DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) pasal.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 ten tang Retribusi Daerah telah ditetapkan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terdiri dari Pelayanan Pelabuhan Domestik, Pelayanan Kepelabuhan Internasional, Jasa Penyeberangan Lintas Dumai - Tanjung Kapal dan Penyeberangan Lintas Mengkapan - Kampung Balak;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi dan ditetapkan dengan Perkada;
c.bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sum ber Daya Mineral Nomor : 218.K/MG.O 1 /MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Riau, maka tarif Jasa Penyeberangan Lintas Dumai - Tanjung Kapal dan Penyeberangan Lintas Mengkapan Kampung Balak perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ientang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat : Menimbang: PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANANKEPELABUHANAN TENTANG (?If P.R.·"" -T'D ~·~a 1T • - - . - __ lr-..:..., PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2023 PERATURA>l GUBER, UR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANA:\. MEMUTUSKAN : Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang lomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6808);
6.Peraiuran Pcmerintah Nomor 31 Tahun 2021 teniang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7.Pera tu ran Prcsiden Nomor 191 Tah un 2014 Len tang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah un 20 14 · omor 399) se bagaimana tel ah diubah beberapa kali terakhir dcngan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 ten tang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
8.Peraturan Menteri Dalam Negcri Xomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemberuukan Produk Hukum Dacrah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 ten tang Mekanisrne Penetapan dan Forrnulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita egara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 367); Menetapkan: H PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR:SERITA DA baru H PROVINS! RJAU, SYAMS UAR Diundangkan di Pek pada tanggal SEKRETARIS D Ditetapkan di pada tanggal UBERNUR RIAL Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Riau.

Pasal 3

(1)Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perubahan Lampiran II huruf D:
1. a.angka 03 tentang Jasa Penyeberangan Lintas Dumai - Tanjung Kapal; dan
2. b.angka 04 tentang Penyeberangan Lintas Mengkapan - Kam pung Balak Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 Len tang Retribusi Daerah.
(2)Struktur dan besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Pasal l SYAMSUAR GUBERNUR RIAUi, -·- No. Jenis Muatan Satuan Tar if ·- A. Perrumpang I Dewasa (Diatas 2 Tahun) Per Orang Rp. 9.000,- Bayi (0 - 2 tahun) Per Orang Rp. 1.000,- _J B. Kendaraan __ I --- Golongan 1 Per Unit Rp. 13.000,- (Kendaraan + 1 Jiwa) Golongan 2 Per Unit Rp. 24.000,- (Kendaraan + 1 Jiwa) ·- Golongan 3 Per Unit Rp. 46.000,- (Kendaraan + 1 Jiwa) -- Golonga.n 4

a.Kendaraan Penumpang Per Unit Rp. 151.000,- (Kendaraan + 5 Jiwa) --- --
b.Kendaraan Ba.rang Per Unit Rp. 175.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) I -·- I Golongan 5 --
a.Kendaraan Penumpang Per Unit Rp. 225.000,- (Kendaraan + 16 Jiwa)
b.Kendaraan Ba.rang Per Unit Rp. 272.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) Golongan 6 - -·-
a.Kendaraan Penumpang Per Unit Rp. 370.000,- (Kendaraan + 30 Jiwa)
b.Kendaraan Ba.rang Per Unit Rp. 432.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) +Rp. 43s.6oo,- -- Golongan 7 Per Unit (Kendaraan + 2 Jiwa) Golongan 8 Per Unit Rp. 715.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN (TARIF PENYEBERANGAN LINTAS DUMAI -TANJUNG KAPAL) LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : TANGGAL: SYAMSUAR GUBERNUR RIAU, No. Jenis Muatan I Satuan Tarif --~- A. Pen um pane: I - I Dewasa (Diatas 2 Tahun) Per Orang Rp. 18.000,- -- Bayi (0 - 2 tahun) Per Orang Rp. 2.000,- -- -- - - -- B. Kendaraan ·- Golongan 1 Per Unit Rp. 30.000,- (Kendaraan + 1 Jiwa) Golongan 2 Per Unit Rp. 53.000,- (Kendaraan + 1 Jiwa) Golongan 3 Per Unit Rp. 150.000,- (Kendaraan + 1 Jiwa) Golonzan 4
a.Kendaraan Penumpang Per Unit Rp. 270.000,- (Kendaraan + 5 Jiwa)
b.Kendaraan Barang Per Unit Rp. 282.000,- I (Kendaraan + 2 .Jiwa) I Golorizan 5 --
a.Kendaraan Penumpang Per Unit Rp. 352.000,- I (Kendaraan + 16 Jiwa) ·-
b.Kendaraan Barang Per Unit Rp. 366.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) --- Golonzan 6
a.Kendaraan Penumpang Per Unit Rp. 614.000,- (Kendaraan + 30 Jiwa)
b.Kendaraan Barang Per Unit Rp. 647.000,- (Kendaraan + 2 .Jiwa) - --·- Golongan 7 Per Unit f~p. 674.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) - Golongan 8 Per Unit Rp. 908.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) -·- TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN (TARIF PENYEBERANGAN LINTAS MENGKAPAN - KAMPUNG BALAK) LAMPIRAN 11: PERATl.JRAN GUBER\iUR RIAU NOMOR TANGGAL:

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 ten tang Retribusi Daerah telah ditetapkan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terdiri dari Pelayanan Pelabuhan Domestik, Pelayanan Kepelabuhan Internasional, Jasa Penyeberangan Lintas Dumai - Tanjung Kapal dan Penyeberangan Lintas Mengkapan - Kampung Balak;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi dan ditetapkan dengan Perkada;
c.bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sum ber Daya Mineral Nomor : 218.K/MG.O 1 /MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Riau, maka tarif Jasa Penyeberangan Lintas Dumai - Tanjung Kapal dan Penyeberangan Lintas Mengkapan Kampung Balak perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang lomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6808);
6.Peraiuran Pcmerintah Nomor 31 Tahun 2021 teniang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7.Pera tu ran Prcsiden Nomor 191 Tah un 2014 Len tang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah un 20 14 · omor 399) se bagaimana tel ah diubah beberapa kali terakhir dcngan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 ten tang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
8.Peraturan Menteri Dalam Negcri Xomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemberuukan Produk Hukum Dacrah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 ten tang Mekanisrne Penetapan dan Forrnulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita egara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 367); Menetapkan: H PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR:SERITA DA baru H PROVINS! RJAU, SYAMS UAR Diundangkan di Pek pada tanggal SEKRETARIS D Ditetapkan di pada tanggal UBERNUR RIAL Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Riau.

Pasal 3

(1)Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perubahan Lampiran II huruf D:
1. a.angka 03 tentang Jasa Penyeberangan Lintas Dumai - Tanjung Kapal; dan
2. b.angka 04 tentang Penyeberangan Lintas Mengkapan - Kam pung Balak Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 Len tang Retribusi Daerah.
(2)Struktur dan besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

a.Kendaraan Penumpang Per Unit Rp. 151.000,- (Kendaraan + 5 Jiwa) --- --
b.Kendaraan Ba.rang Per Unit Rp. 175.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) I -·- I Golongan 5 --
a.Kendaraan Penumpang Per Unit Rp. 225.000,- (Kendaraan + 16 Jiwa)
b.Kendaraan Ba.rang Per Unit Rp. 272.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) Golongan 6 - -·-
a.Kendaraan Penumpang Per Unit Rp. 370.000,- (Kendaraan + 30 Jiwa)
b.Kendaraan Ba.rang Per Unit Rp. 432.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) +Rp. 43s.6oo,- -- Golongan 7 Per Unit (Kendaraan + 2 Jiwa) Golongan 8 Per Unit Rp. 715.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN (TARIF PENYEBERANGAN LINTAS DUMAI -TANJUNG KAPAL) LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : TANGGAL: SYAMSUAR GUBERNUR RIAU, No. Jenis Muatan I Satuan Tarif --~- A. Pen um pane: I - I Dewasa (Diatas 2 Tahun) Per Orang Rp. 18.000,- -- Bayi (0 - 2 tahun) Per Orang Rp. 2.000,- -- -- - - -- B. Kendaraan ·- Golongan 1 Per Unit Rp. 30.000,- (Kendaraan + 1 Jiwa) Golongan 2 Per Unit Rp. 53.000,- (Kendaraan + 1 Jiwa) Golongan 3 Per Unit Rp. 150.000,- (Kendaraan + 1 Jiwa) Golonzan 4
a.Kendaraan Penumpang Per Unit Rp. 270.000,- (Kendaraan + 5 Jiwa)
b.Kendaraan Barang Per Unit Rp. 282.000,- I (Kendaraan + 2 .Jiwa) I Golorizan 5 --
a.Kendaraan Penumpang Per Unit Rp. 352.000,- I (Kendaraan + 16 Jiwa) ·-
b.Kendaraan Barang Per Unit Rp. 366.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) --- Golonzan 6
a.Kendaraan Penumpang Per Unit Rp. 614.000,- (Kendaraan + 30 Jiwa)
b.Kendaraan Barang Per Unit Rp. 647.000,- (Kendaraan + 2 .Jiwa) - --·- Golongan 7 Per Unit f~p. 674.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) - Golongan 8 Per Unit Rp. 908.000,- (Kendaraan + 2 Jiwa) -·- TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN (TARIF PENYEBERANGAN LINTAS MENGKAPAN - KAMPUNG BALAK) LAMPIRAN 11: PERATl.JRAN GUBER\iUR RIAU NOMOR TANGGAL:

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018