DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan beberapa Pasal yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2012 diantaranya ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah dan angka 16 dihapus, ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (9) diubah, ketentuan Pasal 7 diubah, ketentuan Pasal 8 diubah, ketentuan Pasal 9 diubah, ketentuan Pasal 10 diubah, ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanGubernurtentang PerubahanKedua Atas Peraturan GubernurSulawesi Utara Nomor12Tahun2012tentangKebijakan Pemberian Dana Hibah. Mengingat1.Undang-UndangNomor47 Prp Tahun1960 jo Undang- UndangNomor13 Tahun 1964 tentangantaralain Pembentukan Propinsi Daerah TingkatISulawesi Utara;

2.Undang-UndangNomor8Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 3.Undang-UndangNomor28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negarayang BersihdanBebas Korupsi, Kolusi,danNepotisme; 4.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara; 5.Undang-UndangNomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 19.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor31Tahun2016 tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2017;
20.PeraturanDaerahPropinsiSulawesiUtaraNomor8Tahun 2006tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 21.PeraturanDaerahProvinsi SulawesiUtaraNomor8Tahun 2016tentangAnggaranPendapatan danBelanja Daerah ProvinsiSulawesi UtaraTahunAnggaran 2017; 22.Peraturan Gubernur Sulawesi UtaraNomor109Tahun 2016tentangPenjabaran AnggaranPendapatandan Belanja DaerahTahunAnggaran2017. MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURANGUBERNUR SULAWESI UTARANOMOR12TAHUN2012TENTANG KEB1JAKAN PEMBERIANDANA HIBAH. PasalI Beberapa ketentuan dalam PeraturanGubernurSulawesiUtaratentang KebijakanPemberian Dana Hibah, diubahsebagai berikut: 1.Ketentuan Pasal 1 angka14 diubahdan angka16dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : < *X Pasal 1 Dalam PeraturanGubernur ini, yangdimaksud dengan: 1.Pemerintah Daerahadalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2.Kepala Daerahadalah Gubernur. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRDatau sebutanlain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4.Keuangan Daerahadalah semua hak dankewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerahyangdapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah danDPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD f — \ yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/ dinas/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.
12.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/ dinas/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14.Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
15.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
2.Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
3. c.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memenuhi persyaratan penerima hibah
(5)Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa pemberian hibah tidak hanya diberikan kepada golongan tertentu, namun untuk semua permohonan yang memenuhi syarat dan diperlakukan (diproses) dengan standar yang sama.
(6)Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa pemberian hibah dilakukan secara wajar dan proporsional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku.
(7)Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
(8)Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (4) adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
(9)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai:
1. a.gaji/ tunjangan/ honor bulanan (kecuali honor atas pelaksanaan suatu kegiatan);
2. b.belanja perjalanan dinas luar negeri (kecuali terkait erat dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah);
3. c.acara perayaan;
4. d.lomba-lomba untuk perebutan piala/ hadiah diluar tupoksi organisasi;
5. e.pemberian Hadiah/ Cinderamata/ Karangan Bunga;
6. f.Tunjangan Hari Raya.
(10)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; dan
3. c.memenuhi persyaratan penerima hibah.
(11)Pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah secara terus menerus dikecualikan dengan pertimbangan tertentu, Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan Dana Hibah Khusus kepada Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah (Organisasi Semi Pemerintah), peruntukannya secara spesifik telah di tetapkan (berkenaan dengan program unggulan provinsi) dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
(12)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) yaitu :
1. a.diatur dalam peraturan pemerintah/ peraturan provinsi
2. b.organisasi bentukan pemerintah/ pemerintah provinsi sulut.
3. c.program pemerintah yang sudah direncanakan (program unggulan).
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada:

a.Pemerintah Pusat;
b.Pemerintah Daerah lain;
c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d.Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubemur atau Bupati/ Walikota; atau
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional atau kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c diberikan kepada Kelompok Tani, Kelompok Usaha mikro Kecil Menengah dan Koperasi, Kelompok Nelayan;
(2)Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c diperuntukan bagi kelompok orang yang memiliki kegiatan kependidikan tertentu;
(3)Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis dan obat-obatan;
(4)Bidang Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huraf c diperuntukan untuk Pembangunan sarana dan prasarana tempat Ibadah, Pengembangan Mental Spiritual;
(5)Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c diperuntukan untuk Pengembangan Seni Suara, Seni Budaya, Seni Tari, Seni Musik, Musik Tradisional, Seni Lukis;
(6)Bidang Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c diperuntukan untuk pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
(7)Bidang Keolahragaan/ non professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c, diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga dan pengembangan atlit olahraga non professional.

6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.Proposal atau surat permohonan yang memuat secara rinci dan jelas mengenai waktu, objek dan lokasi kegiatan;
2. b.Nama Lengkap Pemohon (termasuk gelar, title bila ada dan nomor telepon yang bisa dihubungi);
3. c.memiliki kepengurusan kepanitiaan yang jelas;
4. d.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
5. e.diketahui Induk organisasi;
6. f.diketahui Pemerintah setempat.
7. g.sebaiknya memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi/ kelompok.
(2)Hibah kepada kelompok keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. a.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi utara;
2. b.memiliki sekretariat tetap;
3. c.rekomendasi dari pimpinan keagamaan;
4. d.tidak terjadi sengketa/ konflik dalam kepengurusan;
5. e.surat keterangan sedang membangun dari pemerintah setempat bagi tempat peribadatan;
6. f.dokumentasi tempat peribadatan;
7. g.memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi.
(3)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) antara lain untuk :
1. a.organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat;
2. b.organisasi profesi;
3. c.organisasi semi pemerintah.
(4)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang- kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
3. c.memiliki sekretariat tetap;
4. d.Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ RT);
5. e.tidak teijadi sengketa/ konflik dalam kepengurusan; dan
6. f.memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi.
(5)Hibah kepada organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang- kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi Sulawesi utara;
3. c.memiliki sekretariat tetap;
4. d.tidak terjadi sengketa/ konflik dalam kepengurusan;
5. e.memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi.
(6)Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang- kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi utara;
3. c.memiliki sekretariat tetap;
4. d.Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ RT);
5. e.tidak terjadi sengketa/ konflik dalam kepengurusan;
6. f.memiliki/ menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah setempat; dan
7. g.memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi. 7.KetentuanPasal 13 ayat(2)diubah,sehinggaPasal13 berbunyisebagai berikut: m i m- P&sml13
(1)Hibahberupa uang dianggarkan dalam kelompokbelanjatidak langsung, jenis belanjahibah,obyek belanjahibah,danrincian obyek belanja hibahpadaRKA-PPKD.
(2)Obyekbelanjahibahdanrincian obyekbelanja hibah sebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi: a.PemerintahPusat;
1. b.Pemerintah Daerahlain;
2. c.Badan UsahaMilikNegaraatauBadan UsahaMilikDaerah; dan/atau d.Badan,Lembaga,danorganisasi kemasyarakatanyangberbadan hukumIndonesia.
(3)Hibahberupa barangataujasa dianggarkan dalamkelompokbelanja langsungyang diformulasikankedalamprogramdan kegiatan,yang diuraikan kedalamjenis belanjabarang dan jasa,obyekbelanjahibah barang atau jasadanrincian obyekbelanja hibahbarang atau jasayang diserahkan kepada pihakketiga/masyarakatpadaPerangkat Daerah. ratsaili PeraturanGubernurinimulai berlakupada tanggal diundangkan. Ditetapkan diManado padatanggal 4Januari2017 SULAWESI UTARA, IP 9: -'r i t /% .. / HDOKAMBEY Temhusan Tth.: 1.Menteri Dalam NegeriRIdi Jakarta; 2.PimpinanDPRDProvinsi Sulawesi Utara;

3.InspekturProvinsi Sulawesi Utara.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…