DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 52 Tahun 2021

Nomor: 52
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 November 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub Ini Mengatur Tentang : Ketentuan Umum; Pemberian Tugas Belajar; Pembiayaan; Hak; Kewajiban, Larangan Dan Sanksi, Monitoring Dan Tugas Belajar, Pendayagunaan, Keterangan Belajar, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain Dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pemberian tugas belajar, izin belajar dan keterangan belajar efektif dan efisien diperlukan suatu pedoman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5499);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11.Peraturan Presiden Nomor12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
7.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
8.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi atau yang setara didalam maupun diluar negeri pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai .
9.Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan formal berdasarkan permohonan pegawai tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
10.Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai disebabkan keadaan tertentu yang berfungsi sama dengan izin belajar.
11.Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga pendidikan negeri dan/atau swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
12.Double Degree adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui kelulusan.
13.Pegawai Tugas Belajar adalah pegawai yang sedang menjalani Tugas Belajar.
14.Program pendidikan adalah jenjang pendidikan dan disiplin ilmu yang dapat diikuti oleh peserta Tugas Belajar.
15.Jangka waktu pendidikan adalah jangka waktu penyelesaian pendidikan untuk tiap-tiap program pendidikan.
16.Seleksi adalah proses penyaringan calon peserta Tugas Belajar dari pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program pendidikan berdasarkan kebutuhan organisasi.
17.Seleksi internal adalah proses penyaringan calon peserta tugas Belajar dalam lingkup Pemerintah Provinsi oleh tim seleksi dan/atau pihak lain yang berkompeten dan dikoordinasikan oleh BKD.
18.Seleksi eksternal adalah proses penyaringan calon peserta Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang dikoordinasikan oleh BKD.
19.Tim seleksi adalah Tim yang melakukan proses seleksi calon peserta Tugas Belajar.
20.Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan biaya yang diberikan kepada peserta Tugas Belajar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing; dan
21.Monitoring adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi peserta Tugas Belajar yang mencakup aspek Akademis dan Non Akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilian peserta Tugas Belajar yang dikoordinasikan oleh BKD.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan profesional pegawai melalui jenjang pendidikan formal sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi pegawai.

BAB II

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

(1)Pemberian tugas belajar bagi pegawai didasarkan pada suatu perencanaan dan proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur untuk mempersiapkan tenaga profesional teknis dan administratif yang dibutuhkan Perangkat Daerah.
(2)Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif kepada pegawai yang memiliki kriteria rekam jejak, prestasi kerja, loyalitas, moralitas dan dedikasi yang baik.
(3)Perencanaan dan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Program pendidikan meliputi jenjang pendidikan sebagai berikut:

a.Diploma IV;
b.Program sarjana (S1);
c.Program Magister (S2);
d.Bidang profesi; dan
e.Program doktor (S3).

Pasal 6

(1)Program pendidikan dan disiplin ilmu yang diikuti oleh peserta tugas belajar ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat strategis dan spesifik.
(2)Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penetapan perguruan tinggi lokasi Tugas Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pegawai yang diberikan Tugas Belajar harus menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
(2)Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Program Diploma IV paling lama 4 (empat) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA sederajat dan paling lama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma III;
2. b.Program Sarjana (S1) paling lama 2 (dua) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma III dan paling lama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma IV;
3. c.Program Magister (S2) paling lama 2 (dua) tahun atau diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi;
4. d.Program pendidikan bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.Program Doktor (S3) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi.
(3)Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terjadi bencana dan/atau keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan berhentinya proses perkuliahan, dihitung dari awal berhenti sampai dengan aktifnya kembali proses perkuliahan dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan dari Perguruan Tinggi.

Pasal 8

Bagi Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan tugas belajarnya sebelum jangka waktu pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka Pegawai Tugas Belajar dimaksud wajib melapor kepada Kepala BKD paling lama 15 (lima belas) hari dengan menyertakan surat keterangan lulus sementara atau sejenisnya dari Perguruan Tinggi.

Pasal 9

(1)Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Mendapatkan surat dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya dan mendapat persetujuan dari sponsor/instansi pemberi beasiswa; dan
2. b.Permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar diajukan kepada Kepala BKD sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.
(2)Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD.
(3)Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah mendapatkan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar yang ditetapkan Kepala BKD.
(4)Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Tugas Belajar dan ditempatkan kembali setelah mendapat surat pengembalian dari Perguruan Tinggi.

Pasal 10

(1)Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dan sampai dengan menjadi Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.
(2)Dikecualikan Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan dan diberikan perpanjangan waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh perubahan kalender akademik dari perguruan tinggi tetap diberikan tunjangan tugas belajar.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…