DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 55 Tahun 2023

Nomor: 55
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 69) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana SALINAN [| GUBERNUR RIAU telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 69), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan/Dinas, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro dan Jabatan lain yang setara.
7.Jabatan Administrator adalah Jabatan Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan lain yang setara.
8.Jabatan Pengawas adalah Jabatan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan lain yang setara.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Riau.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
13.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
14.Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
16.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
17.Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
18.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
20.Penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap produktifitas kerja dan disiplin kerja.
21.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan produktifitas kerja dan disiplin kerja Pegawai.
22.Produktifitas Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai sesuai Indikator Kinerja Individu.
23.Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
24.Disiplin Kerja adalah Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai saat maşuk kerja dan pada saat pulang kerja.
25.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP, merupakan pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan fungsional yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
26.Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan adalah pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi atau yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021.
2.Ketentuan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat

(7), ayat dan (8), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)ASN diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:

1.berdasarkan Beban Kerja

a.TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
b.Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Dasar TPP.
1. 2.berdasarkan Prestasi Kerja
a.TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan
b.Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Dasar TPP.
1. 3.berdasarkan Kondisi Kerja
a.TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keselamatan jiwa, dan lainnya;
b.Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut: 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dengan bobot 20% (dua puluh persen); 2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif dengan bobot 20% (dua puluh persen); 3) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja dengan bobot 20% (dua puluh persen); 4) Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dengan bobot 20% (dua puluh persen); 5) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan/atau 6) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya dengan bobot 20% (dua puluh persen).
c.Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari Dasar TPP ASN.
1. 4.berdasarkan Kelangkaan Profesi
a.TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas hanya pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi;
b.Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Provinsi Riau adalah 100% (seratus persen) dari Dasar TPP ASN.
1. 5.berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
a.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN di lingkungan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Badan Pendapatan Daerah dan Satuan Pendidikan; dan
b.Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

(3)Penerima TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
(4)Pemberian TPP kepada ASN yang ditugaskan menjadi Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.selain menerima TPP dari jabatan definitif yang diembannya, diberikan juga TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari Total TPP pada jabatan yang dirangkapnya; atau
2. b.menerima TPP penuh di jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP di jabatan definitifnya.
(5)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai pada saat penunjukan sebagai Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj).
(6)Pemberian TPP kepada pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai penanggungjawab/Ketua Tim Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Penanggung jawab diberikan TPP sebesar TPP Jabatan Administrator; dan
2. b.Ketua Tim Kerja diberi TPP sebesar TPP Jabatan Pengawas.
(7)Pemberian TPP kepada Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang mutasi antar perangkat daerah atas dasar penataan organisasi atau kebutuhan organisasi yang ditunjuk sebagai penanggungjawab atau ketua tim kerja, diberikan TPP yang besarannya tidak mengalami penurunan.
(8)Pemberian TPP kepada Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang mutasi antar perangkat daerah atas dasar permintaan sendiri, diberikan TPP yang besarannya disamakan dengan Jabatan Fungsional bukan hasil penyetaraan yang selevel jenjangnya.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat

(7)diubah dan ayat (7a) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total TPP berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)ASN yang menduduki Jabatan Fungsional wajib melaporkan Konversi Predikat Kinerja Ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit
(3)ASN yang menduduki Jabatan Fungsional yang tidak melaporkan Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit tahun sebelumnya kepada Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat Akhir Januari Tahun berjalan, diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Total TPP Berdasarkan Kelas Jabatan.
(4)ASN yang menduduki Jabatan Fungsional yang tidak melaporkan Konversi Predikat Kinerja Ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit tahun sebelumnya kepada Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat Akhir Maret Tahun berjalan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total TPP berdasarkan Kelas Jabatan.
(5)Dihapus
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban melaporkan Konversi Predikat Kinerja Ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit tahun sebelumnya kepada Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.
(7)Laporan Konversi Predikat Kinerja Ke Angka Kredit dan Akumulasi Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) dikeluarkan oleh Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menjadi dasar Pemberian TPP kepada ASN yang menduduki Jabatan Fungsional sesuai dengan tanggal penetapan laporan tersebut untuk pembayaran TPP bulan berjalan dan ditembuskan ke Badan Kepegawaian Daerah.
(7a)Dihapus.
(8)ASN yang dalam kondisi sakit tidak masuk kerja yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Sakit oleh Dokter yang berwenang pada Fasilitas Layanan Kesehatan atau Rumah Sakit selama 50% (lima puluh persen) dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen).
(9)ASN yang dalam kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selama 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan, diberikan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen). Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 29 Desember 2023 GUBERNUR RIAU, ttd EDY NASUTION Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU, ttd S.F. HARIYANTO BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 55 Sesuai Dengan Aslinya ala Biro Huku 533 SETDA WA HANI. SH. MH zina Utama Muda 650823 199203 2 003

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…