DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 08), yaitu: Ketentuan Pasal 1; Ketentuan Pasal 7 ayat (2); Ketentuan Pasal 9 ayat (7); Ketentuan Pasal 10 ayat (5); Ketentuan Pasal 14 ayat (2); Ketentuan Pasal 15 ayat (1); Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); Ketentuan Pasal 20 ayat (2); dan Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2 0 1 2 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 6808); Menetapkan: -2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2 0 1 6 ten tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 6);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Pera tu ran Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2 0 1 1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2 0 1 1 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15);
9.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau {Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 08) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal l diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Riau.
5.Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
8.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
9.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran.
10.Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai dipergunakan untuk orang pribadi, badan, Kementerian/Lembaga Negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Daerah. 1 1 . Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar adalah alat-alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
12.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13.Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor. -4
14.Penguasaan adalah penggunaan dan penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.
15.Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian tugas kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran.
18.Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
19.Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak dan Wajib Pajak sebagai dasar penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah surat ketetapan menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 2 1 . Fiskal Antar Daerah adalah Surat Keterangan yang menyatakan bahwa kewajiban membayar pajak kepada Pemerintah Daerah telah dipenuhi.
22.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
23.Unit Pembantu adalah unit kerja non struktural atau unit layanan lainnya dari Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penyampaian SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selambat-lambatnya :
1. a.Untuk Kendaraan Bermotor baru 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat faktur diterbitkan. selanjutnya pajak yang -5
2. b.Untuk Kendaraan Bermotor bukan baru (teliti ulang) sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
3. c.Untuk Kendaraan Bermotor bukan baru yang beralih kepemilikannya 30 (tiga puluh) hari kerja dari tanggal kwitansi.
4. d.Untuk Kendaraan Bermotor mutasi dalam Provinsi sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
5. e.Untuk Kendaraan Bermotor mutasi luar provinsi 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan fiskal Antar Daerah.
6. f.Untuk Kendaraan Bermotor rubah bentuk/fungsi dan pergantian mesin 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan rubah bentuk/fungsi dan atau faktur pembelian mesin.
7. g.Untuk Kendaraan Bermotor eks Pemerintah/DUM 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal akhir pelunasan dalam risalah lelang.
(2)Keterlambatan penyampaian SPPKB dimaksud pada ayat
(1)dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang / lambat dibayar untuk Jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(3)Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari formulir SPPKB dihimpun atau dituangkan dalam berkas yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.

3.Ketentuan Pasal 9 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Nilai jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
(2)Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
(3)Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama Desember tahun pajak sebelumnya.
(4)Dalam ha! Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
1. a.Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/ a tau satuan tenaga yang sama;
2. b.Penggunaan kendaraan bermotor untuk urnum atau pribadi;
3. c.Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraaan bermotor yang sama;
4. d.Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. e.Harga kendaraan bermotoE dengan pembuat kendaraan bermotor;
6. f.Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
7. g.Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
(5)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (l) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali setiap tahun.
(7)Dalam hal dasar pengenaan PKB belum tercantum dalam tabel yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dalam hal ini Kepala Badan menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan.

4.Ketentuan Pasal 10 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Dasar pengenaan BBN-KB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
(2)Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
(3)Dalam hal Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:
1. a.Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga yang sama;
2. b.Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. c.Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraaan bermotor yang sama;
4. d.Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. e.Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
6. f.Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
7. g.Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
(4)Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal dasar pengenaan BBN-KB belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, Gubernur dalam hal ini Kepala Sadan menetapkan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud ayat {4) dengan Keputusan Kepala Sadan Pendapatan.

5.Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan pemungutan pajak dengan menerbitkan SKPD.
(2)Pemungutan pajak dilakukan pada UPT dan Unit Pembantu.

6.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerima Pembantu yang ditunjuk Gubernur pada UPT atau Unit Pembantu atau melalui transaksi elektronik.
(2)Pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
(3)Apabila pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.
(4)Terhadap kendaraan bermotor yang dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia (re-export) harus memberikan jaminan dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah sebesar jumlah pajak yang terutang yang disampaikan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan.
(5)Setiap pembayaran pajak, harus diberikan tanda bukti Pembayaran berupa SKPD yang telah divalidasi dan atau cap lunas Bendahara Penerima Pembantu.

7.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : -8·

Pasal 16

(1)Pajak terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo, Kepala Badan Pendapatan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan.
(2)Dalam wakt 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi Pajak Terutang.

8.Ketentuan Pasal 20 ayat (2), diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Gubemur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat;
1. a.Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perpajakan Daerah.
2. b.Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
3. c.Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. {2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi alas SKPD, SKPDKB, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Pendapatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan STPD dengan memberikan alasan dan bukti pendukung yang jelas, serta melampirkan identitas diri Wajib Pajak/Kuasanya serta dokumen lain yang diperlukan.
(3)Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah hans memberikan keputusan.
(4)Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. perundang-undangan -9

9.Ketentuan Pasal 23 ayat ( 1 ) , ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut : P a s a l 2 3 ( 1 ) Gubernur dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

(2)Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dengan ketentuan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Sadan Pendapatan dengan memberikan alasan yang jelas serta melampirkan
1. a.Identitas diri dan identitas kendaraan.
2. b.Kelengkapan surat-surat dan atau bukti yang sah.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat
(2), Kepala Sadan Pendapatan menerbitkan surat pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak setelah diadakan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap objek pajak di lapangan sepanjang diperlukan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal GUBERNUR RIAU, SYAMSUAR Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal SEKRETARIS DABRAH PROVINSI RIAU SF. HARIYANTO BERITA DAKR~H PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR ai Denga 'inya ma Utama Muda =tlIr650823 199203 2 003

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…