DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 69 Tahun 2020

Nomor: 69
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini terdiri dari 4 Bab dan 22 Pasal yang mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pengelolaan Resiko, Pelaporan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi.

(3)Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi. (a) Gubernur dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
(5)Asisten sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah.
(6)Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

(1)Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi, Gubernur membentuk Komite Pengelolaan Risiko;
(2)Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Gubernur sebagai ketua;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
3. c.Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
(3)Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

a.melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkurgar, Pemerintah Provinsi;
b.membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.UPR Tingkat Pemerintah Provinsi;
b.UPR Tingkat Eselon II;
c.UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 9

(1)UPR Tingkat Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
1. a.menJrusun strategi pengelolaan risiko di Pemerintah Provinsi: tingkat
2. b.men5rusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Provinsi;
3. c.melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
5. e.menatausahakan proses pengelolaan risiko. UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
6. a.men5rusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
7. b.men5rusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
8. c.melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
9. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
10. e.menatausahakan proses pengelolaan risiko. UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
(2)
(3)7 a' melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan; b' melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifrkasi dan analisils risiko; dan
1. c.menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan proses dimaksud dalam plsd 3
1. a.Identifikasi kelemahan
2. b.Penilaian risiko: pengelolaan risiko sebagaimana ayat (2) huruf c meliputi: lingkungan pengendalian;
3. c.Kegiatan pengendalian;
4. d.Informasi dan komunikasi; dan
5. e.Pemantauan.
(2)egnyglenggaraan proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu sikrus berkelanjutan.
(3)setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode pener ran selama 1 (satu) tahun. engelolaan risiko sebagaimala s menjadi bagian yang terpadu secara keseluruhan, menyatu an disesuaikan dengan prt...
(5)Pgnyglenggaraan proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iercantum daram lampirln y*; merupakan bagian tidak terpisahkan dari peratlran Gubernur ini.
(1)Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayai (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
(2)Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana .dimaksud pada iyat irt dilaluk"an p"J" tingkat Pemerintah provinsi dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur -lingkungan pengendalian intern. 8
(1)
(2)
(3)(41 Pangraf 2 Penilaian Risiko

Pasal 12

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat

(1)huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perangkat Daerai Pemerintah Provinsi dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
1. a.T\rjuan strategis Pemerintah Provinsi;
2. b.Tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
3. c.Tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penJrusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD. Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses pen1rusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah. Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penJrusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah. Proses penilaian risiko meliputi:
4. a.Penetapan konteks/ tujuan;
5. b.Identifikasi risiko; dan
6. c.Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

(1)Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
(2)Tujuan da-lam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
1. a.konteks strategis Pemerintah Provinsi;
2. b.konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
3. c.konteks operasional (kegiatan).
(5)
(6)9
(3)Tujuan dalam konteks strategis pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis 'pemerintah provinsi sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD. (a) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) iruruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra perangkat Daerah.
(5)Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.
(1)
(2)

Pasal 15

Penetapan kriteria penilaian risiko pemahaman yang sama mengenai analisis atas risiko-risiko. Kriteria penilaian risiko meliputi :

a.Skala dampak risiko;
b.Skala kemungkinan risiko; dan
c.Skala tingkat risiko. bertujual memberikan kriteria penilaian dan

Pasal 16

Identifikasi risiko Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Provinsi yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Provinsi, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :

a.mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
b.mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(6)huruf a merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian. Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
1. a.melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)-L1-

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…