DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) bab dan 13 (tiga belas ) Pasal diantaranya; Ketentuan Umum; Pengakuan Mha Dalam Pplh; Mekanisme Keutuhan Mha; Penyelesaian Sengketa; Penegakan Hukum Adat Terkait Pplh; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Menetapkan: -2
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 14); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINS! RIAU NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah:

a.memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah dan hak-hak masyarakat hukum adat.
b.melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat hukum adat terhadap tanah dan kekayaan alam.
c.mewujudkan tata kelola kelembagaan adat yang baik.
d.mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubemur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengakuan Keberadaan MHA dalam PPLH di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubenur ini meliputi:

a.Pengakuan MHA dalam PPLH;
b.Mekanisme Keutuhan MHA;
c.Penyelesaian Sengketa; dan
d.Penegakan Hukum Adat terkait PPLH. BAB 11 PENGAKUAN MHA DALAM PPLH

Pasal 5

Pengakuan dan Penetapan MHA dilakukan jika wilayah MHA berada di dua atau kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 6

oleh Gubernur lebih Daerah ( 1 I Gubernur membentuk panitia MHA untuk melakukan pengakuan terhadap MHA yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) Daerah kabupaten/kota dalam I (satu) Daerah.

(2)Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Sekretaris Daerah Provinsi scbagai ketua;
2. b.Kepala Dinas sebagai Wakil ketua;
3. c.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris;
4. d.Kepala Biro Hukum sebagai anggota;
5. e.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan;
6. f.Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota;
7. g.Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota terkait sebagai anggota;
8. h.Camat di kabupaten/kota terkait sebagai anggota;
9. i.Lembaga Adat Melayu sebagai anggota;
10. j.Lembaga Swadaya Masyarakat pendamping sebagai anggota;
11. k.Akademisi sebagai Anggota;
(3)Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan:

a.Identifikasi MHA;
b.Verifikasi dan Validasi MHA; dan
c.Penetapan MHA.

Pasal 8

(1)Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan mencermati unsur sejarah MHA, letak dan batas Wilayah Adat, Hukum Adat, harta kekayaan dan/ atau benda adat dan kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Panitia MHA dengan melibatkan MHA setempat dan/ atau kelompok masyarakat atau dilakukan oleh MHA yang bersangkutan.
(3)MHA yang melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia MHA.

Pasal 9

(1)Panitia MHA melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Verifikasi dan Validasi dilakukan dengan menyesuaikan laporan dan kcadaan yang sebcnarnya pada MHA setempat.
(3)Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 3 (tiga) bulan.
(4)Dalam hal MHA keberatan terhadap hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka MHA dapat mengajukan keberatan kepada panitia MHA.
(5)Panitia MHA melakukan Venfikasi dan Validasi ulang terhadap keberatan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Panitia MHA menyampaikan surat hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati/Walikota terkait untuk mendapatkan rekomendasi/ dukungan dari Bupati/Walikota perihal pengakuan MHA.
(7)Gubernur melakukan penetapan pengakuan MHA yang berada dalam 2 (dua) atau lebih Daerah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Panitia MHA dengan Keputusan Gubernur.

BAB ILL

MEKANISME KEUTUHAN MHA

Pasal 10

(1)MHA wajib menjaga keutuhan MHA menurut ketentuan hukum adat setempat dan memperhatikan kepentingan kearifan lokal MHA dalam PPLH.
(2)Pemerintah Daerah bersama dengan Lembaga Adat berkewajiban untuk mencegah terjadinya :
1. a.setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya keutuhan MHA atau berakibat pada hilangnya nilai nilai identitas budayanya terkait PPLH;
2. b.setiap bentuk pemindahan MHA dari wilayahnya, yang berakibat dilanggarnya hak-hak MHA terkait PPLH; dan
3. c.setiap konflik yang terjadi antara MHA dengan MHA dan pihak lainnya. BABIV PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 1 1 ( 1) Dalam hal terjadinya sengketa dalam pengelolaan lingkungan di wilayah MHA, penyelesaiannya dilakukan oleh pemangku adat menurut ketentuan adat melalui musyawarah mufakat.
(2)Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, penyelesaian sengketa dapat difasilitasi oleh Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah guna mendapatkan kesepakatan para pihak.
(3)Mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) dan ayat (2) wajib memperhatikan kepentingan kearifan lokal MHA dalam PPLH. -7
(4)Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan dalam wilayah hukum MHA tersebut berada.

BAB V

PENEGAKAN HUKUM ADAT TERKAIT PPLH

Pasal 12

( 1 ) MHA berkewajiban menegakkan dan menjalankan ketentuan hukum adat terkait PPLH.

(2)Lembaga Adat menjatuhkan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
(3)Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat masing masing lembaga adat
(4)Pemerintah Daerah harus menghormati sanksi adat yang ditetapkan oleh Lembaga Adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah adat. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 3 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal GUBERNUR RIAU, SYAMSUAR ma Utama Muda 650823 199203 2 003 Sade Sesuai Dengan Aslinya ,si da Biro Huku S . 5 . VARIYANTO BERITA DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2022 NOMOR : Dundangkan di Pekanbar pada tanggal SEKRETARIS DAERA PROVINSI RIAU,

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…