DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 13 (tiga belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyelenggaraan RAD; Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Bagi Perangkat Daerah; Mekanisme Evaluasi Terhadap RAD; Pelibatan Partisipasi Penyandang Disabilitas; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pcraturan Gubernur Riau tentang Rencana Aksi Dacrah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029, ELITnt

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; baUndang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
1. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011] icntang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nort 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. 4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20]1_ tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenat Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5251); wlUndang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentany Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran L Ep. 10. 11. 12. 13. Negara Republik Indonesia Nomor 2587) sebavaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengeanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Nepara Republik Indunesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indoncsixs Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 587 1); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); ra Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor i140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaruan, dan Evaluasi lerhadap Penglivitualan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Namor 6399); a Peraluran Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ientang Pembentukan Produk Hukum Dacrah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20:36) sehagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 4013 ientang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedeman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781}; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionai/Kepaia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021] tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhudap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704); Ne Menclapkan: 4. 15. 16, Peraturan Daerah Nomor 18 Tuhun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Llembaran Daerah Pravinsi Riau Tahun 2013 Nomor 18); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan alas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah FProvinsi Riau Tahun 2019-2094 (Lemburan Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4); Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2015 lentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor |S Yahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pennryandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 106); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PENYAN DANG DISABILITAS PROVINSI RIAU TAHUN 2024-2029,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Chubernur ini yang dimaksud dengan: l. 2, 3, 4 il Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Perangkat Daérah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penyandang Disabilitas adalah sectiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensonik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengelami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektufl dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perencanaan adalah sualu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melatui urutan pilihan, dengan memperhitungkam sumber daya yang tersedia. Penyelengsaraan adaiah pelaksanaan lerhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuban hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabiliias, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi. vi 10, li. 12. 13. 14. id. 16, 17. 18. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang, 8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sacar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. g Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandany Disabititas. Renecana Induk Penyandang Disabilitas, Jang sclanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pemyandang Disabilitas Reneana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat. Rencana Aksi Daerah yang sclanjuinya disingkat RAD adalah dokumen Perencanaan dan Pengangearan Pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat daerah. Tim Koordinasi RAD adalah Penyelenggara Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Riau Tahun 2024 - 2029, Pembangiunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan Vang Menginicerasikan pengarusulamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan mieliputi Perencanaan, ponganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi. Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bavi masyaraket unluk memberikan masukan kepada Pemerintah Dacrah dalam menyusun program dan keyiatan pembangunan nasional dan dacrah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analists kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembantunan untuk mengctahui perbedaan kondisi permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang ukurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyuluan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan Penyandang Disabilitas dan disusun olch perangkat daerah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap keburuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk pemenuhan pélaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disahilitas basi Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN RAD

Pasal 4

(i) RAD merupakan dokumen Perencanaan Janyvka Menengah untuk setiap periode 5 (lima) tahun di tingkat Daerah.

(2)Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RIPD, RAN PD dan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. Baygian Kedua Penyelenggara RAD

Pasal 5

{1} Gubernur membentuk Tim Koordinasi RAD Tahun 2024- 2029,

(4)Tim Kourdinasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari:
1. a.unsur Pemerintah Daerah; dan
2. b.unsur organisasi Penyandang Disabilitas.
(3)Tim Koorcdinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyat tugas melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan RAD.
(4)Tim Koordinasl sébagainmana dimaksud pada ayat (3) cditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IIL

MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAGI PERANGKAT DAERAH Bapian Kesatu Sistematika Dokumen RAD

Pasal 6

(1)Dekumen RAD disusun dengan sistematika sebagai berikut : {2}
(1)(2}
(3)a.BABI : Pendahuluan
1. b.BAB IL =: Profil Dacrah dan Situasi Penyandang Disabilitas;
2. c.BABIN : Strategi Implementasi RAD Provinsi d.BABIV : Angearan
3. e.BABY :; Pemantauan dan Evaluasi
4. f.BAR VI : Penutup Dokumen RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (i) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan duri Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan: a, pengarusutamaan kebijakan umum; dan

b.pepgarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas. Pendekatan pengarusutamaan kebijakean wumum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan cvaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah. Pendekatan pengaruisutamaan kebijakan yang ditujukan khusus hagi Penyandang Disabililas sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Mekanisme Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a.meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan Penpanggaran Pembangunan Inklusif Otsalililas; mengurang: kesenjangan tingkat penerima manlaat pembangunan: mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesilai ragam disabilitas;: meningkatkan manfaai hasil pembangunan bagi Perryandang Disabilitas; dan menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akscs, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 9

Mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwnjudkan melalui penggunaan Instrumen Perencanaan dan penpangearan. Instrumen Perencanaan dan penganeparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkai Daerah terkail penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Instrumen Perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a.Analisis Inklusif Berbasis Data; dan
b.Pernyataan Anggaran Disabilitas. Analisis Inklusif Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabililas sebagaimana dimaksud pada avat (3) merupakan bagian dari pernyataan angvaran dan stra leg pclaksanaan kegiatan inklusif disabilitas pada dvukumen RAD,

BAB IV

MEKANISME EVALUASI TERHADAP RAD

Pasal 10

Tim koordinasi RAD melakukan cvaluasi atas dekumen Perencanaan dan pengangparan serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormutan, Pebndungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD. (i Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan oleh Tim keoordinasi RAD dan hasilnyva disampaikan kepada Gubernur dan diteruskan kepada Mentert Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melatui ‘Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional untuk menjadi bagian dokumen evaluasi Perencanaan dan pengangegaran serta pelaksanaan program dan kegiatan tcrkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemernuhan hak Penyandang Disabiiitas. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

BAB V

PELIBATAN PARTISIPAS! PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 11

Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapal berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindunpan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. -B-

(2)Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melahul penjaringan aspirasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan. {3} Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayut
(4)dapat berupa Kketerlibatan melalui Famim Tematik Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum- forum Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan tingkat daerah.
(4)Hasil penjaringan aspirasi melalui Forum Tematik Disabilitas digunakan sebagai salah satu perlimbangan dalam musyawarah Perencanaan pembangunan. BAB ¥I PENDANAAN

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…