DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2015. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
9.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1)Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen);
(2)Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen);
(3)Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah kabupaten dan kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 2

(1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan/formula sebagai berikut :
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten/kota;
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota;
3. c.Pajak Air Permukaan dihitung 50% (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota.

Pasal 3

(1)Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
(2)Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada target penerimaan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pembagian Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan realisasi penerimaan setiap bulan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c setelah memperhitungkan biaya pemungutan.

Pasal 5

(1)Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap bulan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
(2)Berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah KabupatenKota setiap bulan berdasarkan rekening masing-masing Kabupaten dan Kota;
(3)Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara secara periodik melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah disalurkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 6

Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tembusan Yth. :

1.Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2.Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3.Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
4.Para Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado pada tanggal 12 Februari 2015 GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttd S. H. SARUNDAJANG P E N G O L A H P A R A F KEPALA SEKSI PERIMBANGAN KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PLL SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KEPALA BIRO HUKUM KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BMD ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH WAKIL GUBERNUR G U B E R N U R MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
9.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1)Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen);
(2)Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen);
(3)Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah kabupaten dan kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 2

(1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan/formula sebagai berikut :
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten/kota;
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota;
3. c.Pajak Air Permukaan dihitung 50% (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota.

Pasal 3

(1)Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
(2)Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada target penerimaan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap bulan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
(2)Berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah KabupatenKota setiap bulan berdasarkan rekening masing-masing Kabupaten dan Kota;
(3)Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara secara periodik melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah disalurkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 6

Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tembusan Yth. :

1.Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2.Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3.Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
4.Para Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado pada tanggal 12 Februari 2015 GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttd S. H. SARUNDAJANG P E N G O L A H P A R A F KEPALA SEKSI PERIMBANGAN KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PLL SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KEPALA BIRO HUKUM KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BMD ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH WAKIL GUBERNUR G U B E R N U R MOHON UNTUK DITANDATANGANI