DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 52 Tahun 2023

Nomor: 52
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 19 (sembilan belas) pasal di antaranya Ketentuan Umum; Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Luar Negeri; Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; Pengendalian Internal; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri berpedoman pada standar biaya satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 3. Menetapkan: Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 112); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144); 8. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. 5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atau sebutan lainnya. 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 7. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu. guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri berdasarkan Perjanjian Kerja. 8. Masyarakat adalah Individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula atau sebaliknya. Tempat kedudukan adalah lokasi Kantor Perangkat Daerah/Biro/atau domisili tempat tinggal. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 20. 26. -4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kuasa Penguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan kedinasan. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota DRPD sesuai dengan identitas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah semua orang yang mendapat Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

(1)Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
1. a.selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
2. b.efisien yaitu penggunaan anggaran Perjalanan Dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
(2)
(3)
(1)
1. c.efektif yaitu pelaksanaan anggaran Perjalanan Dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah; d.akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas’ dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya Perjalanan Dinas; dan
2. e.wajar yaitu sebagaimana adanya tanpa tambahan apapun. Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut :
3. a.kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
4. b.tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu- kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
5. c.Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD yang memang benar-benar’ diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai; dan d.mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia. Dalam rangka memenuhi pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KPA melaksanakan monitoring pelaksanaan Perjalanan Dinas dan penerbitan SPT di lingkup bidang/unit kerjanya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a, Perjalanan Dinas luar daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;

b.Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau;
c.Perjalanan Dinas lokal dari UPTD/Cabang Dinas yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
d.Perjalanan Dinas dalam kota.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Khusus untuk Badan Penghubung Provinsi Riau, Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas luar daerah merupakan Perjalanan Dinas di luar wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam rangka koordinasi dan konsultasi dibatasi paling lama 3 (tiga) hari dan paling banyak dilakukan 3 (tiga) orang; dan3
2. b.Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan Perjalanan Dinas di dalam wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan jumlah hari dan orang disesuaikan dengan kebutuhan Perjalanan Dinas. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan dalam rangka:
3. a.pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
4. b.mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. c.menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
6. d.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
7. e.mengikuti pendidikan tugas' belajar setara Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan; dan
8. f.mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal :
9. a.adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
10. b.untuk peningkatan pelayanan publik;
11. c.untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
12. d.menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka_ konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, dilaksanakan secara selektif paling banyak 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal 3 (tiga) hari. Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) hari. Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring/Supervisi/ Evaluasi, Koordinasi dan Konsultasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)a.Perjalanan Dinas dengan tujuan Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dibatasi paling lama 2 (dua) hari dan paling banyak dilakukan 3 (tiga) orang; dan3
1. b.Perjalanan Dinas dengan tujuan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti dibatasi paling lama 3 (tiga) hari dan paling banyak dilakukan 3 (tiga) orang. Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/KPA/Pejabat yang ditunjuk menandatangani SPT dan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran. Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dapat melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal:
2. a.mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka penjenjangan, sertifikasi dan akreditasi;
3. b.melakukan kegiatan pembahasan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan bersama dengan kementerian terkait;
4. c.melakukan peliputan dan pendampingan kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/anggota DPRD/Sekretaris Daerah; dan d.tenaga teknis tidak diperoleh di tempat tujuan Perjalanan Dinas yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Tenaga teknis/tenaga kontrak yang melakukan peliputan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dibatasi paling banyak5 (lima) orang.ey Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro untuk mendapat persetujuan/izin tertulis Sekretaris Daerah, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c untuk peliputan dan pendampingan pimpinan dan anggota DPRD, dilakukan berdasarkan usulan Sekretaris DPRD dan mendapat persetujuan/izin tertulis dari pimpinan DPRD, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(13)PPPK dapat melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.
(14)Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas Kehumasan dan Keprotokolan dalam hal mendampingi Gubernur dilakukan secara selektif dengan persetujuan dari Pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
(15)Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan’ kegiatan tertentu. dapat diberikan Perjalanan Dinas berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah dalam bentuk disposisi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(16)Untuk Organisasi atau Kelompok masyarakat yang telah menerima hibah dari Pemerintah Provinsi dapat diberikan Perjalanan Dinas sepanjang kegiatan tidak terdapat pada rencana peruntukkan atau penggunaan dana hibah.
(17)Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PUR) dapat diberikan Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Provinsi dengan menyampaikan Surat Tugas dari instansi masing-masing ke Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait sepanjang tidak dianggarkan pada instansi masing-masing.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dikecualikan terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk :

a.Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan.
b.Pimpinan dan Anggota DPRD.
c.PNS dan Tenaga Ahli yang mendampingi alat kelengkapan DPRD dengan batasan paling banyak 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.PNS 2 (dua) orang dan Tenaga Ahli 1 (satu) orang; atau 2.PNS 1 (satu) orang dan Tenaga Ahli 2 (dua) orang.
d.Untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur diberikan paling lama 4 (empat) hari. 1

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), dikecualikan terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk:

a.Reses Anggota DPRD diberikan dengan jumlah hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -9.
b.PNS dan/atau Tenaga Kontrak yang mendampingi reses anggota DPRD paling banyak 3 (tiga) orang dengan jumlah hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3
c.Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau paling lama 22 (dua puluh dua) hari.

Pasal 7

(1)Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT yang dilengkapi dengan rencana biaya Perjalanan Dinas.
(2)SPT dan SPPD di lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, dan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh:
1. a.Untuk SPT:
  1. 1.Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur. 2.Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
  2. 3.Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD.
  3. 4.Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, dan untuk Kepala Badan Penghubung SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung.
  4. 5.Jabatan Administrator/Eselon Ill, Jabatan Pengawas/Esselon IV, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. Ji
  5. 6.Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh Kepala UPTD/Cabang Dinas. 7.Untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
2. b.Untuk SPPD: 1.Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 2.Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  1. 3.Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD. 4.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Esselon Ila, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala Perangkat Daerah.
  2. 5.Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau KPA. Je
(3)
(4)
(5)

6.Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh KPA. Penandatanganan SPT dan SPPD di _lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau di tandatangani oleh:

a.Untuk SPT: 1.Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
1. 2.Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Asisten yang membidanginya. 3.untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh KPA atas izin tertulis Sekretaris Daerah dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh KPA.
b.Untuk SPPD: 1.Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
1. 2.Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh KPA.
c.Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang berada pada Biro Umum, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PUR) di tandatangani oleh:
a.Untuk SPT:
1. 1.Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani Gubernur/ Wakil Gubernur.
2. 2.Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
b.Untuk SPPD:
1. 1.Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2. 2.Polisi Jalan Raya (PUR), ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum. SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a.pemberi tugas;
b.pelaksana tugas;
c.waktu pelaksanaan tugas;
d.tempat pelaksanaan tugas; dan
e.maksud pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Rencana biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Naskah Dinas.

BAB IIL

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA- SKPD penerbit SPPD.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)

Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

a.uang harian;
b.biaya transport;
c.biaya penginapan;
d.uang representasi;
e.biaya taksi; dan
f.sewa kendaraan. Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uang makan, uang transport lokal, dan uang saku dibayarkan secara lumsump serta merupakan batas tertinggi yang dibayarkan. Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a.Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
b.Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan biaya tiket dan/atau biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19. Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan estimasi atau prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Pelampauan besaran biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (4) dibebankan pada anggaran biaya transport yang tersedia.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
1. a.di hotel; atau
2. b.ditempat menginap lainnya. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, dalam hal biaya penginapan lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui. Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan:
3. a.pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
4. b.biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD_ serta Pejabat Eselon MII, yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe diberikan untuk Perjalanan Dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun tujuan menuju tempat yang dikunjungi dan sebaliknya. Apabila bukti pengeluaran untuk biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan Daftar Pengeluaran riil dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pelaksana SPPD. Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada:
5. a.Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD;
6. b.Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(1)Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini; Dalam hal Perjalanan Dinas luar daerah dilakukan dengan transportasi darat menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dari uang_ transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini; Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari Ibukota Kabupaten’ ke Kecamatan/Desa dengan waktu tempuh perjalanan darat lebih dari 1 (satu) jam atau harus menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara rill dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah; Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kecamatan/ Desa menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara rill dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah; Dalam hal adanya Perjalanan Dinas lanjutan yang disebabkan adanya perintah tugas baru’ sebelum berakhirnya perintah tugas sebelumnya dapat dilakukan tanpa kembali ke tempat asal; Biaya untuk Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dibayarkan biaya tambahan dengan rincian: a.Uang harian dan biaya taksi dibayarkan secara lumsump;
1. b.Biaya Penginapan dan biaya transportasi dibayarkan secara at cost,
2. c.Biaya taksi dibayarkan apabila tempat kedudukannya berbeda;
3. d.Uang harian, biaya penginapan, biaya transportasi dan biaya taksi Pimpinan/Anggota DPRD dibayarkan secara lumsump. Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas untuk Gubernur, Wakil Gubernur, PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)a.uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
1. b.biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum Lampiran I.G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
2. c.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dapat menggunakan kwitansi biro perjalanan/voucher;
3. d.uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
4. e.sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD berupa uang harian, biaya transport, sewa kendaraan, biaya penginapan dan uang representasi diberikan secara lumpsum.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…