DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 57 Tahun 2021

Nomor: 57
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Wali Kota ini berisi 8 (delapan) Bab dan 28(dua puluh delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Pokok Dan Fungsi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau. GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU NOMOR TAHUN 2021 PERATURAN GUBERNUR RIAU GUBERNUR RIAU Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANGUBERNURTENTANGKEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI DANTATA KERJA BADAN KESATUANBANGSADAN POLITIKPROVINS!RIAU Menetapkan : MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 4);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7'.2 >t'ahun ~C 10 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 2

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan koordinasi pada Sekretaris, Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, clan Organisasi Kemasyarakatan,sertaBidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konfliksesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;

Pasal 3

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

3.Gubemur adalah Gubemur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.
7.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau. 3

(1)Kepala Sadan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a). {2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
(3)Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB II

KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

Pasal 5

( 1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:

a.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Subbagian Perencanaan Program;
2. 2.Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. 3.Subbagian Kepegawaian dan Umum.
c.Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas:
1. 1.Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2. 2.Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
d.Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:
1. 1.Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
2. 2.Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
e.Bidang Ket.ahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
1. 1.Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
2. 2.Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
f.Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
1. 1.Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;dan
2. 2.Sub Bidang Penanganan Konflik.

(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.
(3)Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 4

g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
f.pelaksanaan administrasi pada Kesek.retariatan Badan Kesatuan Bangsa dan 4 Kepala Subbagian Perencanaan Program, mempunyai tugas:

Pasal 8

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
2. b.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
3. c.pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. d.pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. e.pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. f.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Kepala Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubemur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Kepala Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. BABIII TUGASPOKOKDAN FUNGSI

Pasal 6

5 Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan clan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapandan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang MilikDaerah;
c.melakukan urusan perbendaharaan clan akuntansi keuangan dan aset;
d.mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
e.melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
f.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
g.melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
h.melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
1. 1.melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; J. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
k.melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan a set;
1. 1.melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
m.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan SubbagianPerencanaan Program;
c.melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan kegiatan;
d.melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
e.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(1)Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi clan evaluasi pada Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, dan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

Pasal 11

Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan clan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
c.mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
d.melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
e.melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Behan Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
f.melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
g.membuat laporan perkembangan kepegawaian;
h.menyelenggarakan urusan kehumasan;
1. 1.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
j.melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
k.melaksanakan pengadaan sarana clan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
1. 1.mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
m.melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
n.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
o.melaksanakan tu.gas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

a.merencanakan program/kegiatan clan penganggaran pada Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai basil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…