DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 57 Tahun 2023

Nomor: 57
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang penyelenggaraan inovasi daerah yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Bab III. Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah; Bab IV. Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Bab V. Penerapan Inovasi Daerah; Bab VI. Penilaian Inovasi Daerah; Bab VII. Penghargaan; Bab VIII. Perlindungan Inovasi Daerah; Bab IX. Informasi Inovasi Daerah; Bab X. Penyebaran Inovasi Daerah; Bab XI. Pembinaan dan Pengawasan; Bab XII. Monitoring dan Evaluasi; Bab XIII. Pendanaan; Bab XIV. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); Menetapkan:
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.2
3.Gubernur adalah Gubernur Riau. 4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. a usaha, dan lembaga nonpemerintahan lainnya. di Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia
6.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk renerapkan imu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

(2)Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi melalui pelaksanaan Inovasi Daerah. (1 Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas: sm m9 o Pp - bentuk dan kriteria Inovasi Daerah; pengusulan inisiatif Inovasi Daerah; penetapan inisiatif Inovasi Daerah; penerapan Inovasi Daerah; penilaian Inovasi Daerah; penghargaan; perlindungan Inovasi Daerah; Informasi Inovasi Daerah; penyebaran Inovasi Daerah; pembinaan dan pengawasan; monitoring dan evaluasi; dan pendanaan.

Pasal 4

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: sme mo ao o p peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak menimbulkan konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. i

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

Inovasi Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:

a.bentuk Inovasi Daerah; dan
b.kriteria Inovasi Daerah.

Pasal 6

Bentuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. b.

(2)
(3)Inovasi tata kelola pemerintahan; Inovasi pelayanan publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya.

Pasal 7

Inovasi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Provinsi terdiri atas: (1 a.tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan

b.pengelolaan unsur manajemen. Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa merupakan Inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi Sarana dan prasarana, sumber daya manusia, bahan, dan metode kerja.

Pasal 8

Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat terdiri atas:

a.Inovasi pelayanan barang publik;
b.Inovasi pelayanan jasa publik; dan
c.Inovasi pelayanan administrasi publik. Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan barang publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan jasa publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

(3)Inovasi pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan administrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Pasal 9

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

Kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: a. b. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi; memberi manfaat bagi Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat; tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan dapat direplikasi.e.

BAB III

PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 11

Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah berasal dari: kepala Daerah; anggota DPRD; ASN; Perangkat Daerah; dan a. ¢. d.

e.anggota masyarakat. Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
a.bentuk Inovasi Daerah;
b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
c.manfaat yang diperoleh; d.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
e.anggaran, jika diperlukan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…