DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau, sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah; 2. Ketentuan Pasal 4 diubah; 3. Ketentuan Bagian Kesatu dan Pasal 7 diubah; 4. Ketentuan Pasal 8 diubah; 5. Ketentuan Pasal 9 diubah; 6. Ketentuan Pasal 10 diubah; 7. Ketentuan Pasal 11 diubah; 8. Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 12 diubah; 9. Ketentuan Pasal 15 diubah; 10. Ketentuan Pasal 16 diubah; 11. Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 17 diubah; 12. Ketentuan Pasal 18 diubah; 13. Ketentuan Pasal 19 diubah; 14. Ketentuan Pasal 20 diubah; 15. Ketentuan Pasal 21 diubah; 16. Ketentuan Pasal 22 diubah; 17. Ketentuan Pasal 23 diubah; 18. Ketentuan Pasal 24 diubah; 19. Ketentuan Pasal 25 diubah; 20. Ketentuan Pasal 26 diubah; 21. Ketentuan Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3); 22. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); a a.

4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157};
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7};
9.Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 71); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU. Pasal | Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 73}, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Sosial Provinsi Riau, terdiri atas:

a.UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah, Kelas A;
b.UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk’, Kelas A;
c.UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab, Kelas A; dan
d.UPT Bina Laras, Kelas A. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pembinaan Sosial;
4. d.Seksi Pelayanan Sosial; dan
5. e.Kelompok jabatan fungsional.
(2)Susunan Organisasi UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk”, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Program dan Advokasi Sosial;
4. d.Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
5. e.Kelompok jabatan fungsional.
(3)Susunan Organisasi UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Program dan Advokasi Sosial;
4. d.Seksi Pelayanan Sosial; dan
5. e.Kelompok jabatan fungsional.
(4)Susunan Organisasi UPT Bina Laras, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Program dan Advokasi Sosial;
4. d.Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
5. e.Kelompok jabatan fungsional. Ketentuan Bagian Kesatu dan Pasal 7 diubah, sehingga Bagian Kesatu dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan Sosial dan Seksi Pelayanan Sosial;
2. b.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan Sosial dan Seksi Pelayanan Sosial;
3. c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan Sosial dan Seksi Pelayanan Sosial;
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)

Pasal 8

Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan Sosial, Seksi Pelayanan Sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah menyelenggarakan fungsi: a.penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah;

b.penyelenggaraan pelaksanaan Kkoordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah;
c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
d.pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
1. 5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. a9 merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha; . membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha; melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur; . mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; .melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi€. keuangan, penatausahaan dan pelayanan bagi penerima manfaat, melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; f. . melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; .melaksanakan penyusunan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor serta inventarisasi asset dan laporan pengadaan barang; melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan i. 6.

j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kepala Seksi Pembinaan Sosial mempunyai tugas : a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembinaan Sosial;

b.membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan Sosial;
c.melaksanakan penjangkauan awal dan penerima klien yang meliputi identifikasi awal, observasi awal, penerimaan awal, assesmen, resosialisasi dan terminasi layanan serta pengelolaan data; . melaksanakan pemberian informasi dan sosialisasi pembinaan; . melakasanakan pemberian penyaluran/resosialisasi setelah pembinaan; memfasilitasi administrasi pekerjaan sosial sesuai bidang teknisnya . memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan administrasi kesehatan dasar. .melakukan pelayanan penelusuran keluarga dan reunifikasi keluarga; memberikan advokasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
j.melaksanakan perawatan dan pembinaan, mental, __ sosial, bermasyarakat dan pengembangan kepribadian;
k.melaksanakan fasilitasi bimbingan fisik mental, spiritual dan sosial serta keterampilan dasar;
1. 1.melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pembinaan sosial; dan d. e. om gam h.
m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:7.

Pasal 11

Kepala Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas : a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelayanan Sosial;

b.membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Sosial; . melaksanakan perumusan kebutuhan sarana dan prasarana; .melaksanakan kegiatan bimbingan, pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan kunjungan ke rumah, seleksi dan diagnosa sosial, pemahaman kasus dan pembinaan lanjutan serta rujukan;
f.melaksanakan penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar_ seperti permakanan, sandang alat bantu serta perbekalan kesehatan;
g.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pelayanan Sosial; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. aon Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 12 diubah, sehingga Bagian Kedua dan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 11. 12.
f.melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
g.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; h.melaksanakan penyusunan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor serta inventarisasi asset dan laporan pengadaan barang;
i.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada SeksiProgram dan Advokasi Sosial;
b.membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Program dan Advokasi Sosial;
c.melaksanakan penjangkauan awal dan penerima klien yang meliputi identifikasi awal, observasi awal penerimaan awal, assesmen, resosialisasi dan terminasi layanan serta pengelolaan data Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis/Kelompok Rentan serta Anak Berhadapan Hukum (ABH); d.memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan layanan pendidikan serta administrasi kesehatan dasar
e.melakukan pelayanan penelusuran keluarga dan reunifikasi keluarga Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis/Kelompok Rentan serta Anak Berhadapan Hukum (ABH};
f.melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Program dan Advokasi Sosial;dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas: a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Rehabilitasi Sosial;

b.membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial;
c.melaksanakan penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar_ seperti permakanan, sandang, serta perbekalan kesehatan;
d.melaksanakan fasilitasi bimbingan fisik mental, spiritual, sosial, keterampilan dasar dan kewirausahaan bagi Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis/Kelompok Rentan serta Anak Berhadapan Hukum (ABH);
e.melaksanakan praktek belajar kerja dan bimbingan lanjutan bagi Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis/Kelompok Rentan serta Anak Berhadapan Hukum (ABH)};
f.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi rehabilitasi sosial; dan . melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 0a
1. 13.Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 17 diubah, sehingga Bagian Ketiga dan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial pada Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak menyelenggarakan fungsi :

a.merencanakan operasional program/kegiatan pada UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab,
b.membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab;
c.menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas di lingkungan UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab; d.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab; dan
e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
1. 14.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Program dan Advokasi Sosial dan Seksi Pelayanan Sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak menyelenggarakan fungsi:

a.Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT. Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab;
b.Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab;
c.Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
d.Pelaksanan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
1. 15.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…