DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 55 Tahun 2019

Nomor: 55
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut 1. Ketentuan ayat (8) Pasal diubah; 2. ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 13 diubah; 3. Lampiran I.E dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur; dan 4. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I.E dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Pasal 4

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a.Perjalanan dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
b.Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau;
c.Perjalanan dinas lokal dari UPTD/Cabang Dinas yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten I Kota yang bersangkutan; dan
d.Perjalanan dinas dalam kota. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka :
a.pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
b.mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
c.menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
d.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan
e.mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2l53, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan.
f.Mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal :
a.adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
b.untuk peningkatan pelayanan publik;
c.untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
d.menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke KementerianlLembaga atau Instansi Pemerintah terkait yang dilaksanakan secara selektif maksimal 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal 3 (tiga) hari.

(2)
(3)
(4)
(5)Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan PNS dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) hari.
(6)Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring/ Supervisi/Evaluasi dan Koordinasi untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer dari batas kota dibatasi maksimal 2 (dua) hari dan untuk jarak lebih dari 80 Km dibatasi maksimal 3 (tiga) hari, dan maksimal dilakukan 3 (tiga) orang.
(7)Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran /KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
(8)Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dapat melakukan perjalanan dinas hanya untuk dalam Daerah dan dalam hal mendesak/khusus atau dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan berdasarkan persetuj uan Kepala Perangkat D aer ah I Kepala Biro.
(9)Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas Kehumasan dan Keprotokolan dalam hal mendampingi Gubernur dilakukan secara selektif dengan persetujuan dari Pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
(10)Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dalam bentuk disposisi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(11)Untuk Organisasi atau Kelompok masyarakat yang telah menerima hibah dari Pemerintah Provinsi dapat diberikan Perjalanan Dinas sepanjang kegiatan tidak terdapat pada rencana peruntukkan atau penggunaan dana hibah. (I2l Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) dapat diberikan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Provinsi dengan menyampaikan Surat Tugas dari instansi masing-masing ke pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait sepanjang tidak dianggarkan pada instansi masing-masing.

2.ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut: a, Biaya perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD;
1. b.Biaya perjalanan dinas Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I;
2. c.Biaya perjalanan dinas untuk Eselon II;
3. d.Biaya perjalanan dinas untuk Eselon III dan Eselon IV, Non Eselon golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I.
(2)Perjalanan dinas untuk Komisi Informasi Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
1. a.Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administratorf Eselon III; dan
2. b.Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV.
(3)Perjalanan dinas untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut :
1. a.Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator/ Eselon III; dan
2. b.Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV.
(4)Perjalanan dinas untuk Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
1. a.Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama) ;
2. b.Ketua Bidang disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III; dan
3. c.Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV.
(5)Perjalanan dinas untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis/ Masyarakat diatur sebagai berikut:
1. a.tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II disamakan dengan Golongan II; dan
2. b.tamatan SD, SLTP dan SLTA disamakan dengan Golongan I.
(6)Perjalanan dinas Tokoh Nasional, Tokoh Daerah, Mantan Pejabat Negara, Mantan Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma wanita, Dekranasda dan BKKKS disamakan dengan Esselon II.
(7)Perjalanan Dinas untuk Forkopimda dan Polisi Jalan Raya (PJR) menyesuaikan dengan Eselon atau Pangkat pada instansinya masing-masing. 6 3.
(8)Perjalanan dinas untuk Wakil Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma wanita, Dekranasda dan BKKKS disamakan dengan Esselon III.
(9)Perjalanan dinas untuk pengurus organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dekranasda dan BKKKS diatur sebagai berikut :
1. a.tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II disamakan dengan Golongan III; dan
2. b.tamatan SD, SLTP dan SLTA disamakan dengan Golongan II. Lampiran I.E dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I.E dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2Ol9 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 26 November 2079 GUBERNUR RIAU, +. Diundangkan pada tanggal SEKRETARIS PROVINSI RIAU, YAN DRA RASYID i Pekanbaru November 2079 BERITA DAE ROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 54 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 55 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 3 TAHUN 2OI9 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH No Uraian Transportasi Lainnya Udara Darat Laut 1 2 3 4 5 6 1 Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pimpinan DPRD Bisnis Spesial/Super Eksekutif VIP I Kelas IA Sesuai Kenyataan 2 Anggota DPRD dan Pejabat Esselon I Bisnis Super Eksekutif Kelas I B Sesuai Kenyataan 3 Pejabat Eselon II Ekonomi Super Eksekutif Kelas II A Sesuai Kenyataan 4 Pejabat Eselon III/Pejabat Esselon IV, Staf Golongan N lrrrlillr Pejabat lainnya yang setara serta Tenaga Kontrak Ekonomi Eksekutif Kelas II A Sesuai Kenyataan GUBERNUR RIAU, SYAMSUAR LAMPIRAN II PERATUMN GUBERNUR RIAU NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PtrRJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PEzuALANAN DINAS LUAR DAERAH No Uraian Uang Harian Uang Penginapan I Gubernur/Wakil Gubernur/ Pirnpinan DPRD 3,500,000 4,000,000 2 Eselon I/ Aneeota DPRD 3,200,000 2,000,000 Eselon II 1,850,000 1,250,000 4 Eselon III 850,000 950,000 5 Eselon IV 700,000 870,000 6 Non Eselon Golonsan IV 650,000 870,000 ,7 Non Eselon Golongan III 580,000 610,000 8 Non Eselon Golongan II dan I 580,000 610,000
  1. 2.SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PEzuALANAN DINAS DALAM DAERAH No Uraian Uang Harlan Uang Penglnapan I Gubemur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD 2,500,000 800,000 2 Eselon I/ Aneeota DPRD 2,050,000 750,000 Eselon II 1,100,000 650,000 4 Eselon ru 600,000 550,000 5 Eselon IV 490,000 450,000 6 Non Eselon Golonean IV 460,000 400,000 7 Non Eselon Golonean III 410,000 350,000 8 Non Eselon Golonean II dal I 410,000 350,000
  2. 3.SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PEzuALANAN DINAS 4. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PEzuALANAN DALAM KOTA PADA SKPD BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU No Uraian Satuan Tarif 1 Eselon III.Eselon IV. Non Eselon dan PI"t OH 400,000 No Uraian Uang Representasi Satuan Luar Daerah Dalam Daerah Subemur/Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD OH 1,500,000 1,000,000 2 Eselon I/ Anssota DPRD OH 1,300,000 950,000 J Eselon II OH 650,000 400,000
  3. 5.TARIF 6, TARIF UAIiIG TRANSPORT UANG TRANSPORTASI DARA No Kabupaten/Kota Tujuan Satuan Tarif dari Pekanbaru I Dumai OK 300,000 2 Rokan HuIu OK 300.000 J Indragir Hulu OK 300,000 4 Indrasir Hilir OK 370,000 5 Kamoar OK 170.000 6 Benekalis OK 500,000 7 Siak OK 200.000 8 Pelalawan OK 170,000 9 Kuantan Sinsinsi OK 220,OOO 10 Kepulaun Meranti OK 500.000 11 Rokan Hilir OK 330.000 t2 Pekanbaru OK 150.000 ASI UL'ARA IPP No Provinsi TuJuan Satuan Tarif Bisnis Ekonomi I Ambon OK 18,868,000 10,097,000 2 Balikpapan OK 10,996,000 5.423.000 3 Banda Aceh OK 13,102,000 7,508,000 4 Bandar Lampung OK 6,482,OOO 3,433,000 Bandune OK 6,525,000 3,701,000 6 Baniarmasin OK 9,049,000 4,696,OOO 7 Batam OK 4,000,000 2,500,000 R Benskulu \J-t\ 9.947.OO0 5.637.000 9 Biak OK 16,985,000 8,781,000 10 Denpasar OK 9,092,000 4,942,OOO 11 Gorontalo OK 12,814,000 7,840,00c I2 Jakarta OK 5,583,000 3,016,00c 13 Jambi OK 9.648.000 5,476,OOC L4 Javapura OK 17,435,000 9,380,00c 15 Jogjakarta OK 8,O22,OOO 4,054,00c 16 Kendari OK Lr,220,OOO 5,776,OOC L7 Kupans OK 14,996,000 g,og7,ooc 18 Makassar OK 13,027,000 6,845,00C r9 Malang OK 8,461,000 4,439,00C 20 Mamuju OK 12,878,OOO 7,883,00C 21 Manado OK 14,055.000 6,599,00C 22 Manokwari OK 21,809,00O 13,840.00C 23 Mataram OK 9,l02,ooo 4,909,00c 24 Medan OK 4.000.000 2.500.00c 25 Pa-langkaraya OK 8,803,000 4,696,OOC 26 Palembars OK 9.444,O00 5,284,00C 27 Palu OK 14,931,000 8,129,000 28 Pangkal Pinang OK 7,39 1,ooo 3,936,000 29 Pontianak OK 8,247,OOO 4,514,000 30 Semarang OK 7,797,OOO 3,979,000 a1 Solo OK 7.797,OOO 4,1 18.000 32 Surabaya OK 9,24r,OOO 4,407.OOA 33 Ternate OK 15,584,000 9,680,000 34 Timika OK 16,77L,OOO 8,739,000
  4. 7.SATUAN BIAYA TAKSI PER.JALANAN DINAS LUAR DAERAH No Provinsi tujuan Satuan Tarif Sekali Jalan Aceh OK 120.000 2 Sumatera Utara OK 232,OOQ Riau OK 75,000 A - Kepulauan Riau OK 120.000 5 Jambi OK 120.000 6 Sumatera Barat OK 190,000 Sumatera Selatan OK 125,000 8 Lampung OK 145,000 9 Bengkulu OK 95.000 10 Bangka Belitung OK 90,00c 11 Banten OK 306,000 I2 Jawa Barat OK 140,000 D.K.l. Jakarta OK 170.000 T4 Jawa Tengah OK 75,000 15 Yoryakarta OK 94,000 16 Jawa Timur OK 148.000 t7 Bali OK 150,000 18 Nusa Tenggara Barat OK 213,000 19 Nusa Tenggara Timur OK 80,000 20 Kalimantan Barat OK 107,000 2l Kalimantan Tengah OK 90.000 22 Kalimantan Selatan OK 100,000 23 Kalimantan Timur OK 100,000 24 Kalimantan Utara OK 100,000 25 Sulawesi Utara OK 110,000 26 Gorontalo OK 200,000 27 Sulawesi Barat OK 217.O0A 28 Sulawesi Selatan OK 145.000 29 Sulawesi Tengah OK 75,000 30 Sulawesi Tenggara OK 131,000 31 Ma]uku OK 210,000 JZ Maluku Utara OK 174.000 33 Papua OK 355,000 34 Papua Barat OK 145,000 GUBERNUR RIAU, SYAMSUAR

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…