DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 47 (empat puluh tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Pemberian Pembebasan Dan/Atau Pengurangan Pokok Pkb Terutang Dan BBN-KB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Serta Sanksi Administrasi PKB; Waktu Pelaksanaan; Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Terutang dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan kedua dan seterusnya serta Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3. Menetapkan: 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 81)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):

6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950):
8.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 6):
9.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15), MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGURANGAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERUTANG DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Provinsi Riau. 10. 11. 12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Riau.4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. 6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. 7. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 9. Pemungutan adalah suatu rangkaian tugas kegiatan mulai dari penghimpunan data objek. pajak dan subjek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran. Pajak Terhutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundangundangan perpajakan Daerah. Unit Pembantu adalah unit kerja non struktural atau unit layanan lainnya dari Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

(1)DAN SETERUSNYA SERTA SANKSI ADMINISTRASI PKB

BAB II

PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGURANGAN POKOK PKB TERUTANG DAN BBN-KB PENYERAHAN KEDUA

Pasal 2

Pembebasan Pokok PKB Terutang dan BBN-KB Penyerahan Kedua dan Seterusnya diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak bayar sejak berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)4 Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PKB Terutang tahun keempat, kelima dan seterusnya. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi dan mutasi keluar Daerah. Pemberian Pengurangan PKB sebesar 5096 (lima puluh persen) terhadap mutasi masuk dari luar Daerah untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2022. Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan permohonan wajib pajak yang berbadan usaha kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan dengan Format sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (S) Pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya berlaku terhadap wajib pajak yang melakukan:
1. a.Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan kepemilikan dalam Daerah:
2. b.mutasi masuk (dari luar Daerah) maupun mutasi antar Kabupaten/Kota di Daerah dikecualikan mutasi keluar Daerah: Cc. penyerahan karena hibah dan warisan, dan/atau
3. d.Lelang kendaraan bermotor di dalam Daerah/Luar Daerah. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2022.

Pasal 3

Pembebasan Sanksi Administrasi PKB diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak bayar sampai dengan berakhirnya masa pajak. Dikecualikan dari pembebasan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar Daerah. Pembebasan Sanksi Administrasi BBN-KB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

BAB III

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Pemberian Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok PKB Terutang dan BBN-KB Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Sanksi Administrasi PKB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal GUBERNUR RIAU, SYAMSUAR Diundangkan di Pekankaru pada tanggal SEKRETARIS DAEKMY PROVINSI RIAU,1II 8.F..HARIYANTO BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: Salinan Sesuai Dengan Aslinya R Kepala Biro Hukum ta sp aa 13 MA RDH ANI R1 r Tingkat I P19650823 199203 2 003 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGURANGAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERUTANG DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN Kepada Hal : Permohonan Pengurangan Yth. Gubernur Riau Pokok PKB 5046 Ca. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di — Tempat Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Pembebasan dan atau Pengurangan Pokok PKB Terutang dan BBN-KB Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, dengan ini saya : Nama Badan Usaha Nomor Akta Pendirian NPWP Nomor Polisi Alamat Nomor HP Pemilik Mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dengan melampirkan dokumen persyaratan yang dimaksud. Demikian permohonan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan. , (tanggal dan bulan) 2023 Pemohon, Lampiran dokumen: | | Fotocopy KTP pemohon | | Fotocopy NPWP Badan Usaha Hasil verifikasi: | | Lengkap | J) Tidak Lengkap Telah diverifikasi oleh : Kasubbid Penerimaan PKB dan BBNKB GUBERNUR RIAU, SYAMSUAR

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…