DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 79 Tahun 2017

Nomor: 79
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 9 (sembilan) Bab dan 20 (dua puluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
9.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Guberiur ini dibentuk UPT pada Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1.UPI Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, Kelas A;
2.UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat, Kelas A;
3.UPI Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, Kelas A;
4.UPI Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota, Kelas A;
5.UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga, Kelas A; 6 I IPI Penseloleen Pendanaf an Kota Drrmai A:
7.UPI Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian, Kelas A; B. UFrI Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kerinci, Kelas A;
9.UPI Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan, Kelas A;
10.UPI Pehgelolaan Pendapatan Duri, Kelas A;
11.UPI Pengelolaan Pendapatan Perawang, Kelas A;
12.UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapi Api, Kelas B;
13.UP/t Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura, fielas B;
14.UFrI Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang, Kelas B;
15.UPI Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, Kelas B;
16.UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang, Kelas B; L7.UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis, Kelas B;
18.UPT Pengelolaan Pendapatan Rumbai, Kelas B;
19.UPI Pengelolaan Pendapatan Tapung, Kelas B; dan
20.UPI Pengelolaan Pendapatan Panam, Kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
(4)Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pene rimaan;
4. d.Seksi Penagihan ;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penerimaan;
4. d.Seksi Penagihan ;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fr:ngsional.
(3)Susunan Organisasi UPI Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penerimaan;
4. d.Seksi Penagihan ;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penerimaan;
4. d.Seksi Penagihan ;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penerimaan;
4. d.Seksi Penagihan ;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai, terdiri atas:
1. a.Kepala UPI;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penerimaan;
4. d.Seksi Penagihan ;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(7)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian, terdiri atas:
1. a.Kepala UPI;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penerimaan;
4. d.Seksi Penagihan ;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(8)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kerinci, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penerimaan;
4. d.Seksi Penagihan ;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(9)Susunah Organisasi UPI Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penerimaan;
4. d.Seksi Penagihan ;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(10)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Duri, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penerimaan;
4. d.Seksi Penagihan ;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(11)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penerimaan;
4. d.Seksi Penagihan ;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional. (l2)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapi Api terdiri atas:
6. a.Kepala UPI;
7. b.Subbagian Tata Usaha; dan
8. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(13)Susunan Organisasi UPI Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(14)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(15)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(16)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(17)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Keiompok Jabatan Fungsional.
(18)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Rumbai, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(19)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung, terdiri atas:
1. a.Kepala UPT;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(20)Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, terdiri atas:
1. a.Kepala UPI;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatanfungsional.

Pasal 5

(1)UPI dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
(2)Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I s/d Lampiran XX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. l

Pasal 6

(1)Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) s/d ayat (11), merupakan Pejabat Administrator (eselon IILb) ;
(2)Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 4 ayat (12) s/d ayat (20), Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPI Kelas A merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).
(3)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPI Kelas B merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.b). BAB TV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

UPI Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah Kelas A di bidang pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan;
b.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan;
c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan;
d.pengelolaan dan pemeliharaan peralatan konstruksi;
e.pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi;
f.pelayanan pengembangan penggunaan peralatan konstruksi; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala UPT Pengeto,laan Pendapatan Daerah Kelas A mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerimaan dan Seksi Penagihan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPI Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A menyelenggarakan fungfsi:

a.penJrusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A;

(1)(21
(1)(2\
1. b.penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A;
2. c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan; dan
3. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a.merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
c.melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
d.mengagendakan dan mendistribusikan surat men1rurat;
e.melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
f.melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi -iabatan;
g.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h.melaksanakan peny,usunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
i.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Seksi Penerimaan mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penerimaan;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan;
c.men1rusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Pendapatan;
d.melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Pendapatan;
e.melakukan pengadaaa dan pengembangan Pendapatan;
f.melakukan pelayanan pengembangan penggunaan Pendapatan;
g.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penerimaan ; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesr.iai tugas dan fungsinya.

(1)(2t

Pasal 11

Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penagihan;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penagihan;
c.menJrusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Pendapatan;
d.melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Pendap;tan;
e.melakukan pengadaan dan pengembangan Pendapatan;
f.melakukan pelayanan pengembangan penggunaan Pendapatan;
g.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penagihan; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

UFrI Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah Kelas B di bidang pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan;
b.penyeienggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan;
c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan;
d.pengelolaan dan pemeliharaan peralatan konstruksi;
e.pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi;
f.pelayanan pengembangan penggunaan peralatan konstruksi; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…