DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 73 Tahun 2020

Nomor: 73
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 7 (tujuh) Bab dan 16 (enam belas) Pasal dengan materi pokok meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratural Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor L9 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daeratr-daeratr Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I6aQ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daeratr (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daeratt 3. 5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor IL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5s87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tah]un 20 19 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oI9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO\; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah d.engan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2oI5 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor I57); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2oI7 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten I Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor L97); peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IO7 Tahun 2oI7 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten I Kota (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1605); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2ol8 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 1539); peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2o2O tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2o2O Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

BAB I

KETBNTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 6. 7. 8. 9. Menetapkan

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
7.Inspektur Daerah adaiah Inspektur Daerah Provinsi Riau.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Inspektorat Daerah sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
2. b.Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan iainnya;
3. c.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraarl Pemerintahan Daerah Kabupatenl Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. d.Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri;
5. e.Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. f.Pelaksanaan koordinasi pencegahaan tindak pidana korupsi;
7. g.Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. h.Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
9. i.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat;
3. c.Inspektorat Pembantu; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan;
2. b.Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
3. c.Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
(3)Inspektorat Pembantu terdiri atas:
1. a.Inspektorat Pembantu I;
2. b.Inspektorat Pembantu II;
3. c.Inspektorat Pembantu III;
4. d.Inspektorat Pembantu IV; dan
5. e.Inspektorat Pembantu V.
(4)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur pembantu, dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian;
(5)Inspektorat Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
(6)Bagan Struktur organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Inspektur Daerah merupakan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
(2)Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan pejabat Administrator (eselon III.a)
(3)Kepala subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).
(1)
(2)
(1)
(2)

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kedalam semua unsur dilingkungan Inspektorat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan a:nggarar^ pengawasan, penyiapan penyusunan renacangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerj asama;
b.Pelaksanaan, evaluasi pengawasan, pengumpuian, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c.Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d.Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 7

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan pen5rusunan dan pengendalian rencanaf program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
b.pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
c.pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
d.pengkoordinasian dan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

Pasal 8

(1)Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutkahiran tindak lanjut hasil pengawasan.
(2)untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pelaksanaan penginventarisasian hasil pengawasan;
2. b.Pelaksanaan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
3. c.Pelaksanaan penjrusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
4. d.Pelaksanaan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
5. e.Pelaksanaan fasilitasi administrasi bebas temuan; dan
6. f.Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

Pasal 9

(1)Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan administrasi kepegawaian;
2. b.pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
3. c.pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
4. d.pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
5. e.pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan laporan keuangan. -/-

Pasal 10

(1)Inspektorat Pembantu I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, b, c dan d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu I, II, III dan IV menyelenggarakan fungsi :
1. a.pelaksanaan penyiapan pen5rusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
2. b.pelaksanaan perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c.pelaksanaan pengkoordinasian pengawasan fungsional penyelen ggar aarr urusan Pemerintahan D aerah ;
3. d.pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
4. e.pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
5. f.pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
6. g.pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
7. h.pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
8. i.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal; dan
9. j.Pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan.
(1)Inspektorat Pembantu V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional dalam bidang pencegahan dan investigasi dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu V menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengendalian investigasi;
2. b.pelaks€rnaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
3. c.pelaksanaan kedasama pengawasan dengan lembaga/instansi pengawasan dan aparat penegak hukum terkait bidang pencegahan dan investigasi;
4. d.pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. e.pelaksanaan penanganan audit investigasi atas permintaan;
6. f.pelaksanaan pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil investigasi; dan
7. g.pelaks€rnaan pen5rusunan dan penyampaian laporan investigasi. Bagran Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…