DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 70 Tahun 2020

Nomor: 70
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini terdiri dati 6 Bab dan 9 Pasal yang mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sistematika, Pelaksanaan, Pembinaan dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Program Percepatan Reformasi Birokrasi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Und.ang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat I sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 1957 Nomor 75\ Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Il2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I6aQ; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oI4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor 5587), sebagaimana telafr diubhh beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2Ot5 tentang Perubahan Kedua Atas -ndang-undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oI5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); c. 3.

4.Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 2016 Nomor rr4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58s7) sebagaimana telah diu-bah dengan Peraturan pemerintah Nomor T2 Tahun 2org tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 1g Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIg Nomor 6402)
5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2o1o tentang Grana Design Reformasi Birokrasi 20 IO - 2O2S;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2orr tentang pedoman PenJrusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 rahun 2or2 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 590);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor gr Tahun 2org tentang Pedoman Pen5rusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubrik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 1538);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2or4 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor1168), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 30 Tahun 2078 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2OI4 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIB Nomor L22O);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2ots tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIS Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OI5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIg Nomor IST);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2O2O-2O24 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 4a\; 12. 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2O2O tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor aa4; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2076 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7). 13. Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR REFORMASI BIROKRASI 2020-2024. TENTANG ROAD II/IAP PROVINSI RIAU TAHUN

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
6.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. 4

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja terinci yang berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama lima(S) tahun yaitu tahun 2020-2024.

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2.1. Capaian 8 area Perubahan reformasi birokasi 2015-2019 Dalam manajemen pemerintahan berbasis kinerja setiap kemajuan dalam pelaksanaan program pemerintahan harus dievaluasi melalui indikator yang dapat diukur, target kinerja serta secara regulasi memiliki payung hukum formal.

Pasal 4

(l) Road MapReformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

(2)Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 3.1. Lingkungan Reformasi Birokrasi Mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 dinyatakan bahwa faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah context dimana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan content yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
(2)Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi.
(3)Penilaian Mandiri, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 5.1. Tujuan dan Sasaran A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional periode 2020- 2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya: ease of doing business (kemudahan melakukan berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, corruption perceptions index (indeks persepsi korupsi) oleh Transparency International, Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank, dan Trust Barometer oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir periode Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, setiap indikator tersebut juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah di bawah pembinaan Gubernur.
(2)Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah didukung oleh kelompok kerja (Pokja) yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(3)Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Perangkat Daerah diketuai oleh Sekretaris Dinas/Badan di bawah pembinaan Kepala Perangkat Daerah. 5
(4)Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Perangkat Daerah, Sekretaris Dinas/Badan didukung oleh kelompok kerja (Pokja) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 4.1. Organisasi Pelaksana A. Tingkat Nasional Di tingkat nasional, dalam pelaksanaannya agar agenda Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan level pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di tingkat nasional terdiri dari 3 level yaitu makro, meso, dan mikro sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1;

Pasal 7

(1)Dalam rangka strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditetapkan program quick wins yang dimaknai sebagai tindakan yang segera mendatangkan keberhasilan untuk mendorong keberhasilan selanjutnya.
(2)Program quick wins di Daerah untuk tahun 2O2O adalah penyederhanaan birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional.
(3)Program quick tpins di Daerah dengan isu strategis, karakter oleh masing-masing instansi. Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS D PROVINSI RIAU, YAN P A JAYA untuk tahun selanjutnya ditetapkan sesuai organisasi, serta sumber daya yang dimiliki

BAB VI

PENUTUP Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan perbaikan manajemen pemerintahan di semua lini yang ditandai dengan meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, bersih dan profesional. Perbaikan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan kinerjanya dalam rangka percepatan pembangunan dan perbaikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2Ol7 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2Ol7 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru rt Pekan BERITA DAERAH VINSI RrAU TAHUN 2020 NOMOR i KATA PENGANTAR GUBERNUR RIAU Syukur Alhamdulilah, kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas ridho-Nya, sehingga penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau 2020-2024 selesai disusun. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi, merupakan proses berkelanjutan, dilaksanakan secara terus menerus, sistematis, terencana dan terarah untuk terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam konteks tersebut, penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah suatu upaya mewujudkan perubahan paradigma pelaksanaan birokrasi dalam rangka perubahan mindset dan cultural set Aparatur Sipil Negara di Provinsi Riau dalam menjalankan roda pemerintahan. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Riau disusun untuk tahun 2020- 2024 dalam rangka mencapai sasaran dan indikator-indikator reformasi birokrasi serta menjawab tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau. Dokumen ini juga menjadi pedoman pelaksanaan bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sehingga memudahkan untuk memahami langkah-langkah yang akan dilakukan dan dapat diketahui secara cepat berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Semoga kita dapat mengemban amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya serta terwujud cita-cita pemerintah daerah menjadi birokrasi yang baik dan bersih dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Riau khususnya pada misi ke-5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Pekanbaru, November 2020 GUBERNUR RIAU SYAMSUAR ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | ii RINGKASAN EKSEKUTIF Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-

2025.Kehadiran Negara untuk terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan agenda reformasi termaktub dalam Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Untuk menjaga kesinambungan, grand design reformasi birokrasi dibagi dalam dalam tiga periode yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015- 2019, dan 2020-2024. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga (2020- 2024) dari grand design reformasi birokrasi nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | iii Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional periode 2020- 2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi yaitu: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, 2) Birokrasi yang kapabel dan 3) Pelayanan publik yang prima . Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global di antaranya: Ease of Doing Business (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International, Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank, dan Trust Barometer oleh Edelman. Dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi nasional dan dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi Provinsi Riau yang mengacu pada misi 5 pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Untuk selanjutnya ditetapkan tujuan dalam mencapai misi 5 ini yaitu: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Adapun target pencapaian indeks reformasi birokrasi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: Target capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 INDIKATOR TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Reformasi Birokrasi 63,87 65,25 66,63 68,01 69,39 Selanjutnya mengacu pada sasaran reformasi birokrasi nasional maka ditetapkan sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau sebagai upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi nasional. Adapun sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 adalah:
1.Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2.Birokrasi yang Kapabel;
3.Pelayanan Publik yang Prima. Untuk mengukur keberhasilan sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau disandingkan dengan 8 area perubahan dalam agenda reformasi birokrasi sebagaimana terlihat pada Tabel berikut: ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | iv Sasaran dan Target Indikator Agenda Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun2020-2024 NO SASARAN AREA PERUBAHAN INDIKATOR TARGET/TAHUN AGENDA 2020 2021 2022 2023 2024 1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel Akuntabilitas Nilai akuntabilitas 69.84 72.14 74.44 76.74 79.04 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Indeks Pengelolaan keuangan 94% 95% 97% 98% 100% Indeks Pengelolaan Asset 80% 85% 88% 94% 100% Pengawasan Indeks Kapabilitas APIP 3 3 3 4 4 Jumlah OPD dengan predikat WBK/WBBM 1 OPD 2 OPD 3 OPD 3 OPD 4 OPD Indeks Maturitas SPIP 3 3 3 3 4 2 Birokrasi yang kapabel Manajemen Perubahan Skor Peningkatan Penilaian Area Manajemen Perubahan 2.76 2.95 3.13 3.32 3.50 Deregulasi Persentase penyelesaian Peraturan Daerah sesuai program legislasi daerah 60 65 70 75 80 Persentase peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis, yang direvisi/dihapus n/a 75 85 90 95 Organisasi Indeks Kelembagaan 60 65 70 75 81 Tata laksana Indeks Pemerintahan Daerah Tinggi (Skor 2 - 2,99) Sangat Tinggi (Skor 3 - 4) Sangat Tinggi (Skor 3 - 4) Sangat Tinggi (Skor 3 - 4) Sangat Tinggi (Skor 3 - 4) Indeks SPBE 3.17 3.25 3.33 3.42 3.5 ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | v Indeks Pengawasan Kearsipan 76 77 78 79 80 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 3 4 5 5 5 SDM Aparatur Indeks Profesionalitas ASN 45 50 55 60 65 Indeks Merit System 236.60 246.06 255.91 266.14 276.79 3 Pelayanan Publik yang Prima Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik/ Survey eksternal pelayanan publik 87.00 87.80 88.50 89.30 90.00 Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik 81 83 85 87 89 Dalam rangka efektifitas pelaksanaan agenda reformasi di lingkungan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka perlu ditetapkan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah (Pemda) dan di tingkat perangkat daerah sebagai berikut: ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | vi Selanjutnya untuk menjamin keseinambungan agenda pelaksanaan reformasi di tingkat pemerintah daerah, maka perlu menetapkan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah, manajemen pelaksanaannya adalah sebagai berikut: Dalam perbaikan Tata Kelola Pemerintahan ke depan, pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditujukan untuk menciptakan perbaikan manajemen pemerintahan di semua lini ditandai dengan meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, bersih dan profesional. Perbaikan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja) harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan kinerjanya dalam rangka percepatan pembangunan dan perbaikan pelayanan terhadap masyarakat. DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................................................................ i Ringkasan Eksekutif ................................................................................................. ii Daftar Isi ..................................................................................................................... iv BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................... I-1 1.1. Latar Belakang .................................................................................................................. I-1 1.2. Dasar Hukum ………………………………………………………………………………… .... I-5 1.3. Sistematika Penulisan .................................................................................................... I-7 BAB II. EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI II-1 2.1. Capaian 8 area Perubahan reformasi birokasi 2015-2019 ............................ II-1 2.3. Hambatan dan Tantangan ............................................................................................. II-7 BAB III. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS .................................................... III-1 3.1. Lingkungan Reformasi Birokrasi .............................................................................. III-1 3.2. Isu-isu Strategis ................................................................................................................ III-5 BAB IV. SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 .................................................................................................................... IV-1 3.1. Tujuan dan Sasaran ........................................................................................................ IV-1 3.2. Strategi Pelaksanaan ...................................................................................................... IV-8 3.3. Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ................................................. IV-9 3.4. Quick wins ........................................................................................................................... IV-9 3.5. Sinkronisasi Dokumen Road Map dengan Dokumen Perencanaan ............ IV-10 BAB V. MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 V-1 4.1. Organisasi Pelaksana ...................................................................................................... V-1 4.2. Monitoring dan Evaluasi .............................................................................................. V-10 BAB VI. PENUTUP ....................................................................................................... VI-1 ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | I-1 Tata Kelola Pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Selanjutnya pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, melalui kebijakan pengarusutamaan pada seluruh instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas Tata Kelola dan Kinerja sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Agenda ke-7 dalam agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dimana agenda ini merupakan bagian penting dimana Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | I-2 menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perbaikan Tata Kelola Pemerintahan melalui peningkatan agenda reformasi juga termaktub dalam Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yaitu untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Untuk menjaga kesinambungan, grand design reformasi birokrasi dibagi dalam tiga periode yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015- 2019, dan 2020-2024. Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk periode ketiga (2020-2024) atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (2010-2025). Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | I-3 Di Provinsi Riau, agenda reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dan seharusnya dijadikan tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Provinsi Riau, sekalipun dalam perbaikan tatakelola pemerintahan masih terdapat berbagai permasalahan, namun dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan melalui peningkatan indeks reformasi birokrasi. Tabel 1. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau 2015-2019 INDIKATOR TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks reformasi birokrasi 37.66 52.87 59.73 60.37 61.49 Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Riau Berdasarkan data pada Tabel 1, sekalipun data capaian mengalami peningkatan secara signifikasi, namun dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi birokrasi di Provinsi Riau masih menyisakan berbagai persoalan sebagaimana terdapat dalam lembar hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau tahun 2019 yaitu:
1.Implementasi reformasi birokrasi belum dilakukan secara terintegrasi pada seluruh unit kerja, melainkan masih fokus pada pelaksanaan kegiatan di setiap kelompok Kerja (Pokja) Tim Reformasi Birokrasi.
2.Agen perubahan yang ditetapkan belum sepenuhnya memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3.Belum optimal mengindentifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tumpang tindih, demikian juga terhadap progress penyusunan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan pengendaliannya.
4.Telah dilakukan evaluasi kelembagaan namun belum berfokus kepada kinerja yang akan dihasilkan. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | I-4
5.Belum adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Grand Design teknologi Informasi ( Road Map E- Government).
6.Permasalahan dan knowledge management dikarenakan turn over pegawai cukup tinggi dan Human Capital Development Plan belum berjalan dengan baik.
7.Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengawasan telah dilakukan, namun hasil monitoring dan evaluasi belum dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan.
8.Pembangunan zona integritas untuk unit kerja percontohan telah dilaksanakan, namun pemahaman terhadap makna dan tujuan penerapan zona integritas belum dipahami secara merata oleh para pegawai yang terlibat sehingga sampai saat ini belum ada unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM.
9.Terkait integritas jabatan, masih minim pejabat/pegawai yang memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan ukuran keberhasilannya.
10.Masih rendahnya kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal.
11.Survey eksternal terhadap masyarakat penerima layanan masih terdapat gap Penyusunan Road Map reformasi birokrasi Provinsi Riau tahun 2020-2024 merupakan bagian dari rencana dalam meminimalisir permasalahan- permasalahan yang masih harus diselesaikan di atas, untuk selanjutnya juga menjadi bagian dalam mendukung tahapan perbaikan manajemen pemerintahan dalam agenda nasional sebagaimana yang diamanat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta Road Map reformasi birokrasi 2020-2024 di tingkat nasional. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi agenda reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitu juga sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun-tahun sebelumnya. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | I-5 1.2. DASAR HUKUM Adapun dasar hukum pelaksanaan agenda reformasi birokrasi Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
1.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402)
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | I-6 dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 590);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7): ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | I-7 1.3. SISTEMATIKA PENULISAN Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Permenpan 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 maka sistematika penulisan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau 2020-2024 adalah sebagai berikut:
1.Ringkasan Eksekutif berisi uraian singkat substansi Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, Quick Wins, anggaran, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.
2.Bab I berisi Pendahuluan, yaitu latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau.
3.Bab II berisi Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu gambaran capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau pada periode 2015-2019 serta hambatan tantangan ke depan yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
4.Bab III berisi Analisis Lingkungan Strategis yang menjabarkan kondisi lingkungan reformasi birokrasi serta isu-isu strategis yang terjadi dalam lingkungan birokrasi.
5.Bab IV berisi Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020- 2024 yang berisi tujuan dan sasaran, strategi yang diambil dalam pelaksanaannya, rencana kerja yang akan dilakukan termasuk integrasi yang seharusnya dilakukan dalam penyusunan Road Map dengan dokumen perencanaan lainnya.
6.Bab V berisi Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang membahas tentang tata kelola organisasi dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Provinsi Riau, selanjutnya bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi diassessment dalam kerangka monitoring dan evaluasi.
7.Bab VI berisi Penutup ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | II-1 Tujuan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam 5 tahun kebelakang di Provinsi Riau yaitu untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi langkah perbaikan ke depan. Adapun pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan sasaran roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2015-2019 yaitu:
1.Birokrasi yang bersih dan akuntabel dan berkinerja tinggi;
2.Birokrasi yang efektif dan efisien;
3.Birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau 2015-2019 adalah bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, Turunan RPJMN 2015-2019, dan pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 yang bertujuan untuk menyajikan arah kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan di Provinsi Riau, agar reformasi di pemerintahan daerah ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | II-2 khususnya Provinsi Riau dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Tujuan ini akan menghasilkan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karateristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu melayani publik secara netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Secara keseluruhan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau mengalami peningkatan yang siginifikan, hal ini dapat dilihat dari matrik hasil evaluasi Reformasi birokrasi Provinsi Riau Tahun 2015-2019 berdasarkan target RPJMD 2014-2019 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1; Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2015-2019 NO INDEKS REFORMASI BIROKRASI TARGET RPJMD CAPAIAN PERSENTASE 1 2015 37.66 37.66 100.00 2 2016 37.69 52.87 140.28 3 2017 38.63 59.73 154.62 4 2018 39.6 60.37 152.45 5 2019 40.59 61.49 151.49 Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Riau 37.66 37.69 38.63 39.6 40.59 37.66 52.87 59.73 60.37 61.49 0 10 20 30 40 50 60 70 2015 2016 2017 2018 2019 Target RPJMD Capaian ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | II-3 Berdasarkan matrik di atas dapat disimpulkan bahwa indeks reformasi birokrasi Provinsi Riau tahun 2015-2019 melebihi target, dalam artian terdapat peningkatan dan komitmen yang signifikan dalam manajemen pemerintahan di Provinsi Riau dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Propinsi Riau; serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau berdasarkan 8 area perubahan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Matrik Capaian Reformasi Birokrasi Berdasarkan Komponen Penilaian Tahun 2015-2019 NO KOMPONEN PENILAIAN BOBOT (2016– 2017) BOBOT (2018- 2019) NILAI 2015 2016 2017 2018 2019 A. Komponen Pengungkit (60) 1 Manajemen Perubahan 5.00 5.00 0.82 1.35 2.28 2.57 2.58 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5.00 5.00 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6.00 6.00 1.17 1.32 1.32 1.32 1.34 4 Penataan Tatalaksana 5.00 5.00 1.71 2.16 3.00 2.76 2.79 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15.00 15.00 8.68 9.76 10.34 10.76 10.76 6 Penguatan Akuntabilitas 6.00 6.00 1.88 2.45 2.45 2.45 2.50 7 Penguatan Pengawasan 12.00 12.00 3.61 4.50 4.59 3.61 3.66 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6.00 6.00 2.64 2.66 2.76 3.99 4.00 Total Komponenen Pengungkit (A) 60.00 60.00 22.59 26.28 28.83 29.55 29.72 B. Komponen Hasil (40) 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja / Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20.00 14.00 - 11.63 13.86 9.31 9.38 ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | II-4 2 Survei Internal Integritas Organisasi / Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10.00 6.00 - 7.83 8.71 3.96 4.44 3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi / Kualitas Pelayanan Publik 10.00 7.00 - 7.13 8.18 5.97 6.32 4 Opini BPK 3.00 - 3.00 3.00 5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10.00 - 8.58 8.63 Total Komponen Hasil (B) 40.00 40.00 0.00 26.59 30.90 30.82 31.77 INDEKS REFORMASI BIROKRASI (A+B) 40.00 100.00 37.66 52.87 59.73 60.37 61.49 A. Komponen Pengungkit Dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi di Provinsi Riau terdapat 8 area perubahan yang dijadikan sebagai agenda perubahan. Seluruh upaya yang dilakukan tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi secara nasional. Selanjutnya hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan 8 area perubahan di Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut:
1.Manajemen perubahan Dari tahun ke tahun penilaian positif karena terjadi peningkatan, tetapi untuk memaksimalkan penilaian perlu dilakukan kontribusi nyata di manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan output mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya ditemukan juga bahwa implementasi reformasi birokrasi belum dilakukan secara terintegrasi pada seluruh unit kerja, melainkan masih fokus pada pelaksanaan kegiatan di setiap kelompok Kerja (Pokja) Tim Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaanya agen perubahan yang ditetapkan belum sepenuhnya memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | II-5
2.Penataan Peraturan Perundang-undangan Dari tahun ke tahun penilaian Stagnan karena tidak terjadi peningkatan (nilai 2,09 dari 2015-2019), untuk memaksimalkan penilaian perlu identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat. Selanjutnya perlu memaksimalkan harmonisasi antara peraturan perundangan yang ada sehingga tidak terjadi timpang tindih dan juga perlu dilakukan pengendalian terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga menyentuh kepada masyarakat.
3.Penataan dan Penguatan Organisasi Dari tahun ke tahun penilaian relative Stagnan (tidak terjadi peningkatan 2016-2018), untuk memaksimalkan penilaian perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap kelembagaan yang fokus kepada kinerja yang dihasilkan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efesien.
4.Penataan Tatalaksana Dari tahun ke tahun penilaian Positif pada 2015-2016 namun mengalami penurunan (Negatif) pada tahun 2018, hal ini dikarenakan belum penyusunan peta proses bisnis yang dibarengi dengan penyesuaian standar operasional prosedur atas pelayanan yang dilakukan oleh perangkat daerah Provinsi Riau. Selanjutnya belum adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tatakerja berbasis e-government, dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.
5.Penataan Sistem Manajemen SDM Dari tahun ke tahun penilaian positif karena terjadi peningkatan dalam pencapaian, permasalahan yang muncul adalah turn over pegawai cukup tinggi oleh karenanya untuk memaksimalkan kinerja pada area penataan system manajemen SDM perlu dilakukan Human Capital Development Plan dengan baik untuk menghasilkan pegawai yang profesional. Permasalahan lainnya adalah terkait integritas ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | II-6 jabatan, dimana masih minim pejabat/pegawai yang memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan diserta dengan ukuran keberhasilannya.
6.Penguatan Akuntabilitas Dari tahun ke tahun penilaian positif karena terjadi peningkatan, namun mengalami stagnasi pada 2016-2018, tetapi untuk memaksimalkan penilaian perlu dilakukan kontribusi nyata berupa komitmen seluruh stakeholder dalam pelaksanaan akuntabilitas sehingga menghasilkan hasil yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.Penguatan Pengawasan Dari tahun ke tahun penilaian negatif karena tahun 2017 mendapatkan nilai lebih tinggi dari tahun 2019, hal ini dikarenakan belum adanya tindak lanjut (penguatan pengawasan) hasil monitoring dan evaluasi yang memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan pelaksanaan ke depan. Selanjutnya agenda pembangunan zona integritas untuk unit kerja percontohan telah dilaksanakan, namun pemahaman terhadap makna dan tujuan penerapan ZI belum dipahami secara merata oleh para pegawai yang terlibat sehinga sampai saat ini belum ada unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM.
8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dari tahun ke tahun penilaian positif karena terjadi peningkatan dalam pengelolaan area perubahan ini. Beberapa temuan oleh evaluator adalah masih rendahnya kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal sedangkan hasil survey eksternal terhadap masyarakat penerima layanan masih terdapat gap dimana rata-rata nasional penilaian adalah 3,6 sedangkan nilai Provinsi Riau berada pada angka 3,4. Untuk memaksimalkan penilaian perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh pegawai yang ada di Dinas/Badan terkait pembangunan Zona Integritas, sehingga dapat dipahami oleh seluruh pegawai dalam penerapan ZI. Sampai ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | II-7 saat ini ini belum ada Dinas/Badan yang memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Selanjutnya perlu juga mengaplikasikan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2.2. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya Grand Design Reformasi Birokrasi pada tahun
2010.Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah. Beberapa hal yang menjadi hambatan sekaligus tantangan adalah sebagai berikut: A. Intervensi Politik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional Tahun 2015-2019, hal yang menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah lingkungan politik dimana intervensi politik dari para pejabat politik ke dalam birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pemimpin dalam menjalankan program reformasi birokrasi. Agenda-agenda reformasi birokrasi terhambat karena pemimpin instansi tidak memiliki komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi, karena birokrasi diposisikan untuk mengamankan kepentingan politik sehingga birokrasi menjadi tidak netral. Dampak negatif intervensi politik ke dalam birokrasi dan ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan negara dapat meningkat dalam hal korupsi kebijakan, misalokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukan awalnya, hingga pelayanan diskriminatif. Situasi ini dapat berkembang menjadi semakin negatif ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi dan etika publik yang terinternalisasi ke dalam ASN, penerapan sistem integritas nasional yang lemah, serta kemapanan sistem dan maturitas aparat pengawas internal pemerintah (SPIP & APIP) yang masih rendah. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | II-8 B. Inkapabilitas Mentalitas ASN Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan reformasi birokrasi, bahkan sebagian bersikap resisten dan tidak memahami esensi reformasi birokrasi. Hal tersebut diperburuk dengan mentalitas silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-agenda reformasi birokrasi dan membentuk persepsi bahwa reformasi birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi atau sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif. C. Ketidakpuasan Publik Kepercayaan publik yang rendah menjadi disinsentif bagi partisipasi publik dan pembangunan koalisi multipihak pemangku kepentingan dalam perubahan sektor publik. Pada gilirannya partisipasi yang rendah juga semakin menjadikan kepercayaan publik secara keseluruhan makin terpuruk. Ketidakpercayaan muncul karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kepercayaan publik. D. Birokrasi yang Tertutup Birokrasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol dan partisipasi masyarakat terhadap birokrasi. Hal ini dikarenakan tidak ada interaksi antara birokrasi dengan lingkungan eksternal, termasuk masyarakat sebagai penerima layanan publik. Akibatnya birokrasi menjadi tidak responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk menjadi birokrasi yang berkelas dunia, birokrasi ke depan harus mampu berkolaborasi dengan berbagai aktor dan sektor dalam berbagai proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik. E. Pembelajaran Peran Kepemimpinan. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak terlepas dari komitmen pimpinan lembaga dan jajarannya. Beberapa instansi yang memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, pimpinan lembaga memimpin langsung pelaksanaan reformasi birokrasi dan menjamin netralitas birokrasi. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | II-9 Program yang Fokus dan Terarah. Berdasarkan evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah oleh Kemenpan RB Republik Indonesia untuk tahun 2015-2019 beberapa Pemerintah Daerah yang telah berhasil memaksimalkan kinerja organisasi melalui penyusunan program yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Beberapa program-program rutin dan berskala kecil disusun ulang dan dikembangkan menjadi sebuah program baru yang lebih besar. Kompleksitas program baru yang lebih besar tersebut menuntut kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih intens di antara unit kerja. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mengubah budaya dan mindset aparatur sipil negara agar lebih inovatif dan kolaboratif. Hasilnya, program yang dibuat lebih menyasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan mindset ASN. Memahami Kompleksitas dan Kesenjangan Kompetensi untuk Melaksanakan Reformasi Birokrasi. Sangat penting untuk memahami kompleksitas Reformasi Birokrasi dan kesenjangan kompetensi aparatur sipil negara untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Hal ini dibutuhkan agar kebijakan dan program Reformasi Birokrasi yang dibuat sesuai dengan konteks dan kondisi di tiap-tiap instansi. Kegagalan memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi untuk melaksanakan reformasi akan menggiring upaya Reformasi Birokrasi pada kondisi yang frustasi dan stagnan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan kemampuan organisasi dan personil merespon perubahan. Namun perlu diperhatikan bahwa target keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak juga boleh terlalu rendah agar perubahan yang diharapkan dapat dirasakan. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | III-1 Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam Road Map ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi, di antaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital. A. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi Kehidupan politik dalam sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang niscaya terjadi. Karena bagaimanapun terbentuknya sebuah pemerintahan merupakan salah satu hasil dari aspek politik. Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | III-2 reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan immature, serta etika publik yang belum terpelihara. B. Penegakan dan Kepastian Hukum Penegakan dan kepastian hukum merupakan bagian penting dalam menjalankan pemerintahan. Ketidakpastian hukum akan membuat kekacauan dalam lingkungan internal dan eksternal birokrasi. Oleh karena pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam reformasi birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem reward dan punishment. Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi stakeholder’s yang mampu melakukan reformasi birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas. C. Administrasi dan Kelembagaan Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | III-3 Penyederhanaan birokrasi yang menjadi salah satu agenda pemerintah sejak tahun 2019 merupakan salah satu jawaban dimana dari aspek kelembagaan birokrasi harus lebih tepat ukuran dan efisien dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat. D. Budaya Birokrasi Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi dalam birokrasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya. Sebaliknya birokrasi dengan budaya yang positif akan meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan dan akan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dan percepatan pembangunan. E. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan “Big Data”, pelayanan terintegrasi (integrated service), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan artificial intelligence di ranah ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | III-4 publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal. F. Revolusi Industri 4.0 Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) yang terkait dengan perkembangan digital, menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan Internet of Things (IoT) akan mendorong instansi pemerintah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah ekslusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0. Dalam hal ini seluruh elemen birokrasi ke depan akan sangat dipengaruhi dan harus mampu beradaptasi dalam lingkungan global dengan majunya perkembangan teknologi. Hal ini juga akan mempengaruhi budaya, cara kerja dan persepsi dalam menjalankan roda pemerintahan. Percepatan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan merupakan hasil yang seharusnya menunjukkan efisiensi pemerintahan, oleh karenanya penguasaan terhadap teknologi merupakan tools yang harus dimiliki dan dikuasai oleh birokrasi dalam membentuk tatanan pemerintahan yang berkualitas. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | III-5 3.2. Isu-isu Stategis Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang harus segera direspon dalam hal ini oleh pemerintah Provinsi Riau yang mencakup pada kinerja birokasi, integritas aparatur, penyederhanaan birokrasi, teknologi dan tatakelola pemerintahan, human capital serta pelayanan publik
1.Kinerja Birokrasi Tuntutan terhadap optimalnya kinerja birokrasi selain merupakan tuntutan dari masyarakat juga merupakan tuntutan secara internal. Sumberdaya yang digunakan oleh pemerintah yang notabene merupakan sumberdaya yang dibiayai oleh rakyat, oleh karenanya setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu mendukung kinerja yang telah ditetapkan dan secara langsung atau tidak langsung harus mampu mensejahterakan masyarakat Riau. Kinerja birokrasi Provinsi Riau dapat dilihat dari laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP). Berbagai persoalan terhadap indikator, sasaran target serta cross cutting merupakan bagian penting yang harus segera dioptimalkan. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.
2.Human Capital dan Integritas Aparatur Perjalanan panjang pola pengelolaan pegawai yang dimulai administrasi kepegawaian, lalu berlanjut pada manajemen sumberdaya manusia dan pada akhirnya diharapkan mampu mengelola SDM sebagai modal dasar dalam menjalankan pemerintahan (human capital), merupakan pola yang terus berkembang. Dalam lembar hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau terdapat temuan yang perlu mendapat perhatian penuh bagi seluruh elemen di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Hasil survey kepada pejabat/pegawai tentang integritas jabatan menunjukkan hasil dimana sebanyak 28,10% ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | III-6 pejabat/pegawai memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan ukuran keberhasilannya, 45,63% pejabat/pegawai memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilannya dan sebessar 26,27% pejabat/pegawai tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan maupun ukuran keberhasilannya.
3.Pelayanan publik Muara dari seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan adalah meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat sebagai elemen pentingnya berdirinya sebuah pemerintahan merupakan bagian dari pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan. Oleh karenanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara terus menerus harus ditingkatkan, terstandar dan mendapat informasi yang cukup terkait apa yang diharapkan masyarakat.
4.Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi Mengacu pada Road Map reformasi birokrasi nasional, penyederhanaan birokrasi sendiri merupakan agenda quick wins yang menjadi mandatory untuk pemerintah daerah. Pada tahun 2020 atau paling lambat 2021 penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya smart institution. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | III-7 Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur di bawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.
5.Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Provinsi Riau harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | IV-1 Untuk selanjutnya dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi secara nasional maka ditetapkan 3 sasaran strategis, yaitu:
1.Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2.Birokrasi yang Kapabel;
3.Pelayanan Publik yang Prima. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | IV-2 Gambar 4.1. Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran reformasi birokrasi pada tahun 2020-2024. Di bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran reformasi birokrasi 2020-2024 beserta baseline tahun 2019 dan target pada tahun 2024, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1; Tabel 4.1. Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi 2020-2024 SASARAN INDIKATOR SASARAN BASELINE 2019 TARGET 2024 Birokrasi yang bersih dan akuntabel
1.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik n.a 100%
2.Persentase K/L/Pemda dengan Predikat SAKIP minimal B

a.K/L
b.Provinsi
c.Kabupaten/Kota
a.96,40%
b.94,12%

(2018)
1. c.46,85%
(2018)
1. a.100%
2. b.100%
3. c.100% ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | IV-3 SASARAN INDIKATOR SASARAN BASELINE 2019 TARGET 2024
  1. 3.Persentase K/L/Pemda dengan Opini BPK minimal WTP
4. a.K/L
5. b.Provinsi
6. c.Kabupaten/Kota
7. a.94% (2018)
8. b.94% (2018)
9. c.84,5% (2018)
10. a.100%
11. b.100%
12. c.100% Birokrasi yang kapabel
  1. 1.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kelembagaan baik
13. a.K/L
14. b.Provinsi
15. c.Kabupaten/Kota n.a 100%
  1. 2.Persentase K/L/Pemda dengan predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE >2,6):
16. a.K/L
17. b.Pemerintah Provinsi
18. c.Pemerintah Kabupaten/Kota 74% 50% 22% 100% 80% 50%
  1. 3.Nilai Indeks Profesionalitas ASN 100 65,7 (2018) 100 Pelayanan Publik yang Prima
  2. 1.Nilai Indeks Pelayanan Publik Nasional 3,63 3,75
  3. 2.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pelayanan Publik yang Baik
19. a.K/L
20. b.Pemerintah Provinsi
21. c.Pemerintah Kabupaten/Kota 48,81% 73,53% 41,55% 100% 100% 100% B. Tujuan dan Sasaran Reformasi Provinsi Riau Dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi nasional dan dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi birokrasi Provinsi Riau yang mengacu pada misi 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Untuk selanjutnya ditetapkan tujuan dalam mencapai misi 5 ini yaitu: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | IV-4 dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Adapun target pencapaian indeks reformasi birokrasi tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.; Tabel 4.2. Target indeks reformasi birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020- 2024 INDIKATOR TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Reformasi Birokrasi 63,87 65,25 66,63 68,01 69,39 Selanjutnya mengacu pada sasaran reformasi birokrasi nasional, maka ditetapkan sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau sebagai upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi di tingkat nasional. Adapun sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 adalah:
  1. 1.Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
  2. 2.Birokrasi yang Kapabel;
  3. 3.Pelayanan Publik yang Prima. Untuk mengukur keberhasilan sasaran reformasi birokrasi Provinsi Riau disandingkan dengan 8 area perubahan dalam agenda reformasi birokrasi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.3.: ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | IV-5 Tabel 4.3. Sasaran dan Target Indikator Agenda Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 NO SASARAN AREA PERUBAHAN INDIKATOR TARGET/TAHUN AGENDA KOORDINATOR DI DAERAH HUBUNGAN KOORDINASI DI PUSAT2020 2021 2022 2023 2024 1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel Akuntabilitas Nilai akuntabilitas 69.84 72.14 74.44 76.74 79.04 Bappeda/ Biro Organisasi/Inspektorat Menpan RB Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Inspektorat/ BPKAD BPK Indeks Pengelolaan keuangan 94% 95% 97% 98% 100% BPKAD BPK/Mendagri Indeks Pengelolaan Asset 80% 85% 88% 94% 100% BPKAD BPK/Mendagri Pengawasan Indeks Kapabilitas APIP 3 3 3 4 4 Inspektorat Menpan RB Jumlah OPD dengan predikat WBK/WBBM 1 OPD 2 OPD 3 OPD 3 OPD 4 OPD Inspektorat Menpan RB Indeks Maturitas SPIP 3 3 3 3 4 Inspektorat BPKP 2 Birokrasi yang kapabel Manajemen Perubahan Skor Peningkatan Penilaian Area Manajemen Perubahan 2.76 2.95 3.13 3.32 3.50 Biro Organisasi/ Inspektorat Menpan RB ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | IV-6 Deregulasi Kebijakan Persentase penyelesaian Peraturan Daerah sesuai program legislasi daerah 60 65 70 75 80 Biro Hukum Mendagri Persentase peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis, yang direvisi/dihapus n/a 75 85 90 95 Biro Hukum Mendagri Organisasi Indeks Kelembagaan 60 65 70 75 81 Biro Organisasi Mendagri/Menpan RB Tata laksana Indeks Pemerintahan Daerah Tinggi (Skor 2 - 2,99) Sangat Tinggi (Skor 3 - 4) Sangat Tinggi (Skor 3 - 4) Sangat Tinggi (Skor 3 - 4) Sangat Tinggi (Skor 3 - 4) Biro Adm. Pemerintahan Mendagri Indeks SPBE 3.17 3.25 3.33 3.42 3.5 Diskominfotik Kominfo Indeks Pengawasan Kearsipan 30 35 45 55 61 Dipersip Arsip Nasional Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 3 4 5 5 5 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | IV-7 SDM Aparatur Indeks Profesionalitas ASN 45 50 55 60 65 BKD BKN/Menpan RB Indeks Merit System 236.60 246.06 255.91 266.14 276.79 BKD BKN/Menpan RB 3 Pelayanan Publik yang Prima Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik/ Survey eksternal pelayanan publik 87.00 87.80 88.50 89.30 90.00 Biro Organisasi Mendagri/ Menpan RB Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik 81 83 85 87 89 Biro Organisasi Ombudsman/ Menpan RB ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | IV-8 5.2. Strategi Pelaksanaan Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Selanjutnya disusun strategi implementasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang mengacu pada Gambar 4.2. Gambar 4.2. Strategi Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MANAJEMEN PERUBAHAN Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja birokrasi menjadi ujung tombak perbaikan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Untuk meningkatkan kinerja diperlukan kepastian cara yang paling efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, struktur yang paling tepat serta manajemen SDM yang kompeten. Dalam hal strategi peningkatan kinerja juga diperlukan payung hukum sebagai legalitas formal dalam pelaksanaan aktifitas organisasi serta pengawasan untuk memastikan setiap aktivitas bebas dari ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | IV-9 penyimpangan, untuk selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan reformasi birokrasi diperlukan manajemen perubahan terkait dengan pengelolaan dan penetapan agenda-agenda reformasi birokrasi, serta upaya monitoring dan evaluasi. 5.3. Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif dalam rangka mencapai target dari indikator yang telah ditetapkan. Dalam hal ini telah disusun aktifitas-aktifitas yang perlu dilakukan oleh stakeholder (leading sector dan perangkat daerah pelaksana) di lingkungan pemerintah Provinsi Riau berdasarkan area perubahan sebagaimana terlihat pada Lampiran 1.; 5.4. Quick Win Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Berdasarkan konsep yang terdapat dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 bahwa tujuan dari Quick Wins adalah adanya sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh K/L/Pemda. Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh instansi pemerintah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanan ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian, instansi pemerintah dimungkinkan untuk menambah Quick Wins selain penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | IV-10 Quick Wins, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Gambar 4.3. Perbedaan Quick Win Mandatory dan Quick Win Mandiri 5.3. Sinkronisasi dokumen roadmap dengan dokumen perencanaan Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi setiap instansi pemerintah untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan instansi. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh instansi yang berperan dan bertanggung jawab dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan yang ada pada perangkat daerah. Quick Win Mandatory • Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi Quick Win Instansi pemerintah; • Quick Win lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN Quick Win Mandiri • Dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing- masing instansi pemerintah ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | V-1 Gambar 5.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Makro dan Meso Tingkat Nasional ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | V-2
  4. 1.Pelaksana Level Makro Pada level makro, penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan pada beberapa tim yang sifatnya nasional dan melibatkan para pimpinan tinggi pemerintahan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level makro terdiri dari: A. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) KPRBN bertugas untuk:
22. a.Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
23. b.Menetapkan program strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
24. c.Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional. B. Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) TRBN bertugas untuk:
25. a.Merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi nasional;
26. b.Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional sesuai dengan peranya dalam strategi Reformasi Birokrasi nasional
27. c.Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
28. d.Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); dan
29. e.Melaporkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | V-3 C. Tim Independen Reformasi Birokrasi Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional berfungsi memberikan saran dan masukan secara independen kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi. D. Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi berfungsi melakukan penjaminan kualitas kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional. Untuk itu, tim ini bertugas untuk menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada level Makro. Selanjutnya, Tim Penjamin Kualitas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada level Makro, dan melaporkan hasilnya kepada TRBN.
  1. 2.Pelaksana Level Meso Program Reformasi Birokrasi di level meso dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai leading sector program, atau dalam struktur organisasi disebut dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Instansi-instansi yang termasuk kedalam UPRBN tersebut berperan dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu. Instansi yang merupakan leading sector program di antaranya: Tabel 5.1. Instansi yang ditetapkan sebagai Leading Sector Program Meso INSTANSI KEDUDUKAN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KETUA Sasaran 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Komisi Pemberantasan Korupsi Anggota Lembaga Administrasi Negara Anggota Kementerian Dalam Negeri Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Anggota Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anggota Kementerian Komunikasi dan Informatika Anggota Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Anggota Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Anggota ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | V-4 INSTANSI KEDUDUKAN Kementerian Keuangan Anggota Badan Kepegawaian Negara Anggota Badan Pusat Statistik Anggota Arsip Nasional Republik Indonesia Anggota Badan Siber dan Sandi Negara Anggota Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Anggota Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Anggota Sasaran 2. Birokrasi yang Kapabel Kementerian Dalam Negeri Anggota Kementerian Komunikasi dan Informatika Anggota Lembaga Administrasi Negara Anggota Kementerian Riset dan Teknologi Anggota Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Anggota Sasaran 3. Pelayanan Publik yang Prima Kementerian Dalam Negeri Anggota Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Anggota Setiap instansi yang merupakan leading sector program seperti tersebut di atas, harus melaporkan capaian atau hasil atas evaluasi program yang diampunya kepada Menteri PANRB selaku Ketua TRBN paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  2. 3.Pelaksana Level Mikro Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L/Pemda. Hal ini untuk memastikan bahwa program- program mikro RB telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di K/L/Pemda. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/Satuan Pengawas Internal di K/L/Pemda. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro dan monev atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, setiap instansi pemerintah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal instansi pemerintah. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | V-5 Gambar 5.2. Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Mikro Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing K/L/Pemda beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:
30. a.Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi dan unit kerja. Dalam Road Map ini memuat:  Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan Road Map Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis K/L/Pemda;  Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Instansi dan Unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan reformasi birokrasi serta isu-isu strategis setiap instansi dan unit kerja;  Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan K/L/Pemda; dan  Agen perubahan (Reform the Reformers).
31. b.Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap K/L/Pemda serta Unit kerja;
32. c.Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik; ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | V-6
33. d.Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya;
34. e.Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders. Selain itu, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi internal instansi pemerintah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program reformasi birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama. B. Tingkat Provinsi Mengacu pada manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat nasional maka pemerintahan daerah harus menjalankan program mikro. Hal ini sesuai dengan Permenpan No. 25 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat 2b dimana seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program Mikro. Setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh pemerintah daerah yang dibina oleh kepala daerah dan diketuai oleh Sekretaris Daerah serta dibantu oleh tim kelompok kerja (Pokja). Untuk selanjutnya tim tersebut dikukuhkan dalam Keputusan Gubernur tentang Tim Reformasi Birokrasi Daerah. Tim ini dibentuk untuk memastikan bahwa agenda-agenda reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan kegiatan yang telah diagendakan telah terimplementasi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk selanjutnya dapat digambarkan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau sebagaimana terlihat pada Gambar 5.3.: ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | V-7 Gambar 5.3. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau Selanjutnya dalam rangka mengkoordinasikan program-program meso pada tingkat nasional, maka perlu ditunjuk koordinator untuk membangun koordinasi dengan instansi di tingkat nasional yang diharapkan mampu menjembatani dan mengintegrasikan agenda-agenda reformasi birokrasi di daerah dan rencana target capaian nasional sesuai dengan bidangnya. Koordinator agenda dan target reformasi birokrasi nasional dan daerah di Provinsi Riau sebagaimana terlihat pada Tabel 5.2.; PENGARAH/PEMBINA Gubernur Wakil Gubernur KOORDINATOR Sekretaris Daerah - Biro Organisasi (Sekretariat) MONITORING DAN EVALUASI Inspektorat Daerah IMPLEMENTASI Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dimotori oleh Tim Reformasi Birokrasi Daerah ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | V-8 Tabel 5.2. Koordinator agenda dan target reformasi birokrasi nasional dan daerah SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2024 KOORDINATOR DI DAERAH HUBUNGAN KOORDINASI DI PUSAT Birokrasi yang bersih dan akuntabel a.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN) atau (Indeks Perilaku Anti Korupsi) level baik 100% INSPEKTORAT KPK, MENDAGRI, MENPAN 2.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kapabilitas APIP minimal level 3 100% INSPEKTORAT MENPAN RB 3.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPIP minimal level 3 100% INSPEKTORAT BPKP 4.Persentase K/L/Pemda dengan Predikat SAKIP minimaL B 100% BAPPEDA, BIRO ORGANISASI INSPEKTORAT MENPAN RB 5.Persentase K/L/Pemda dengan Opini BPK minimal WTP 100% BPKAD/INSPEKTORAT BPK 6.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Perencanaan baik 100% BAPPEDA BAPPENAS 7.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Reformasi Hukum baik 100% BIRO HUKUM MENDAGRI, KUMHAM 8.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa baik 100% BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA LKPP Birokrasi yang kapabel 1.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kelembagaan baik 100% BIRO ORGANISASI MENDAGRI, MENPAN 2.Persentase K/L/Pemda dengan predikat penilaian SPBE minimal Baik (Indeks SPBE DISKOMINFOTIK DEPKOMINFO ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | V-9 Tabel 5.2. Koordinator agenda dan target reformasi birokrasi nasional dan daerah SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2024 KOORDINATOR DI DAERAH HUBUNGAN KOORDINASI DI PUSAT 3.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pengawasan Kearsipan baik 100% DIPERSIP PERPUSNAS, MENDAGRI 4.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Profesionalitas ASN baik 100% BKD BKN, MENPAN 5.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN baik 100% BKD BKN, MENPAN 6.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Merit System baik 100% BKD BKN, MENPAN 7.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Kepemimpinan Perubahan baik 100% BKD LAN, BKN, MENPAN 8.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pemerintahan Daerah Baik 100% BIRO PEMERINTAHAN MENDAGRI 9.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pengelolaan Keuangan baik 100% BPKAD BPK 10.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pengelolaan Aset baik 100% BPKAD BPK, MENDAGRI Pelayanan Publik yang Prima 1.Persentase K/L/Pemda dengan Indeks Pelayanan Publik Baik 75% BIRO ORGANISASI MENDAGRI, OMBUDSMAND, MENPAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | V-10 Selanjutnya dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, perangkat daerah merupakan ujung tombak keberhasilan dari agenda-agenda yang telah ditetapkan. Oleh karenanya pada tingkat perangkat daerah perlu disusun manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai acuan dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah, manajemen pelaksanaannya adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 5.4: Gambar 5.4. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di Provinsi Riau 4.2. Monitoring dan Evaluasi Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup K/L/Pemda serta lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut: ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | V-11
35. a.Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi daerah untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam Road Map Reformasi Birokrasi.
36. b.Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap instansi pemerintah agar konsisten dengan Road Map nasional dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
37. c.Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk:  Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;  Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;  Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;  Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional. Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level nasional ditentukan oleh KPRBN. Sementara untuk instansi pemerintah, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:
38. a.Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | V-12 permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
39. b.Evaluasi tahunan di setiap tingkat instansi yang dipimpin langsung oleh Ketua UPRBN;
40. c.Evaluasi tahunan di tingkat Nasional, yang dipimpin langsung oleh Ketua TRBN. Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:
41. a.Hasil-hasil monitoring;
42. b.Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
43. c.Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
44. d.Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Di samping itu, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 | VI-1 Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan di Provinsi Riau, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh elemen perangkat daerah beserta stakeholder lainnya dalam pelaksanaan dan perbaikan-perbaikan manajemen pemerintahan di Provinsi Riau. Pekanbaru, November 2020 GUBERNUR RIAU SYAMSUAR I : MANAJEMEN PERUBAHAN 2020 2021 2022 2023 2024 I Peningkatan pengelolaan agenda reformasi daerah Skor area Manajemen Perubahan 2.76 2.95 3.13 3.32 3.50 Updating Tim reformasi birokrasi daerah Biro Organisasi Dokumen Updating Tim RB Unit Kerja Penyusunan road map RB 2020-2024 Biro Organisasi Dokumen Penyusunan dan penetapan Rencana Aksi RB Unit Kerja Sosialisasi road map RB 2020-2024 Biro Organisasi Laporan Sosialisasi Rencana Aksi Monev pelaksanaan Rencana Aksi reformasi birokrasi yang disertai dengan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan Biro Organisasi Laporan Monev pelaksanaan Rencana Aksi RBI yang disertai dengan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan Menyusun RATL atas PMPRB Biro Organisasi Dokumen Tindaklanjut rencana aksi tindak lanjut atas PMPRB Pengelolaan manajemen media agenda reformasi birokrasi Biro Organisasi Pengelolaan manajemen media agenda reformasi birokrasi unit kerja Pembangunan dan pengembangan pusat data Informasi reformasi birokrasi daerah Biro Organisasi Masukan dan kontribusi pembangunan pusat data reformasi birokrasi daerah Pembinaan dan koordinasi agenda reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota dan stake holder lainnya Biro Organisasi Pembinaan dan koordinasi agenda reformasi birokrasi di lingkungan unit perangkat daerah Pelaksanaan PMPRB untuk Pemda dan seluruh unit kerja Inspektorat Laporan Pelaksanaan PMPRB Unit Kerja Penetapan tim asesor Inspektorat Dokumen Penetapan tim asesor unit kerja dengan mengikutsertakan pejabat Eselon II Peningkatan kompetensi assessor Inspektorat Peningkatan kompetensi assessor unit kerja Monev terhadap rencana aksi dan capaian target agenda reformasi birokrasi Inspektorat Monev terhadap rencana aksi dan capaian target agenda reformasi birokrasi unit kerja RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 TARGET/TAHUN AGENDA NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS PUSAT/PEMDA PENANGGUNG JAWAB SATUAN OUTPUT AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD 1 Meningkatkan perencanaan dan fasilitasi agenda reformasi daerah 2 Peningkatan pelaksanaan penilaian mandiri dan monev Penguatan nilai integritas BPSDM Penguatan nilai integritas unit kerja Penetapan dan implementasi budaya kerja Biro Organisasi Penetapan dan implementasi budaya kerja pada unit kerja Penetapan kebijakan agen perubahan Biro Organisasi/BPSDM Kebijakan Penetapan agen perubahan unit kerja Penetapan rencana aksi agen perubahan BPSDM Dokumen Penetapan rencana aksi agen perubahan di unit kerja Pelatihan agen perubahan BPSDM Laporan Pelatihan agen perubahan diinisiasi oleh unit kerja masing- masing Internalisasi dan implementasi agenda perubahan BPSDM Laporan Internalisasi dan implementasi agenda perubahan unit Survei dan penilaian agenda perubahan BPSDM Laporan Survei pelaksanaan RBI di unit kerja Pendokumentasian keterlibatan dan arahan pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Biro Organisasi Laporan Pendokumentasian keterlibatan dan arahan pimpinan unit kerja dalam kegiatan RB, baik kegiatan RB yang diselenggarakan oleh Pusat maupun oleh Unit 3 Penguatan nilai integritas dan Pola Pikir Budaya Kinerja : DEREGULASI KEBIJAKAN 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Penyelesaian Perda Sesuai Program Legislasi Daerah 60 65 70 75 80 Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis, yang direvisi/ dihapus n/a 75 85 90 95 Melakukan pemetaan (Perda/Pergub) melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi agar dilakukan analisis peraturan yang sudah tidak relevan Biro Hukum Dokumen Melakukan pemetaan (Perda/Pergub) melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi agar dilakukan analisis peraturan yang sudah tidak relevan pada unit kerja Revisi/pencabutan Perda/Pergub yang tidak harmonis atau tidak sinkron Biro Hukum Laporan Revisi/pencabutan Perda/Pergub yang tidak harmonis atau tidak sinkron pada unit kerja Evaluasi dan harmonisasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan PUU Biro Hukum Laporan Penyusunan regulasi sesuai ketentuan yang berlaku 1 Meningkatkan identifikasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan Peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan perundang- undangan I RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 TARGET/TAHUN AGENDANO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS PUSAT/PEMDA PENANGGUNG JAWAB SATUAN OUTPUT AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD II III : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2020 2021 2022 2023 2024 I Meningkatnya organisasi yang tepat fungsi dan ukuran Indeks Kelembagaan 60 65 70 75 81 Penyederhanaan jabatan-jabatan dalam birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Biro Organisasi Dokumen Penyederhanaan jabatan-jabatan dalam birokrasi unit kerja Evaluasi struktur organisasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah Biro Organisasi Laporan Evaluasi struktur organisasi dalam meningkatkan kinerja unit kerja Tindak lanjut hasil evaluasi dengan mengajukan perubahan organisasi Biro Organisasi Laporan Tindak lanjut hasil evaluasi dengan mengajukan usulan perubahan organisasi 2 Meningkatkan pembinaan dan koordinasi kelembagaan Pembinaan dan koordinasi agenda penyederhanaan kelembagaan birokrasi di Provinsi dan kabupaten/kota dan stake holder lainnya Biro Organisasi Laporan TARGET/TAHUN AGENDA RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS PUSAT/PEMDA PENANGGUNG JAWAB SATUAN OUTPUT AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD Penyederhanaan kelembagaan birokrasi sesuai tuntutan kinerja 1 IV : PENATAAN TATA LAKSANA 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Pemerintahan Daerah Tinggi (Skor 2 - 2,99) Sangat Tinggi (Skor 3 - 4) Sangat Tinggi (Skor 3 - 4) Sangat Tinggi (Skor 3 - 4) Sangat Tinggi (Skor 3 - 4) Indeks SPBE 3.17 3.25 3.33 3.42 3.5 Penyusunan peta proses bisnis Biro Organisasi Dokumen Penyusunan SOP sesuai dengan peta proses bisnis Unit Kerja/OPD Penyusunan dan Penyesuaian SOP sesuai peta proses bisnis Biro Organisasi Laporan Penyusunan dan Penyesuaian SOP sesuai peta proses bisnis Unit Kerja/OPD Monitoring Penerapan SOP sesuai dengan peta proses bisnis Unit Kerja Biro Organisasi Laporan Monitoring Penerapan SOP unit kerja peta proses bisnis Unit Kerja/OPD Evaluasi dan perbaikan SOP sesuai Peta Proses Bisnis Biro Organisasi Laporan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis dan SOP Unit Kerja/OPD Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Adm/ Pemerintahan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah unit kerja Evaluasi terhadap rencana pengembangan teknologi informasi daerah Diskominfotik Laporan Evaluasi terhadap rencana pengembangan teknologi informasi daerah unit kerja Penguatan infrastruktur teknologi informasi Diskominfotik Penguatan infrastruktur teknologi informasi unit kerja Pengintegrasian sistem teknologi informasi daerah Diskominfotik Pengintegrasian sistem teknologi informasi unit kerja Pengembangan dan updating aplikasi e-Sikap Diskominfotik aplikasi Masukan Pengembangan Aplikasi e-Sikap Pengelolaan web riau.go.id Diskominfotik aplikasi Peningkatan aplikasi e-office Diskominfotik Aplikasi Penggunaan aplikasi e-office Pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran, monev dan capaian kinerja Diskominfotik Aplikasi Penggunaan aplikasi perencanaan, penganggaran, monev dan capaian kinerja yang telah terintegrasi AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD 1 Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur I TARGET/TAHUN AGENDA NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS PUSAT/PEMDA PENANGGUNG JAWAB SATUAN OUTPUT RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 Meningkatkan kualitas proses bisnis dan prosedur kerja instansi pemerintah Meningkatkan proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dengan penggunaan teknologi informasi 2 Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang disertai dengan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan Diskominfotik Laporan Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang disertai dengan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan Uji Konsekuensi Informasi Publik Diskominfotik Laporan Indeks Pengawasan Kearsipan 30 35 45 55 61 Internalisasi pemahaman tanggung jawab kearsipan pada seluruh level pejabat & pegawai Dipersip Laporan Internalisasi intensif pemahaman tanggung jawab kearsipan pada seluruh level pejabat & pegawai Program kerja pengawasan tahunan kearsipan Dipersip Laporan Penyusunan program pengawasan tahunan Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kearsipan Dipersip Laporan Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kearsipan Mengimplementasikan digitalisasi arsip Dipersip Laporan Mengimplementasikan digitalisasi arsip unit kerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 3 4 5 5 5 Evaluasi pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Evaluasi pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa pada unit kerja Peningkatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Peningkatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada unit kerja III Meningkatkan Tata kelola pengadaan barang dan jasa Meningkatkan keterbukaan informasi publik 3 II Meningkatkan Kualitas pengelolaan arsip V : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Profesionalitas ASN 45 50 55 60 65 Indeks Merit System 236.60 246.06 255.91 266.14 276.79 Formalisasi perhitungan kebutuhan pegawai tahun 2020-2024 BKD Dokumen Usulan Kebutuhan pegawai Penyelenggaraan Penerimaan Pegawai (sesuai ketentuan) BKD Dokumen - Pemutakhiran dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja seluruh jabatan sesuai dengan struktur baru Biro Organisasi Dokumen Usulan Pemutakhiran dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja seluruh jabatan sesuai dengan struktur baru Pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional BKD Laporan Usulan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (Manajerial Sosiokultural, dan Teknis) BKD Dokumen Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (Manajerial Sosiokultural, dan Teknis) Pengembangan dan integrasi sistem informasi kepegawaian BKD Laporan Usulan pengembangan dan integrasi sistem informasi kepegawaian Evaluasi jabatan sesuai SKJ dilakukan pada seluruh pegawai Biro Organisasi Laporan Evaluasi jabatan sesuai SKJ dilakukan pada seluruh pegawai Laporan penyelesaian kasus- kasus pelanggaran disiplin dan kode etik/kode perilaku pegawai BKD Laporan Laporan penyelesaian kasus- kasus pelanggaran disiplin dan kode etik/kode perilaku pegawai Penyusunan training need assessment SDM aparatur BKD Penyusunan training need assessment SDM aparatur unit kerja AKTIVITAS UNIT KERJA/OPDTARGET/TAHUN AGENDANO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS PUSAT/PEMDA PENANGGUNG JAWAB SATUAN OUTPUT RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 1 Penataan sistem perencanaan dan pengelolaan SDM aparatur Peningkatan Professionalisme SDM Aparatur I Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 2 Pengembangan kompetensi sesuai dengan training need analysis BPSDM Laporan Pengembangan kompetensi sesuai dengan training need analysis Pelaksanaan assessment Pegawai BKD Laporan Partisipasi dalam pelaksanaan assessment Pegawai Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi BPSDM Laporan Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi Pelaksanaan Implementasi sistem merit dan manajemen ASN BKD Laporan Pelaksanaan Implementasi sistem merit dan manajemen ASN Pelaksanaan seleksi JPT yang kosong BKD Laporan - Penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karir BKD Laporan Penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karir Pelaksanaan disiplin aparatur BKD Laporan Pelaksanaan disiplin aparatur unit kerja Monitoring dan evaluasi pelaksanaan disiplin dan kode etik/kode perilaku seluruh unit kerja BKD Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan disiplin dan kode etik/kode perilaku seluruh unit kerja Penyusunan kebijakan dan peningkatan pelaksanaan reward and punishment BKD Laporan Peningkatan pelaksanaan reward and punishment 3 Penegakan disiplin aparatur Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 2 VI 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai akuntabilitas 69.84 72.14 74.44 76.74 79.04 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Indeks Pengelolaan keuangan 94% 95% 97% 98% 100% Indeks Pengelolaan Asset 80% 85% 88% 94% 100% Peningkatan kualitas dokumen perencanaan berbasis kinerja (Reviu dan Revisi RPJMD) Bappeda Laporan Reviu dan Revisi Renstra Dialog Kinerja dan penetapan Perjanjian Kinerja (PK) yang diikuti oleh para pimpinan Eselon II Bappeda Laporan Dialog dan penetapan perjanjian kinerja sampai setingkat staf Updating capaian kinerja berkala (triwulan) Biro Organisasi Laporan Updating capaian kinerja berkala (triwulan) unit kerja Pemutakhiran data kinerja Biro Organisasi Laporan Pemutakhiran data kinerja Penyusunan LKJIP Pemerintah Provinsi Riau Biro Organisasi Laporan Penyusunan LKJIP unit kerja Asistensi penyusunan laporan kinerja perangkat daerah Biro Organisasi Laporan Mengikuti asistensi penyusunan laporan kinerja perangkat daerah Penyusunan/updating regulasi Pengelolaan Akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Biro Organisasi Kebijakan Peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas BPSDM Laporan Peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas unit kerja Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, dan kinerja di daerah Bappeda, Biro Organisasi, BPKAD, Diskominfotik Aplikasi 1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja TARGET/TAHUN AGENDANO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS PUSAT/PEMDA PENANGGUNG JAWAB SATUAN OUTPUT Peningkatan pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah I RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 Pelaporan kinerja dan penguatan pengelolaan akuntabilitas 2 AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD : PENGUATAN AKUNTABILITAS Monev capaian kinerja dan anggaran, yang diikuti oleh para pimpinan Inspektorat Laporan Mengikuti monev capaian kinerja dan anggaran, oleh Para Pimpinan Penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Riau dan perangkat daerah Inspektorat Laporan Penilaian akuntabilitas kinerja unit kerja Evaluasi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau BPKAD Laporan Evaluasi pengelolaan keuangan pada unit kerja Tindak lanjut evaluasi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau BPKAD Laporan Tindak lanjut evaluasi pengelolaan keuangan pada unit kerja Evaluasi pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Riau BPKAD Laporan Evaluasi pengelolaan asset pada unit kerja Tindak lanjut evaluasi pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Riau BPKAD Laporan Tindak lanjut evaluasi pengelolaan asset pada unit kerja 4 Peningkatan manajemen keuangan dan asset daerah Pelaksanaan evaluasi kinerja3 VII 2020 2021 2022 2023 2024 I Peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah Indeks Kapabilitas APIP 3 3 3 4 4 Jumlah OPD dengan predikat WBK/WBBM 1 OPD 2 OPD 3 OPD 3 OPD 4 OPD Indeks Maturitas SPIP 3 3 3 3 4 Evaluasi kualitas dan kuantitas SDM pengawasan Inspektorat - Peningkatan kualitas SDM pengawasan Inspektorat Laporan - Pendampingan Pembangunan ZI Inspektorat Dokumen Monitoring dan evaluasi ZI kepada seluruh unit kerja secara berkala Inspektorat Laporan Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja Melakukan pengusulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM Inspektorat Laporan Reviu Kebijakan Penanganan Gratifikasi Inspektorat Kebijakan - Melakukan public campaign Inspektorat Laporan Melakukan public campaign Penanganan Pelaporan Gratifikasi Inspektorat Laporan evaluasi penanganan gratifikasi unit kerja evaluasi penanganan gratifikasi Inspektorat Laporan evaluasi penanganan gratifikasi unit kerja Melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan gratifikasi Inspektorat Laporan Menyampaikan tindak lanjut gratifikasi unit kerja Koordinasi Penyampaian LHKPN dan LHKASN BKD/Inspektorat Laporan Penyampaian LHKPN dan LHKASN Unit Kerja Reviu Kebijakan SPIP Inspektorat Kebijakan - Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko Unit Kerja Inspektorat Laporan Melaksanakan penyusunan Manajemen Resiko masing- masing unit kerja RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 Meningkatkan pengelolaan gratifikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS PUSAT/PEMDA Menguatkan pembangunan zona integritas AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan : PENGUATAN PENGAWASAN TARGET/TAHUN AGENDA PENANGGUNG JAWAB SATUAN OUTPUT 2 3 4 Meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah Pengawasan Intern Berbasis Risiko Inspektorat Laporan Melaksanakan penyusunan PKPT berbasis risiko Reviu kebijakan ttg Pengaduan Masyarakat Inspektorat/ Biro Organisasi/ Diskominfo Kebijakan - Penanganan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Laporan - Evaluasi berkala penanganan pengaduan masyarakat Inspektorat Laporan - Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Inspektorat Laporan - Penetapan dan Sosialisasi Kebijakan Whistle Blowing System Inspektorat Kebijakan - Penanganan Whistle Blowing System Inspektorat Laporan Evaluasi berkala Whistle Blowing System Inspektorat Laporan Tindak lanjut hasil evaluasi atas Whistle Blowing System Inspektorat Laporan - Penetapan dan Sosialisasi Kebijakan penanganan benturan Kepentingan Inspektorat Kebijakan - Penanganan benturan Kepentingan Inspektorat Laporan Sosialisasi Penenganan benturan Kepentingan evaluasi penanganan benturan kepentingan Inspektorat Laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan Tindak lanjut hasil evaluasi benturan kepentingan Inspektorat Laporan Tindak lanjut hasil evaluasi benturan kepentingan level unit kerja 7 Meningkatkan penanganan benturan kepentingan Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat 5 4 Meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah 6 Meningkatkan pengelolaan whistle blowing system VIII 2020 2021 2022 2023 2024 I Peningkatan kualitas pelayanan publik Indeks Pelayanan Publik/ Survey eksternal pelayanan publik 87.00 87.80 88.50 89.30 90.00 Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik 81.00 83.00 85.00 87.00 89.00 Penetapan regulasi Kebijakan Standar Pelayanan Biro Organisasi Kebijakan Penetapan Kebijakan Standar Pelayanan unit kerja Melakukan reviu atas SOP Standar Pelayanan Biro Organisasi Laporan Melakukan reviu atas SOP Standar Pelayanan Unit Kerja Penyusunan/updating kebijakan inovasi pelayanan publik (1 perangkat daerah 1 inovasi unggulan) Biro Organisasi Kebijakan Pembangunan inovasi pelayanan publik Penetapan kebijakan pelaksanaan forum konsultasi pelayanan publik sesuai dengan UU 25 Tahun 2009 Biro Organisasi Kebijakan Pelaksanaan Forum konsultasi pelayanan publik terintegrasi dengan forum konsultasi publik pembangunan daerah pada unit kerja Pembuatan Materi Forum Konsultasi Pelayanan Publik Biro Organisasi Dokumen Pembuatan Materi Forum Konsultasi Pelayanan Publik Penetapan kebijakan pengembangan reward/punishment terhadap unit kerja/individu Biro Organisasi Kebijakan Pemberian reward/punishment bagi sub unit kerja/individu yang melakukan pelayanan prima/berkinerja baik Optimalisasi sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima Penetapan/ Updating regulasi Unit Pengelolaan dan Konsultasi Pelayanan Biro Organisasi Kebijakan Penetapan Unit Pengelolaan dan Konsultasi Pelayanan pada unit kerja Pembentukan Unit Pengelolaan Pengaduan Biro Organisasi Laporan Pembentukan Unit Pengelolaan Pengaduan Meningkatkan kompetensi SDM dan pemberian reward and punishment Meningkatkan kualitas standar pelayanan 2 Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat dan inovasi pelayanan publik 3 RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 TARGET/TAHUN AGENDANO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR AKTIVITAS PUSAT/PEMDA PENANGGUNG JAWAB SATUAN OUTPUT AKTIVITAS UNIT KERJA/OPD : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1 Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan/keluhan/masukan yang disertai rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan Inspektorat Laporan Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan/keluhan/masukan yang disertai rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan Koordinasi tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat Biro Organisasi Laporan Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat terkait unit kerja Pengelolaan Aplikasi e-Lapor Diskominfotik Aplikasi Pelaksanaan koordinasi e-Lapor Koordinasi dan fasilitasi Kompetisi inovasi pelayanan Biro Organisasi Laporan Mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat dan inovasi pelayanan publik 3

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…