DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 50 Tahun 2023

Nomor: 50
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu mengubah ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856); gl “I Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808}; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana_ telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2019 Nomor
187.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provins!: Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7); Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa_ kali, tcrakhir dengan Pcraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 71}; 6. 8. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU. Pasal | Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 52), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)UPT Pemberdavaan Penvandang Disabilitas Daksa mempunvai tugas melaxsanakan scbagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik terlantar di dalam panti.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberdavaan Penyandang Disabilitas Daksa menyelenggarakan fungsi: UPT QaCA. e. penyvelenggaraan perencenaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Teta Usaha, Seks: Pelavanan Penyandang Disabilitas, dan Seksi Pembinaan Sosial; . penycilenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas, dan Seksi Pembinaan Sosial; . penvelenggaraan pemantauan, cvaluasi dan pelaporan dalam rangka penvelengearaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Penvandang Disabilitas, dan Seksi Pembinaan Sosial; .penvelengearaan rehahilitasi sosial dasar bagi penvandang disabilitas fisik dan sensorik terlantar di dalam pant; penvelenggaraan bimbingan fisik, mental, spiritual, sosial dan keterampilan bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik terlantar di dalam panti; penvelenggaraan pusat informasi dan penjangkauan rehabilitasi Sosial dasar penyandang clisabilitas fisik dan sensorik terlantar di dalam pant dan pelaksanaiin fungsi lain vang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. c. cd f.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

KepalaSubbagian Tata Usaha mempunvai lugas :

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha .membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di ingkungan Subbagian Tata Usaha; . melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur: .mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; .mec.aksanakan fasilitasi administrasi kepcgawaian, administrasi kcuangan, penatausahaan dan pelavanan bagi penerima manfaat; melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proycksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; .-melaksanakan penyusunan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan kctertiban kantor serlé inventarisasi asset dan laporan pengadaan barang; meakuken pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dar kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan go b. c. f. h 1 3. 4.
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbuny! sebagai berikut:

Pasal 10

Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas: a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelavanan Penvandang Disabilitas.

b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di ingkungan Seksi Pelayanan Penvandang Disabilitas
c.merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana seperti peralatan dan perlengkapan pada Scksi Pelayanan Penyandang disabilitas; d.menyusun bahan standar operasional prosedur teknis pelayanan sosial pada Scksi Pelayanan Penyandang disabilitas;
e.metaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
f.me.aksanakan pencrimaan meliputi registrasi dan persyaratan administrasi serta penempatan dalam panti; .me.aksanakan assesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan permahaman masalah dan potensi; -meiaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan; nme:aksanakan pengembangan pelayanan dari luar panti; melaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan; .melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pclavyanan Penyandang Disabilitas; dan
l.me.aksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan atasan sesuai tugas dan flingsinya. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kepala Scksi Pembinaan Sosial mempunyai tugas : a. b. m. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembinaan Sosial; membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Scksi Pembinaan Sosial; merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapan pada Seks: Pembinaan Sosial; menyusun standar opcrasional dan prosedur teknis permbinaan_ sosial penvandang disabilitas; melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial; nelaksanakan kunjungan rumah dan/ atau konsultasi keluarga; melaksanakan pembahasan kasus; melaksanakan pemberian bantuan advokasi dan bantuan sosial; melaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental, Spiritual, kesenian, keterampilan dan rekreasi; melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan Terminasi; melakanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehart-hari (Activity Daily Living); melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Scksi Pembinaan Sosial; dan meluksanakan tugas kcdinasan Jain yang diberikan atasan sesuai tugas Gan fungsinya. h c. d ¢. nf kk Pasal Il Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provins; Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal OUBERNGR RIAU, Diundangkan di Pekawbaru pada tanggal BBY NASUTION SEKRETARIS DAEMAH PROVINSI RIAU, S.7_AARIYANTO BERITA DABRAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 20 Sesuai Dengan Aslinya = la Biro Huku SETDA LLY/WARDHANI. SH. MH zina Utama Muda 650823 199203 2 003

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…