DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (8) Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 81)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pertanggungjawaban penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah drubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu ditinjau kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang T~NTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PE·RATURAN GU;BERNUR RIAU NOMOR ·g TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGElU SIPIL DI LINGKUNGAN' PEMERINTAH PROVINSI RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMO G TAHUN 2021 GUBERNUR RIAU PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! RIAU. MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemer 244; Tambahan Lembaran Negara Reptibiik Indonesia Nomor 5587),. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 'Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2·3 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 581 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ·
5.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pernerintah Nemer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara .Re.p;ublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6-3, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana · telah diubah dengan Peraturan Pemerintah .Norner 17 Tahun 2020 tentang Pernbahan At~s Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun .."2017 ten tang. Mana] emen Pegawai N egeri Sipi_l [Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2-0:20 Nomor 6_8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7 .. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019' tentang Pengelclaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42> Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. Tahun :;?006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan ~lerite.ri Dalam Negeri Nomo:r 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua.. Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah; 9',. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SO Tahun 2-015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berit-a Negara. Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam N.egeri N cmor 120 Tahun 2.Q 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun ·-201-5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Be.r.ita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2'019 Nomor 157); Menetapkan

Pasal 8

( 1) Besaran TPP bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas atau Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas dan Jabatan Pelaksana diberikan sesuai dengan kelas jabatan dan nilai jabatan berdasarkan evaluasi jabatan.

(2)Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
(4)Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional sebagai Pegawai Guru, Pegawai Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Pegawai yang bertugas pada Satuan Pendidikan diberikan bantuan tambahan penghasilan dengan besaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
(5)Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional sebagai Pengawas Sekolah diberikan bantuan tambahan penghasilan dengan besaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
(6)Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator /Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pegawai yang bekerja di Rumah Sakit yang telah menerapkan PPK-BLUDdiberikan TPP dengan besaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
(7)ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana yang bekerja di Perangkat Daerah yang membidangi penerimaan pendapatan daerah diberikan TPP paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Besaran TPP setiap kelas J abatan ASN pada Perangkat Daerah lainnya dan mendapatkan Insentif Pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (8) Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah ProvinsiRiau Tahun 2020 Nomor 81), diubah sebagai berikut: Pasal I BERITADAERAHPROVINS!RIAUTAHUN2021 NOMOR Diundangkan pada tanggal Ditetapkan di pada tanggal BERNUR RIAU, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Pasal II
(8)Akumulasi penerimaaan TPP clan lnsentif Pemungutan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melebihi alokasi anggararrrInsentif Pemungutan dalam tahun berkenaan.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…