DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 51 Tahun 2019

Nomor: 51
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 6 (Enam) bab dan 7 ( tujuh ) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Batasan; Mekanisme; Masa Pelaksanaan; Ketentuan Lain- Lain; Penutup;

Isi peraturan

Pasal 1

Daiam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;
2.Gubernur adalah Gubernur Riau: 4. tr 6. 7. 8. - 4. 5. -J- Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau; Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau; Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengan nya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang Angkutan Umum Orang atau Barang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku serta dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam; Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan danlatau penguasaan Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang selanjutnya disingkat BEiN- KB II, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli pihak pertama dan seterusn'ya, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha, akibat mutasi masuk, mutasi antar wilayah Polres, balik nama dan perubahan warna tanda nomor kendaraan bermotor; Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong paj ak tertentu; Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan akibat keterlambal.an penyampaian Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi berupa biaya sebesar 2% (dua persr:n) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk janp;ka waktu paling lama 15 (lima belas) buian dihitung sejak saat terhutangrLya pajak, danlatau sanksi berupa bunga 2o/o (dua persen) sebulan dihituLng dari pajak yang kurang / lambat dibayar untuk jangka waktu paling larma 15 (lima belas) bulan akibat pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan; Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannyer. 6. 7 8. 9. 10. 11.

(1)
(2)
(3)(+) (i) t2j

BAB II

BATASAN

Pasal 2

Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II diberikan kepada wajib pajak pemilik kendaraan bermotor Roda 2 (duzr), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya termasuk Kendarait-n Bermotor milik Pemerintah dan Angkutan LJmum, serta alat beratlalat besar. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II akibat mutasi masuk, yaitu pembebasan/penghapusurn sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan mutasi masuk (dari luar Provinsi Riau), maupun mutaisi antar KabupatenlKota dalam wilayah Provinsi Riau.
b.Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dzrn BBN-KB II akibat Balik Nama, yaitu pembebasan/penghapuszrn sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan identitas kepemilikan dalam wilayah Provinsi Riau; dan
c.Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administra.si yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak PKB dan/atzru tidak melakukan pendaftaran balik nama kendaraan bermofor sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan berdasarkern Peraturan Gubernur ini. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk pembebasan/penghapusan sanksi administrasi terhadap perhitungurn pengenaan ubah bentuk; Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila wajib pajak melakukan pembayaran dalam masa pelaksanaan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pembayaran pokok pajak PKB dan BBN-KB II yang telah mendapatkan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksrnd dalam Pasal 2 ayat (21, dilakukan dalam jangka waktu masa pelaksanaan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II. Apabila pembayaran pokok pajak melewati jangka waktu masa pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pembebasan/penghapusan sanksi administrasi dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturian Daerah tentang Pajak Daerah.

(1)(21
(3)

BAB III

MEI(ANISME

Pasal 4

Perhitungan pembebasan/ penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan perhitungan pada sistem/aplikrlsi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II diberikan setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan pelayanan administrasi PKB dan BBN-KB II berdasarkan hasil verifikasi Kelompok Kerja Pelayanan Kesamsatan. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan dan melampirkan :

a.Permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan;
b.Identitas diri/KTP;
c.Identitas kepemilikan kendaraan yang sah (STNK danlalau BPKB). Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; Felayanan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi BBN-KB II dilaksanakan pada Kantor bersama SAMSAT; Pelayanan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dapat dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT di seluruh wilayah Provinsi Riau, SAMSAT keliling Pekanbaru, Dumai, Rengat dan Bangkinang se.rta SAMSAT Mall Pelayanan Publik Pekanbaru.

BAB IV

MASA PELAKSANAAN

Pasal 5

Masa pelaksanaan pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II berlaku sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 Desembet 2OI9, dan pendaftaran dilakukan sampai dengan pukul l2.OO WIB tanggal berakhirnya masa pelaksanaan.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Pembebasan/penghapusan sanksi danfatau keringanan/penguran3ian terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKL:LJ) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

(4)(s)
(6)6

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal R RrA Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIA - oFTE BERTTA DAERAH PROVINST RrAU TAHUII 2Ol9 NOMOR

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…