Pergub ini terdiri dari 9 Bab dan 12 Pasal yang mengatur tentang: ketentuan umum, ruang lingkup, besaran, penggunaan, penerimaan dan penyaluran bantuan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengawasan, ketentuan penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang pedoman Bantuan pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-l9) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Riau; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -z- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16461; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5492); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s679); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-l9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tdnun 2OlI tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nesara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimlna telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 57): \f. 4. q 6. 7. B. 9. J- 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); 1 1. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2O2O tentaflg pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covrD-19);
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
Peraturan Gubemur ini dimaksudkan r.mtuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengllohan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang terdampak Covid_19 di Provinsi.
Tujuan dari Peraturan Gubemur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemberian Bantuan Bagi pelaku Usaha Mikro yang terdampak Pandemi Covid-l9 yang bersumber dari ApBD.
BAB II
Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Gubemur ini meliputi:
BAB III
BAB IV
B. antuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) digunakan untuk modal usaha meliputi:
BAB V
5.pdl Dinas mengajulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah-BpKAD. Kepala Dinas mela_lui Bendahara pengeluaran Disperindagkopukm mencairkan dana bantuan. Pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalrri Bank penyalur ke rekening penerima bantual. Prosedur pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ' Kepala Dinas bertanggunglawab secara formal dan material terhadap belanja antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid- 19 yang dikelolanya. Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sebagai berikut:
BAB VII
$enal,a Dinas melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Gubernur. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyaluran bantuan. "'ffi#J* Pasal 1 I Aparat Pengawasan Intern pemerintah (ApIp) melal<ukan pengawasan terhadap realisasi penggunaan bantuan sesuai ketentuan perafuran perundang- undangan. {garat Pengawasan Intem pemerintah (ApIp) sebagaimzura dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektorat Daerah provinsi Riau.
Membuka PDF…