(1)Gubemur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat;
a.Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perpajakan Daerah.
b.Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
c.Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
{2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi alas SKPD, SKPDKB, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Pendapatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan STPD dengan memberikan alasan dan bukti pendukung yang jelas, serta melampirkan identitas diri Wajib Pajak/Kuasanya serta dokumen lain yang diperlukan.
(3)Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah hans memberikan keputusan.
(4)Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
perundang-undangan -9
9.Ketentuan Pasal 23 ayat ( 1 ) , ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :
P a s a l 2 3 ( 1 ) Gubernur dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
(2)Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dengan ketentuan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Sadan Pendapatan dengan memberikan alasan yang jelas serta melampirkan
a.Identitas diri dan identitas kendaraan.
b.Kelengkapan surat-surat dan atau bukti yang sah.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat
(2), Kepala Sadan Pendapatan menerbitkan surat pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak setelah diadakan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap objek pajak di lapangan sepanjang diperlukan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal GUBERNUR RIAU, SYAMSUAR Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal SEKRETARIS DABRAH PROVINSI RIAU SF. HARIYANTO BERITA DAKR~H PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR ai Denga 'inya ma Utama Muda =tlIr650823 199203 2 003