DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman para pembuat kebijakan dan pemberi pelayanan kesehatan pada RS Jiwa Tampan tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan, rujukan, target/capaian waktu, serta cara perhitungan pencapaian kinerja dan sumber data. Pergub ini merupakan pedoman bagi RS Jiwa Tampan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Tampan;Ji

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005; Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan lLayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk-Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: l. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Rumah Sakit Jiwa Tampan yang selanjutnya disebut RS Jiwa Tampan adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Direktur adalah Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau. Pelayanan Rumah Sakit adalah Pelayanan yang diberikan oleh RS Jiwa Tampan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, dan pelayanan administrasi manajemen. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RS Jiwa Tampan kepada masyarakat. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh rumah sakit dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator Kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan/status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu kewaktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur tejadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksud untuk menjelaskan pengertian dari indikator. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau Kineja yang diharapkan bisa dicapai. Pengawas internal adalah satuan kerja fungsional dari lingkup internal rumah sakit dan bertangggung jawab kepada Direktur, bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dirumah sakit agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 16. Pengawas eksternal adalah satuan kerja fungsional yang

(1)
(2)
(2)
(3)berasal dari lingkup eksternal rumah sakit dan bertanggung jawab kepada Gubernur, bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dirumah sakit agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman para pembuat kebijakan dan pemberi pelayanan kesehatan pada RS Jiwa Tampan tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan, rujukan, target/capaian waktu, serta cara perhitungan pencapaian kinerja dan sumber data. Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi RS Jiwa Tampan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM.

BAB II

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

RS Jiwa Tampan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pemulihan kesehatan dan pencegahan penyakit. (1 RS Jiwa Tampan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan SPM. Jenis pelayanan kesehatan sebgaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a.Pelayanan gawat darurat, yaitu pelayanan yang dibutuhkan dalam waktu segera (immediately) untuk menyelamatkan kehidupan (live saving);
b.Pelayanan rawat inap jiwa, yaitu pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
c.Pelayanan rawat inap NAPZA, yaitu pelayanan kepada pasien korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) yang terdiri atas Rawat Inap Detoksifikasi dan Pelayanan Rehabilitasi NAPZA;
d.Palayanan rawat jalan, yaitu pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap; Pelayanan rehabilitasi medik, yaitu pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cidera melalui paduan_intervensi medik, keterapian fisik dan atau rehabilitative untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal; transfusi darah yaitu prosedur untuk menyalurkan darah kepada orang yang membutuhkannya, misalnya yang mengalami perdarahan hebat atau menderita kurang darah (anemia). Komponen darah yang diberikan bisa seluruhnya atau sebagian; f. Pelayanan laboratorium patologi__klinik, yaitu pelayanan diagnostik klinis yang mengaplikasikan teknik pemeriksaan laboratorium yang melibatkan tenaga ahli patologi klinik untuk mendukung penegakan diagnosa penyakit dan manajemen pengobatan pasien; g. Pelayanan rekam medis, yaitu pelayanan berupa pemberian bukti tertulis dan atau elektronik sebagai aspek legal pertanggungjawaban tentang proses pelayanan kesehatan pasien yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya; Pelayanan GAKIN merupakan Pelayanan terhadap pasien Keluarga Miskin dan Tidak mampu yang datang ke RS Jiwa Tampan pada setiap unit pelayanan; A, Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi di rumah sakit yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi; Pelayanan laundry, yaitu pelayanan yang menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian pemakaian linen dirumah sakit; k. Pelayanan gizi, yaitu pelayanan asupan diet yang dilakukan secara berkesinambungan mulai_ dari perencanaan diet hingga evalusi diet pasien; 1 . Pelayanan farmasi, yaitu pelayananan kefarmasian berupa penyediaan dan pengelolaan obat, bahan obat, alat kesehatan, reagen, radio farmasi dan gas medis yang dipimpin oleh seorang apoteker; m. Pelayanan Sterilisasi, yaitu pelayanan sterilisasi yang sesuai standar dan memenuhi kebutuhan barang steril dirumah sakit; administrasi manajemen, yaitu. proses kegiatan organisasi yang dapat diprediksi yang diikuti dengan pengaturan sumber daya yang ada dirumah sakit guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan dan pembiayaan kesehatan secara efektif, efesien, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan; 0.

(4)
(1)
1. p.Pelayanan ambulans, yaitu pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan atau palayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien kerumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit kerumah sakit yang lebih mampu:
2. q.promosi kesehatan rumah sakit dan kesehatan jiwa berbasis masyarakat (PKRS dan Keswamas), yaitu proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia, pengunjung dan masyarakat sekitar RS Jiwa Tampan untuk berperan aktif serta dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal; r. Pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, yaitu pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaaan dan perbaikan peralatan dirumah sakit; S. sistem informasi manajemen Rumah Sakit adalah Suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan;
3. t.pengelolaan limbah, yaitu bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan dirumah_ sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit;
4. u.Pelayanan Radiologi, yaitu pelayanan yang dilakukan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia dengan menggunakan pancaran atau radiasi gelombang baik menggunakan gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik; dan
5. v.Pelayanan rehabilitasi psikososial, yaitu pelayanan yang diberikan kepada pasien jiwa dalam upaya pemulihan kesehatan mental dan peningkatan keterampilan hidup agar orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mampu melakukan aktifitas hidup sehari- hari serta upaya proses integrasi sosial, peran sosial yang aktif dan peningkatan kualitas hidup pasien; Direktur bertanggungjawab dalam menyelenggara.an pelayanan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

Pasal 4

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

(2)
(1)
(2)
(1)
(2)dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/ tarif; produk layanan; Sarana dan prasarana dan atau fasilitas lainnya; sm m2 Bo oF Pp kompetensi pelaksana; pengawas internal; J. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
1. k.jumlah pelaksana;
  1. 1.jaminan pelayanan;
2. m.jaminan keselamatan dan keamanan pelayanan; dan
3. n.evaluasi kinerja pelaksana. SPM penyelenggaraan pelayanan RS Jiwa Tampan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM. Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.sumber daya manusia;
b.pembiayaan;
c.Sarana dan prasarana;
d.pengembangan potensi;
e.kemampuan; dan
f.prioritas daerah.

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Direktur melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian SPM secara berkelanjutan. Evaluasi pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. i

Pasal 7

Direktur menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM setiap tahun. Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berkenaan/berjalan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dikoordinasikan secara teknis oleh Dinas untuk melakukan Pembinaan Terhadap RS Jiwa Tampan. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penyelenggaraaan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM.

Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan SPM dilakukan oleh Pengawas Internal dan Dewan Pengawas RS Jiwa Tampan. Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Direktur. Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama-sama_ Direktur untuk menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal. Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)bertujuan untuk membantu Direktur dalam hal tercapainya Prestasi kerja atau target kinerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 10

Pengawasan Eksternal terhadap pelaksanaan SPM RS Jiwa Tampan dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan eksternal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengawasi dan membantu pengendalian pelayanan sesuai SPM.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan SPM RS Jiwa Tampan bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…