Pergub ini merupakan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan (ubernur tentang Pengendalien dan Pengawasan Porcdaran Minurnan Beralkohol: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1915; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38214); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undany-Undang WNomor Y Tahun 2014 tentang Perdagangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 4. 1Q. Lt. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomeor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadt Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $836}; Undangs-Undang Nomer 19 Tahun 2072 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambsehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); & Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887}; Peraturan Pemerintah Nemor 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Batanpg-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402}; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol {[Luinburan Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); Peraturan Mentert Perdagangan Momor 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendelian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 11114 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Kecnam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Lerhadap Pengadsaan, Peiedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohal: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Permbentukan Produk Hukum Dacrah (Berita “Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ldalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Feraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201748 Nomar G38]: MEMUTUSKAN: Meénctapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BAB | KETENTUAN UMUM Dacrah adalah Provinsi Riau: 1
Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagat pedoman dalam Pengendalian dan Pengawasan Percdaran Minuman Beralkohol,
Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: 4a. penggolongan Minuman Beralkohol:
BAB II
Jenig atau preduk Minuman Beralkohol golongan A, Golongan B, dan Golongan Cc stbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dapat diimpor dan dijual dalam Daerah adajah jenis atau produk minuman beralkohol yang ditelapkan oleh Meniteri.
BAB ILI
(i} Penerbitan SIUP-MB bagi Pengecer Minuman Beralkehel gelongun B dan/atau C diberikan oleh CGubernur melatui Kepala Dinas Penanaman Mudal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
BAB VI
(1} Distributer dan Sub Distributor Minuman Beralkohol gQlongan B dan C di Daerah yang akan mcngajukan SIUP-MB kepada Menteri wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
BAB VIL
Permohonan Rekomendasi SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Riau dengan melampirkan persyaratan:
BAB VILI
Setiap persvaratan Dokumen yang diajukan sebagaimana dinaksud dalam Pasal 12 apabila tidak sesuai dan tidak dapat dibuktikan keasliannya, maka proses nermohonan rekomendasi yang diajukan tidak dapat diproses lebth lanjut. Distributor dan Sub Tustributer yang tidak menyampuikan kewajiban laporan realisasi pendistribusiatr Minuman Beralkohol, maka pengajuan permohonan perpanjangan Rekomendas perizinannya tidak dapat diproses. Permoahonan Rekoamendasi SIUP-MB basi Distritutar tidak dapat dipenuhi apabila kuota pasok Minuman Beralkohel surcdah terpernuht.
BAB IX
Gubernur melahi Perangkat Daerah yang membidangi perdagengan meclakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran Minuman Beralkohol golongan A, golongarn B dan golongan C di Dacrah secara berkala dan/atau scwaktu-waktu apabila dibutuhkan. Pengawasun dan Pengendatian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat dilakukan oleh tim terpadu yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Tim terpadu sehagaimana dimaksud pada ayat (2} terdiri dari wnsur:
BAB X
Setiap kemasan Minuman Beraltkohol yang diedarkan harus dimasukkan dalam tbotel/kemasan dengan terdaftar pada BPOM dan mencantumkan jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman serla Lulisan larangan meminum bagi anak dibawah usia 21 (dua puluh satu tahun} dan wanita hamil. Setiap kemasat) Minuman Beralkohol golongan B dan C di TBB sebelum diedarkan, wajib dipasang Ishel éedar herupa hologram. IIlolougram sebagaimana dimaksud pada avat (2) dikeluarkan oleh Distributor dan Sub Distributor. 1d
Distributer dan Subdistributer Minuman Beralkohol untuk tufuan keschatan wajih menyimpan Minuman Beralkohol golangan A, B dan C di pudang yang tcrpisah dengan barang-barang lainnya. Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari gudang penyimpanan sebugaimuna dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan kartu data penylnpuran. Kartu data penyimpanan sebagaimuna dimaksud pada avat (2) sekurang-kurangnya memuat jumiah, merk, tangeal pemasukan barang ke gudang, tangyal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang. 3] Kartu tanda penylmipanan sebagaimana dimaksud pada ayart (2) dan ayar (3) wajib dipcrlihatkan pada PCLUEAS Pengawas yang melakukan pemeriksaan, (4+
Membuka PDF…