DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tugas dan fungsi sekretaris daerah, pembidangan, koordinasi dan hubungan kerja, serta alur koordinasi dan hubungan kerja.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanalurkoordinasidan hubungankerja PerangkatDaerah di Lingkungan PemerintahProvinsi SulawesiUtara; b.bahwaberdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam hurufa,PeraturanGubernurSulawesi Utaratentang Koordinasidan HubunganKerjaPerangkat Daerah di Lingkungan PemerintahProvinsiSulawesi Utara; Mengingat r-"\

1.Undang-UndangNomor47 Prp.Tahun1960joUndang- UndangNomor13 Tahun 1964 tentangantaralain PembentukanPropinsiDaerah TingkatISulawesiUtara; 2.Undang-Undang Nomor 12Tahun2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan;
3.Undang-UndangNomor5Tahun2014tentang Aparatur Sipil Negara;
4.Undang-Undang Nomor23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-UndangNomor9Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5.Peraturan PemerintahNomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 7.Peraturan DaerahProvinsi Sulawesi UtaraNomor 4 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat DaerahProvinsiSulawesi Utara; 8.Peraturan Gubernur Sulawesi UtaraNomor34 Tahun2010 tentangTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURSULAWESIUTARATENTANG Menetapkan:KOORDINASIDANHUBUNGANKERJAPERANGKATDAERAH DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI SULAWESIUTARA BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Gubernurini,yang dimaksuddengan: 1.DaerahadalahProvinsiSulawesi Utara. 2.Pemerintahan Daerahadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahanolehPemerintahDaerahdanDPRDmenurut asasotonomidan tugaspembantuandenganprinsip otonomiseluas-luasnyadalam sistem dan prinsipNegara KesatuanRepublikIndonesiasebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara RepublikIndonesia Tahun1945. 3.Pemerintah DaerahadalahGubernur dan Perangkat Daerah sebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.Sekretaris Daerahadalah SekretarisDaerahProvinsi Sulawesi Utara. 5.Koordinasiadalahprosesmemadukandan menyerasikan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; 6.HubunganKerjaadalahtindakankerjasama dalam penyelenggaraantugas danfungsi dilingkungan PemerintahProvinsi SulawesiUtara. BABII TUGAS DANFUNGSI SEKRETARISDAERAH Pasal 2

(1)Penyelenggaraantugas Pemerintahdi Lingkungan PemerintahProvinsi SulawesiUtara dikoordinasikan oleh Sekretaris DaerahProvinsi.
(2)Sekretaris Daerah dalampelaksanaanfungsi koordinasi dibantuolehparaAsistenSekretaris Daerah.

BAB III

PEMBIDANGAN, KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA Pasal 3

Pasal 4

(1)AsistenPerekonomiandanPembangunan membidangi fungsi koordinasiperhubungan,pekerjaanumumdan penataan ruang,perumahan,kawasanpermukimandan pertanahan,budaya,pariwisata,pertanian dan peternakan, perkebunan,kehutanan,pertambangan danenergi, lingkungan hidup,kelautan dan perikanan,pangan, koperasi danusahakecildanmenengah,perindustriandan perdagangan, dan badan usahamilikdaerah.
(2)Asisten Perekonomiandan Pembangunan dalam pelaksanaan tugaspokokdanfungsi mengoordinasi Staf AhliBidang Pembangunan,EkonomidanKeuangan.
(3)Asisten Perekonomiandan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara membawahi BiroAdministrasi Perekonomian dan Sumber DayaAlam,BiroAdministrasi Pembangunan,danBiroInfrastrukturdanPengadaan Barang danJasa.
(4)BiroInfrastruktur berkoordinasi juga dengan Asisten Administrasi UmumSekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utarauntukpelaksanaan tugas teknis operasional.
(5)Asisten Perekonomiandan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengoordinasikan Perangkat DaerahProvinsi Sulawesi Utarayang terdiri dari: a.Dinas Pangan Daerah; b.Dinas Lingkungan Hidup Daerah; c.Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Daerah; d.Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah; e.Dinas PerhubunganDaerah; f.DinasKoperasi,UsahaKecildanMenengahDaerah; g.DinasKelautan danPerikanan Daerah; h.Dinas Pariwisata Daerah; i.Dinas Kebudayaan Daerah; j.Dinas PertaniandanPeternakan Daerah; k.Dinas KehutananDaerah; l.DinasEnergidan Sumber DayaMineralDaerah; m.Dinas Perindustriandan PerdaganganDaerah;dan n.Dinas Perkebunan Daerah.

Pasal 5

(1)Asisten AdministrasiUmummembidangifungsi koordinasi urusanumum,organisasi,protokol,kerjasamadan komunikasi publik,inspektorat,sekretariatDPRD, perpustakaandankearsipan,komunikasi,informatika, persandiandanstatistik,penanaman modaldanpelayanan terpadu satupintu,pengelolaankeuangandanaset daerah, pengelolapajakdanretribusi daerah,kepegawaian, pendidikandanpelatihan,penghubung,perencanaan pembangunandaerah,sertapenelitiandanpengembangan daerah.
(2)Asisten AdministrasiUmumdalam pelaksanaan tugas pokokdanfungsi mengoordinasiStafAhliBidang KemasyarakatandanSumberDayaManusia.
(3)Asisten AdministrasiUmum Sekretaris DaerahProvinsi Sulawesi Utaramembawahi BiroOrganisasi,Biro Protokol, KerjasamadanKomunikasi PublikdanBiro Umum.
(4)Asisten AdministrasiUmum Sekretaris DaerahProvinsi Sulawesi Utaramengoordinasikan Perangkat Daerah ProvinsiSulawesi Utara yang terdiri dari: a.InspektoratDaerah; b.SekretariatDPRD; c.Dinas Perpustakaan danKearsipan Daerah; d.DinasKomunikasi,Informatika,Persandiandan StatistikDaerah; e.Dinas PenanamanModaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Daerah; f.BadanPengelolaanKeuangan danAsetDaerah; g.BadanPengelola PajakdanRetribusi Daerah; h.BadanKepegawaianDaerah; i.Badan PendidikandanPelatihan Daerah; j.Badan Penghubung Daerah; k.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;dan l.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB IV

ALUR KOORDINASI DAN HUBUNGAN KBRJA

Pasal 6

Alur Koordinasi dan Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara lisan maupun tertulis, melalui tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur sebelumnya tentang Koordinasi dan Hubungan Keija Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. BIRO ORGANISASI NO P E N G O L A H P A R A F

1.KASUBBAG KELEMBAGAAN PROVINSI 2. r KABAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB u ) KABAG PERUNDANG-UNDANGAN H
4.KARO ORGANISASI
5.KARO HUKUM 1 H
6.ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA L
7.ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
8.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI /
9.WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
10.GUBERNUR SULAWESI UTARA MOHON UNTUK DITANDATANGANI Ditetapkan di Manado pada tanggal 23 M *rat 2017 GUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY

BAB IV

ALUR KOORDINASI DAN HUBUNGAN KBRJA

Pasal 6

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur sebelumnya tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai diundangkan. berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado _ pada tanggal 23 KUtyt 2017 pf GUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY ASfSTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO-BIRO

a.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
b.Biro Kesejahteraan Rakyat;
c.Biro Hukum. Keterangan : Garis Koordinasi Garis Komando LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR : TAHUN 2017 TANGGAL : SEKRETARIS DAERAH I ~~ GUBERNUR I WAKIL GUBERNUR STAF AHU BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POUTIK PERANGKAT DAERAH:
a.Dinas Pendidikan Daerah;
b.Dinas Kesehatan Daerah;
c.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
d.Dinas Sosial Daerah;
e.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah;
f.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah
g.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
h.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
i.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
j.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
k.Badan Penanggulangan Bencana Daerah. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO-BIRO:
a.Biro Administrasi Pembangunan
b.Biro Adminstrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; C. Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa. STAF AHU BIDANG PEMBANGUNAN; EKONOMI DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH :
a.Dinas Pangan Daerah;
b.Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
d.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah;
e.Dinas Perhubungan Daerah;
f.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah;
g.Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
h.Dinas Pariwisata Daerah;
i.Dinas Kebudayaan Daerah;
j.Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah;
k.Dinas Kehutanan Daerah; L. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
m.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah;
n.Dinas Perkebunan Daerah. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO-BIRO:
a.Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik;
b.Biro Organisasi;
c.Biro Umum. ^ ^ UBERNUR SULAWESI UTAR4 ^ 7 STAF AHU BIDANG KEMASYARKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PERANGKAT DAERAH :
a.Inspektorat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
d.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
e.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
f.Badan Kepegawaian Daerah;
g.Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
h.Badan Penghubung Daerah;
i.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
j.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
k.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; L Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. P E N G O L A H P A R A F KASUBBAG KELEMBAGAAN PROVINSI 1 > \ i r KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANJAB L * fl ^ EPALA BAGIAN PERUNDANG JJNDANGAN I * " KARO ORGANISASI V KARO HUKUM k V ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH My WAKIL GUBERNUR SULUT r GUBERNUR SULUT MOHON UNTUK DITANDATANGANI OLLY DONDOKAMBEY < ( ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO-BIRO
a.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
b.Biro Kesejahteraan Rakyat;
c.Biro Hukum. Keterangan : Garis Koordinasi Garis Komando . . ; . : .«i * '»iUiiiJUssssasasas LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR : TAHUN 2017 TANGGAL : WAKIL GUBERNUR GUBERNUR I STAF AHL! BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK PERANGKAT DAERAH: [ a. Dinas Pendidikan Daerah;
b.Dinas Kesehatan Daerah;
c.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
d.Dinas Sosial Daerah;
e.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah;
f.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah
g.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
h.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
i.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
j.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
k.Badan Penanggulangan Bencana Daerah. SEKRETARIS DAERAH I ~~ ASIS PEREKONO PEMBAh TEN MIAN DAN IGUNAN BIRO-BIRO:
a.Biro Administrasi Pembangunan
b.Biro Adminstrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; C. Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa. STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN; EKONOMI DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH :
a.Dinas Pangan Daerah;
b.Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
d.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah;
e.Dinas Perhubungan Daerah;
f.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah;
g.Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
h.Dinas Pariwisata Daerah;
i.Dinas Kebudayaan Daerah;
j.Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah;
k.Dinas Kehutanan Daerah; L. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
m.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah;
n.Dinas Perkebunan Daerah. ASIS ADMINISTR TEN ASI UMUM BIRO-BIRO:
a.Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik;
b.Biro Organisasi;
c.Biro Umum. h ' GUBERNUR SULAWESI UTARA, STAF AHLI BIDANG KEMASYARKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PERANGKAT DAERAH :
a.Inspekfcorat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
d.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
e.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
f.Badan Kepegawaian Daerah;
g.Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
h.Badan Penghubung Daerah;
i.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
j.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
k.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; L. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. OLLY DONDOKAMBEY ( (

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…