan proeinsi Riau.
3.Gubemur adalat! cubernur Riau.
4.Kabupaten/(ota adalah Kabupaten/Kota se-provinsi Riau.
5.Eupati/w€likota adalai Bupari/Walikota se,provinsi Riau.
6.Dinas adalah Dinas yang menyetenggarakd urusd pemerintand biddg perkebunan di Piovinsi Riau.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi ydg menyetenggdrl<d urusd pemerjntand bidds perkebund.

a.Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas ydg menyeledggdakan urusan pemerintahan bidmg perkebunan di Kabupaten/Kota.
1. 9.Pekebun adalan orang perseordge warga Negda Indonesia ,eg melal<ukan usana perkebunan dengan skala usana tidak mencapai
2. 10.Pekebun swadaya adalah pekebun yeg memulai dd nembdgun sendiri usana perkebunan se.da mddiri. ll. Pekebun mitra adalah pekebun yang tehn bergabung dald k-lcmbaAatu pekebun da .e an m"njal,n ke,jasda/kemitrad dald hal pengolahm TBs serta penegdd produksi mit a plasma dan ftitra swadaya dengd perusanad perkebunan secra petumen.
3. 12.Kelembagad pekebun adabn lembaga yang ditumbuh kembdgkd ddi de oleh pekebun untuk mempeikuar dd memperjueekd kepe.tingan pekebE dd dikerahui oleh Dinas sesuai dengd kewenangannya_
4. 13.Perusahaan perkebund adalah badm usaha ydg beibadan hukum, didirikd menurut hukuft Indonesia dd berkedudukd di wihyan lndonesia, ydg mengelola usana pe.kebund dengd skala
5. 14.Perusanad perkebund mitra adalah perusaiaan perkebund ydg melal<sdakd kemitrd usaha perkebunan di bidang pengohnd dd/atau pemasa.an Tandan Buah Segar (TES) dengan kelembagad pekebun be.dasarkan perjanjid kerjasama kemitrad.
6. 15.Pabrik Kelapa Sawlt yang selanjutnya disingkat PKs adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK, serta menchasilkm produk sdpingd ydg salai satunya berupa
7. 16.Kemitrm usaha perkeburan selanjutnya disebut kerja sama kemitra@ adalah kerjasama yang saling menguntungk@, sallrg menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dm saling ketersantungan antara Perusahaan Perkebune dengm pekebun. 4
8. 17.Tdnda BjJ Sr€ar ketao" sdwir yrg setdjuL ra or..Bkar TBS aozran und& bLdn seSd ketap. oawr yang dihaoitke olFh pek-bu. mrrra v.nS die ima PdbFq Kctdpa sdvir. Ia. Minva} scwir kasar'crud. patd Oitr.alB"-lanjJ!rl)a disingkar CpO aoard n- vax ddSrng bud]r j,- g d jhdsilke ote' pKs. lo. lnu sawi {Pdlm Kernett Jdng spldlJrnva o\rng\a,pK addl€n Inri b!i sawLt yang dih, silkd oteh p(S.
9. 20.Rendemen CPO adalan berat Cpo ydg dihasitkd pKS, dibagi dengd berat TBS yeg diolah dh dikatikd dence toQ% (se€tus 2-. R-ndercn PK dddid}l be zr pK ydg drhasrtka pKS, d.oagi .lFn8an be €r TBS v&s diola,h dan dikdlitan dengd toooo rser-.Ls;Frse.).
10. 22.Cmgkang ddi inti sawit adabn hasit pengol"an@ biji kelapa sawit. Cdgkd8 adalan orodrk smpjngd vang drmdfaaLkm 5eba8a
11. 23.Sisa cMgkang adakn cangkdg yang tidak dieunakd sebagai band baka. boiler dan memitiki njtai juat.
12. 24.Indeks "K' adatah indeks p.oporsi yeg dinyaraLd dalm persentase (%) yang menunjuklan bagre ydg diterima oleh
13. 25.Tim Penetapan Hdga Pembelid .rBS di proviosi Riau yds selanjutnya disebut Tim Penetapd Hdga Pembelid TBS a.lalah tim yang ditetapk@ oleh Gubemur untuk menetapkan ha€a penbelian TBS di Provinsi Riau.
14. 26.Asosiasi pekebun kelapa sawir adabn tembaga ydg mewalili
15. 27.Asosiasi petani kelapa sawit ydg berbadan hukum di rndonesia seldjutnya disebut APKASINDO merupakd perydjange regd pekebun secara professional untuk henjembatdi hat hat ydg b, rk"it-n o-nAd I and -"-. pek-bdn d-ngd pemeantai.
16. 24.Asosiasi Petdi Kelapa Sawit Perusahad Inti Raktat selanjutnya disebut ASPEKPIR merupakan perpejdgd tangd pekebun kelapa sawit pola PIR untuk menjembatani hal-hal ydg be.kaitd dengm usana tani pekebun dengd pemerintan.
17. 29.Asosiasi pengusana kelapa sawit adalah lembaga yang mewatjli perusahaan perkebunan.
18. 30.Gabungd Pengusalia Perkebunm Kelapa Sawit Indonesia yang seidjutnya disebut GAPKI adalall lehbaga yds mewzkili perusanam perkebund.
19. 31.Izin usana perkebunm untuk budidaya ymg seldjutnya disebut IUP B adalal bin tertulis ddi pejabat yang beMenans dan wajib dimiliki oleh perusahad perkebunan yang melakukd usana budidaya perkebunm
20. 32.Izin usana perkebund untuk pengobnan seldjutnya disebut IUP'P adalah izin tertulis dari pejabat yans besenmg dd wajib dimiliki oleh peiusahaan perkebund ydg mela-L.ukd industri pengolahd hasii perkebund
21. 33.Izin perusaiaan perkebuna selmjutnya disebut IUP adalah izin terlulis dari pejabat yang beMenans dan wajib dimiliki oleh Perusrnad Pe*ebune ydg pengolanan hasil perkebunan melalake usaha industri
22. 34.lT. Kharisma Pemasdm Bersama NusdtaE (pT.KpBNt adabn dal< peiusahad dari holding perkebund prpN III {persero) brrkedudukd di Jdkstu ydng mr djakdn ppnJuata oa; pemasdan komoditas perkebuan keiapa sawit, kdet dan komoditas perkebund lainnya nelalui proses lelans telbut{a.
23. 2.Ketentuan Pasal s ayat (1), ayat (5), ayat (6) diuban, dan ayat (2) djhapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai be.ikut;

(1)Hdga pembelian 'lBS ditetapkan pada rapat penetapan hdga peobelian TBS yog .lilaksanald seriap minggu ds berlal<u unruk satu minggu kedepan,
(2)Dihapus.
(3)HaJga penbelian TBS ydg ditetapkan pada rapat penetapd harsa pembelld'rBS sebagaimana dimatsud pada ayat (1) terdiri ddi komponen harga TBS dd komponen harga cdgkang.
(4)Jika terjadi penjualm canskanc, maka nilai cdgkdg ditmbahkan pada hdga TES pekebun.
(5)Komponen hrga TBs didasdk@ pada rumus i HTBS(P) = K(P-1) (HcPo(P)x RcPo(rab) + (HPK(P) x RP((Tab)i denean penjelasm : HTBS(P) ; Harga TBS yang dite.ida oleh pekebu di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg, pada peiiode be.jard {P). K(P r) : Indeks p.oporsi yans menunjukkan bagian ydg djterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya. HcPo(P) : Hdga rata rata cPo te.timbdg realisasi penjuale ekspor (FOB) dan lokal masing masing perusanam perkebunm pada periode berjald, dinyatal@ .lal@ nPK(P) : Harga rata .ata PK tertimbmg realisasi penjuale ekspor (FOB) dan lokal nasiog nasing perusand pada periode be.jald, dinyatakd dalam rupiah per kilosan (Rp/Ks). RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatai{d dald persentase t%). RPqaab) : Rendemen PK tabel dinyataLd dalm persentase (7o).
(6)6 Komponen hdga cangkdg dihirung denge llnus : {A) * (B) NC= = nilai cdskdg {Rp./KsTBS) = jumbn sisa cdgkms periode sebelumnya {ton) = hdea cdgkdc periode sebelumnya (Rp./r€) = jumLah TBS yang diohn pada periode sebeluonya (Kg) Earga TBS Mttia : HTAS {tiEl + NC
(7)Hdga pembeiian TBS dihitung ddi hdga Eta €ta tertimbans harga CPO, PK, komponen biaya, dan indeks "K" perusanad, dengd vaiasi hdga mulai ddi produksi TBS pada umur tddm 3 (tisa) t nun smpai densan 25 (dua puluh limal rahun, dd lmur tanaman 26 30 t€lun disesuaik@ dengd rendemen hasil uji c NC B Harga pembelid TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) metupal{m hdga .litingkat PKS. {8) 3.
(9)Hdga cPo dan/atau PK sebasaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(5), jika terjadi deviasi harga lebih dari 2,5olo (dua koma rina persen) antara sesama anggota Tim Pedetapd Hdga PetubeLid 'tBs, maka hdga CPO dd/atau PK menggunala data realisasi penjuald PT.(PBN Dada Deriode tersebut.
(10)Sisa cdgkeg diperhitungkd sebagai pertamband nilai TBS.
(11)Nilai penjuald.@gkdg diperhitungkan seba€ai tmbans pada harga TBS. Ketentud Pasal 8 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dd ayat {3) disisipkd 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Penetapd Indeks "I<' Pasal a
(1)Besdan indeks'K' ditetapkd paling Ltrmg 1 (satu) kari setiaP buld oleh Gubemui.
(2)Besdd indeks "K' sebagaimda dimaksud Pada ayat (1) darm pelaksnaannya dilaLukan oleh KePala Dinas atas nma Gubemur bedasdk$ usuld tim penetapan harga Pembelian TBS (2a) Dalam penetapan besdd indeks 'K: sebasaimda dimaksud pada ayat (r), setjap perusand Perkebunm menydPaikd usuld perhitungan indeks "K' dan data dukug untul< khnfikasi oleh lim penetapM harga PembeLd TBS.
(2b)Usuld perhitunga indeks "lC sebagaimma dimatsud pada avat (2a) da.i setiap PI<S ditabulasi oieh tim penetapd harga Peftbelian TBS untuk mendapatkan indeks "K" Eta .ata y&g berlaku untuk wilayah y&g bersdgkutan. {3) Penetapd indeks aK" sebasaimda dimaksud pada ayat (l), menggunakan rumus sebagai berikut : HTBS {P-1) K(P-1)= (IICPO{P-l) x RCPO {Ar* pKsD+ GrpKlp-1| x RpR {Akt PKSI) HTBS(P-t) HCPO(P r) HP((P 1) RCPO(AkI PKS) RPK(B.]XAKI PKS) : Hdga TBs di pabrik peiode sebelumnya. Nilai realisasi Eta-rata terrimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (hdga FOB bersih) pada penode sebelumnya. Nilai realisasi rata rata tertimbang penjDalan ekspor dd lokal PK pada Periode sebelmnya. Reodemen CPO aktual di pabrik setda dalam periode sebeluhnya. Rendemen PK aktual di PKS selrea dalm periode sebelumnya. 4.
(4)Tata ca.a perhitungan Indeks "K" sebagaimda dimeksud pada ayat
(1), te.c@tum dalm Lampiran II ydg merupakd bagid tidat< terpisanka! ddi PeEtum Gubernur ini. Ketentuan Pasal 1l ayat (8) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai

BAB IV

PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN TBS Pasal 1l (11 Semua PKS yans bermit.a di Daeran wajib membeli TBS pekebun mitra plasma dd/atau mitra swadaya metalui kelembagaan pekebun kelapa sawit sesuai dengd hdga ydg ditetapkan oleh

Pasal 1

HAK

(1)P]HAK KESA'IU menpunyai hak I
1. a.Menolal< band balo / TBS ydg dil{jridkd PIHAK I<EDUA apabila ridak sesuai dengan mutu yang telah disepakatr, atau melakukan penalti sesuai dengd ketentud ydg teian disepakari.
2. b.Mendapatlm mutu ba}Im bal<u / TBS sesuai dengd ketentud ydg telah disepakati (21 PIIIAK KEDUA mempudyd hak:
3. a.Menerima pembaydd ddi PIHAK I(ESATU sesuai dengan harga, volume, mutu, frekuensi dan w€Ltu, sebagaimda yang telah djsepakati
4. b.Mendapatke bimbingd ddi PIHAK KESATU tentang teknik budiday4, teknik dd penetapm waktu pe@end, pengenale kualitas, dd penanganan pasca pden. pasal 2 KEWA.JiBAN
(1)PIHAK KESATU nempunyai kewajiban I
1. a.Menerima banm baku TBS ddi PIHAK KEDUA dengd volume, mutu, liekuensi d@ wakru, sebagaimma y@g telai disepalati bersma. b- Melalakan pembayard kepada PIHAK KEDUA sesuai dengd harga, volume, muru, fr€kuensi dan wal<tu, sebagaimda ydg tebn disepal<ati
2. c.Bersda'sama dengd Dinas sesuai denge kewenagdnya, memberikd pembinae teknis budidaya, reknis dan penetapd wattu pemmenan, pengenatd kualitas, dm penanganan pasca pden.
(2)PIHAK KEDUA nempunyai kewajiban :
1. a.Memberilfr bahan balu / TBS kepada ptHAK KESATU ymg volume, mutu, rrekuensi dd waktu, sesuai dengd kesepakatan bedasarkan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati be.sama.
2. b.Mel€Iukan tekrik budidaya yang sesui dengan standar muru teknis sehingga mempercleh kualitas bahe balu ymg baik.
3. c.Melal<ul<d pden pada wal<tu yang tepat dd sesuai dengan teknik Pemanenan ydg bend-

Pasal 3

SYAMT MUTU'TBS {1) TBS ddi Mitra Plasoa yang diterima di pabrik hms memenuhi persydatan seba€ai berikuri

a.brondolan h:ns dikirik ke pabrik dd judan brcndold dinjmar 12,5% (dua belas koma lima persen)ddi berat TBS;
b.taldd terdili ddi bual mental oold (nol persen), buall matmg mirimal 95% (sembild puluh lima persen) dan buan bwat matdg maksimal s% (lima pe6en);
c.tddd tidal be.gagdg lebih dari 2,5 cm (dua koha ]ifta sentimeter);
d.tidak terdapai tddd yang kosong
e.tandd maupun brcndolan segd dimasukkd ke dalam kmng, ha.us bebas dd smpa}I, tma]1, pasir atau benda lainnya; dan I tid€l< terdapat TBS ydg dikirim ke pabrik beratnya kurdg ddi 3 kg (tiga l.'ilogrm) per tmds.

(2)TBS ddi Miba Swadaya ymg diterima di P(S digrading/sortasi harus memenuhi pe.sydatd sebagai berikut:
1. a.TBS ydg dipanen tida& melebihi ddi 24 (dua puluh enpat) jm; b, brcndold y@eb dikirim bersda-sda TBS minimal atau sekurdg- kurdgnya 10% (sepuluh percen);
2. c.memeouhi kiteria kematangan panen, yalor: 1- buai mentall maksimal 3% (tiga pesen); 2- busn busuk 0% (nolpersen);
  1. 3.buan matang 85d/o (delapd puluh lima persen)i.tan
  2. 4.buah lewat matane kuiang dai 12% (dua belas persen).
3. d.brondolan bersih dari sampah dm brcndold kering; e, tidat tcrdapat Casmg pmjdg; dan t bebas tdd@ kosong. Pas€j4 RENDEMEN CPO dd PK Peoetapm rendemen CPO dd PK ddi tedd mitra plasma dan mitla swadaya dapat dilal<ul<d dengd cara:
4. a.rend€men CPO dd PK ddi tandm mitra plasma merujuk pada hasil uji rendemen cPo dan PK; dan b- rendemen CPO d@ PK ddi tanaman mitE swadaya dengm umur betueka Egm dapat merujuk pada hasil uji rendemen cPo dd PK dm/atau menssunakd berat ata-ata TBS ydg dikonveBi dengd umu Pasal 5 PENALTI (t) Sdksi diberLakuku bagi seluruh TBS ydg diolatr di pabrik dengd ketentuan sebagai berikut :
5. a.Buah Meatah/BM (gabungan fraksi 00 dedgd fralsi 0) didenda sebesar 50% x be.at BM x berat TBS ydg diterima, dengd pengerriu : - Angka 50% : ensiensi yeg dicapa pabrik bila mengoLan buah mentah - BM : pe.sentase jlnhn Buah Mentah
6. b.Buah r€wat Matang/BLM didenda sebesd 25% x (BLM 5dlo) x berat TBS ydg diterima, dengm pengertiar Angka 2'ak : banyaknya b.ondolm ymg tidal< terkutip @ena rewat ma@g BLM : persentase jhhn Euah Lewat Matdg - Angka 5% : batasan BLM ydg dirErbolehk@
7. c.Tandd Kosong/TK didenda sebesar 100% x TK x be€t TBS ydg diteriha, dengd pengertran : - TK : persentase jumlah Tddd Xosons
8. d.Buan Oagdg Pdjang/BGP didenda sebesar 1% x BGP x berat TBS ymg ditenma, dengan Pengertim : - Angka I% | perkfaan beEt gagang pmjdg dd berat T Bs BGP : persentasejun{an tdd@ bergagdg panjdg
9. e.Brondold ydg diterlma lebih kecil ddi 12,50/0 didenda sebesd 30% x (r2,5% - X) x berat TBS yang diterima, dengm pengertran : - Angka 30% : kadd minyak dd inti sawit dalm brcndold - x : persentase jumlah b|ondolo vdg dikirim t Biondolan ydg diterima h:ns bersih, jika diteri@ koror didenda sebesar2xbelatkotor.
10. g.TBS ydg diki.im ke pabrik beratnya minilnat 3 kg per tddan' jika kurdg dri 3 ks per tmdan, didenda sebesd 70 % x berat TBS Ymg diterima pasal t0 PENUTUP Ha1-hal yang belum cukup djatur ddd kesepakate ini akd diatu k-nudid "":u"idengd kesppaldh Dcre prr.atr. Denikie perjdjid ini dlbuat dalm rdgkap tiga beinat€rai cukup, masing masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuate hukum ydg sma dan ditddarangani oleh para pih€t< dengan diketahui oleb Bupati/Watikota atau Gubemur sesuai dengd kcwcnasaDya. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU (..............................) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) Kepala Dinas Perkebund Kabupaten/Kota/Provinsi (... .....) eenr',un rueu A,fsuA

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…