DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 56 Tahun 2023

Nomor: 56
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. ...; Bab III. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif; Bab IV. ULD; Bab V. Peran Serta Masyarakat dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan Menengah; Bab VI. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan; Bab VII. Penghargaan; Bab VIII. Pendanaan; Bab IX. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penvelcnggaraan Pendidikan Inklusif pada Jenjang Pendidikan Menengah Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); a. b. 1 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13.Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penvandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587 1);7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provins! Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9157); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 9.
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta_ Didik Penvandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atlas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudavaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi vang Layak untuk Peserta Didik Penvandang Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia_ Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
14.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. 10. Ll. 12. 13, 14. Gubernur adalah Gubernur Riau Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan vang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur. Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah Luar Biasa yang sclanjutnya disingkat SLB adalah Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan khusus, bersifat segresif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Pendidikan Inklusif adalah sistem penvelengaraan pendidikan vang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik vang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnvya. Pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai lugas ulama mendidik, mengajar, |§membimbing, mengarahkan, melatihn, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Tenaga kependidikan adalah personil yang mendukung terselenggaranya pendidikan di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan khusus atau guru Kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling vang telah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan dan memiuliki sertifikat sebagai guru pembimbing khusus Peserta Didik Penvandang Disabilitas adalah peserta didik vang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembclajaran karena keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Akomodasi yang lavak adalah modifikasi dan penyesuaian vang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau. pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penvandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. 3. 4. 6, 7. 8. 9
15.Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

a.mewujudkan sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik penyandang disabilitas; memberikan kesempatan yang setara sebagai warga negara kepada peserta didik penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan pendidikan; memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya; mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. c. d.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penyelenggaraan;
b.kelompok kerja Pendidikan Inklusif; Cc.
d.peran serta masyarakat dan tanggung jawab Satuan ULD; Pendidikan Menengah; pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; penghargaan; dan pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah meliputi:

a.sekolah menengah atas (SMA);
b.sekolah menengah kejuruan (SMK). e. f. g.

Pasal 6

Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dapat dilayani di Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif meliputi: Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik; Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual; Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental; Peserta Didik Penyandang Disabilitas sensorik:

1.disabilitas netra; dan/atau
2.disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.

e.Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda. Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan surat rekomendasi dokter/psikolog/psikiater atau ahli/ profesional lainnya sesuai kewenangannya. ao TP

Pasal 7

Peserta Didik Penyandang Disabilitas berhak:

a.mengikuti Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya; b.memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminasi; dan
c.memperoleh lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kekhususannya. Peserta Didik Penyandang Disabilitas berkewajiban:
a.berperan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran; dan
b.menaati peraturan dan tata tertib Satuan Pendidikan Menengah yang diikuti. (1

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyediakan dukungan anggaran dan/atau pendanaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya.

Pasal 9

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah yang menvelenggarakan pendidikan inklusif atau Satuan Pendidikan Menengah yang sudah terdapat peserta didik penvandang disabilitas Penyediaan sarana dan prasarana scbagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berupa:

a.sarana dan prasarana Umum,
b.sarana dan prasarana khusus; dan/atau
c.sarana dan prasarana yang mendukung pembcelajaran jarak jauh Ketecntuan mengenal sarana dan prasarana scbagaimana dimaksud pada avat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 1) 2 (3

Pasal 10

Setiap Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus didukung oleh pendidik yang memiliki kompetensi di bidangnya dan berkomitmen untuk terselenggaranya pendidikan inklusif. Pencidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidik profesional vang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mcngarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah yang menvelenggarakan pendidikan inklusif atau Satuan Pendidikan Menengah yang sudah terdapat peserta didik penvandang disabilitas. Pendidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

a.guru kelas
b.guru mata pelajaran; dan
c.guru bimbingan dan konseling. Untuk memenuhi kebutuhan guru vang kompeten dan profesional dalam menvelenggarakan pendidikan inklusif, pada setiap Satuan Pendidikan Menengah perlu disediakan guru yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan khusus atau guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus sebagairnana dimaksud pada ayat (4) bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan Menengah vang menvelenggarakan pendidikan inklusif atau Satuan Pendidikan Menengah yang sudah terdapat peserta didik penvandang disabilitas.

(2)(3 (4 (S Dalam hal belum tersedia guru pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan Menengah, kebutuhan guru dapat dipenuhi oleh guru kelas, guru mata pelajyaran, dan guru bimbingan dan konseling yang sudah mengikuti dan memiliki sertifikat bimbingan teknis atau pelatihan peningkatan kompetensi sebagai guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus scbagaimana dimaksud pada ayal (5) memiliki tugas:
1. a.menvusun instrumen asesmen akademik dan non akademik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
2. b.mclaksanakan lavanan kompensatoris sesual dengan kebutuhan khusus peserta didik;
3. c.menyvusun rencana program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
4. d.melaksanakan program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran; dan
5. e.mclaksanakan cvaluasi program pembclajaran bersama guru kelas dan guru mata pelajaran. (6 (7

Pasal 11

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Dinas dan Satuan Pendidikan Menengah dapat menvelenggarakan: a. b. pendidikan dan pelauhan, training of trainer (ToT), workshop, bimbingan teknis dan seminar-seminar; pembinaan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terkait Pendidikan Inklusif kegiatan sosialisasi dan advokasi terkait Pendidikan Inklusif melalui kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru. mata pelajaran (MGMP), musyawarah guru bimbingan konseling (MGBR), kelompok kerja kepala sckolah (KKKS), musvawarah kerja kepala sekolah (MRKS), dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KPPS) dan musvawarah Kerja pengawas sekolah (MKPS)

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…