DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2023

Nomor: 53
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 522

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; Bab III. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab IV. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; Bab V. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Bab VI. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah ; Bab VII. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus; Bab VIII. Jabatan Fungsional; Bab IX. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Bab X. Pendanaan; Bab XI. Ketentuan Lain-Lain; Bab XII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; c. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
8.Inspektorat adalah Inspekorat Provinsi Riau.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Riau.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Riau.
11.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
b.Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
c.Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
d.Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
e.Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah; dan
f.Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum merupakan unsur staf Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan:
  1. 1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari: a) Bagian Kerjasama dan Perbatasan; b) Subbagian Tata Usaha; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 2.Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: a) Subbagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. 3.Biro Hukum, terdiri dari : a) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota; b) Bagian Bantuan Hukum; c) Subbagian Tata Usaha; dan d) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
  1. 1.Biro Perekonomian, terdiri dari: a) Subbagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 2.Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari : a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; b) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional
  3. 3.Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari : a) Subbagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. c.Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan:
  1. 1.Biro Organisasi, terdiri dari : a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; c) Bagian Tatalaksana; d) Subbagian Tata Usaha; dan e) Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 2.Biro Umum, terdiri dari : a) Bagian Rumah Tangga; b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; c) Bagian Tata Usaha; d) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan e) Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. 3.Biro Administrasi Pimpinan, terdiri dari : a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah; b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan; c) Bagian Protokol; d) Subbagian Tata Usaha; dan e) Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Biro dipimpin oleh Kepala Biro, Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (eselon I.b).
(2)Asisten Sekretaris Daerah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
(3)Staf Ahli Gubernur merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
(4)Kepala Biro merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
(5)Kepala Bagian merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
(6)Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

Pasal 7

(1)Sekretariat Daerah menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Instansi Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan tugas membantu Sekretaris Daerah penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.
(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah melakukan tugas koordinasi kerja dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Biro Hukum serta Perangkat Daerah dan instansi vertikal sesuai pembidangannya.
(3)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
6. f.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 9

(1)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerja sama dan perbatasan.
(2)Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerja sama dan perbatasan;
2. b.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerja sama dan perbatasan;
3. c.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerja sama dan perbatasan; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dibantu oleh Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1)Bagian Kerja Sama dan Perbatasan, menyelenggarakan tugas pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, dan Perbatasan.
(2)Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Kerja Sama dan Perbatasan menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bagian Kerja sama dan Perbatasan;
2. b.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bagian Kerja sama dan Perbatasan;
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta dan perbatasan;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta dan perbatasan;
5. e.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta danperbatasan;
6. f.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta dan perbatasan; dan
7. g.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Kerja Sama dan Perbatasan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas:

a.penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Tata Usaha;
b.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Subbagian Tata Usaha;
c.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Biro;
d.pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
e.pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
f.pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
g.pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
h.pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan pada Biro;
i.pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada biro;
j.pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Biro;
k.pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan pada Biro;
l.pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan pada Biro; dan
n.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Isi peraturan

Teks522PDFHirarki

Memuat teks peraturan…