DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 7 (tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Riau Tahun 2019 - 2025,

1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatcra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaru Republik Indonesia Nomor 1646): 2. Undang-Undang Nomor 2S Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nurnor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724):
3.Undang-Undang Nomor 23 'Tuhun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679),
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6215):
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentnng Rencana Umum Penanaman Modal: 6. 10. 11. 12. Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota: Peraturan Daecrah Provinsi Riau Nomor Y Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 20099 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12): 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lemabaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7) scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riay Tahun 2018 Nomor 1): 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nornor Lo), Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau (Lembaran Dacrah Propinsi Riau Tahun 2018 Nomor 7): Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018. 2038 (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2018 Nomor: 9): Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10): MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI RIAU TAHUN 2019 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penycicnggaraan Penanaman Modal yang dilakukan secara terencana dan komprehensif.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam :

a.mengidentifikasi kondisi umum dan isu strategis penanamun modal di Dacrah,
b.merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran penanaman modal di Daerah: Cc. merumuskan stratcgi dan kebijakan penanaman modal di Dacrah, dan @d. merumuskan Pcta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM Provinsi Riau.

Pasal 4

RUPM Provinsi Riau disusun dengan sistematika sebagai berikut : BABI : Pendahuluan, BAB 1! : Asas dan Tujuan. BABIV Arah Kebijakan Penanaman Modal Provinsi Riau. 3. .4, 5. 6. 7. 8. 24 BAB V : Peta Panduan (Roadmap) implementasi RUPM Provinsi Riau.

BAB VI

PELAKSANAAN RUPM PROVINSI RIAU KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Riau menjadi dokumen perencanaan di bidang investasi di tingkat daerah untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan dasar kegiatan investasi. Sebagaimana diamanhkan dalam undang-undang penanaman modal dan Perpres tentang penanaman modal bahwa daerah-daerah yang memiliki prospek pengembangan investasi, diharapkan menyusun RUPM yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional sebagai dokumen perencanaan di bidang investasi pada tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 5

RUPM Provinsi Riau dengan Sistcmatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan

(1)Kepala DPMPTSP melakukan evaluasi RUPM Provinsi Riau secara berkala dengan melibatkan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan para pemangku kepentingan di bidang penanaman modal.
(2)Evaluasi RUPM Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (Tiga) tahun.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur. KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditctapkan di Pekanbaru pada tanggal 7 Februari 2019 GUBERNUR RIAU, ttd. H. WAN THAMRIN HASYIM Diundangkan di Pekanbaru Disalnkan tanggal 25 Februar: 2019 pada tanggal 7 Februari 2019 2 .—- SMiinan Sesuai Dengan Aslinyan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU. (IRI LA Kepala Biro Hukum EL ad. Me H. AHMAD HIJAZI Petitata Tunykat1 215 Sasana 1992032003 BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 6 LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 1 6 Tahun 2019 TANGGAL : 7 Februari 2019 BABI PENDAHULUAN 11, LATAR BELAKANG Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan & mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sckior-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di Provinsi Riau. Oleh sebab itu, komitmen visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Madal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh sebab itu, RUPM mempertimbangkan bidang pangan, Infrastruktur dan energi sebagai Isu strategis yang patut diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier. Dalam RUPM juga dipertimbangkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. RUPM Provinsi Riau disusun berdasarkan landasan kajian akademis yang komprehensif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Naskah Akademis merupakan referensi penyusunan dan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) baik yang ada di level provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke-ll Tahun 2014-2019. Selain itu, dokumen RUPM Provinsi Riau ini juga menyesuaikan dengan visi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 dengan sebutan “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asta Tenggara Tahun 2020”. Dokumen RUPM Provinsi Riau ini selaras dengan RUPM Nasional yang ditetapkan atur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota dan visi jangka panjang Riau (Visi 2025). Untuk itu perlu disusun suatu rumusan, strategi serta langkah-langkah yang perlu dibuat oleh pemerintah Provinsi Riau dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta kescimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan 7- selain menciptakan daya tarik, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebariuasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi, Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM juga disajikan rujukan peta panduan (roadmap) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan dinamika ekonomi lokal, regional, dan nasional, global. Peta Panduan tersebut perlu di sepakati dan ditindaklanjuti OPD teknis terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) di Provinsi Riau. Dalam menyusun RUPMP dan RUPMK sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, memperhatikan tujuh arah kebijakan penanaman modal yaitu: Perbaikan iklim penanaman modal Persebaran penanaman modal Fokus pengembangan pangan, Infrastruktur dan energi Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau Insentif penanaman modal 1 ND UR UR Promosi penanaman modal Penyusunan RUPM ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal. Penyusunan dokumen Ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi sekunder melalui dokumentasi, observasi dan dianalisis dengan suatu metode akademis. Informasi yang diperoleh kemudian dijadikan acuan untuk melihat posisi dan kondisi daerah saat ini kemudian melakukan analysis gap antara pasisi saat ini dengan strategi yang akan dicapal. Dari sini kemudian disusun arah kebijakan, strategi, dan program beserta kegiatan yang dapat diukur yang dijalankan secara bertahap dalam setiap satu tahun untuk mendapatkan posisi yang diharapkan (to-be) serta sebagai bench marking kepada unit DPMPTSP di level Kabupaten/Kota. Seluruh isi materi naskah RUPM Provinsi Riau ini telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah yang logis, akademis, dan kritis. RUPM 1.2. - &- Provinsi Riau ini juga diharapkan menjadi panduan bagi segenap sivitas Badan Perijinan dan Penanaman Modal di level Kabupaten/Kota dalam menyusun RUPMK untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman utama dalam menyusun anggaran kerja setiap tahunnya. RUPM ini disusun dengan disertai harapan untuk memberikan arah pengembangan yang tepat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Riau sebagai provinsi yang terus berkembang, memiliki prospek ekonomi cemerlang dan cenderung stabil dari sisi politik, sosial, dan ekonominya, diharapkan dapat terus mampu membuka peluang-pcluang baru mendatangkan sumber kapital bagi ekspansi pembangunan. Untuk itu DPMPTSP Riau memuat rencana-rencana kegiatan yang tepat dan terukur serta diwujudkan ke dalam dokumen naskah akademis RUPM Provinsi Riau. LANDASAN HUKUM Penyusunan RUPM Provinsi Riau Tahun 2019 - 2025 didasarkan kepada beberapa regulasi seperti:

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
2.Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran -9.- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47214), 8, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725): 9, Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 10, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693):
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815):
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pombangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817):
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833):
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
16.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014:
17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM),
18.Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka:
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
20.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota
21.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal :
22.Peraturan Daerah Nomor Y Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor: 9):
23.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2014 Nomor:7) Sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Renvana Jangka Menengah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor: 1):
24.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor: 4):
25.Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor: 9):
26.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2017 Nomor:10):
27.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2018 Nomor:7): 28, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2018 Namor: 9):
29.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2018 Nomor:10). 1.3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan penyusunan RUPM Provinsi Riau Tahun 2019 - 2025 secara umum menjadi pedoman bagi proses penyelenggaraan Penanaman Modal Adapun tujuan secara rinci sebagai berikut:
1.Mengidentifikasi kondisi umum dan isu strategis penanaman modal di Provinsi Riau:
2.Merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran penanaman modal di Provinsi Riau:
3.Merumuskan stratcgi dan kebijakan penanaman modal di Provinsi Riau:
4.Merumuskan Peta Panduan (Road Map) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Riau. Berpijak dari tujuan tersebut maka sasaran penyusunan RUPM Provinsi Riau Tahun 2019 - 2025 adalah sebagai berikut:
1.Dihasilkannya dokumen perencanaan yang mampu momborikan informasi awal bagi calon investor yang akan melakukan kegiatan penanaman modal di Provinsi Riau:
2.Dihasilkannnya dokumen perencanaan yang dapat menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Penanaman Modal: 14. 3. 4, Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan Penanaman Modal Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota. Eksplorasi potensi unggulan dan strategis Provinsi riau untuk pengembangan lebih lanjut, KETENTUAN UMUM Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum maka definisi peristilahan yang terkait dengan RUPM Provinsi Riau Tahun 2019 - 2025 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah adalah Provinsi Riau: Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau:4 Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah dilingkungan Provinsi Riau: 5. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Penanaman Modal/ Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh ponanam modal dalam ncgcri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. 7 Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8 Non-Perizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (rekomendasi), fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disngkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnmya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat:
11.Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Provinsi: 12.Rencana Umum Penanaman Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Kabupaten/Kota,
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 15.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai! sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18.Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serat dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
19.Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 1.5. KERANGKA KERJA DAN METODOLOGI 15.1. Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Dokumen Sistem Perencanaan Spasial dan Nonspasial RUPM Provinsi Riau Tahun 2019 - 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan spasial RTRW Provinsi Riau. Hal Ini dilakukan melalui penyelarasan antara struktur ruang, pola ruang, dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, baik pemerintah Provinsi Riau maupun nasional. PERENCANAAN SPASIAL PERENCANAAN NONSPASIAL UU Ito 26 Tahun J9G7 ati , N l RP —— UU Nia 25 Taduan 2004 | 1” |.Taro RTRW m 3| RSWPIK -« AIWPIK — RAWPIK : | APWPIK., NN UU Na Ji tahun 200) UU Nn. Of Tahun 2014 Gambar 1.1 Keterkaitan Sistem Perencanaan Spasial Dan Nonspasial Provinsi Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat Dan Kabupaten Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa dokumen RUPM merupakan dokumen perencanaan nonspasial yang sifatnya mensinergikan dokumen perencanaan lainnya. 1.5.2, Keterkaitan Dokumen RUPM dengan Sistem Perencanaan Pembangunan. RUPM Provinsi Riau disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan nonspaslal seperti RPJP dan RPJM Provinsi Riau. Hal Ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah pemerintah Provinsi Riau. AT. 2. aa aa! 2m ... Ka Sa | -— pas di Pe PNkg | Papan Gambar 1.2 Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pusat dan Kabupaten .15- Berdasarkan gambar 1.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa dokumen RUPM Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan nonspasial yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan Provinsi Riau, nasional dan kabupaten /kota. 1.5.3. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen RUPM RUPM Provinsi Riau disusun melalui tahapan dan tatacara layaknya penyusunan dokumen perencanaan lainnya mengingat sifatnya yang sinergitas, berjangka waktu, dan lintas sektor. Hal inf dapat dilakukan melalui penyclarasan antara dara dan informasi spasial, arah kebijakan pemerintah daerah, dinamika isu strategis, perumusan masalah pembangunan daerah, perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan penanaman modal Provinsi Riau 2019 - 2025. AN A " peenapan PeIAnunan Po wu Pemakan 01#engakun tata KPPU, 00100, dan Peng ru Gan intormau Dok Peremanaa Gan MU Lertah |Lainnya 4 Penataran UTRN Anahah tahu Peran | kahudata & ITN tunaran pokok dan kahtcnta Lainnya suntagn wah bebijahan | | » l .. | | Jeu Gampann Kskaprpa 1 Sm Konini Pembangunan Dan ah 6 , 1 Mavukan dar 56P0 Gambar 1.3 1. 3 A A4 Tahapan dan Tatacara Penyusunan Dokumen Nonspasial Jangka Panjang Berdasarkan Gambar 1.3 diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam proses penyusunannya, dokumen RUPM mutiak membutuhkan masukan dari setiap SKPD teknis mulai dari persiapannya penyusunannya sampai penyepakatan arah kebijakannya, untuk itu dibutuhkan media untuk mempertemukan setiap stakeholder baik dalam bentuk tim teknis/kelompok kerja (pokja)/nara sumber. Pelaruara.n Ponem Gorultae Patas un( man MA arah 1.5.4. Landasan Pendekatan 1.6, Dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti skala dan ruang lingkup permasalahan yang terbatas (skala provinsi), keterlibatan stakeholder yang banyak, ekspektasi dan tingkat kepercayaan atas akurasi kebijakan yang tinggi, maka pendekatan perencanaan partisipatif merupakan pendekatan yang sebaiknya dilakukan. aa an g z 3 £ oo — ——Eaa-— ma Gambar 14 Pendekatan Perencanaan Partisipatif Berdasarkan gambar 1.4 diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam proses penyusunannya, semakin jelas ruanglingkup dan batasan permasalahannya maka semakin fokus, semakin banyak keterlibatan stakeholder teknis terkait maka semakin representatif. Dengan demikian diharapkan manfaatnya adalah tingkat kepercayaan akan keakurasian arah kebijakan yang tinggi, meskipun dapat menimbulkan efek pendanaan yang besar. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian Naskah Akademik RUPM Provinsi Riau Tahun 2019 - 2025 ini disusun mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 dengan tata urut sebagai berikut: Se. Perancangan Kamong NI N ba NI IN Ng N TA “ - - tu - Ta NVN ON S Jerenganaas Pertiagatl SN N INN NA “3 aji “3 BABI Pendahuluan Menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum dan kebijakan, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, metodologi serta sitematika penyajian dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Riau, BABII Asas dan Tujuan BAB ini menjelaskan mengenai konsep dasar penanaman modal, asas serta tujuan dan manfaat dari rencana umum penanaman modal. Arah Kebijakan Penanaman Modal Provinsi Riau Bah ini mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan dan arahan pembangunan bidang penanaman modal nasional. Peta Panduan Implementasi RUPM Provinsi Riau BAB ini menjelaskan tentang peta panduan serta implementasi rencana penanaman modal Provinsi Riau yang dibagi atas jangka waktu pendek, menengah.serta jangka waktu panjang. Pelaksana RUPM DI Provinsi Riau BAB ini mcencrangkan mengenai kaedah pelaksanaan, perbaikan iklim investasi, B serta promosi rencana umum penanaman modal Provinsi Riau. Konsepsi Dasar Dalam kerangka investasi/penanaman modal, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan peletakan kebijakan dasar untuk mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka penguatan daya saing perekonomian daerah, dan mempercepat pengembangan investasi di daerah. Secara lebih operasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, pemerintah telah menerbitkan regulasi terkait Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), yang merupakan dokumen perencanaan penanaman moda) jangka panjang, dan berlaku sampai dengan 2025. RUPM ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan Provinsi Riau, dan pada sisi lain sebagai tindak lanjut dan amanah dari Perpres Nomor 16/2012, maka Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merasa perlu menyiapkan suatu rancangan Rencana Umum Penanaman Modal yang berguna sebagai kerangka acuan/arah kebijakan dalam pembangunan, khususnya pengembangan Investasi di Provinsi Riau Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ini terdiri atas penyusunan naskah akademis RUPM, pembahasan, dan penyusunan naskah RUPM Provinsi Riau, dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Riau. Peraturan Gubernur Riau Tentang RUPM Provini Riau 2019- 2025 Pembahasan Rumusan Naskah Akademis RUPM Naskah Akademis Penyusunan Naskah Kabupaten RUPM RUPM Provinsi Riau Provinsi Riau Gambar 2.1. Konsepsi Dasar Penyusunan RUPM Provinsi Riau 2.2, Asas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, cfisiensl berkeadilan, berkelanjutan, bemawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan sasaran penanaman modal, yaitu: Meningkatkan pertumbuhan ekonom! Provinsi Riau, Menciptakan lapangan kerja: Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan: 1 2 3. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Provinsi Riau,
5.Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Provinsi Riau:
6.Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan:
7.Mengalah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri: dan
8.Meningkatkan kesejahteraan manyarakat. 4 2.3. Tujuan dan Manfaat Penyusunan RUPM Provinsi Riau dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah Provinsi Riau dalam implementasi program pembangunan melalui sistem pendanaan dan rencana penanaman modal yang dapat dikelola dengan baik. Landasannya ialah sesuai dengan rencana jangka panjang dan isu-isu yang terjadi saat ini dan akan terjadi di masa yang akan datang. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak tcrjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Adapun tujuan penyusunan RUPM ini adalah sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan sektoral prioritas yang ditetapkan sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Sasaran dari kegiatan penyusunan naskah akademis ini ialah sebagai acuan dalam perumusan naskah RUPM Provinsi Riau sehingga nantinya dapat ditetapkan sebagai RUPM Provinsi Riau dalam Peraturan Gubernur Riau menjadi framework kerja inti dari Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Riau. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Riau. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Provinsi Riau maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi pada hakikatnya merupakan aktivitas penempatan sejumlah dana yang ada saatini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang Umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu: 1) Investasi pada financial assets, dilakukan di pasar uang, misalnya berupasertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, danlainnya 2) Investasi pada real assets, diwujudkan dalam bentuk pembelian assets produktif, pendirian pabrik, pembukaan tambang, dan pembukaan perkebunan. Artinya, investasi menjadi komponen penting dalam konteks ekonomi makro Provinsi Riau, sebab aktivitasnya yang mampu mengakumulasi modal, penambahan stock gedung, dan peralatan lainnya, berdampak pada peningkatan output potensial Provinsi Riau dan merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang Peningkatan PDRB perkapita, peluang peningkatan ponyerapan tenaga kerja, merupakan salah satu dari banyak manfaat penanaman modal yang sehat. Namun Investasi yang tidak sehat dapat berdampak negatif terhadap ekonomi makro, nasional, regional, maupun lokal, beberapa Investasi yang tidak sehat adalah: 1) The Law of Capital Accumulations, investasi yang mongakuisisi “memakan” perusahaan kecil yang dalam jangka panjang mampu menciptakan iklim pasar yang tidak kompetitif. 2) Aglomerasi atau proses konglomerasi dari hulu sampai hilir yang dalam jangka panjang mampu menciptakan iklim pasar monopoli dengan peningkatan penguatan akuisisi sumberdaya produksinya. 3) Privatisasi BUMN & BUMD, yaitu aktivitas yang menyerupai The Law of Capital Accumulations, atau investasi yang mengakuisisi "memakan" perusahaan kecil yang dalam jangka panjang mampu menciptakan iklim pasar yang tidak kompetitif, dalam hal ini yang diakuisisi adalah BUMN atau BUMD yang dibangun oleh pemerintah demi kepentingan publik. Dengan pendekatan pasar persaingan sempurna, praktek investasi yang tidak sehat berpotensi terjadi dimana-dimana, dampak terburuknya dari kegiatan investasi yang tidaksehat adalah, adanya ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas penanaman modal, dimana investasi berubah menjadi Price Maker bukan mekanisme pasar. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Penetapan visi merupakan bagian dari perencanaan strategik serta langkah penting dalam perjalanan organisasi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Misi merupakan pernyatuan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. 3.2. VISI Pemerintah Provinsi Riau untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah menentukan visi sebagai berikut: “Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Penanaman Modal Berbasis Agro Industriyang berkelanjutan tahun 2025” Makna penting pada visi tersebut adalah membulatkan tekad Provinsi Riau akan menjadi tempat yang tepat dan menguntungkan bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya. Terdapat tiga kata kunci yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu: 1) 2) 3) Pusat Penanaman Modal dimaknai sebagat harapan, keinginan, atau hasrat para penanaman modal asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, utamanya adalah di Provinsi Riau, mengingat kondisi, potensi, serta kemungkinan pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Riau akan lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh optimalisasi pelayanan perijinan yang semakin paripurna, inovatif, efektif, dan efisisen, serta ketersediaan data dan informasi ekonomi lokal dan regional yang akurat, tepat dan mutakhir. al lainnya adalah, (1) struktur ekonomi Provinsi Riau di dominasi oleh sektor primer (pertanian) dan tersicr, (2) Provinsi Riau masih memiliki banyak sumberdaya alam yang luas dan tersebar, (3) tidak banyak pesaing di scktor ini, (4) sudah memiliki branding image tentang pertanian dan wisata skala lokal, regional, dan nasional. Sektor Agroindustri, Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan Agroindustri dapat diartikan bahwa Provinsi Riau akan menjadikan Agroindustri sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya sebagai Agroindustri, melalui pengembangan objek daya tarik Agroindustri, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan Agroindustri didukung oleh infrastruktur yang diperlukan, jaminan regulasi Agroindustri yang diorentasikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkelanjutan, makna keberlanjutan yang mendampingi kata agroindustri tersebut adalah pembangunan agroindustri yang mendasarkan diri pada konsep “keberlanjutan” dimana agroindustri yang dimaksudkan dibangun dan dikembangkan dengan memerhatikan aspek manajemen dan konservasi SDA. Semua teknologi yang digunakan serta kelembagaan yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut diarahkan untuk memenuhi kepentingan manusia masa sekarang maupun masa mendatang, Jadi teknologi yang digunakan sesuai dengan daya dukung SDA, tidak ada degradasi Ilngkungan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima oleh masyarakat Maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa Provinsi Riau selama beberapa tahun kedepan akan berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenanganya untuk menciptakan daya tarik bagi investasi dunia yang sehat, yang berdampak positif bagi kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan di Provinsi Riau. - 24- Investasi yang unggul pengertiannya adalah (1) aktivitas investasi yang dapat berdampak positif secara berkelanjutan terhadap dinamika ekonomi Provinsi Riau, (2) mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas transaksi ekonomi lokal, (3)mampu mempertahankan modalnya dalam siktus ekonomi lokal selama mungkin, (4)mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, (5) mampu menarik aktivitas ekonomi baik dihulu maupun dihilirnya, (6) mampu bekerja sama sekaligus mengangkat kualitas dan kapasitas UMKMK lokal, (7) mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Sektor Agroindustri, Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan Agroindustri dapat diartikan bahwa Provinsi Riau akan menjadikan Agroindustri sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya sebagai Agroindustri, melalui pengcmbangan objek daya tarik Agroindustri, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan Agroindustri didukung oleh infrastruktur yang diperlukan, jaminan regulasi Agroindustri yang diorentasikan kepada peningkatan. kesejahtraan masyarakat. Sektor Pertanian, Provinsi Riau sebagai pusat agribisnis dapat diartikan bahwa Provinsi Riau akan menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahtraan masyarakat Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan menggerakan energinya dalam melakukan ekonomisasi sektor pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan Industri huluhilir,pota usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan. 3.3. MISI Misi adalah rumusan umum mengenal upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapal dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagitujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapal dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RUPM Provinsi Riaudikcmbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis,baik cksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dantantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan tugas selama ini maupun masukan dari para stakeholder, maka yang ditetapkan sebagai Misi Penanaman Modal Provinsi Riau Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4 S. Meningkatkan pelayanan penanaman modal. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas. Mewujudkan penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan berbasis agroindustri dan berorentasi pada ekonomi kerakyatan. Mendorong peningkatan partisipasi dan kemitraan UMKMK dalam penanaman modal. Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran. Makna yang terkandung dalam masing-masing misi tersebut adalah: 1. 2. Meningkatkan pelayanan penanaman modal. memiliki makna pelayanan penanaman modal yang cepat dalam waktu penyelesaian pelayanan, efisien dalam pelaksanaan dan sumber daya, tanggap. berintegritas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam mewujudkan misi ini, sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan organisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kesejahteraan serta karier aparatur. Disamping itu juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang telah mengaplikasikan informasi dan teknologi terkini Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas. Pembangunan Infrastruktur menjadi salah satu poin penting dalam suatu daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur diyakini dapat menggerakan sektor rili, menyerap tenaga kerja meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah, dan memicu kegiatan produksi. Infrastruktur yang baik secara kuantitas dan kualitas merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk berinvestasi disuatu daerah. Mewujudkan penanaman modal yang Inklusif dan berkelanjutan berbasis agroindustri dan berorentasi pada ekonomi kerakyatan. Penanaman modal/Investasi harus dapat dirasakan oleh semua kalangan 3. masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan. Maka investasi bukan hanya mengejar tingkat realisasinya saja tetapi harus beralih kepada Penanaman modal yang berkualitas. Penanaman modal berkualitas harus dilakukan melalui pemerataan dalam melakukan investasi berdasarkan potensi dan keuanggulan daerah masing-masing. Penanaman modal yang inklusif di topang oleh tiga pilar yaitu tingkat pertumbuhan investasi yang tinggi yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi masyarakat : perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari penanaman modal untuk pemerataan kesejahteraan dan : daya dukung lingkungan yang baik.
4.Mendorong peningkatan partisipasi dan kemitraan UMKMK dalam penanaman modal. Memiliki makna bahwa dalam implementasi penanaman modal yang berkelanjutan dan Inklusif yaitu dengan menitikberatkan kepada pembangunan ekonomi lokal setempat. Dengan adanya dukungan pemerintah, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan antara para pengusaha/perusahaan, dengan masyarakat setempat. Serta dukungan penuh terhadap usaha mikro kecil mencngah dan koperasi (UMKMK) untuk mengembangkan usahanya sesuai sumber daya lokal setempat dengan dukungan baik modal, advokasi kebijakan serta pemasaran.
5.Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran. Maknanya adalah bahwa upaya Pemerintah untuk untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan potensi dan keunggulan daerah kepada calon investor harus dilakukan dengan cara-cara yang berdaya saing, modern dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi terkini dan tentunya dilakukan pada target pasar yang tepat. Disamping itu juga dipertukan peningkatan kerjasama yang strategis dalam peningkatan penanaman modal antar daerah (kabupaten/kota), antar Provinsi maupun antar negara. 3.4. TUJUAN Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan saxzaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki critical point dalam penyusunan RUPM. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Penanaman Modal tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka arah kebijakan penanaman modal mengalami kesulitan dalam aperasionalisasinya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai arah kebijakan prioritas terkait Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran meskipun bersifat jangka panjang. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi RUPM ini akan dijadikan landasan perumusan arah kebijakan penanaman modal Provinsi Riau hingga 2025. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis penanaman modal dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilthan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan Penanaman Modal Provinsi Riau Tahun 2019 - 2025 dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Provinsi Riau Tahun 2019 - 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Tujuan Penanaman Modal di Provinsi Riau Tahun 2019 - 2025 Misi Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal. Mewujudkan Infrastruktur penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas | Tujuan | 1.1 | Menciptakan kepuasan pelayanan publik bidang perizinan. 12 | Meningkatkan minat dan varian investasi di (2 P3 Provinsi Klau Menyebarkan kekuatan infrastruktur yang sesual dengan keunggulan masing-masing dacrah. Memngkatkan nilai tambah ruang melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang memadal. Mewujudkan Penanaman Modal yang Inklusif dan Berkelanjutan 31 Meningkatkan Distribusi Aktivitas Ekonomi Produktif yang inklusif di Seluruh Provinsi Riau secara Proporsional 3.2 Meningkatkan Nilai Tambah Ruang melalui Ketersediaan Fasilitas, Sarana, & Prasarana yang memadal 33 Menjadikan potensi energi baru terbarukan schapat peluang investasi. 3.4 Menjadikan Pariwisata mempunya! daya tarik dan nilai jual bagi penanaman modal. Mendorong peningkatan partisipasi dan kemitraan UMKM dalam penanaman modal 41 Mcnstimulasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKMK. 4.2 Meningkatkan minat Investor untuk beraliansi dengan UMKMK. 51 Menjadikan agrolndustri menjadi primadona. Bi "3 Meningkatkan berda 28 Sumber analisis data tahun 2018. 3.5. SASARAN Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasiona, untuk dapat dilaksanakan hingga tahun 2025 ke depan. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Hasil perumusan sasaran penanaman modal Provinsi Riau Tahun 2019 - 2025 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Penanaman Modal Provinsi Riau Tahun 2019 - 2025 Visi : Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Penanaman Modal Berbasis Agro Industriyang berkelanjutan tahun 2025 Mist 201- | Tujuan”. -- (saing dan kerjasama penanaman moda Investasi di Provinsi Riau. yang tepat sasaran. 5.2 | Menciptakan peluang bagi penanaman modal baik skala nasional maupun internasional. M Penanaman Modal yang Inklusif dan Berkolanjutan Aktivitas Ekonomi Produlaif yang Inklusif di Seluruh Provinsi Riau secara Propursional TC Misi Tujuan” Sasaran —— 1 | Meningkatkan L1 | Menciptakan kepuasan | 1.1 | Peningkaran realisasi pelayanan penanaman pelayanan publik bidang Penanaman Modal Dacrah. modal perizinan. 12 | Meningkatkan minat dan | 1.2 | Terciptanya peluang-peluang varian Investasi di Investasi sesuai dengan potensi Pruvinsl Riau dan keunggulan daerah di Provinsi Riau 2 | Mewujudkan 21 | Penyebaran kekuatan 21 | Pembangunan dan perbaikkan Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur yang mendukung penunaman modal yang penananaman modal daya tarik Invcstasi yang baik secara kualitas sesuai dongan difokuskan pada bidang, maupun kuantitas keunggulan masing- panyan.cnergi dan pariwisata. masing daerah, 22 | Meningkatkan nila! 2.2 | Peningkatan fasilitas, sarana & Lambah ruang melalui prasarana kawasan tujuan ketersediaan fasilitas, Investusi sarana, & prasarana yang memadai 3 | Mewujudkan 31 | Meningkatkan Distribusi | 31 | Mendorong penyebaran investasi sebagai pemicu berkembangnya sektor unggulan di Provinsi Riau. 3.2 Meningkatkan nilai tambah ruang melalut ketersediaan fasilitas, Sarana, & Prasarana yang memadai 3.2 Peningkatan Infrastruktur 3.3 | Menjadikan potensi 33 | Penyediaan sumber energi Energi Baru dan alternatif sebagai pendukung Terbarukan sebagai | Investasi. | - 279. Msi — - Tujum ”- Sasaran.— - — - - peluang investasi h 34 | Menjadikan industri 34 Pengembanagan destinasi dan pariwisata mempunyai fasilitas pendukung industri daya tarik dan nilai jual pariwisata. bagi penanaman modal. Mendorong &.1 | Menstimulasf A1 |UMKMK yang mampu tumbuh peningkatan partisipasi peningkatan kapasitas dan berkembang seiring dengan dan kemitraan UMKM dan kapabilitas UMKMK peningkatan investasi. dalam penanaman 42 | Meningkatkan minat | 42 | Penguatan regulasi yang modal investor untuk beraliansi mendorong UMKMK untuk dapat dengan UMKMK mandiri dan mampu bermitra dengan Investor. | Meningkatkan promosi | 5.1 | Menjadikan agroindustri | 5.1 | Optimalisasi penyebaran yang berdaya saing dan sebagai primadona | informasi tentang keunggulan kerjasama penanaman investasidi Provinsi Riau Provinsi Riau sebagui destinasi modal yang tepat investasi. sasaran. 5.2 Menciptakan peluang | 5.2 | Peningkatan kerjasama antar bagi penanaman modal dacrah dalam saluran distribusi baik skala nasional dan promosi dan produk-produk maupun internasional unggulan daerah untuk kawasan regional maupun tujuan ekspor.
41.PENDAHULUAN Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

a.Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing:
b.Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah: dan C. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional. Berdasarkan visi dan misi di atas, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuan clemen utama sebagaimana terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Sesuai RUPM Nasional, berdasarkan visi, misi dan sasaran yang Ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan, diketahui masih ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan tersebut dengan kondisi yang ada saat ini. Kesenjangan Inilah yang perlu dihilangkan melalui perumusan dan pelaksanaan strategi, kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan semua pihak terkait Uraian mengenai hal yang disebut terakhir inilah yang mendasari pembahasan dalam Bab 4 ini. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. RUPM Nasional memberikan arahan Indikatif pada penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal, yang dijabarkan ke dalam RUPM Provinsi Rtau Ini. Selanjutnya di dalam penyusunan target, kebijakan, dan strategi, RUPM Provinsi Riau ini juga mempertimbangkan peran dokumen RPJPD Provinsi sebagai 4 salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal Provinsi Riau. Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, maka RUPM Provinsi Riau ini sudah mensinergikan antara arah kebijakan RUPM Nasional dan RIIPM Provinsi, dalam bentuk 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu: 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal, 2) Persebaran Penanaman Modal, 3) Fokus Pengembangan Pangan, Intrastruktur, Energi, dan Pariwisata, 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment), 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan 7) Promosi Penanatman Modal. Adapun Arah kebijakan penanaman modal Provinsi Riau terdiri atas: 4.2. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat Ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, Iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Provinsi Riau. fr — | PENGUATAN LEMBAGA 2 PEMNENTUAH Psp DAN KELEMBAGAAN PEKANher L pIsp Pi ke — ———.. —& Pa : - : " | bear ng Kan utang UI TELAT. TPDUE2 berrrrah Pal Pedesaan Uetseingaan arah Ipang KE San anta |rensenpaar star pertanahan G kabatesnan (kelereapaya potan Laritangs, : ketus atur Gambar 4.1 Arah Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal (Diagram Kerangka Kerja Logis) Sumber: Hasil analisis kebijakan tim penyusun RUPM Provinsi Riau 2018 Berdasarkan Gambar 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk memperbaiki atau meningkatkan Iklim penanaman modal yang berdaya saing, Pemerintah Provinsi Riau diamanatkan untuk membentuk lembaga DPM-DPMPTSP yang memiliki berbagai kewenangan sebagai upaya untuk mengefisiensikan proses pelayanan terhadap penanaman modal, dan hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan meskipun DPMPTSP sudah terbentuk. Tidak hanya itu, lembaga DPMPTSP diamanatkan untuk merumuskan beberapa hal terkait arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal, yaitu:
1. 1.mendukung pengaturan bidang usaha yang tertutup, terbuka, dan bersyarat melalui berbagai pendekatan yang regulatif,
2. 2.merumuskan kelembagaan persaingan usaha yang adil dan sehat,
3. 3.merumuskan (detail/rinci) kelembagaan pemberian fasilitas, insentif, kemudahan, bagi penanam modal termasuk fasilitas, 4, merumuskan penentuan lembaga yang berpcran sebagai fasilitator, katalisator, problem solving, yang membantu penanam modal. Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal ini meliputi: 4.2.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Untuk mencapai penguatan lembaga penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Provinsi Riau, khususnya untuk menjalin koordinasi penanaman modal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). Maka Pemerintah Provinsi Riau perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara: 4.2.1.1. Pembangunan sister Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya. » Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau telah dibentuk kelambagaan Badan Penanaman Modal Pravinsi Riau. » Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Di Provinsi Riau telah terhentuk Kelembagaan DPMPTSP, » Dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Th 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau kedua organisasi perangkat daerah tersebut dilebur menjadi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang tata kerjanya diatur melalu! Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modai dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS!”) Provinsi Riau. » Dalam rangka meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal, DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui DPMPTSP di bidang Penanaman Modal, didukung dengan ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di BKPM. » Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi Riau mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan penanaman modal daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. DPMPTSP telah membangun Sistem SIMPEL yang mempermudah pengurusan izin, kemudahan informasi dan koordinasi antar instansi teknis serta pencegahan gratifikasi. » Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi penanaman modal, Pemerintah Provinsi Riau mendorong upaya pembentukan forum sinkronisasi dan harmonisasi antar Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga penanaman modal dengan tetap menjaga semangat otonomi daerah dan kepentingan nasional. 4.2.1.2. Penyelenggaraan DPMPTSP di bidang Penanaman Modal oleh DPMPTSP mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur Riau yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Provinsi Riau. » DPMPTSP Provinsi Riau melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4.2.1.3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung Iklim penanaman modal yang kondusif. » Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan usaha lintas sektor yang dalam aspek teknisnya merupakan kewenangan atau pembinaan dari OPD teknis lainnya. Oleh sebab itu, DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang penanaman modal perlu meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait di daerah melalui pembentukan forum/tim kerja teknis perizinan. » DPMPTSP telah melakukan langkah-langkah Inovatif untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhanaan (streamlining) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sehingga diharapkan lebih mempercepat proses perizinan, transparan, menjamin kepastian hukum dan pada akhirnya menciptakan Iklim penanaman modal yang kondusif melalui serangkaian inovasi berkelanjutan. P DPMPISP terus meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur penanaman modal dengan memenuh! kualifikasi tenaga teknis yang bersertifikat yang mampu berinovasi dalam melayani dan mengikuti perkembangan iklim penanaman modal global dan nasional. sehingga akan meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan penanaman modal Provinsi Riau. 4.2.1.4. Mengarahkan lembaga penanaman modal Provinsi Riau untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah. » Dalam rangka melakukan kegiatan penanaman modal, para penanam modal tidak luput terhadap kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait pembebasan lahan, birokrasi perizinan, kesulitan Informasi partner lokal yang potensial, pembiayaan bank lokal, asuransi lokal, dan lain-lain. DPMPTSP memainkan peran penting dalam menginisiasi fasilitasi para penanam modal dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan realisasi penanaman modal melalui Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Riau Yang terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.930/X11/2017. Selanjutnya mendorong terbentuknya forum advokasi investasi yang berkoordinasi dengan lembaga/instansi teknis terkait di daerah. » Salah satu tugas penting Satuan Tugas Kemudahan berusaha, adalah mengidentifikasi kesiapan teknologi dan menyiapkan pembiayaan dan sumberdaya manusia dalam rangka penerapan perizinan informasi dan teknologi online (Online Single Submission) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. » Sebagai salah satu bentuk sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan dibidang penanaman modal, DPMPTSP mengintegrasikan layanan sistem perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan sistem informasi mengenal data potensi sektor penanaman modal (SIPID) serta regulasi yang terkait Dengan demiklan, para calon penanam modal mendapatkan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat sebagai salah satu bahan referensi dalam mengambil keputusan. » DPMPTSP telah mengaplikasikan melaksanakan layanan “tracking system” guna sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan di bidang penanaman modal. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, Status pengajuan permohonan, estimasi waktu yang dipertukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujul. 4.2.2. 42201. - 36- Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Pada dasarnya, sejak terbitnya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan ini menjadi domainnya Pemerintah Pusat, namun berhubung belum adanya proses komunikasi intensif antara Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan Pemerintah Provinsi Riau, maka Pemerintah Provinsi Riau mendukung upaya inventarisasi pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara: Mendukung upaya pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan kcamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya, melalui berbagai pendekatan yang regulatif. 42.22. Mendukung upaya pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan 4.2.2.3. 4.2.2.4. 4.2.2.5. 4.2.2.6. ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumberdaya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Oleh Pemerintah, melalui berbagai pendekatan yang regulatif. Mendukung upaya pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal berlaku secara nasional maupun lokal, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan lokal dan nasfonal, melatui berbagai pendekatan yang regulatif. Mendukung upaya pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir, melalul berbagai pendekatan yang regulatif. Mendukung upaya pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia, melalui berbagai pendekatan yang regulatif, Mendukung upaya pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian Internasional yany telah diratifikasi, melalui berbagai pendekatan yang regulatif. Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, Khususnya di Provinsi Riau, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tetap harus tunduk dan mematuhi ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Ketentuan tersebut dituangkan dalam suatu daftar dan merupakan Instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagai saringan awal pemberian persetujuan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya, atas kegiatan penanaman modal yang akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Riau. Ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNT), sekaligus menjadi dasar bagi para aparatur pemerintah baik di pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal. Dalam pelaksanaannya, mengingat ketentuan ini mengatur kegiatan usaha yang perkembangannya sangat dinamis, ketentuan tersebut dapat dimungkinkan untuk diubah terutama apabila hal itu dikaitkan dengan urgensitas negara dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Untuk itu, pemerintah Provinsi Riau sesuai kewenangannya, dapat mengusulkan kepada Pemerintah guna dipertimbangkan untuk diatur dalam ketentuan tersebut terkait usahanya untuk mengembangkan bidang usaha sektor tertentu yang menjadi unggulan /prioritas daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, melampirkan bahwa penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara kewenangan pemerintah Provinsi Riau tidak tercantum dalam Undang-Undang tersebut, sehingga untuk implementasinya dibutuhkan kebijakan yang bersifat transisi, namun selama peraturan pendukung Undang-Undang No 23 Tahun 2014 belum ada, maka kebijakan yang digunakan, masih menggunakan peraturan yang sebelumnya atau yang selama ini di pakai. 4.2.3, Persaingan Usaha Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka: 423.1 Pemerintah Provinsi Riau diharapkan menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (level playing field), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu 4.2.3.2. Pemerintah Provinsi Riau diharapkan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat n/ - 38- perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing. 4.2.3.3. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4.1.2 diatas, bahwa ketentuan DNI selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu. Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah setempat, maka Pemerintah Provinsi Riau dapat segera melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumberdaya pada DPMPTSP terkait aspek pemantauan, pengawasan, dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan. Selain itu Juga melakukan DPMPTSP melakukan fasilitasi Penyelesaian Penanaman Modal dan melakukan pengawasan penanaman modal akan kepatuhan penanman modal terhadap ketentuan dan paraturan Perundang-undangan. DPMPTSP diharapkan juga mampu meningkatkan perannya sebagai pemberi bantuan teknis (technical assistance) untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di lokasi hingga dapat direalisasikan. Dalam hal memudahkan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal telah dibentuk suatu klinik konsultasi LKPM yang siap memberikan bantuan teknis bagi penanam modal dalam melaporkan aktifitas penanaman modalnya. 4,24. Hubungan Industrial Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Provinsi Riau, oleh sebab itu diperlukan: 4.2.4.1 Penetapan kebijakan dan atau aturan hukum yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja secara konsisten dan berkelanjutan. 4.2.4.2, Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara burub/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (code of goodfaith). Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk Itu, Pemerintah Provinsi Riau melakukan upaya-upaya - 39 -9 dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Provinsi Riau sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah /gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi. Pemerintah Provinsi Riau telah menjalankan amanat dengan membuat beberapa regulasi untuk mengatur dan melindungi tenaga kerja lokal. Ada beberapa regulasi untuk mengatur dan melindungi tenaga kerja lokal di Provinsi Riau, antara lain adalah sebagai berikut:
4. 1.Regulasi untuk mengatur dan melindungi tenaga kerja lokal dalam bidang sektor Pertanian/Perkebunan adalah Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts 373/V/2018 tentang Upah Minum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi Riau Tahun 2018.
5. 2.Keputusan Gubernur Riau, tentang Upah Minimum Subsektor Pertambangan minyak Bumi dan Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Provinsi Riau Tahun 2018.
6. 3.Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 880/X1/2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2018.
7. 4.Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 846/X/2017 Tentang Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2018. 5, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 4 Tahun 2013 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau. 4.2.5. Sistem Perpajakan Kepabeanan u Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepaheanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan Identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal, Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha. Pemerintah Daerah melakukan upaya penyederhanaan sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan k Tabel 4.1 Cluster Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Provinsi Riau Lokasi Kawasan Pengembangan Komoditas Kebijakan Kebijakan Dinas Lokasi No, | pengkulan Kansas Kementerian TPRBUN Provinsi | Arahan Pertanian Rtau
8. 1.Kelapa Sawit | - Minyak Kabupaten Seluruh Kawasan Industri goring Bengkalis, Kota Kabupaten Kota, Dumai, Kawasan - Margarine Dumai, Kabupaten kecuali Kota Industri Tanjung - sabun Rokan Hilir, Pekanbaru dan Buton, dan Kabupaten Rokan Kabupaten Teknopark Hulu, Kabupaten Kepulauan Pelalawan Kampar, Kabupaten Meranti
9. 2.Karet - Benang dan Kabupaten Seluruh Kabupaten tali karer Kuantan Kabupaten/Kota, Kuantan Singingi - Pipa dan Singingi dan kecuali Kota selang Kabupaten Pekanbaru. Kota - Ban Vulkanisir | Kampar Dumai dan - Kondom Kabupaten - Sarung tangan Indragiri Hilir - Penghapus -Crumb rubber 3 Kelapa - Kopra Kabupaten Indragiri |Kabupaten Kabupaten - VCO Hilir Indragiri Hilfr, Indragidi Hilir - Gula merah Kabupaten - minyak Pelalawan, kelapa Kabupaten - Lekar/kerajin Kepulauan an Merandi, dan - Arang aktif Kabupaten sabun mandi Bengkalis - Sirup - Selai kelapa - Tepuny kelapa
10. 4.Kukav - Bubuk coklat Kabupaten Kabupaten » Lemak coklat Indragiri Hilir, Undragiri Hilir, - Makanan dan Kabupaten :Kabuputen minuman dari Pelalawan, dan “Pelalawan Coklat Kahuputrn - Suplemen dan Indragiri Hulu pangan fungsional berbasis kakan 5. Kopi Kopi bubuk Kabupaten Kabupaten Biji kopt Indragiri Hilir, Indragid Hilir, Kabupaten Kabupaten Koputauan Kepalauan Meranti Meranti, dan Kabupaten Peinlawan 43, 4.31. nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah. Pemerintah Daerah, sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Provinsi Riau telah menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal. Selanjutnya regulasi tersebut perlu untuk disusun pedoman teknis pelaksanaannya. Disamping itu juga Provinsi Riau telah pula menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal Provinsi Riau. Arah kebijakan penanaman modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Provinsi:
b.Percepatan peningkatan dan pemerataan penanaman modal: dan
c.Peningkatan pcnanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL Potensi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Provinsi Riau perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di kabupaten/kota (aspek spasial), melalul penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing. Arah Kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah : 4.3.1.1. Pengembangan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki (cluster/zonasi). 43.11.1 Pengembangan produk hilirisasi unggulan Provinsi Riau terutama kelapa sawit, karct, kelapa, dan sagu. 43112 Pengembangan Cluster Komoditas Unggulan Pangan Provinsi Riau. Tabel 4.2 Cluster Pengembangan Komoditas Unggulan Pangan Provinsi Riau 43113 Pengembangan Cluster Komoditas Unggulan Perikanan Provinsi Riau Provinsi Riau memiliki potensi sumberdaya perairan dan perikanan yang besar, dimana terdapat perairan laut yaitu Selat Melaka dengan luas sekitar 18.782,55 (19,899h km?). Riau memiliki empat sungai besar (Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Rokan dan Sungai Indragiri). Pada tahun 2016 Produksi perikanan laut Provinsi Riau sebesar 102.100,9 ton, perikanan perairan umum 27.406,6 ton, tambak 758,16 ton dan koiam 60.603,82 ton. Belum optimal diberdayakannya Lokasi Kawasan Pengembangan Komoditas Unggulan Hilirisasi Kebijakan Kebijakan Dinas Arahan Lokasi No. | perkebunan ' produk Kementerian TPHBUN Provinsi | Pertanian Riau
1. 6.Sagu » Mie sagu Kabupaten Kabupaten s Sagu rending Kepulauan Kepulauan Meranti L Sagu ternak Meranti dan k Kerupuk sagu Kabupaten Cendol sagu Indragiri Hilir Gobak sagu Kue bangkit sagu Lokasi Kawasan Pengembangan Komoditas Kebijakan Dinas No, | Unggulan | Hilirisasi | Kebijakan Pertaniandan | Arahan Lokasi Pangan Produk Pertanian Holtikultural Provinsi Riau 1. Padi - Kabupaten Indragiri | Kabupaten Indragiri | Kabupaten Hilir, Kabupaten Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan dan Kabupaten Hilir. Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Rokan Hulu, Siak, dan Kabupaten Kabupaton Rokan Hilir Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Siak. 2 jagung - Indragiri Hilir, Ksbupaten Indragiri | Kabupaten Kabupaten Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan,Kabu Pelalawan, Kabupaten paten Kampar, Kabupaten Indragiri | Pelalawan, dan Indragiri Hulu, Hulu, Kabupaten Kutupaten Rokan dan Kota Rokan Hulu, dan Hulu Pekanbaru. Kota Pekanbaru potensi sumberdaya perairan untuk pengembangan budaya perikanan untuk pencapaian swasembada ikan di Provinsi Riau. Potensi perikanan di Riau terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Tabel 4.3 Cluster Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Provinsi Riau 4.3.1.2 Pemberian fasilitas kemudahan dan Insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal didaerah. Ilal ini telah dilaksanakan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal, Selanjutnya Pemerintah daerah menyusun usulan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah untuk dipertimbangkan mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal dari Pemerintah Pusat. 4313 Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 43131 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Pulau Rupat KSPN menjadi fokus pengembangan pariwisata sesuai amanat pada PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS. Untuk Provinsi Riau destinasi wisata yang termasuk ke dalam RIPPARNAS adalah Pulau Rupat Utara. Pulau Rupat Utara adalah salah satu destinasi wisata yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pulau Rupat memiliki luas wilayah 1.524 km2 yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara. Lokasi Kawasan Pengembangan Komoditas Kebijakan Dinas No. | Ynggulan Hilirisasi Kebijakan Perikanandan | Arahan Lokasi Perikanan Produk Kementerian Kelautan Provinsi Rian 1. | Perikanan & Udang beku Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Kabupaten Tangkap 6 Udang Olahan Hilir, Indragiri Hilir, Indragiri Rokan Hiltr. lebi) Hilir, Kabupaten Hilir, Kabupaten, dan Kabupaten e Fillet Bengkalis, dan Kep. Meranti, Indragiri Hilir e Ikan Asap Kabupaten Kep. Kabupaten dan Kabupaten Meranti, Kota Bengkalis, Bengkalis. Dumai. Kabupaten Siak. 2 | Perikanan e Filler Kabupaten Kabupaten Kabupaten Budidaya e Ikan Asap Kampar, Kampar, Kampar dan Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kuantan Pelalawan, Kuantan Sinyingi Kabupaten Rokan Singing, Hulu dan Kota Pekanbaru | Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Pulau Rupat berpedoman pada berbagai aturan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:
2. 1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
3. 2.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
4. 3.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor : Per-07/M.Ekon/10/2011 Tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.
5. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Rupat terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Rupat dan Rupat Utara merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, pulau yang berbentuk seperti gunung kecil di tengah laut luas Ini juga memiliki posisi yang sangat strategis, karena langsung berhadapan dengan perairan internasional yang sangat ramai, yaitu Selat Malaka. Pulau Rupat memiliki nilai jual yang sangat eksotis, karcna kapal-kapal asing yang melintas di Selat Malaka biss langsung merapat ke pulau yang memiliki pasir putih terpanjang di Indonesia ini. Pantai pasir putihnya membentang sepanjang 217 km mulai dari Desa Teluk Rhu, Tanjung Samak (Rupat Utara) sampai Sungai Cingam (Rupat). Pantai yang lebarnya £30 meter jika air surut atau sekitar z7 meter saat air pasang ini memiliki keindahan yang tidak kalah penting dengan pantai-pantai di Pulau Bali. Untuk menjadikan Pantai Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata unggulan dan primadona di Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau pada umumnya, masyarakat dituntut untuk mempertahankan kearifan lokal yang ada didaerah itu. Pantai Rupat Utara memiliki pesona yang luar biasa, ini merupakan sebuah potensi besar untuk pengembangan sektor wisata. | pelineasi Wilayah 'Detingasi KSPN Rupat | Utara dan Sekitarnya Ini meliputi Kecamatan Rupat Utara dan sekitarnya, termasuk "fugo sebagian wilayah "Kecamatan Rupat. Mulai dari Pelabuhan Roro Tanjung Kapal Kecamatan Rupat hingga ke Desa iri Akar Kecamatan Rupat Utara. Kawasan ini dihubungkan dengan jalur lingkar pulau rupat yang masih dalam proses pembangunan, Gambar 4.2 Potensi Kawasan ekonomi Khusus Pariwisata Pulau Rupat 43.14 Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di daerah dengan melakukan langkah-langkah kebijakan untuk dapat mendorong penggunaan sumber energi baru dan terbarukan tersebut. 4.3.1.4.1 Biodiesel Dari Cangkang Sawit dan Nipah Produk sawit Indonesia tidak hanya untuk mengandalkan minyak goreng, Olechemical dan biodiesel, tetapi juga produk cangkang sawit. Saat ini potensi mengerakan energi baru terbarukan (EBT) dalam encrgi mix, salah satunya dengan menggunakan bioenergi yang berasal dari cangkang sawit. Prospek sawit menjadi lebih terbuka di tengah menghadapi usaha mengelola harga CPO, Harga cangkang sawit sekitar US$ 80 per ton free on board (FOB) atau US$S110-US$ 120 per ton untuk cost, insurance, freight (CIF). Dengan proyeksi permintaan CPO dari Indonesia mencapai 60 juta ton pada 2045, maka ada sekitar 7 juta-8 juta ton cangkang sawit dan 12-25 juta ton tandan buah kosong yang dapat dijual ke pasar global. | imbre era Ieaama—AA ——ma.mTT —0 mua Fee nmamamn 3 - Ta pLN La k UN DNA TAK ” “ ag bara Gia —.—... “ Lg an “ni sfa ' ' 2: ? , ' . SN
6. 1.Sa ——o.. Pd 0... . aa 7 uc " U akad ts . Berdasarkan data, hamparan tanamana nipah (Nypa fruticans) yang banyak di kawasan Provinsi Riau. Selama ini, tanaman yang belum termanfaatkan secara maksimal. Sejauh ini, pemanfaatan nipah oleh masyarakat khususnya pesisir pantai dan sungai terbatas pada daun dan tulang daun (lidi), daun nipah yang telah tua banyak dimanfaatkan secara tradisional untuk membuat atap rumah yang daya tahannya mencapai 3-5 tahun. Daun nipah yang masih muda mirip janur kelapa, dapat dianyam untuk membuat dinding rumah. Pohon nipah mampu menghasilkan 5 sampai 7 kali lebih banyak energi dibandingkan dengan spesies lain. Hasil dari satu hektar pohon nipah dengan bantuan dari teknologi yang canggih dapat menghasilkan 4.000 - 16.000 liter etanol per sadap musim. Selain itu, Nipah memiliki kandungan gula yang tinggi (nira) yang bila dikonversi menjadi menjadi etanol/ Butanol memungkinkan untuk menghasilkan sebanyak 6.480 - 15.600 liter/ hari/ ha. Saat ini keberadaan tanaman nipah yang vegetasinya sangat berlimpah di dacrah pesisir Provinsi Riau dan belum di manfaatkan sama sekali untuk memproduksi etanol Seiring dengan menipisnya cadangan energi BBM dan target diversifikasi 5 4 pada tahun 2025, maka Provinsi Riau juga sangat memiliki peluang mengelola nipah agar dapat menjadi alternatif yang penting sebagai bahan baku pembuatan ethanol. 9 - 41 - 1A DATA POTENSI ENERGI DAN ENERGI BARU TERBARUKAN PROVINSI RIAU Rencana Umum Energi Nasioral (RUEN) Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Keluutan (P3GL) Pre Feasibility Study olch PT. PLN Jasa Engincering dan JICA, TEPSCO jepang) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagatistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Puslitbangtek KEBTKE) No IENIS | SATUAN JUMLAH POTENSI Tara aa KETERANGAN 1 | Minyak bumi" I Jura barel 2.875.50 Belum teridentifikasi RUEN 2 | Gas bumi Bcf L- 109380 Belum tendentifikasi RUEN 3 | Gas nogenik” i Bet Betum teridentifikasi Belum teridentifikasi P3GL | i Sungai Kuantan & Layaro | Law 13500 Kunatan Ctaataak Ambacang PT. PLN (Persero) dan JICA 57,90 . Lubuk jambi Belum dilakukan pra Feasibility Study (FS) 17800 Kerpar |Sungai Kampar Kiri —| Belum dilakukan pra Feusibility Study (FS) 16,00 Kampar Nan Gadang Belum dilakukan pra Feasibility Study (FS) 133.00 . Sungai Rokan Kiri Belum dilakukan pra Feasibility Study (FS) 56,00 Rokan Hulu Sungat Rokan Kanan Belum dilakukan pra Feamibility Study (FS) | 103.00 Koto Tengah Belum dilakukan pra Feasibility Study (FS) | 5 | Mikro hydro MW 2R1,84 TBelum teridentifikasi Puslitbunptok KEBTKE 6 | Bioencrgi MW Belum teridentifikasi Belum teridentifikasi Belum teridentifikasi 7 Surya) MW los8s Belum teridentifikasi Puslitbangtek KEBTKE B Ana | MW 58.08 Belum teridentiNkasi Puslitbangtek KERTKE 9 Airpasangsurur | MW 24108.00 Belum teridentifikasi Puslitbangtek KEBTKE 10, Sa Sa | MW Belum teridentifikasi Semua kebupaten/kota penghasil sawit | Anatsts uht | ' Kawasan Pesisir (Rokan Hilir, Ind 11 sebaga Mw Bela ikesi | Hilir Bengkalis Kan dan Ka on Analisis ahli SEBARAN pul 431.5 Percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu dan strategis. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah :
a.Menginventarisasi berbagai proyek Infrastruktur yang akan ditawarkan menggunakan skema KPS dan non KPS dengan ciri proyek yang terkait langsung proses produksi dan mempunyai dampak berganda bagi perekonomian daerah.
b.Memetakan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis sebagai prioritas untuk segera dibangun dalam mendukung kegiatan penanaman modal.
c.Penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal sektor unggulan/prioritas yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, pasokan energi, penganggunyan resiko dan hal lainnya. KLM Ora pa Tn Gambar 4.3 Persebaran Penanaman Modal (Diagram Kerangka Kerja Logis) Sumber: Hasil analisis kebijakan tim penyusun RUPM Provinsi Riau 2018 Berdasarkan Gambar 4.3 diatas, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau diamanatkan untuk mendorong terjadinya sebaran penanaman modal yang proporsional, Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau akan memetakan kawasan yang potensial untuk investasi dan kawasan yang kurang potensial untuk investasi melalui instrumen legal yang ada seperti dokumen RTRW, RDTR, RTBL, (Pola dan Struktur Ruang), Penilaian daya saing daerah (ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sistem perkotaan), dan kondisi sosial Ckonomi masyarakatnya. . 49- Data dan informasi ini, dibutuhkan untuk membantu proses perumusan fasilitas, insentif, dan kemudahan bagi penanam modal yang bersedia menanamkan modalnya di kawasan yang kurang potensi investasi. 4,4, FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR, ENERGI DAN PARIWISATA 44.1, Pangan Pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar, hak memperoleh pangan merupakan salah satu hak azasi manusia, sebagaimana discbut dalam pasal 27 UUD 1945, yang dipertegas lagi dengan dikeluarkannya UU No 18/2012 tentang pangan. Ketersediaan pangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan ketidakstabilan bagi suatu negara atau daerah, baik secara ekonomi maupun politis, sehingga Ketahanan Pangan merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Ketahanan Pangan merupakan “Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Dengan kondisi ini, maka pangan terutama beras memiliki nilai strategis, discbabkan beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia dan daerah Riau khususnya. Strategi dalam rangka untuk meningkatnya kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan) adalah sebagai berikut: Peningkatan ketersediaan dan keanekaragaman pangan yang berkualitas, Peningkatan intensitas penggunaan lahan dan teknologi input: Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP): Penguatan sistem dan data Informasi pertanian dan perkebunan dengan arah kebijakan: Meningkatkan ketersediaan dan keaneragaman pangan yang berkualitas, »? £ » Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan, Meningkatkan nilat tukar petani: Menguatkan sistem dan data informasi pertanian dan perkebunan Sementara Itu, strategi dalam rangka meningkatnya kontribusi sektor industri berbasis pertanian dan perkebunan adalah sebagai berikut:
1. 3.Pengembangan industri hilir pertanian dan perkebunan,
b.Peningkatan daya saing hasil industri berbasis pertanian dan perkebunan dengan arah kebijakan: Fa? ? Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan: » Meningkatkan daya saing industri berbasis pertanian dan perkebunan Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi agroindustri dilakukan untuk mewujudkan: (i) pengembangan swasembada pangan, khususnya beras: (li) pengembangan produk tanaman hortikultura, perikanan, peternakan dan kehutanan (iii) mengembangkan industri turunan kelapa sawit, karet, sagu dan komoditi pangan unggulan Provisi Riau melalui klaster industri dan peningkatan produktifitasnya, dan (iv) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut: 44.1. Pengembangan tanaman pangan berskala tertentu (food estate) diarahkan pada daerah penghasil pangan terutama beras seperti Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, kampar dil dengan memperhatikan perlindungan bagi petani kecil. Sasaran penanaman modal di bidang pangan pada masing-masing komoditi untuk mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pangan Provinsi Riau pada daerah lain. 4.4.1.2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan Infrastruktur. 44.13, Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan. 44.34. Pengembangan produk hilirisasi unggulan Provinsi Riau terutama kelapa sawit, karet, dan sagu. 4.4.1.5. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Provinsi Riau, antara lain perdagangan Industri pupuk dan benih serta alat pertanian. 441.6. Pengembangan kerjasama antar daerah dalam menyediakan bahan pangan, terutama kepada daerah yang menjadi sumber penghasil kebutuhan Pangan Provinsi Riau . Hal ini untuk mencegah kelangkaan pasokan dan stabilisasi harga pangan. Pemerintah Provinsi Riau akan menetapkan sektor unggulan/prioritas duerah sesuai potensi dan karakteristik daerah, dalam rencana pengembangan sektor unggulan /prioritas daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Riau tetap memperhatikan ketahanan pangan daerahnya, dengan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berikut dukungan dokumen perencanaan lainnya. Serta mendorong terwujudnya regulasi yang mengatur tentang lahan pertanian n/ - 51- berkelanjutan untuk mencegah terjadinya defisit pangan yang semakin parah dan alih fungsi lahan pertanian. 4.4.2. Infrastruktur Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta. Arah pengembangan penanaman modal di bidang Infrastruktur adalah sebagai berikut: » Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastrukturyang saat ini sudah tersedia. » Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah. » Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional dan provinsi sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanannya. » Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang. » Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS, Pemerintah Provinsi Riau memetakan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis sebagai prioritas daerah untuk segera dibangun terutama guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Pemerintah Provinsi Riau dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan Pemerintah lainnya terkait penanggungan resiko, fasilitas pembiayaan, dan lain-lain. » Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan Infrastruktur, antara lain perdagangan barang-barang pendukung pengembangan konstruksi. Pemerintah Provinsi Riau akan menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesual potensi dan karakteristik daerahnya. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Riau memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut P Provinsi Riau merencanakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur strategis , beberapa proyek pembangunan yang dilakukan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
a.Jaringan Kereta Api Rencana pembangunan jaringan jalan kereta api dimulai dengan adanya program pemerintah pusat tentang penetapan jaringan jalan kereta api "Sumatera Railways". Pengembangan jalur utama, terdiri atas Jalur Rantau Perapat - Duri - Dumai: Jalur Duri - Pekanbaru: Jalur Pekanbaru - Muara Lembu: Dan Jalur Muara Lembu -— Teluk Kuantan - Muaro. Pengemhangan jalur lokal meliputi terdiri atas - Jalur Rokan IV Koto - Ujung Batu - Kandis - Duri - Dumai: dan - Jalur Cerenti - Air Molek - Pematang Reba - Sungai Akar - Km 8 - Enok - Kuala Enok.
b.Jaringan Jalan E 1) Jalan Bebas Hambatan (TOL) Antar Kota Sesuai Permenhub Na. KM.49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), jaringan prasarana jalan wilayah yang menghubungkan antar perkotaan termasuk ke dalam sistem jaringan jalan primer. Pada sistem Ini ruas-ruas jalan berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah diklasifikasikan atas : Jalan Arteri Primer (AP), Jalan Kolektor Primer (KP), Jalan Lokal Primer (LP), dan Jalan Lingkungan Primer. Sesuai dengan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lampiran !!!) Jalan Bebas Hambatan Antar Kota yang terkait dengan sistem wilayah Provinsi Riau adalah pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yaitu ruas jalan yang menghubungkan: e Pekanbaru - Kandis -Dumal, & Pekanbaru - Pelalawan - Rengat: e Rengat - Kuala enok: e Pekanbaru - Siak - Buton, e Pekanbaru - Batas Sumbar, e Dumai - Simpang Sigambal - Rantau Prapat: e Jambi - Rengat: e Duri - Dumai. 2) Jaringan jalan Arteri Primer Provinsi Riau meliputi Pekanbaru - Bangkinang - Batas Sumbar, Pekanbaru - Dumai - Batas Sumatera Utara: Pekanbaru- Teluk Kuantan - Batas Sumatera Barat, Pekanbaru - Pangkalan Kerinci - Rengat - Batas Jambi, Pekanbaru - Siak Sri Indrapura: Pekanbaru - Pasir Pangaraian- Batas Sumatera Utara. 3) Jaringan jalan Kolektor Primer Provinsi Riau meliputi Bagan Siapi-api - Ujung Tanjung Dumai- S.Pakning: Stak Sri Indrapura - S.Pakning: Siak Sri Indrapura - Tanjung Buton: Siak Sri Indrapura - Pangkalan Kerinci: Teluk Kuantan - Rengat, Sungai Guntung - Pangkalan Kerinci. C. Terminal Wilayah 1) Terminal Penumpang Tipe A yang melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antar perkotaan antar provinsi, angkutan dalam perkotaan, dan angkutan perdesaan. Kota-kota yang klasifikasi terminal masuk dalam klasifikasi ini adalah Pekanbaru, Pematang Reba, dan Dumai. 2) Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar perkotaan dalam provinsi, angkutan dalam perkotaan, dan angkutan perdesaan. Kota-kota yang masuk dalam klasifikasi terminal type B adalah Tembilahan, Bangkiriang, Pelalawan, Duri, Bagan Batu, Pasir Pangaraian, Perawang 3) Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam perkotaan dan angkutan perdesaan. Terminal tipc ini tersebar di kota-kota kecamatan. D. Transportasi Sungai 1) Memantapkan lintas penyeberangan antar negara meliputi: » Dumai - Malaka: dan » Bengkalis - Muar (Malaysia). 2) Mengembangkan lintas penyebrangan antar propinsi meliputi: » Mengkapan(Buton)- Tanjung Balai Karimun, » Pulau Rangsang- Tanjung Balai Karimun: » Pulau Burung- Kundur, dan » Mengkapan - Tanjung Pinang. 3) Pengembangan baru meliputi: » Buruk Bakul dan Selat Baru dan Air Putih di Kabupaten Bengkalis: » Mengkapan Buton di Kabupaten Siak: » Kuala Enok dan Pulau Burung di Kabupaten Indragiri Hilir: » Kampung Balak, Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Padang dan Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti. E. Transportasi Laut Transportasi Laut meliputi Dumai (Lubuk Gaung), Indragiri Hilir (Kuala Enok - Pelabuhan Nasional), Rokan Hilir (Sinabol - Pelabuhan Nasional), Bengkalis (Sei Pakning- Buruk Bakul - Pelabuhan Nasional), Selat Baru (Pelabuhan Regional), Siak (Tanjung Buton - Pelabuhan Nasional). 44.3, Energi Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ckonomi melalui kontrihusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensitas perlunya kescimbangan antara pasokan dan permintaan sumberdaya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah: (1) untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya energi yang belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di Provinsi Riau, serta (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor sumberdaya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi. Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan di Provinsi Riau dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Seluruh Provinsi Riau Khususnya kawasan yang tidak marketable bagi penanaman modal. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain. Sampai saat ini, Provinsi Riau bclum memiliki dasar/referensi keberadaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di wilayah Provinsi Riau. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang cncrgi adalah sebagai berikut: 443.1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendarong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan tistrik di wilayah administrasi Provinsi Riau. 4.4.3.2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efistonsi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi. 44.3,3. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan subtitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (ronewable energy atau rekayasa transportasi). 4.4.3.4. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukimgan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan. 4.4.3.5. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain: perdagangan produk industri transportasi dan mesin. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan sektor unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Riau tetap memperhatikan rencana penyediaan energi dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut. Beberapa rencana pembangunan sumber daya energy di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
a.Jaringan Energi Listrik 1) Peningkatan kapasitas pembangkit tenaga !lstrik PLTA Koto Panjang. 2) Peningkatan kapasitas atau pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tembilahan, Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Dumai, Teluk Lembu, Rengat, Riau Power, Kampar. 3) Pembangunan pembangkit baru PLTA Lubuk Ambacang dan PLTU Riau Power (2x150 MW), Teluk Lembu, Tenayan (2x100 MW) serta Pembangkit Listrik Tenaga Angin Bagan Siapi-api (20 MW). 4) Pengembangan pipa gas dalam negeri dari Dumai-l,hoksemauwe, 5) Penyiapan sarana/prasarana untuk antisipasi Integrasi sistem energi ASEAN meliputi jaringan pipa trans Asean Dumai-Malaka, sistem jaringan transmisi Pekanbaru - Kuala Lumpur
b.Jaringan Pelayanan Energi Gas dan BBM 1) Pekanbaru, Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, dan Perawang (dari Substation di Gasip). 2) Duri dan Dumai (dari Station di Duri). 3) Rengat dan Pematang Reba (dari Substation dl Lirik).
c.Jaringan SumberdayaAir Perwujudan fungsi sistem jaringan sumber daya air dilakukan melalui pengembangan wilayah sungai strategis nasional dan lintas provinsi serta pengembangan sarana/prasarana sumber daya air yang bertujuan untuk konservasi SDA, pendayagunaan SDA,dan pengendalian daya rusak air. 4.4.4. Pariwisata Pariwisata telah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, untuk itu pemenuhan kebutuhan untuk berwisata harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perkembangan kepariwisataan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sebagai dampak peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat Perkembangan kepariwisataan yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif secara keseluruhan bagi peningkatan perekonomian masyarakat, pelestarian budaya dan adat isitadat, serta pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota bersama-sama dengan masyarakat dan Dunia Usaha wajib menjamin dan mempromosikan agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan, sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan Pengembangan Pariwisata yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan Pariwisata Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah diharapkan menjadikan penyelenggaraan pengembangan kepariwisataan di wilayah Provinsi Riau memiliki landasan yuridis sehingga memiliki jaminan kepastian hukum serta dapat dilakukan pengembangan yang lebih sistematis meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Pariwisata menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke- 21, Dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor minyak dan gas alam (migas) serta Industri lainnya. Sektor pariwisata hadir sebagai katalisator pembangunan, sekaligus akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pariwisata Provinsi Riau adalah sebagai berikut 4.441. Dalam menentukan kebijakan pengembangan kepariwisataan di Provinsi Riau lima tahun ke depan, pengembangan bidang pariwisata Provinsi Riau mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010- 2025, Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional 2014-2019, serta berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan RIPPARNAS Tahun 2010-2025, di wilayah Provinsi Riau terdapat 1 KSPN (Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional) adalah Pulau Rupat, dan 6 (enam) KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional). Yang termasuk KSPN adalah Pulau Rupat, sedangkan yang termasuk KPPN adalah:
a.KPPN Muara Takus - Kampar dan sekitarnya. b.KPPN Pekanbaru Kota dan sekitarnya.
c.KPPN Rupat - Bengkalis dan sekitarnya. d.KPPN Pulau Jemur - Rokan Hilir dan sekitarnya.
e.KPPN Siak Sri Inderapura dan sekitarnya.
f.KPPN Bukit TigaPuluh - Rengat dan sekitarnya. Berdasarkan peraturan tersebut, pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata di Provinsi Riau Tahun 2014 -2019, akan difokuskan pada KSPN dan 6 (enam) KPPN tersebut, serta pada Daerah Tujuan Wisata Gelombang Bono di Kabupaten Pelalawan, Kawasan Bandar Serai di Pekanbaru dan Tahura Sutan Syarif Gasim di Kabupaten Siak. Mengingat adanya 12 Kabupaten/Kota di Provinsi, yang sebagian tidak termasuk dalam KSPN maupun KPPN yang telah ditetapkan dalam RIPPARNAS, maka untuk pengembangan Daerah Tujuan Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang tidak termasuk dalam KPPN, akan diberikan dukungan. Mengingat Kementerian Pariwisata telah menetapkan Provinsi Riau merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata syariah di Indonesia, dan Provinsi Riau juga hermaksud mengembangkan Kota Pekanbaru sebagai Daerah Tujuan Wisata Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition (MICE), maka dalam pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap Sumber Daya Manusia Aparatur, industry pariwisata, sumber daya manusia pariwisata, masyarakat dan juga ekonomi kreatif, konsep wisata syariah dan wisata MICE harus menjadi bahagian dari muatan (content) pembinaan. Selain itu, juga periu dilakukan kerjasama dcngan berbagai Instansi, lembaga dan organisasi yang menangani masalah syariah. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pariwisata Provinsi Riau 4.4.4.2 Paradigma pembangunan kepariwisataan Provinsi Riau meliputi :
a.Pengembangan kepariwisataan berkelanjutan Pariwisata dan ekonomi hijau Pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat Triple track strategies Kemandirian pengembangan kepariwisataan Pengembangan kepariwisataan berbasis tata kelola yang baik b. 4d £ & Koterpaduan pengembangan kepariwisataan lintas sektoraln L Kemitraan antara sektor publik dan sektor swasta j- Debirokratisasi dan deregulasi di sektor kepariwisataan
k.Sinergi model pertumbuhan dan pemerataan 4.4.4.3. Komponen-komponen pengembanga kepariwisataan sebagai berikut :
a.Daya tarik wisata
b.Aksessibilitas pariwisata C. Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
d.Pemberdayaan masyarakat
e.Investasi di bidang pariwisata £ Pemasaran pariwisata & Industri pariwisata dan
h.Kelembagaan pariwisata
1. 4444.Penetapan kawasan tujuan pariwisata daerah dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
a.Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/ Kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah,
b.Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan: C, Memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing:
d.Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan: dan &. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait @ Parapat L. 2 ,@pengyaaa Oinfrastrah tt , Nan infra. errctur Ok angyyaotr. Of ge. P3 , , Oles tersd tus e , Parwisatu et Parwinuta Ng @ Pariwryata ha — — ea 4.5. Gambar 4.4 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Pariwisata (Diagram Kerangka Kerja Logis) Sumber: Hasil analisis kebijakan tim penyusun RUPM Provinsi Riau 2018 Berdasarkan Gambar 4.4 diatas, dapat dijelaskan bahwa kebutuhan akan komoditas pangan dan energi merupakan komoditas yang primer, sifatnya penting, yang memiliki keterbatasan produksi serta pasokan, sehingga gangguan akan ketersediaannya akan berdampak besar terhadap dinamika sosial ekonomi dan politik skala lokal, regional, dan nasional. Untuk itu penanaman modal pada ke dua komoditas ini, sangatlah diharapkan, sebab memiliki manfaat (benefit) yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat, lokal, regional, maupun nasional. Sehingga penanam modal komoditas ini mendapat perhatian istimewa melalul paket fasilitas, kemudahan, dan atau Insentif. Hal yang serupa juga terjadi pada investasi dibidang infrastruktur dan pariwisata, dimana Investasi di bidang ini umumnya tidak didasarkan pada pendekatan ekonomi jangka pendek dan menengah. Sebab bidang infrastruktur dan pariwisata bukanlah komoditas ekonomi seutuhnya. Namun dengan pertimbangan manfaatnya yang mampu meningkatkan mobilitas aktivitas ekonomi lainnya, membuat bidang infrastruktur dan pariwisata menjadi sangat penting bagi daya saing sebuah wilayah. Oleh karena Itu, mengingat manfaatnya yang besar, maka aktivitas Investasi dibidang infrastruktur dan pariwisata juga mendapat perhatian Istimewa melalui paket fasilitas, kemudahan, dan atau insentif. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN Kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didasarkan kepada beberapa isu strategis seperti dampak pembangunan/investasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan dan mengancam pada keseimbangan lingkungan dari aspek dimensi waktu, ruang, dan subyek. Selain itu isu strategis terhadap Ilngkungan, justru menjadi menjadi salah satu komponen bargalning di pasar global.Artinya, secara tidak langsung harus ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas Investasi, tanpa ada kejelasan siapa yang menanggung blaya pemulihannya. Dalam arah kebijakan RUPM Provinsi Riau 2019-2025 ini, upaya penjaringan penanaman modal yang berwawasan lingkungan akan diarahkan pada 2 fokus pendekatan utama yaitu pendekatan preventifdan pendekatan apresiatif. Pendekatan Preventif, yaitu: pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau (dalam hal ini adalah melalui BLH dan DPMPTSP) terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD. Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk menginventarisasi dan memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk dilindungi dan dikelola.Upaya Ini dilakukan agar, aktivitas penanaman modal tidak diarahkan ke lokasi yang secara regulatif merupakan wilayah atau kawasan yang memiliki daya dukung dan daya tampung rentan terhadap presure, (bencana alam, tekanan demografi, aktifitas sosial dan ekonomi). Pendekatan Apresiatif, yaitu, pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau (dalam hal ini adalah melalui BLH dan DPMPTSP) terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD. Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk mengapresiasi investasi yang mampu mendukung kualitas dan kuantitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (pengendalian dan pemulihan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup), dengan mempertimbangkan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif bagi penanaman modal yang mampu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup Pendekatan dan arah kebijakan diatas, kemudian diterjemahkan dalam bentuk strategi operasionalnya sebagai berikut: Strategi - 1: Penanaman modal yang mampu memulihkan dayadukung dan daya tampung lingkungan Pemerintah Provinsi Riau melalui BLH dan DPMPTSP Provinsi Riau, dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang bergerak dibidang pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Strategi - 2: Penanaman modal yang tidak menimbulkan polutan. Pemerintah Provinsi Riau melalui BLH dan DPMPTSP Provinsi Riau, dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang aktivitas produksinya tidak menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup. Strategi -3:Penanaman modal yang mampu mengendalikan perusakan lingkungan. Pemerintah Provinsi Riau melalui BLH dan DPMPTSP Provinsi Riau, dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang aktivitas produksinya tidak menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup, namun jika perusahaan tersebut berpotensi menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup, maka prioritas diberikan bagi penanaman modal yang memiliki komitmen pengendalian kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup. Gambar 4.5. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan 4.6. PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI 46.1. 4.6.2. Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) Kebijakan Pemberdayaan UMKMK didasarkan kepada pada isu strategis yang menjelaskan bahwa kurangnya karakteristik kewirausahaan UMKMK, banyaknya UMKMK yang tumbuh namun tidak beraktivitas ekonomi produktif, lemahnya UMKMK dalam melihat dan memanfaatkan peluang ekonomi produktif yang ada. Namun demikian, kebijakan pemberdayaan UMKMK pada RUPM Provinsi Riau 2016-2036 Ini, tidak untuk membebani Investasi yang akan dilakukan, namun kebijakan ini bertujuan untuk membantu UMKMK untuk melihat dan memanfaatkan peluang usaha ekonomi produktif yang ada dan membantu Investor untuk memenuhi kebutuhan produksinya baik di hulu maupun hilir produksi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Strategi Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Dalam arah kebijakan RUPM Provinsi Riau 2016-2036 inl, upaya pemberdayaan UMKM dan Koperasi akan diarahkan pada 2 fokus utama yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi. Strategi — 1: Strategi Naik Kelas Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini OPD teknisnya (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi) mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang (“NX | Divalidasi/RPJP/ ! RPIM AA ? Penanaman e Penanaman » Penanam Modal Modal an Modal - Rekomendasi | BLH NS y menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. Strategi ini bisa dilakukan dengan atau tanpa keberadaan penanaman modal. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan adalah, a) Memutakhirkan data seluruh UMKMK di Provinsi Riau, dengan cara memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial kerjasama dengan usaha besar (penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). b) Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya UMKMK dari aspek administrasi, manajemen, teknis, keuangan, inovasi, dan teknologi c) Memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan pasar produk-produk UMKMK dengan mengikutsertakan UMKMK dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (trade expo), temu usaha (matchmaking) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain. Strategi - 2: Strategi Aliansi Pemerintah Provinsi Riau menginisiasi untuk memfasilitasi hubungan (kerjasama) antara para pelaku usaha dua atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar.Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam Inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (lingkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau untuk menginisiasi mendorong upaya-upaya pemberdayaan UMKMK adalah: a) Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama DPMDPMPTSP memfasilitasi Investor untuk memetakan kebutuhan industri yang bisa di kerjasamakan dengan UMKMK yang ada. b) Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini adalah adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama DPMPTSP, menginisiasi mengapresiasi investor yang mampu mengakomodasi UMKMK dalam proses produksinya, melalui paket kebijakan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau Insentif. c) Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini adalah adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama DPMPTSP merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan tain-lain. d) Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini adalah adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama DPMPTSP memanfaatkan instrumen Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perusahaan yang ada untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah. KEMUDAHAN: INSENTIF - FASILITAS (AKTIVITAS AKTIVITAS AKTIVITAS INVESTASI Di INVESTASI DI INVESTASI DI HULU PROSES PROSES AKSESIBILITAS UMKM.KOPERASI Gambar 4.6. Arah Kebijakan & Strategi Pengembangan Penanaman Modal Pengembangan UMKMK 47. Berdasarkan gambar diatas, bahwa investasi yang diharapkan adalah investasi yang mampu meningkatkan aksessibilitas sekaligus melibatkan UMKMK kedalam aktivitas Investasi Itu sendiri, baik dari sisi hulu, proses, maupun dari sisi hilir produksi. Dengan pertimbangan manfaat dari multiplier effect yang ditimbulkannya terhadap keterlihatan UMKMK tersebut, maka investasi semacam ini mendapat perhattan dan perlakuan istimewa melalui dukungan paket fasilitas, kemudahan, dan atau Insentif PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN & INSENTIF PENANAMAN MODAL Fasilitas kemudahan dan/atau Insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan/manfaat apapun (sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya) yang dapat dikonversikan ke dalam manfaat ekonomi yang diberikan kepada penanam modal jika melakukan investasinya sesuai dengan kelembagaan yang ada dan sudah ditetapkan di Provinsi Riau. & 471. Dalam memberikan kemudan dan insentif penanaman modal Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Menurut Perda No 10 Tahun 2017, pasal 2 menyatakan:

(1)Pemberikan insentif kepada penanaman modal dalam bentuk:
1. a.keringanan pajak: dan atau
2. b.keringanan retribusi.
(2)Pemberikan kemudahan kepada penanaman modal dapat diberikan antara lain dalam bentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal:
2. b.penyediaan sarana dan prasarana: C penyediaan lahan atau lokasi:
3. d.pemberikan bantuan teknis,
4. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan: dan / atau £ pelatihan peningkatan pengetahuan sertifikasi. Kebijakan Pemberian fasilitas kemudahan dan Insentif penanaman modal Isu strategis dalam kebijakan ini adalah, materi, fasilitas, kemudahan, dan insentif yang belum terlembagakan secara komprehensif, memunculkan potensi iklim Investasi yang tidak kondusif, tidak transparan, tidak akuntable, dan tidak efektif/tidak efisien. Oleh sebab Itu, Pemerintah Provinsi Riau menyusun kebijakan pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal secara detail, lengkap, akuntable dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi pcesaingan (lokal, regional, nasional, internasional): intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar (Forelgn Direct Investment) dan dalam negeri: praktek terbaik secara Internasional (International best practices): serta komitmen Internasional. Sedangkan pertimbangan Internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral: kepentingan pengembangan wilayah: tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau Insentif penanaman modal: pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor Isin, besarannya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja: sinkronisasi dengan kebijakan terkait: serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip- prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu. Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir: kegiatan penanaman modal yang terinasuk skala prioritas tinggi: kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja: kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur, kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi: kegiatan penanaman modal yang berada di daerah tertentu (terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu: kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi: kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK: serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri, Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau Insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain: kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Provinsi RiauPemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada beberapa krietria diantaranya pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan Indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan Infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. 6 Tan Ora SR 001AN PEANAMAN MOAN N'0. : “Ne nga LAN niat iii Lo NAUN elo! | 0 MY KA, Pp Te, Ih 9 Aporesi bar Mudah an Oo etata Lanal terpa BamhanSaat aga brang Merana AA LL Lee Pegat aa, DAN nk DANA ALA Alan ad LONNTANnanI"1
  1. 1.Materia- ona Bepaetn ya» 1 Leah oy 20 9. 10 degree IL PERLUNYA PEMBERIAN PASULITAS, NEMUDAHAN, DAN INSE WI , wp: P para | |0 Yadervara ". PEKYIMAN "NN Olla : PAUL TAS, !0 temtaa | AUatA, ORA EA . k Oa Si MTI «3saran ayang LN & MTMA MAGNA MLAYAN | OM Aae NN TA : 0 hana ray ————— 0 hnindata Oo Angga | (" wing . ,TA ne 1 0 :. Yasa P | taranga Gambar 4.7. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau Insentif pcnanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah, Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal sebagai berikut : » memiliki keterkaitan luas, » memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi, 2» memperkenalkan teknologi baru, serta » memiliki nita! strategis bagi perekonomian nasional. Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang: » mampu mendorong diversifikasi kegiatan ckonomi, » memperkuat struktur Industri lokal, reginonal dan nasional » memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan MATAN Ta NE » memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan cnergi. Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka kepentingan nasional, regional, lokal dan perkembangan ekonomi. a) Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal olch Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa: Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu, Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, Pembebasan atau keringanan bea masuk atas Impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri, Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu, Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu, Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan » » » » » » Pemerintah Provinsi Riau kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan kemudahan berupa: » » » V V V “v Berbagai kemudahan pelayanan melalui DPMPTSP di bidang penanaman modal, Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah, Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor, Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, Penyediaan sarana dan prasarana, Penyediaan lahan atau lokasi, dan Pemberian bantuan teknis. Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pomerintah Provinsi Riau kepada ponanam modal dalam rangka mendurong peningkatan penanaman modal, yung antara lain dapat berupa:
5. a.Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya, Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, Pemberian dana stimulan, dan/atau
6. e.Pemberian bantuan modal. b) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal b. sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang: » melakukan perluasan usaha, atau » melakukan penanaman modal baru. Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut: melakukan Industri plonir, termasuk skala prioritas tinggi, menyerap banyak tenaga kerja, termasuk pembangunan infrastruktur, melakukan alih teknologi, » berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain Y VN Y “Y Y yang dianggap perlu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan Inovasi, bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau V V V v industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian Insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian lokal, regional, nasional, dan menggunakan teknologi baru Sesual ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir. c. d. - 69- Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor unggulan /prioritas daerah, Pemerintah Provinsi Riau dapat menginisiasi untuk mengusulkan kepada Kementerian teknis/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang membidangi sektor tersebut atau Kementerian yang memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas fiskal tersebut. n, 4.7.2. Strategi Pemberian fasilitas kemudahan dan Insentif penanaman modal Strategi - 1.Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini adalah DPMPTSP, menginisiasi menginventarisasi jenis fasilitas kemudahan dan insentif yang dapat diberikan kepada penanam modal sesuai dengan regulasi dan kelembagaan yang ada, Strategi - 2.Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini adalah DPMPTSP , menginisiasi menyusun kriteria pemberian fasilitas, kemudahan, insentif bagi penanam modal. Beberapa hal yang dapat dijadikan kriteria penerima fasilitas, kemudahan, insentif adalah kriteria dari aspek ruang (maju, berkembang, tertinggal), aspek usaha/sektor/komoditas (pangan, energi, infrastruktur, penelitian, pengembangan inovasi), dan aspek manfaat (lingkungan, penyerapan tenaga kerja, kemiteraan dengan UMKMK, alih teknologi), selain itu, fasilitas harus didasarkan juga pada PP 45 Tahun 2008. Stratepi - 3.Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini adalah BPM PDPMPTSP (DPMPTSP), menginisiasi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para pihak terkait, untuk menyusun kelembagaan atau mekanisme pemberian fasilitas, kemudahan, atau insentif. Gambar 4.8. Pemberian Kemudahan, Fasilitas, dan Insentif Penanaman Modal Berdasarkan Gambar 4.8 bahwa, bahwa arah kebijakan pemberian Fasilitas, Kemudahan dan atau Insentif penanaman modal, merupakan upaya menciptakan iklim Investasi yang menarik dan berdaya saing. Agar pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif efektif dan tepat sasaran, maka disusunlah berbagai macam kriteria penanam modal yang berhak memperoleh dukungan fasilitas (selain yang telah ditetapkan diatas), kemudahan dan atau insentif. Dimana kriteria pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau Insentif (tambahan) terbagi menjadi beberapa kriteria seperti: » kriteria wilayah (maju, berkembang, tertinggal) » kriteria aktivitas/sektor/komoditas (pangan, energi, infrastruktur, penelitian, pengembangan inovasi) » kriteria potensi dampak/manfaat (lingkungan, penyerapan tenaga kerja, kemiteraan dengan UMKMK, alih teknologi) 4.8, PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL 4.8.1. Kebijakan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal didasarkan pada upaya mengkomunikasikan nilai tambah dan daya saing daerah ke pihak calon penanam modal, melalui berbagai media promosi. sehingga efektif atau tidaknya proses promosi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti, lembaga penyelenggara promosi, contain promosi, media promosi, momentum promosi, dan manajemen pengelolaan respon promosi atas feedback yang timbul pasca promosi. Dengan demikian rangkatan promosi harus bersifat agregat, mengingat promosi merupakan scbuah rangkaian proscs yang terintegrasi. 4.8.2. Strategi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Strategi-1. Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini adalah (DPMPTSP), menginisiasi menginventarisasi contain promosi dengan data spasial dan nonspasial yang akurat dan mutakhir. Strategi - 2. Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini (DPMPTSP), menginventarisasi target promosi baik dari aspek objecr, event, media, freguensi, skala global, nasional, regional, dan lokal. Strategi- 3. Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini adalah (DPMPTSP), menginventarisasi dan mempersiapkan materi respon atas feed back yang mungkin akan muncul. - FEED BACK D. aa” 5 rnbape Brama ah pari mewah pentamangatt Deotgh HBO Anna 0 Lenibaga roman aaIa Kopanal | tuwaluh pemoenntali Deerah WI Anya) 0 Lonbuga tampa YK AAN uses Mey Serat MEP aan air Pre ! is2 Target nama yang Ot PL) Urunat : Kali GE au 1 - miengahuar. pong: £ RESPON -.— “ Gambar 4.9. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Berdasarkan Gambar 4.Y bahwa promosi merupakan sebuah rangkaian proses yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga setiap tahapan kegiatannya akan mempengaruhi kegiatan pada tahap berikutnya. Arah kebijakan promosi Ini, lebih menekankan kepada peningkatan kualitas pada setiap tahapan proses promosi. 51. . 72- Roadmap Investasi Riau 2019-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Provinsi Riau yang termuat dalam Visi Riau 2020. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensitifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Penanaman Modal Berbasis Agro Industriyang berkelanjutan tahun 2025. Penyusunan Roadmap Penanaman Modal Riau 2019-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan penanaman modal di Riau, adapun tujuan Roadmap Penanaman Riau 2019-2025 adalah:
7. a.Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Badan Perijinan dan Penanaman Modal dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan:
8. b.Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan- kegiatan pengembangan investasi di Provinsi Riau: dan &. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemeritah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan. 5.1.1 5.1.2, Sasaran dari Roadmap Penanaman Modal Riau 2019-2025 adalah sebagai berikut:
9. a.Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
10. b.Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor. C. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
11. d.Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Riau. bhy Untuk lebih memfokuskan kebijakan penanaman modal, maka dilakukan pembagian waktu ke dalam beberapa fase. Fase-fase tersebut adalah fase jangka pendek (2019-2020), jangka menengah (2020-2022) dan jangka panjang (2022- 2025). Pada masing masing fase, ditentukan tema dan langkah-langkah kebijakan, sesuai arahan dari RUPM Nasional yang ditetapkan. Peta panduan (Roadmap) implementasi RUPM Provinsi Riau disusun dalam 3 (tiga) fase tersebut yang dilakukan secara paralel dan simultan mulsi dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Ketiga fase ini mengacu pada tiga fokus pengembangan penanaman modal yaitu bidang pangan, infrastruktur dan energi. Ketiga fokus pengembangan ini akan dijabarkan dalam implementasi yang diuraikan pada Lampiran 1. PETA JALAN PELAKSANAAN Peta Jalan (Roadmap) pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Riau adalah peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi penanaman modal Riau. Peta jalan pelaksanaan RUPM disusun dalam 3 (tiga) tahapan yang dilakukan secara serentak dan berurutan mulai dari jangka pendek ke jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut: 3
  1. 1.Tahap jangka pendek (2019 - 2020)
  2. 2.Tahap jangka menengah (2020 - 2022)
  3. 3.Tahap jangka panjang (2022 - 2025) Target dan Kebijakan RUPM Riau Dalam pelaksanaan rencana umum penanaman modal daerah Riau disinkronkan dengan target waktu pencapaian yang telah ditentukan dengan RUPM Nasional yaitu hingga tahun 2025. Dalam tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Riau tahun 2019-2025 dapat dijabarkan dalam tiga tahapan yang didasarkan kepada arah kebijakan penanaman modal diatas. Dalam implementasinya, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Riau hanya untuk operasionalisasi 7 tahun. 5.1.2.1. JANGKA PENDEK
12. a.Kebijakan Umum 1 Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/ daerahn 2, 9. Memberikan Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) Pemberian kemudahan dana atau intensif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan Membuka hambatan (debottlenecking) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan investasi unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya Koordinasi penyusunan program dan sasaran OPD teknis dan DPMPTSP dalam mendorong percepatan Kawasan Industri Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal melalui peningkatan sarana prasarana DPMPTSP Melakukan publikasi/Public Relation untuk meningkatkan daya tarik Provinsi Riau sebagai daerah tujuan investasi Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Provinsi Riau yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karateristik Provinsi Riau Meningkatkan citra Provinsi Riau sebagai pusat penanaman modal agroindustri 3. 4. 5. 6 7. 8.
  1. 10.Menguatkan kerja sama dengan lembaga/instansi daerah (kabupaten/kota) dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah
  2. 11.Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri guna mendukung terciptanya link and macth dalam implementasi penanaman modal
  3. 12.Menginisiasi dan mengimplementasikan Green Investment
13. b.Kebijakan Pangan
  1. 1.Identifikasi dan pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras, jagung kedelai) dan wilayah pesebarannya Pengembangan sentra-sentra produksi pangan baru melalui pengcmbangan sektor-sektor strategis sesual daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki sesuai karakteristik kabupaten/kota (parsial) masing- masing. 2 Upaya pencegahan alih fungsi lahan Menjembatani petani tanaman pangan terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain. 3. 4
  2. 5.Memperjelas status lahan, ketersediaan lahan, dan fasilitasi konflik lahan.
  3. 6.Meningkatkan harga Jual dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya. Mengintensifkan peluang investasi pada bidang pertanian, peternakan dan perikanan 1.
  4. 8.Peningkatan produksi dan pengendalian, menuju kemandirian pangan daerah Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan SDM bidang pangan Kebijakan Bidang Energi Dukungan aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan « 1 insentif, dan lain-lain dalam pengembangan energi. Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah pesebarannya2
  5. 3.Sinergitas kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor pangan, infrastruktur, dan energi. Optimalisai/intensifikasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik4 . Penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan5. penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan energi daerah Penyiapan kebijakan pendukung di Kabupaten/kota, termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di daerah di masa yang akan dating Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta penyiapan pembangunan Infrastuktur dalam mendukung diversivikasi sumber encrgi pada Industri-industri yang ada guna mendorong tumbuhnya kawasan Industri pada umumnya dan khususnya pada Industri berbasis agroindustri terpadu Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur energi dan pengembangan energi terbarukan. Pembangunan infrastuktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi guna mendukung penguatan kawasan industri pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agroindustri terpadu 6. & 9.
14. d.Kebijakan Bidang Infrastruktur 1, Penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur
  1. 2.Mengintensifkan pembebasan lahan untuk pengembangan infrastruktur. 8. 9. Percepatan pembangunan dan mengintensifkan pemeliharaan jalan kabupaten, provinsi dengan dana APBD Riau ataupun KPS Mengoptimalkan kapasitas dan kualitas Infrastrukutur yang saat ini sudah tersedia Mendukung Rencana Struktur Ruang dalam RTRWN. Prasarana penting yang melintasi Provinsi Riau untuk mendukung Koridor ekonomi Sumatra Mempersiapkan pencadangan infrastruktur strategis lainnya, seperti Menyediakan dokumen perencanaan dan alokasi infrastruktur strategis Identifikasi Infrastruktur strategis (jalan, jembatan,pelabuhan, listrik, air) pendukung sektor unggulan (industri, pertanian) dan wilayah pesebarannya Perluasan infrasturktur strategis pada wilayah-wilayah sedang berkembang Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia 3. 4 5, 6. 7.
  2. 10.Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur Kawasan Industri Kebijakan Bidang Industri Berbasis Agro Penge:nbangan tanarnan perkebunan yang bersifat intensifikasi dengan produk utama untuk agroindustri Identifikasi Industri-industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan wilayah pesebarannya Pengembangan industri pengolahan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaikan besar ke depan (forword lingkage) serta industri pupuk. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/ instalasi teknis dan instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar berbasis pangan. Memfasilitasi kejelasan status lahan, mendorong pengembangan klaster industry agribisnis Bekerjasama dengan Pemprov Riau mengajukan ke pemerintahan pusat untuk mengatur DMO (domestic market obligation) hasil perkebunan agar makin menggairahkan investasi hilirisasi Industri 1 2 3. 4 5. 6.
  3. 7.Mendorong tumbuhnya kawasan Industri berbasis agroindustri terpadu Penguatan kawasan industri berbasis agroindustri terpadu Kebijakan Bidang Perdagangan dan Jasa Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaikan besar ke depan (forward lingkage) dan kebelakang (backward lingkage) Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan Kebijakan Bidang UMKM £ 1 2. & Memutakhirkan data UMKMK yang potensial di Provinsi Riau memverifikasi untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar PMDN dan PMA 1
  4. 2.Peningkatan kapasitas SDM UMKMK pada aspek teknis, inovasi dan manajemen Memfasilitasi IMKMK untuk pengenalan dan pemesaran produk pada kegiatan promosi, expo, temu usaha, dil Memanfaatkan instrumen CSR 3. 4
15. h.Kebijakan Bidang Pariwisata Pemetaan focus dan lokus sebaran pariwisata dan pengembangan daerah tujuan wisata baru sesuai potensi unggulan daerah yang dimiliki Merumuskan secara komprehensif pengembangan industri pariwisata di Provinsi Riau, seperti wisata cagar alam, wisata maritim, fenomena alam yang eksotis, wisata air dan wisata budaya serta lainnya Membebaskan lahan dan memastikan tidak ada konflik lahan di dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Riau Melakukan publikasi berkala di berbagai event nasional dalam upaya mempromosikan obyek wisata di Provinsi Riau 1. 2 3. 4.
  1. 5.Bekerjasama dengan swasta dalam melaksanakan event berskala internasional
  2. 6.Peningkatan nilai budaya melayu melalui even budaya, pemeliharaan situs budaya, serta pembinaan dan lembaga hudaya. 5.1.2.2. JANGKA MENENGAH 1 Kebijakan Umum Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melaui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.
  3. 2.Meningkatkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang sehat Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang Infrastruktur lunak (soft Infrastructure), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. 3. Pemberian Kemudahan dan Insentif bagi berkembannya potensi ekonomi dan wilayah. Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakatan, peningkatan investasi, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, pengurangan penganguran dan peningkatan pendapatan daerah. Fokus utama dalam peningkatan ekonomi daerah ini adalah melalui penguatan upaya-upaya perwujudan pusat investasi agro industry Peningkatan kualitas sumber daya manusia DPMPTSP yang dibutuhkan Mempersiapakan kebijakan dan insentif penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar Meningkatnya Nilai Invesatsi PMA dan PMDN Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk Industri daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. 4. 5. 6. 9.
  4. 10.Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi
  5. 11.Pemberian kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman b. modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan cnergi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait Kebijakan Bidang Pangan Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusha melaui peraturan perundangan yang Jelas dan konsisten Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan inftrastruktur 1. 2
  6. 3.Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
  7. 4.Pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal bidang pangan yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan hcnih
  8. 6.Pengembangan sektor tanaman pangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi 7, Meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani melalui penguatan modal usaha masyarakat, peternak, pekebun dan nelayan/petani ikan dan pelaku ekonomi lainnya
  9. 8.Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian
  10. 9.Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya
  11. 10.Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 11. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Riau yang berbasis teknologi dan inovasi
16. c.Kebijakan Bidang Energi
  1. 1.Meningkatkan kapasitas dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi.
  2. 2.Penyediaan peta dasar /referensi keberadaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di wilayah Provinsi Riau.
  3. 3.Peningkatan koordinasi antar lembaga/iInstansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melalui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten.
  4. 4.Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi
  5. 5.Percepatan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan pada wilayah- wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan.
  6. 6.Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional.
  7. 7.Pemberian kemudahan, dan atau Intensif penanaman modal yang mendukung Pengimplementasian kebijakan cncrgi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait
  8. 8.Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) 9, Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melaui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten. - B0 -o 10.Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi
  9. 11.Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional. 12, Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan perdagangan Riau yang berbasis pengetahuan (knowledge-based-energy) dan teknologi.
  10. 13.Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Riau
  11. 14.Prioritas penanaman modal pada Inovasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan serta pengurangan penggunaan energi fosil
17. d.Kebijakan Bidang Infrastruktur
  1. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur perhubungan antar Kabupaten dan antar daerah sehingga terwujudnya pusat penanaman modal
  2. 2.Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur kelistrikan
  3. 3.Meningkatkan dukungan dan Kerjasama Pekansikawan yakni kerjasama pembangunan antara 4 (empat) Kabupaten/Kota yakni Pekanbaru, Siak, Riau dan Pelalawan, sebagai antisipasi atas perkembangan kota.
  4. 4.Meningkatkan dukungan dan Kerjasama Kerjasama Siap Bedelau yakni kerjasama pembangunan antara 5 (lima) Kabupaten/Kota yakni Siak, Pelalawan, Bengkalis, Durnai, Kepulauan Meranti
  5. 5.Peningkatan koordinasi antar lembaga/insntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan infrstrukutr melaui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten.
  6. 6.Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi
  7. 7.Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan.
  8. 8.Pengembangan Infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional
  9. 9.Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai sumber tenaga kerja terlatih untuk mendukung pengembangan Industri daerah.
  10. 10.Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur pariwisata. 11.Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia dalam Pengembangan industrialisasi skala besar.
18. e.Kebijakan Industri Berbasis Agro 1. Pengembangan sektor tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan pengembangan inftrastruktur dan Industri
  1. 2.Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan tanaman perkebunan seperti industri (pupuk, bibit) transportasi, perdagangan dan industri pengolahan.
  2. 3.Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri agro, pertanian dan peternakan
  3. 4.Pemetaan potensi sumberdaya dan rantai nilai (value chain) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah 5, Mengembangkan kebijakan dan infrastruktur klaster industri pariwisata dan industri berbasis agro untuk mendarong iklim inovasi dan bisnis yang kondusif.
  4. 6.Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusha melaui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten.
  5. 7.Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis agro yang terintegrasi dengan pengembangan inftrastruktur dan pengembangan energi.
  6. 8.Pengembangan sektor industri berbasis agro dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
  7. 9.Pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri berbasis agroindustri terpadu mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) £ Kebijakan Bidang Perdagangan dan Jasa
  8. 1.Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusha melaul peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.
  9. 2.Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi!
  10. 3.Pengembangan kegiatan perdagangan yang terintegrasi dengan pengembangan inftrastruktur dan pengembangan energi.
  11. 4.Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat 5.1.2.3. & N 7 w DN Kebijakan Bidang UMKMK Peningkatan kerjasama dengan indutri untuk alih teknologi Membangun budaya inovasi di kalangan perguruan tinggi dan pemuda Mengembangkan jenis usaha potensial baru yang inovatif Kebijakan Bidang Pariwisata Perhitungan profit dan benefit pemenuhan kebutuhan infrastruktur Meningkatkan daya tarik Provinsi Riau melalui pembangunan dan pengelolaan potensi wisata Pengembangan fasilitas yang memenuhi standar pariwisata internasional k: h. 3.
  12. 4.Penawaran KPS untuk pengembangan wisata 5. 6. Upaya peningkatan dan pengembangan klaster industri pariwisata melalui pembinaan dan pendampingan Penyediaan data dan informasi peluang peranaman modal di bidang pariwisata JANGKA PANJANG 1. Kebijakan Umum Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (talent worker). Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru /pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Fkonomi Khusus (KEK) dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis. Pemberian kemudahan, dan atau insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi seperti: keringanan Pajak Kenderaan Bermotor untuk bidang usaha tertentu pada kawasan tertentu: pengurangan atau pembebasan retribusi daerah 2 3. 4 5.
  13. 6.Penguatan dan sinkronisasi kelembagaan dan kebijakan penanaman modal
  14. 7.Pengembangan industrialisasi skala besar dangan pendekatan klaster industri
  15. 8.Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan Infrastruktur keras (hard infrastructure) dan infrastruktur lunak (soft Infrastructure) yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan penanaman modal 9. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (value chain) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah
  16. 10.Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di Provinsi Riau dalam mendorong industrialisasi skala besar
  17. 11.Mendorong dan mengakselerasi terwujudnya) pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark)
  18. 12.Meningkatkan usaha/industri kreatif yang unggul dengan berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal dalam suatu iklim usaha dan persaingan yang sehat, Kebijakan Bidang Pangan b. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti (industri pupuk dan benih serta tranportasi, perdagangan) Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah di daerah produksi pangan baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema Non KPS. 1 2.
  19. 3.Pengembangan pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan Pengembangan sumber pangan baru dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial 5. 6.
  20. 7.Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) diarahkan pada 9. dacrah-daerah tertentu yang mendukung kegiatan budidaya pertanian Pemberian pembiayaan, pemberian kejclasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster Industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan. Terwujudnya kegiatan ekonomi berbasis klaster pertanian dan peternakan E
  21. 10.Peningkatan produksi dan pengendalian distribusi pangan c 1 Kebijakan Bidang Energi Pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendarong pertumbuhan penanaman modal bidang energi di daerah
  22. 2.Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan di Provinsi Riau dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Seluruh Provinsi Riau Khususnya kawasan yang tidak markerable bagi penanaman modal
  23. 3.Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energi seperti Industri alat transportasi, mesin dan pipa.
  24. 4.Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) multiplier effek yang besar.
  25. 5.Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi Riau yang berbasis teknologi dan inovasi
  26. 6.Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi Riau yang berbasis teknologi dan inovasi
  27. 7.Optimalisasi sumber energi gas dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan listrik Provinsi Riau
  28. 8.Terbangunnya pembangkit listrik
  29. 9.Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energi seperti Industri alat rransportasi, mesin dan pipa. 10.Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) Multiplier efTek yang besar.
  30. 1.Tersedianya varias! energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan perdagangan
  31. 12.Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta pembangunan infrastuktur dalam mendukung pengembangan industrialisasi Skala besar pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agro terpadu mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge- based economy)
  32. 13.Prioritas kepada peningkatan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam pembangunan pembangkit energi untuk Industri dan sumber energi terbarukan.
19. d.Kebijakan Bidang Infrastruktur
  1. 1.Tersedianya dengan baik Infrastruktur transportasi antar kecamatan dan antar daerah.
  2. 2.Tersedianyan akses jalan nasional untuk antisipas! kemacetan dan gangguan transportasi di jalur nasional.
  3. 3.Terlaksananya dukungan infrastruktur Tol
  4. 4.Terlaksana dukungan bagi pembangunan bandara internasional
  5. 5.Terlaksanannya dukungan pembangunan pelabuhan laut internasional Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur seperti Industri transportasi, perdagangan Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah ingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) Multiplier effek yang besar Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra infrastruktur Riau yang berbasis teknologi dan inovasi Tersedianya infrastruktur keras (hard infrastructur) dan infrastruktur lunak (soft infrastructur) berskala besaryang dapat memenuhi kebutuhan industri Riau yang berbasis pengetahuan dan teknologi 6. 1 8.
  6. 10.Pengembangan infrastruktur kesehatan, terutama pada kawasan cepat tumbuh dan sekitar kawasan industri
  7. 11.Pengembangan infrastruktur yang dapat menopang kawasan-kawasan e. 1, teknoindustri dan teknopolitan Kebijakan Bidang Perkebunan dan Industri Berbasis Agro Pengembangan tanaman perkebunan berskala besar (food and cpo estate) pada wilayah sentra-sentra pengembangan produk Riau yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Peningkatan penggunaan teknologi tanaman perkebunan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk perkebunan yang berbasis teknologi dan inovasi Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor Industri pengolahan berbasis agro, seperti sektor transportasi, perdagangan dan jasa- jasa keuangan. Peningkatan penggunaan teknologi Industri pengolahan barang jadi berbasis agro yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Pengembangan sektor Industri pengolahan barang jadi berbasis agro dengan skala besar, menghasilkan energi terbarukan dan berbasis pada pengetahuan dan tekwologi. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung penelitian dalam mengembangkan kemampuan absorbsi oleh Industri pariwisata dan Industri berbasis agro Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) pada industri berbasis agroindustri terpadu 2 3. 4 5. 6. 7 8 9.
  8. 10.Menumbuh kembangkan kolaborasi pengembangan klaster industri pariwisata dan industri berbasis agro 11. Mengembangkan klaster pariwisata dan klaster industri berbasis agro yang f berwawasan lingkungan dan berstandar internasional Kebijakan Bidang Perdagangan dan Jasa Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa seperti sektor transportasi, dan jasa keuangan Peningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan Riau yang berbasis teknologi dan inovasi Pengembangan sektor perdagangan dan dengan skala besar, mempercepat distribusi barang dan jasa, energi terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi. 1 z 3. 4 Kebijakan Bidang UMKMK Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi Membangun dan mengembangkan kerjasama Internasional antara penghasil Iptek dengan UMKMK dan usahawan teknologi baru. Memperkuat kelembagaan pusat Inovasi untuk pengembangan UMKMK dan usahawan teknologi baru. Kebijakan Bidang Pariwisata Pengkajian penyiapan readiness criteria infrastruktur Meningkatnya kegiatan ekonomi berbasis klaster industri pariwisata Fasilitas yang memenuhi standar pariwisata internasional Berkembangnya wisata cagar alam Taman, wisata maritim, fenomena alam yang eksotis, wisata air dan wisata budaya serta lainnya Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta untuk pengembangan pariwisata yang berbasis iptek dan bersifat massal tanpa meninggalkan pariwisata berbasis alam 1. 3. 1, 2 3. 4 5. - 87 - Tabel 5.1 Peta Panduan Implementasi RUPM Provinsi Riau Fokus No. Pengembangan jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 1. Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan |1. Peningkatan koordinasi antar Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk efisien pada semua wilayah/ dacrah lembaga/isntansi untuk menjamin penyediaan dan pengembangan sumber 2. Memberikan , Kemudahan (penyediaan kepastian penggunaan lahan dan kepastian daya manusia yang handal dan memiliki xaratma prsarana) dan Insentif (bantuan berusha melaui peraturan perundangan ketrampilao (talent worker). modal/ biaya, percepatan penyusutan) yang jelas dan konsisten. Implemontasi persaingan usaha yang sekat 3. Pemberian kemudahan dana atau Intensif (2. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan terlaksanya hubungan industrial yang penanaman modal serta dukungan akses persaingan usaha yang schat harmonis. pembiayaan 3. Pengembangan infrastruktur daerah juga Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru 4. Membuka hambatan (debottlenecking) dan perlu memasukkan bidang infrastruktur /pesebaran investasi melalui pendekatan memfasilitasi penyelesaian persiapan lanak (soft Infrastructure), terutama pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan Investasi unggutan dan strategis agar dapat bidang pendidikan dan kesehatan. ketersediaan infrastruktur yang terjamin. segera diaktualisasikan implementasinya 4. Pembgorian Kemudahan dan insentif bagi Impicmentasi persaingan usaha yang sehat 5. Koordinasi penyusunan program dan berkembannya potensi ekonomi dan dan terlaksanya hubungan industrial yang sasaran OPD teknis dan DPMPTSP dalam wilayah. harmonis. mendorong percepatan Kawasan Industri 5. Mewujudkan peningkatan pendapatan Pemberian kemudahan, dan atau Insentif 6. Menata dan mengintensifkan strarpgi masyarakatan, peningkatan Investasi, penanaman mndal yang menjadi promosi penanaman modal melalaut peningkatan laju pertumbuhan ekanomi, kewenangan Pemerintah Provinsi seperti: peningkatan saruna prasarana DPM PTSP pengurangan penganguran dan keringanan Pajak Kenderaan Bermotor 7. Melakukan publikasi/Public Relation untuk peningkatan pendapatan daerah Fokus untuk bidang usaha tertentu pada kawasan meningkatkan daya tarik Provinsi Riau utama dalam peningkatan ekonomi dacrah tertentu: pengurangan atau pembebasan sebagai daerah tujuan Investasi Int adalah melalui pengaatan upaya-upaya retribusi daerah @. Mengidentifikasi proyek-proyek penannman perwujudan pusat investasi agro Industry Penguatan dan sinkronisasi kelembagaan modal di Provinsi Riau yang siap ditawarkan 16. Peningkatan kualitas sumber daya dan kebijakan penanaman modal dan dipromosikan sesuat dengan daya manusia DPM PTSP yang dibutuhkan Pengembangan industrialisasi skala besar dukung lingkungan hidup dan karateristik 17. Mempersiapakan kebijakan dan dangan pendekatan klaster industri Provinsi Riau penanaman modal dalam rangka Pemetaan lokasi pengembangan klaster 9. Meningkatkan citra Provinsi Risu sebagai mendorong pengcmbangan industrialisasi #ndustri termasuk penyediaan infrastruktur pusat penanaman modal agroindustri skala besar keras (bard ”— Infrostructure) dan 10. Menguatkan kerja sama dengan (8. Meningkatnya Nilai Invesatsi PMA dan Infrastruktur lunak (soft infrostructure) lembaga/instansi daerah (kabupaten/kota) PMDN TA n yang mencukupi termasuk pemberian 8 Fokus Pengembanyan | jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang dalam rangka peningkatan nilul tambah. |9, Prioritas terhadap peningkatan kegiatan kemudahan penanaman modal daya saing penanaman modal yang bernilai penanaman modal perlu difokuskan pada |9. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai tambah tinggi dan pemerataan percepatan pembangunan Infrastrukiur nilai (value chain) distribusi untuk pembangunan dacrah dan energi melalui skema Kerja Sama mendukung pengembangan kiaster-kdaster 11. Menginisiast dan mengimplemenaasikan Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya Industri dan pengembangan ekonomi kemitraan dunia pendidikan dengan dunia pembangunan jalan tol, transportasi, daerah usaha/industri guna mendukung pelabuhan, pembangkit tenaga listrik. )10. Kourdiinasi penyusunan program dan terciptanya link and macth dalam pemenuhan kebutuhan gas untuk Industri sasaran —lembaga/instansi teknis dan Implemengsi penanaman modal daerah, serta peningkatan kualitas sumber Instansi penanaman modal di Provinsi Riau 12. Menginisiasi dan mengimplementasikan daya manusia yang dibutuhkan. dalam mendorong Industrialisasi skala Greeri Investment 10. Melakukan penyempurnaan/revisi atas besar peraturan daerah yanp berkaitan dengan 11 Mendorong dan mengakselerasi penanaman modal daiam rangka terwujudnya) pembangunan kawasan percepatan pembangunan infrastruktur ckonomi berbasis teknologi tinggi dan encrgy (technopark) 11. Pemberian kemudahan penanaman modal |12. Meningkatkan usaha/industri kreatif yang untuk kegiatan-kegjiatan penuaaraan unggul dengan berbasis pada keunggulan modal yang mendukung dan kearifan lokal dalam suatu Iklim usaha pengimplementasian kebijakan cnergi dan persaingan yang sehat nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait PANGAN | 1. Idenrifikasd & pengembangan tanaman | 1. Peningkatan koordinasi antar |. Pengembangan sektor strategis pendukung pangan yang bersifat intensifikas! dengan lembaga/isntansi untuk menjamin ketahanan pangan seperti (industri pupuk produk pangan utama (beras, jagung, kepastian penggunaan lahan dan kepastian dan benih serta tramportasi, perdagangan) kedelai) dan wilayah pesebarannya berusha melaui peraturan perundangan |2. Percepatan pembangunan infrastruktur di 2. Pengembangan sentra-sentra produksi yang jelas dan konsisten daerah di daerah produksi pangan baik pangan baru melalui pengembangan sektor- | 2. Pengembangan sektor tanaman pangan dengan mengembangkan skema Kerjasama scktor strategis sesuai daya dukung yang terintegrasi dengan pengembangan Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun lingkungan dan potensi unggulan daerah inftrastruktur dengan skema Non KPS. yang dimiliki sesuai — karakteristik | 3. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan |3. Pengembangan pertanian tanaman pangan kabupaten/kota (parsial) masing-masing. pangan masyarakat yang berkelanjutan 3. Upaya pencegahan alih fungsi lahan 4. Pemberian kemudahan, dan/atau insentif 14. Pengembangan sumber pangan baru 4, Menjembatani petaui tanaman pangan penanaman modal bidang pangan yang dengan dukungan baik dari aspek terkait akses pembiayaan perbankan, antara mendorong pertumbuhan penanaman pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, h: n| 1: - 89 - No. Fokus Pengembangan Jangka Pendek | jangka Panjang lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, hantuan modal bunga murah, | 5. dan lain-lain. Mcmperjclas status lahan, ketersediaan lahan, dan fasilitas! konflik lahan. 6. Menjagkatkan harga jual dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya, 19, . Mengintensifkan peluang investad pada bidang pertanian, peternakan dan perikanan Peningkatan produksi dan pengendalian, menuju kemandirian pangan daerah . Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk | 8. penyediaan SDM bidang pangan 9.10. Pengembangan dan pengelolaan jaringan 11. Peningkatan kegiatan penelitian dan jangka Menengah ! modal di daerah Pengembangan sektor strategis : pendukung ketahanan pangan nusional, antara lain sektor pupuk dan benih Pengcmbangan scktor tanaman pangan Gcngan pemberdayaan UMKM dan KoperasiMeningkatkan pendapatan masyarakat dan petani melatui penguatan modal tsaha masyarakat, peternak, pekebun dan nelayan/petani ikan dan pelaku ckonomi lainnyaPenyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Meningkalan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.meningkatkan citra produk pangan Riau 5.&7.10. fasilitas dan insentif, dan Jain-tain Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir Impicmentasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan Industrial Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estute) diarahkan pada daerah- dacrah tertentu yang mendukung kegiatan budidaya pertantan Pemberian pemblayaan, pemberian kejelasan status lahan. dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di dacrah-dacrah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan. Terwujudnya kegiatan ckonomi berbasis klaster pertasian dan peternakan Peningkatan produksi dan pengendalian distribusi pangan yang berbasis teknologi dan inovasi MNERASIRUR Uk : . Penyempurnaan/ revisi atas peraturan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Il Tersedianya dengan baik infrastruktur daerah yang berkaitan dengan penanaman infrastuktur perhubungan antar Wansportasi antar kecamatan dan antar modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur Mengiutensifkan pembebasan lahan untuk 2 pengembangan infrastruktur. Percepatan pembangunan dan '3. mengintensifkan pemeliharaan jalan kabupaten, provinsi dengan dana APBD Riau ataupun KPS . Mengoptimalkan kapasitas dan kualitas kecamatan dan antar daerah sehingga terwujudnya pusat penanaman modal Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur kelistrikan Meningkatkan dukungan dan Kerjasama Pekansikawan yakni kerjasama pembungunan antara A (empat) Kabupaten/Kota yakni Pekanbaru, Siak, PP Riau dan Pelalawan, sebagai antisipasi atas daerah.Tersedianyar akses jalan nasional untuk antisipasi kemacetan dan gangguan transportasi di jalur naslenal Terlaksananya dukungan infrastruktur Tol Terlaksana dukungan bagi pemhangunan bandara Internasional Terlaksanannya dukungan pembangunan pelabuhan laut internasional 90 - Fokus' Pengembangan industrialisasi skala besar. .No. Pengembangan . Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang . infrastrukutur yang saat ini sudah tersedia perkembangan kota G. Pengembangan sektor strategis pendukung S5. Mendukung Rencana Struktur Ruang dalam |4. Meningkatkan dukungan dan Kerjasama pengembangan infrastruktur seperti RTRWN. Prasarana penting yang melintasi Kerjasama Siap Bedelau yakni kerjasama Industri transportasi, perdagangan Provinsi Riau untak mendukung Koridor pembangunan antara 5 (lima) 17. Peningkatan penggunaan teknologi €konom| Sumarra Kabupaten/Kota yakni Siak, Pelalawan, infrastruktur yang ramah Ingkungan dan & Mempersiapkan pencndangan Infrastruktur Bengkalis, Dumai, Kepulauan Meranti menciptakan keterkaitan yang luas (spread) strategis Isinnya, seperti Menyediakan 5. Peningkatan kourdinasi antar Multiplier effek yang besar dokumen perencannan dan alokasi lembaga/isatansi untuk menjamin j& Peningkatan kegiatan penelitian dan Infrastruktur strategis kepastian penggunaan lahan dan kepastian meningkatkan citra infrastruktur Riau yang 7. Identifikasi infrastruktur strategis (jalan, keberadaan infrstrukutr melaul peraturan berbasis teknologi dan inovasi jembutan,pelabuhan, listrik, air) pendukung prundangan yang jelas dan konsisten. 9 Tersedianya Infrastruktur keras (hard sektor unggulan (industri, pertuntan) dan 6. Pengembangan Infrastruktur yang infrastructur) dan infrastruktur lunak (soft wilayah pescbarannya | mendurung perceputan pengembangan iInfrastructur) berskala besaryang dapat 8. Perluasan infrasturktur strategis pada UMKM dan Koperasi memenuhi kebutuhan Industri Riau yang wilayah-wilayah sedang berkembang 7. Percepatan pembangunan Infrastruktur berbasis pengetahuan dan 9. Optimalisasi kapasitas dan kuantitas pada wilayah-wilayah yang belum |10. Pengembangan infrastruktur kesekatan, infrastruktur yang sudah tersedia berkembang dan memiliki potensi terutama pada kawasan cepat tumbuh dan 10. Pengembangan Korjasama Pemerintah- ekonom! unggulan. sekitar kawasan industri Swasta (KPS) dalam penyediaan !8. Pengembangan Infrastruktur yang |11. Pengembangan infrastruktur yang dapat Infrastruktur Kawasan Industri terintegrasi dengan pengembangan monopang kawasan-kawasan teknoindustri infrastruktur nasional dan teknopolitan 9, Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai sumber tenaga kerja terlatih untuk mendukung pengcmbangan industri daerah. 10. Pengembangan Kerjasama Pemerintah- Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur pariwisata. 11. Optimalisad kapasitas dan Kualitas infrastruktur yang tersedia dalam ENERGI - G1 - 'No. Fokus Pengembangan Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 5. Dukungan asprk pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan Insentif, dan lain-lain dalam pengembangan energi,Identifikast potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah pescbarannya Sincrgitas kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor pangan, jafrastruktur, dan energi.Optimalisai/intensifikasi pemanfaatan sumber enerp! pembangkit listrik Penyempurnaan/ revisi ulas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan energi daerah Penyiapan kebijakan pendukung di Kabupaten/kota, termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di daerah di masa yang akan dating Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta penyiapan pembangunan infrastuktur dalam mendukung diversivikasi sumber energi pada Industri-industi yang ada guna mendorong tumbuhnya kawasan Industri pada umumnya dan khususnya pada Industri berbasis agruindustri terpadu Pengembangan Kerjasama Pemerintah- Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur energi dan pengembangan energi terbarukan. Pembangunan infrastuktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi guna mendukung penguatan kawasan Industri pada umumnya dan khususnya 9. Meningkatkan kapasitas dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang pruses produksi untuk menghasilkan output ekanami.Penyediaan peta dasar /relerensi keberadaan potensi cnergi baru dan terbarukan yang ada di wilayah Provinsi Riau.Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melaul peraturan prundangan yang jelas dan konsisten.Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan KoperasiPercepatan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan pada wilayah-wilayah yang bclum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi naslonal. Pemberian kemudahan, dan atau intensif penanaman modal yang mendukung Pengimplementasian kebijakan energi nasional) oleh seluruh pemangku kepentingan terlait Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi: untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan .nvestasi enerpimelaui Pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal bidang energi di daerah Pengembangan sumber energi bersumber dari cnergi baru dan terbarukan di Provinsi Risu dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Seluruh Provinsi Rizu Khususnya kawasan yang tidak marketable bagi penanaman modal Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energi seperti Industri alat transportasi, mesin dan pipa. Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) multiplicr effck yang besar. Peningkatan kegiatan penelitian meningkatkan citra energi Riau berbasis teknologi dan Inovasi Peningkatan kegiatan penciitian meningkatkan da energi Riau berbasis teknologi dan inovasi Optimalisasi sumber cnergi gas dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan Histrik Provinsi Riau Terbangunnya pembangkit listrik Pengembangan sektor strategis pendukung pengcmbangan energi seperti Industri alat transportasi, mesin dan pipa. dan yang dan yang 10. Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) Multiplier cffek yang besar. 11. Terscdiarya variasi energi terbarukan Gengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan indus » 'Fokus No. Pengcmbangan jangka Pendek jangka Menengah Pan pada industri berbasis agroindustri terpadu peraturan perundangan yang jelas dan perdagangan konsisten. 12. Optimalisasi potensi dan sumber encrgi 10. Pengembangan energi baru dan baru dan terbarukan yang tersedia serta terbarukan yang mampu mendorong pembangunan infrastuktur dalam percepatan pengembangan UMKM dan mendukung pengembangan Industrialisasi Koperasi skala besar pada umumnya dan khususnya 11. Pengembangan sumber energi baru dan pada industri berbasis agro terpadu terbarukan yang terintegrasi dengan mengarah pada pengembangan ekonomi pengembangan sumber encrgi nasional. berbasis pengetahuan (Knaowledge-bused 12. Tersedianya variasi energi terbarukan economy) dengan skala besar yang dapat memenuhi 113. Prioritas kepada peningkatan Kerjasama kebutuhan industri, pertanian dan Pemerintah-Swasta (KPS) dalam perdayangan Riau yang berbasis pembangunan pembangkit energi untuk pengetahuan (knowledge-based-cnergy) Industri dan sumber energi) terbarukan. dan teknologi. 13. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Riau 14. Prioritas penanaman modal pada Incvasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan serta pengurangan penggunaan energi fosil PARIWISATA po Pemetaan focus dan takus sebaran pariwisata dan pengembangan daerah tujuan wisata baru sesuai potensi unggulan Gaerah yang dimiliki Merumuskan secara komprehensif pengembangan industri pariwisata di Provinsi Riau, seperti wisata cagar alam, wisata maritim, fenomena alam yang eksotis, wisata air dun wisata budaya serta lainnyaMembebaskan lahan dan memastikan tidak ada konflik lahan di dalam pengembangan 4. Perhitungan profit dan benefit pemenuhan kebutuhan infrastruktur Meningkatkan daya tarik Provinsi Riau melalui pembangunan dan pengelolaan potensi wisata Pengembangan fnsilitas yang memenuhi standar pariwisata Internasional Penawaran KPS untuk pengembangan wisataUpaya peningkatan dan pengembangan klaster industri pariwisata melalui pembinaan dan pendampingan » WN Pr r Pengkajtan penyiapan rendiness criteria infrastrukturMeningkatnya kegiatan ekonomi berbasis klaster industri pariwisata Fasilitas yang memenuhi: standar pariwisata internasionalBerkcinbangnya wisata capar alam Taman, wisata maritim, fenomena alam yang eksotis, wisata air dan wisata budaya serta lainnyaPeningkatan kerjasama pemerintah dan swasta untuk pengembangan pariwisata 3: b Fokus ' No. Pengembangan Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang pariwisata di Provinsi Riau 6. Penyediaan data dan informasi peluang yanp berbasis iptek dan bersifat massal 4. Melakukan publikasi berkala di berbagai penanaman modal it bidang pariwisata tanpa meninggalkan pariwisata berbasis Cvent nasional! dalam upaya alam mempromosikun obyek wisata di Provinsi Riau 5. Bekerjasama dengan swasta dalam melaksanakan cvent berskala internasional 6. Poningkaran nilai budaya melayu melalul even budaya, pemeliharaan situs budaya, serta pembinaan dan lembaga budaya PERKEBUNAN 1. Pengembangan tanaman perkebunan yang 11. Penpembangan sektor tanaman 1. Pengembangan tanaman perkebunan bersifat Intensifikasi dengan produk utama perkebunan yang terintegrasi dengan berskala besar (food and cpo estate) pada untuk agroindustri pengembangan inftrastruktur dan industri wilayah sontra-sentra pengembangan 2. Pengcmbangan sektor strategis produk Kiau yang berbasis pengetahuan pendukung pengembangan tanaman dan teknologi perkebunan seperti industri (pupuk. bibit) 12. Peringkatan penggunaan teknologi transportasi, perdagangan dan industri tanaman perkebunan yang ramah pengolahan. lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir 3 Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis. 4. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk perkebuaan yang berbasis teknologi dan inovasi Lo Panpusraa... | | 1 Identifikasi Industri-industri pengolah |1. Pesnetaan lokasi pengonbangan klaster |1. Pengembangan sektor strategis pendukung bahan mentah menjadi bahan baku dan industri agro, pertanian dan peternakan pengembangan sektor industri pengolahan wilayah pesebarannya 2. Pemetaan potensi sumberdaya dan rantai berbasis agro, seperti sektar transportasi, 2. Pengembangan industri pengolahan yang nilai (value chain) distribusi untuk perdagangan dan jasa-jasa keuangan. bersifat intensifikasi yang memiliki mendukung pengembangan kiaster-klaster 2. Peningkatan penggunaan teknologi industri ni Fokus Pengembangan Jangka Pendek jangka Menengah keterkaikan besar ke depan Yorword Iingkage) serta Industri pupuk. . Koordinasi penyusunan program dan |3, herhasis pangan. , Memfasilitasi kejelasan status tahan, . Penguatan kawasan industri berbasis agroindustri terpadu koordinasi antur untuk menjamin berusha melaul peraturan prun yang jelas dan konsisten. Pengembangan sektor Industri pengolahan berbasis agro yang terintegrasi dengan pengembangan Inftrastruktur dan pengembangan energi. Pengembangan sektor industri berbasis agro dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. , Pengembangan industrialisasi skala besar , Pengembanganpengolahan barang jadi berbasis agro yarg ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu kec hilir. . Pengembangan scktor Industri pengolahan barang jadi berbasis agro dengan skala besar, menghasilkan energi terbarukan dan berbasis pada pengetahuan dan teknologi. dukung penelitian dalam mengembangkan Industri psriwisata dan Industri berbasis agro ekonomi berbasis pengetahuan (knowledype-based econony) pada industri berbasis agroindustri terpadu Menumbuh kembongian kolaborasi pengembangan klaster industri pariwisata dan induswi berbasis apro . Mengembangkan kiarter pariwisata dan klaster industri berbasis agro yang berwawasan lingkungan dan berstandar internasional PERDAGANGAN:DAN JASA . | Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaikan besar ke depan (forward lingkage) dan kebelakang (backward lingkage) 2. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan Peningkatan koordinasi antar lembagafisnransi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusha melaui peraturan prundangan yanp jelas dan konsisten. Pengembangan kepiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasiyang terintegrasi dengan pengembangan inftrastruktur dan pengembangan energi Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa seperti sekior transportasi, dan jasa keuanganPeningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir . Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan Rjsu yang berbasis teknologi dan Inovasi jangka Panjang sasaran lembaga/ Instalasi teknis dan Instansi penanaman modal di daerah dalam merlorony industrialisasi skala besar mendorong pengembangan klaster Industry agrihisnisBekerjasama denyan Pemprov Riwu mengajukan ke pemerintahan pusat untuk mengatur DMO (domestic market obligation) hasil perkebunan agar makin menggairahkan investasi hilirisasi industri Mendorong tumbuhnya kawasan industri berbasis agroinduswi terpadu industri dan pengembangan ekoromi daerahMengembangkan kebijakan dan infrastruktur klaster Industri pariwisam dan Industri berbasis agro untuk mendorong iklim inovasi dan bisnis yang kondusif.Peningkatan koordinasi antur lembaga/isntansi untuk menjamin melalui pendekatan klaster industri berbasis agroindustri terpadu mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) . Memperkuat kelembagaan dan daya . Pengembangan kegiatan perdagangan £ 95 - Fokus Memutakhirkan data UMKMK potensial di Provinsi Riau memverifikasi untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha 2. bosar PMDN dan PMA Peningkatan kapasitas SDM UMKMK pada 3. aspek teknis, inovasi dan manajemen Memfasilitasi UMKMK untuk pengenalan | dan pemesaran produk pada kegiatan promosi, expo, temu usaha, dil Memanfaatkan Instrumen CSR yang 1. Peningkatan kerjasama dengan indurri untuk alih teknologi Membangun budaya inovasi di kalangan perguruan tinggi dan pemuda Mengembangkan jenis usaha potensial baru yang inovatif Na, Pengembangan jangka Pendek Jangka Menengah jangka Panjang Meningkatkan pelaksanaan persaingan dengan skala besar, mempercepat distribusi usaha yang sehat barang dan jasa. enurgi terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi. UMKM Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi Membanpun dan mengembangkan kerjasanra internasioma anlane penghasil iptcekin dengan UMKM dan usahawan tekno boruMemperkuat kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKM dan usahawan tekno baru 6.1. Investasi diarahkan kepada pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Riau melalui perencanaan pengembangan wilayah dan optimalisasi potensi Investasi daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya sentra industri dan aktivitas ekonom! di Provinsi Riau. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau harus menyiapkan peta investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi secara komprehensif, RUPM membutuhkan berbagai perincian lebih tanjut terutama terkait dengan arahan kebijakan dasar seperti perbaikan iklim investasi, layanan Investasi dan pengembangan investasi sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah. Sesuai dengan sifat investasi yang lintas sektoral, maka diperlukan koordinasi yang kuat. Untuk melakukan koordinasi secara integral, sinergis dan komprehensif, maka diperlukan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan merupakan aspek paling fundamental dan menentukan tingkat keberhasilan berbagai entitas organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku. Kegiatan investasi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian Provinsi Riau dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lupangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing, Untuk itu, lembaga investasi di Provinsi Riau harus mampu menjadi inisiator, berorientasi "problem solving”, dan menfasilitasisecara proaktif, baik kepada calon investor maupuninvestor yang sudah menjalankan usahanya di Provinsi Riau. y TAHAPAN PELAKSANAAN Dalam rangka menindaklanjuti RUPM Provinsi Riau ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau akan melakukan beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 6.2.
  9. 1.Menjadikan RUPM sehagai rujukan utama bagi penyusunan rencana strategis DPMPTSP Provinsi Riau tahun 2019-2024.
  10. 2.Melakukan sosialisasi RUPM Provinsi Riau kepada OPD dan pemangku kepentingan lainnya.
  11. 3.Merekomendasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanaman modal untuk menjadikan RUPM sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RENSTRA.
  12. 4.Menyusun kajian-kajian yang berkenaan dengan kesiapan readines Criteria proyek strategis daerah.
  13. 5.Pengembangan sektor-sektor strategis diarahkan untuk mendukung 4 (empat) fokus bidang pengembangan yaitu bidang pangan, energi, infrastruktur dan pariwisata.
  14. 6.Meongimplcmentasikan skema Insentif dan fasilitas Investasi untuk Industri yang memberikan nilal tambah bagi perekonomian Provinsi Riau. Sesuai dengan arahan yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,
  15. 7.Memastikan pelaksanaan roadmap impelementasi RUPM Provinsi Riau.
  16. 8.Mendorong percepatan pelaksanaan realisasi proyek penanaman modal strategis dan cepat menghasilkan.
  17. 9.Menginislasi kerja sama antar daerah di bidang investasi dan promosi. 10.Melakukan fasilitasi pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara berkelanjutan. Tabel 6.1 Tabel Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Serta Indikasi Program Penanaman Modal Image atau citra dacrah yang baik. Misi Tujuan Sasaran Stratogi Kobijakan Indikasi Program Pemangku Kepentingan 1.Meningkatkan 1.1. Menciptakan LI. Peningkatan 1. Menciptakan 1. Penguatan « Penguatan sumber daya je Dinas Penanaman pelayanan kepuasan Realisasi pelayanan perizinan kelembagaan manusia terhadap Modal Dan penanaman pelayanan publik Penanaman Modal | Yang prima. pelayanan pelayanan perizinandan| Pelayanan Terpadu) 2. Menciptakan penanaman modal penanaman modal. Satu Pintu modal bidang perizinan. Daerah. persatangan usaha Provinsi Riau. Lp dan yang adil dan sehat @&. Peningkatan daya eningkatan sarana Dinas 3. Meningkatkan peran | saing penanaman prasarana aparatur Periadustrian DPMPTSP sebagai modal Provinsi Riau. | Perizinan dan fasilitator, katalisator 8. Peningkatan Realisasi| Penanaman modal problem solving yang| Investasi. «Peningkatan Kepuasan membantu Masyarakat terhadap penanaman modal. layanan perizinan 4. Meningkatkan daya tarik investasi daerah “Peningkatan inovasi dan membangun pelayanan “Program Regulasi dan Deregulasi Penanaman Modal 1.2. Meningkatkan 1.2. Terciptanya 8. Peningkatandaya (“Program Optimalisasi minat dan varian peluang investasi tarik investasi dan Tim Kemudahan investasi di sesuai dengan sarana prasarana i si. rcepatan Investasi Provinsi Riau potensi dan pendukung investa pe keunggulan » Program Pengendalian dacrah di Provinsi Pelaksanaan Penanaman Riau Modal PMDN dan PMA “Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi “Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. “Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan | Indikasi Program Pemangku Kepentingan “Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daarah “Program Optimalisasi pendayagunaanKawasan Industri ? - 100 - Misi 2.Mewujudkan Infrastrukturpenanamanmodal yang baik secara kualitas maupunkuantitas. .1. Menyebarkan Tujuan kekuatanInfrastruktur yang sesuai dengan keunggulanmasing-masingdaerah. 2.2. Meningkatkannilai tambah ruang melalui ketersediaanfasilitas, sarana, & prasarana yang memadai Sasaran | Indikasi Program 2.1. Pembangunan dan perbaikkaninfrastruktur yang mendukung daya tarik investasi yang difokuskan pada bidang, pangan, energi dan pariwisata. 2.2. Peningkatanfasilitas, sarana & prasaranakawasan tujuan Investasi Pemangku Kepentingan “Pengembangan data dan informasi Infrastruktur. “Program Pengembangan wilayah strategis dan “Program pembangunan Jalan dan jembatan. “Program Pemanfataan “Program Pengendalian pemanfaatan ruang. “Program Peningkatan promosi dan Kerjasama “Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Strategi Kebijakan 1. Pemetaan antara . Identifikasi kawasan lindung dan| kebutuhan kawasan budidaya. infrastruktur yang 2. Pernetaan antara mendukung bidang kawasan strategis pangan , energi dan dan kawasan non- pariwisata cepat tumbuh. strategis . Menetapkan dan 3. Penyusunan profil memprioritaskan daya saing pembangunan wilayah/kawasan infrastruktur di ruang. 4. Penentuan dacrah/ kawasan strategis kawasan potensial Provinsi Riau. dan prioritas . Penetapan investasi kelembagaan “Program Kerjasama 5. Penetapan paket sinkronisasi daya Pembangunan kebijakan pemberian | saing antar wilayah fasilitas/ . Penyediaan informasi kemudahan/ Insentif | dan peta potensi Investasi. bagi kawasan yang investasi daerah kurang menarik . Menjaga iklim investasi ketenagakerjaan yang baik . Pemberian fasilitas kemudahan dan Insentif penanaman modal sccara detail, lengkap, akuntable. Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, KawasanPermukiman dan PertanahanDinasPerhubungan Aa Ls | Misi Tujuan 3 Mewujudkan — Bri. Meningkatkan Penanaman Distribusi Aktivitas Modal yang Ekonomi Produktif Inklusif dan yang inklusif di Berkelanjutan Seluruh Provinsi Riau secara Proporsional Sasaran Strategi Kebijakan Indikasi Program 3.1.Mendorong penyebaranInvestasi sebagai pemicuberkembangnyasektor unggulan di Provinsi Riau 1. Pemetaan lokus dan fokus pengembangan komoditas pangan 2. Perhitungan surplus dan defisit pangan 3, Pengkajian kebijakan penanganansurplus/defisitpangan 4. Penentuan alternatif kebijakan pola investasi bidang pangan 5. Penanaman modal yang mampu memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 6, Penanaman modal yang Uidak menimbulkan polutan 7. Penanaman modal yang mampu mengendalikanperusakan lingkungan 5. . Pengembangantanaman pangan berskala tertentu yang diarahkan pada daerah penghasil pangan. . Mendorongpengembangankluster Industri agribisnis di daerah potensi pangan . Pengembangankerjasama antar daerah dalam menyediakan bahan pangan . Inventarisasi dan memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk dilindungi dan dikelolaPemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif bagi penanaman modal yang mampu . meningkatkan daya Pemangku Kepentingan Program peningkatan produksipertanian /perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/PerkebunanProgram Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi PerikananProgramPengembanganBudidaya Perikanan Program Peningkatan produksi hasil peternakan.Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan PerkebunanDinas Kelautan dan! PerikananDinas Peternakan dan Keschatan HewanDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan d - 201 - Provinsi Ri Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Indikasi Program Pemangku Kepentingan dukung dan daya . Program pengendaitan tampung lingkungan. | pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 3.2. Meningkatkan Nilai (3.2. Peningkatan 1. Pemetaan fokus dan 1. Optimalisasi kapasitas |s Program Inspeksi Kondisi je Dinas Pekerjaan — Tambah Investasi Infrastruktur lokus kebutuhan dan kualitas jalan dan Jembatan. Umum dan melalui infrastruktur infrastruktur » Program Perencanaan 2. Perhitungan prufit dan R. Pengembangan am Penataan Ruang Ketersediaan Tata Ruang. Sa benefit pemenuhan Infratruktur barudan || K Fasilitas, Sararus, 8 kebutuhan infrastruktur| pertuasan layanan Program Kerjasama « Dinas Perumahan, Prasarana yang 8. Penentuan alternatif tnfrastruktur sesuai Pembangunan Kawasan memadai. kebijakan pola investasi | dengan strategi “Program Perencanaan Permukiman dan bidarg infrastruktur peningkatan potensi Pengembangan Wilayah Pertanahan 4. Pengkajian penyiapan ekonomi di kabupaten strategis dan Cepat readiness criterta kota tumbuh Infrastruktur 3. Percepatan pemenuhan |, kebutuhan infrastruktur|” P"ogram pengembangan . » melalui mekanisme Wilayah strategis dan nas skema kerja sama cepat tumbuh Perhubungan pemerintah-swasta(KPS) atau non KPS » BAPPEDA 4. Percepatanpembangunan “Biro Humas tofratruktur strategis Protokol Dan nasional yang ada di Kerjasama Secda H3 — Tujuan Misi Sasaran Strategi Kebijakan | Indikasi Program Pemangku Kepentingan 8.3 Menjadikan potensi |3.3.Penyediaan Sumber|1. pemetaan dan 1. Optimalisasi potensi e Program Pembinaan dan | EBT sebagai peluang energi akernatifl perhitungan dari EBT serta | pengembangan Encrg » Dinas Energi dan investasi sebagal mendukung) Kebutuhan/kerersediaa | mendorongpenanaman | berudanterbarukandan Sumber Daya Investasi n energi skalu lokal, modal di bidang EBT kon f energi. Mi 1 regional, nasional 2. Pemberian fasilitas dan servas nera 2. penentuan alternatif Insentif penanaman “Program peningkatan nas Penanaman kebijakan pola investasi | modal bagi investasi Iklim Investasi dan Modal Dan bidang energi. dibidang EBT Tealisasi investasi
  18. 3.pengkajian dan Pelayanan pencrapan EBT bagi Terpadu Satu menanaman modal Pintu 3.4. Menjadikan industri |3.4. Pengembangan |. Meningkatkan sarana HI. Peningkatan » Program pengembangan « Dinas Pariwisata pariwisata destinasi dan dan prasarara serta kemudahan Investasi di | Destinasi Pariwisata. mempunyai daya Fasilitas pendukung | daya tarik distenasi bidang pariwisata 8 Program Pengembangan tarik dan nilai jual Industri pariwisata | Pariwisata potensial (2. Penyiapan readiness kemitraan 2. Meningkatkan sinergi Creleria pengembangan bagi penanaman promosi penanaman destinasi pariwisata «Program pengembangan modal. modal di sektor 8. Prumasi pariwisata dil Pemasaran Pariwisata pariwisata dengan tingkat nasional dan sektor terkait (Internasional T: 104 - Misi tujuan Sasaran . Mendurung 4-1. Menstimulasi 41 UMKMK yang peningkatan peningkatan mampu tumbuh dan partisipasi dan kapasitas dan berkembang seliring kemitraan UMKM kapabilitas UMKMK dengan peningkatan dalam penanaman Investasi. modal Strategi . Kebijakan 1. Strutegi naik kelas 2. Strategi Aliansi Strategis. 4.2. Meningkatkan minat investor untuk beraliansi denganUMKMK 4.2 Penguatan regulasi yang mendarong UMKMK antuk dapat mandiri dan mampu bermitra dengan investor . Membangan sistem informasi dan pemutahiran data UMKMK potensial. Peningkatan kapasitas Sumber daya UMKMK terkait aspek teknis, tnovasi dan manajemen dan pemasaran produk. . Memfasilitasi UMKMK dengan akses keuangan dan investor. . Pemanfaatan Instrumen CSR pada peningkatan kapasitas dan produkufitas UMKMK. Investasi Indikasi Program Pemangku Kepcntingan | » Program pengembungan sistem pendukung bagi Dinas usaha mikro kecil Perdagangan, menengah Koperasi, Usaha Program Penciptaan iklim| Kecil dan usaha kecil menengah Menengah yang kondusif » Program pengembangan Biro Humas kewirausahawan dan Protokol Dan keunggulan kompetitif Kerjasama Setda usaha kecil menengah. Program Pe Dinas Penanaman . ram Pemanfaotan instrumen CSR pada Modal Dan peningkatan kapasitas Pelayanan dan produktifitas Terpadu Satu UMKMK. Pintu » Program peningkatan promosi dan kerjasama IKI h GUBERNUR RIAI. ttd H. WAN THAMBRIN HASYIM Misl Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Indikasi Program Pemangku | Kepontingan 5. Meningkatkan 5.1. Menjadikan 5.1. Optimalisasi 1. Mengalokasikan dana Ji. Menyolenggarakan dan Program Penyiapan » Dinas Penanaman promosi yang agroindustri sebagai| ”— penyebaran yang cukup dalam mengikuti Ivent potensi Modal Dan berdaya saingdan | primadonainvestasi| informasi tentang kegiatan promosi lg dalam dan luar |“ symberdayasarana dan Pelayanan Terpadu enam modal di Provinsi Riau Kah Pravinsi 2. p. ata teknologi R. Pemilihan media Me daan, .n Satu Pintu. 5,2. Menciptakan dan informasi terkini promosi yang tepat Pogram peni e Biro Humas yang tepat destinasi investasi. | gatom promosi dan 9. Kerjasama antar daerah | Iklim investasi dan sasuran. peluang bagi investasi terkait saluran realisasi investasi Protokol Dan penanaman modal 5.2. Peningkatan 3. Identifkasi dan distribuxi dan promosi Program peningkatan Kerjasama Setda baik skala nasional kerjasama antar pemetaan kawasan produk unggulan Promosi dan kerjasama maupim daerah dalam distribusi dan tujuan daerah. Investasi . internusional saluran distribusi promosi. dan promosi dan produk-produkungguian daerah untuk kawasan regional maupun tujuan ekspor. pe N | NI

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…