DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 78 Tahun 2020

Nomor: 78
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 1 (satu) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok memuat Ketentuan Umum.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2o2o tentang perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 20Lg tentang penyelenggaraan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I94S Undang-Undang Nomor 6l Tahun 195g tentang Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 7957 tentang pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat I sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun rgsr Nomor Ts) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195g Nomor rr2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \6ae; undang-Unda'g Nomor 4 Tahun rgg4 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 7984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |gg4 Nomor BT23); 2. 3. 4. 5. 2 undang-undang Nomor 36 Tahun 2oog tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 744, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2ors tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintalran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OI4 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 298, Tarnbaha' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OLg tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or8 Nomor r28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 rahun rggr rentang Penanggulangan Wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun IggL Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34al;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15O1/MENKES/PER|X| 2OL0 Tentang penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 503);
10.Peraturan Daerah Nomor 2I Tahun 2018 tentang Penyelenggaraarr Kesehatan (Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2Ol8 Nomor 2T,Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2or8 Nomor 21) sebagaimana telah 6. 3 diubah dengan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2o2o tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2OI8 tentang penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2o2o Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah provinsi Riau Tahun 2o2o Nomor 4); MEMUTUSKAN: MENCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMTURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 20 T8 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN. BAI} I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biorogi, antara virus, bakteri, jamur, dan parasit.
5.Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat paldemi.
6.Pencegahan dan pengenda]ian penyakit Menular adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, danlatau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat penyakit menular.
7.sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi perorangan dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran administratif.

Pasal 2

Dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyakit menular di daerah diberikan sanksi administratif kepada perorangan dan pelaku usaha dalam pelanggaran protokol kesehatan. Sanksi administratif kepada perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a.teguran lisan;
b.teguran tertulis;
c.sanksi sosial; danl atau
d.denda administratif sebesar Rp.1oo.ooo,o0 (seratus ribu rupiah). sanksi administratif bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perorang€rn yang tidak melakukan protokol kesehatan berupa tidak memakai masker. sanksi administratif kepada peraku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a.teguran lisan;
b.teguran tertulis;
c.pembubaran kegiatan;
d.pencabutan sementara izin
e.pencabutan tetap izin; danl atau
f.denda administratif Rp.5oo.oo0,oo (Lima ratus ribu rupiah). sanksi administratif bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, berupa:
a.mewajibkan pengunjung dan karyawan untuk memakai masker;
b.penyediaan sarana pencuci tangan; dan
c.menerima pelanggan/pengunjung SOVI (lima puluh persen) dari kapasitas yang tersedia dan menjaga jarak.

(2)
(3)
(4)
(5)5 pasal 3 Pengenaan sanksi risan dan sanksi terturis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta ayat (4) huruf a dan huruf b, diberikan pada masa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2o2o tentang perubaha' Atas Pertauran Daerah Nomor 21 tentang penyelenggaraan Kesehatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diundangkannya peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasar 2 ayat (2) hurufc, berupa:

a.membersihkan fasilitas umum selama 60 (enam puruh) menit;
b.menyanyikan lagu Indonesia Raya;
c.mengucapkan pancasila; atau
d.melakukan olah raga fisik, seperti, lari, push up, dan jalan jongkok.

Pasal 5

(1)sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (a) huruf c diberikan kepada peraku usaha yang telah 2 (dua) kali dikenakan sanksi tertulis. (21 sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (a) huruf d diberikan kepada pelaku usaha yang telah 2 (dua) kali dikenakan sanksi pembubaran kegiatan.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (a) huruf e diberikan kepada pelaku usaha yang telah 2 (dua) kali dikenakan sanksi pencabutan sementaraiztn.

Pasal 6

Bagi perorangan dan pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. 6

Pasal 7

(1)Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) humf d, d,an ayat (4) huruf f dituangkan dalam bukti penerimaan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh penyidik pegawai Negeri sipil yang bertugas daram operasi yustisi kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas daerah paling lama LX24jam. pasal 8 Perahrran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal u""RNUR RIA Diundangkan di Pekanbaru venrSUAR pada tanggal Plh. SEKRET VINSI RIAU, MA L KASMY BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2O2O NOMOR GUBERNUR RIAU A. PERORANGAN NOMOR: Pangkat/Gol NIP' "',,'.,'.' Jabatan Penyidik Pegawai Negeri sipil pada satuan polisi pamong praja provinsi Riau Berdasarkan Skep Menteri Hukum Dan Ham Rl Nomor: Tanggal ,........, terah melakukan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Gubernur TKp di Ja|an........,....... .. pelanggaran dilakukan oleh tersangka dibawah ini :_________ Nama / No. KTP TempaUTgllahir Kewarganegaraan Agama Pekerjaan Alamat Tempat Tinggal Berdasarkan hasil pemeriksaan Keterangan Tersangka : langsung di TKP tersangka terbukti sebagaimana pasal dibawah ini:________ 7 LAMPIRAN I : PERATURAN NOMOR : TANGGAL: --- Setelah berita acara pemeilksaan pelanggaran Peraturan Gubernur ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang gHIt,l lfl"f:|",lfllt:11.9:^ikut membaiinva serta membenarkan semua keterangannya maka untuk mensuatkan,tersanska membubuhkan tandatangan dibawahini. Yang diperiksa, Penyidik Pegavrai Negeri Sipil NP Pertimbangan : Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan penyerenggaraan kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit bagi masyarakat maka perlu dikeluarkan Surat eenetalan Sanksi bagi pelanggar. Dasar : 1' Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan Atas peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 21 Tahun 201g Tentang penyelengga

2.peraturan Gubernur Nomor...tentang petunlui n 2020 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Nomor g n;
3.Keputusan Gubernur Riau Nomor ; Kpts. 1383 S penanganan covid-lg di provinsi Riau; o atgas 4' Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran atas nama tersangka tersebut diatas. SATUAN POLISI PAMONG PRA^'A PROVINSI RIAU ATAS NAMA TtM OPERAS|yUSTlst PENEGAKAN HUKUM denganini Menjatuhkan sanksi Administratif Kepada Tersangka Tersebut )iatas yaitu r --------... 8 SURAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF Nomor: PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka telah terbukti dan mengakui kesalahannya sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Gubernur dan apabila tersangka dikemudian hari melaku[an peranggaran yang sama maka bagi pelanggar akan dikenaran Sanksi sesuai dengan peraturan perundang_undangan. Demikian surat Penetapan sanksi Administratif ini dibuat dengan sebenamya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditanda tangani dipada hari tanggal tersebut diatas Tahun ....., 1 (satu) lembar dari Dokumen ini telah diterima oleh tersangka untuk dipatuhi. Yang Terima Surat Penetapan Sanksi Pelanggar NP B. PELAKU USAHA NOMOR: PangkaUGol"""""' NlP"""" Jabatan Penyidik PegawaiNegerisipilpada satuan polisi pamong praja provinsi Riau Berdasarkan skep Menteri Hukum Dan Ham Rl Nomor: Tanggal ........., telah melakukan pemeriksaan pelanggaran peraturan Gubernur"""""""" TKp di Jaran .......... peranggaran dirakukan oreh tersangka dibawah ini i------- Nama Tempat Usaha : Alamat Tempat Usaha : Penanggung Jawab Temapat Usaha : Nama : No KTP : Alamat Sesuai KTP Keterangan Tersangka : Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung di TKP tersangka terbukti tidak menerapkan protokol kesehatan pada tempat usahanya sebagaimana pasal dibawah ini : ------- --- Setelah berita acara pemeriksaan pelanggaran Peraturan Gubernur ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksajuga ikut membacanya serta membenarkan semua keterangannya maka untuk menguatkan,'tersangki membubuhkan tandatangan dibawahini.-- Yang diperiksa, Penyidik Pegauai Negeri Sipil Pelanggaran Pasa| ........... Keterangan a IAda / Tidak Ada ] 0 [Ada / Tidak Ada ] IAda / Tidak Ada ] Atas dasar pelanggaran pasal tersebut diatas kepada tersangka dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 44C Ayat (2) a, Teguran Lisan | | Kati b. Teguran Tertutis L_J Kati c. pembubaran Kegiatanfl rati

d.Pencabutan Sementara tznl I fati e. Pencabutan Tetap tzi{-_l xari t Denda Administ,rtif np. soonoq[i frli NP l0 SUMT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF Nomor: Pertimbangan : Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit bagi masyarakat maka perlu dikeluarkan Surat Penetapan Sanksi Administratif bagi pelanggar, Dasar : l Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan Kesehatan; 2.Peraturan Gubernur Nomor...tentang Petunjuk Pelaksanaan Perauran Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
1. 3.Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts, '1383/1K2020 tanggal 22 September 2020 tentang Satgas Penanganan Covid-19 di Provinsi Riau; 4, Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran atas nama tersangka tersebut diatas. SATUAN POLISI PAMoNG PRAJA PROVINSI RIAU ATASNAMA TIM OPERASI YUSTISI PENEGAKAN HUKUM .........., dengan ini Menjatuhkan Sanksi Administratif Kepada Tersangka Tersebut Diatas yaitu : ---------.. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka telah terbukti dan mengakui kesalahannya sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Gubernur dan apabila tersangka dikemudian hari melakukan pelanggaran yang sama maka bagi pelanggar akan dikenaran Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ---- Demikian Surat Penetapan Sanksi Administratif ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditanda tangani di Pekanbaru pada haritanggaltersebut diatas Tahun .., . , 1 (satu) lembar dari Dokumen ini telah diterima oleh tersangka untuk dipatuhi. Yang Terima Surat Penetapan Sanksi Pelanggar PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL NP ueBRNUR RIAU, svnnasuAR tt LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : TANGGAL , A. PERORANGAN TANDA TERIMA BUKTI PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF (BPDAI PELANGGARAN BAGI PERORANGAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR. Dasar Pengenaan Denda Sudah terima dari Uang Sebesar Untuk Surat Penetapan Sanksi Administratif Nomor : ;;;";,;;; il;; " ' selaku Pelanggar Rp. 1OO. O00,- (Seratus Ribu Rupiah) Pembayaran denda administratif pelanggaran Pasal . Perauran Gubernur Pekanbaru, Yang Membayar Uang Denda Pelanggar Yang Terima Uang Denda Penyidik Pegawai Negeri Sipil Catatan : Uang Denda tersebut diatas disetorkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya disetorfan ke Rekening Kas Daerah Akun . paling lama I X 24jam. 12 B. PELAKU USAHA TANDA TERIMA BUKTI PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF (BPDA) PELANGGARAN BAGI PELAKU USAHA BERDASARI(AN PERATURAN GUBERNUR Nomor : Dasar Pengenaan Denda Sudah terima dari Uang Sebesar Untuk Surat Penetapan Sanksi Administratif Nomor : ;;;;;;;;; il;;;;; Selaku Peranggar Rp. 500. 000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ::::::-:: ffit,JffiT':,::":--"'"" Pekanbaru, Yang Membayar Uang Denda Pelanggar Y"ng Terima Uang Denda Penyidik Pegawai Negeri Sipil - Catatan : Uang Denda tersebut diatas disetorkan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya diietorkan ke Rekening Kas Daerah Akun pating lama i x z+jam. 13 SURAT TANDA SETOR PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF' (BPDAI PELANGGARAN .... BAGI I{AN PERATURAN GUBERNUR Nomor : Sudah terima dari Jumlah Uang Denda Perorangan Sebesar Jumlah Uang Denda Pelaku Usaha Sebesar Total Untuk Penyetor Uang Penyidik Pegawai Negeri Sipil il;;t ;ioii r.i,,." ;;"; i;,;.1'-T$: Pegawai Administratif dari pelanggar. Rp Rp. .. Setoran Uang denda administratif pelanggaran ;';;;;;;;,'n:l
2. 1.Perorangan : ....
3. 2.Pelaku Usaha :.... Pelanggar. dengan bukti penerimaan terlampir. Pekanbaru, Yang Terima Setoran Uang Bendahara Penerimaan Rp. Orang Pelanggar. Orang/Tempat Usaha RrAU, vnusuAR

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…