DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 50 Tahun 2020

Nomor: 50
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini berisi 5 (lima) Bab dan 15 (lima belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas; Waktu Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas; Tata Cara Pembayaran; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau'
2.Gubernur adalah Gubernur Riau'
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pe[awai Neleri Sipit iermasuk Caion Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau'
4.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk rr..tg sebagai imbalan dari pemberi kerja kepadapegawaiyangditetapkandandibayarkanmenurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
5.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut sPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat laiilang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang diPersamakan. 6, Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat sP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERXAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)PNS diberikan Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas.
(2)Selain PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gaji atau penghasilan Ketiga Beias diberikan kepada:
1. a.PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pernerintah Provinsi yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Provinsi;
2. b.PNS penerima uang tunggu;
3. c.Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, telrras atau gugur; d, Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
4. e.Calon PNS.

Pasal 3

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada : a, Gubernur dan Wakil Gubenur;

b.Ketua, wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; dan
d.PNS yang ditugaskan d.i luar instansi pemerintah baik di dalam -.r]p.rri di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi iemPat Penugasannya'

Pasal 4

(i) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam.pasal f AiUerli<an paling banyak sebesar penghasilan pada bul.an Juli' (2\Dalamhalpengasilanpadabulan-.Julisebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang ..hu.tr-ttttya diterima karena perubahan p..,gnu.ilan, kepada yang bersangkYtT tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas'

Pasal 5

Penghasilan sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibeiikan kcpad.a PNS, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum'

Pasal 6

(1)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat Q') diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan bulan Juli dan anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah tempat PNS bekerja.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) diberikan bagi Calon PNS, meiiPuti :
1. a.80% (delapan puiuh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.'funjangan keluarga; dan
3. c.Tunjangan jabatan atau tunjangan umum'

Pasal 7

(1)Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Gaji atau Perighasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahni.a lebih besar'
(2)Dalam lial PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembaiikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

janda/duda.

(1)Pembayaran dimaksud Pelaksanaan berke naan.

Pasal 12

Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 ayat (1) lidak dikena{<an potongan iuran dan/atau potongan tain UeiAasarkan perf-turan perundang-undangan' ksud Pada aYat (1) dikenakan engan ketentuan Peraturan nggung oleh Pemerintah'

(2)
(2)
(1)Gaji atau fenghasilan Ketiga Belas sebagaimana Calam Pabal 4 dibebankan pada Dokumen Anggara Satuan Kerja Perangkat Daerah
(1)
(2)
(3)Pejabat Penandatarfgan SPM Gaji atau Penghasilan r<et]iga Belas Pengelola Keu"angan dan Aset Daerah Pr Bendahara Umum Daerah dfngan mel PernYataan Tanggun gj awab Mu{lak (SPTJM). sPM Gaqi atau Plnghasilan Ketiga Beias sebagaimana dimaksud pada "y lf l dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan. Jenis SPM sebagai rana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan p.irrb^yor^.r Tunjafgan Hari Raya, Gaji dan T\rnjangan Ketiga Bclas.

BAB III

WAKTU PEMBAYANEN GAJI ATAU PENGHASILAN IrBtrCE BELAS

Pasal 13

penerbitan surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNs yang mutasi atau pindah agat dicantumkan keterangan p.*"U.yu.ran Pembayaian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas lelah dibayarkan atau belum dibayarkan'

Pasal 14

Proses Penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan pembayaran, sPM dan sP2D Gaji atau Penghasilan ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalerm Beritai Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru vennsuAR Diundanekan di Pekanbaru , Pada tanggai Agustus 2020 SEKRETARTS PROVINSI RIAU JAYA BERITA DAERA ROVINSI RIAU TAHUN 2O2O NOMOR ,

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…