DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

3 Menetapkan c .... af Koordinasi : Biro Hukum u a g Ka bag P .r· ' g·UndangJn Pasal 6 Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan dae rah.
(2)Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyaraka t.

Pasal 4

Bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada kelompok/ anggota masyarakat yang telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur irn meliputi penyelenggaraan pemberian bantuan sosial, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara.

14.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
16.Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah selanjutnya disingkat NPBSD adalah Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pernerintah Daerah dengan Penerima Bantuan Sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 8

(1)Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/ a tau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(3)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dialokasikan kepada individu dan/ a tau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(4)Jumlah pagu usulan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling Linggi 50% (lima puluh persen) dari p_agu ban tuan sosial yang berdasarkan usulan dari cal on penenma
(5)Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas narna, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(6)Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mclebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Bantuan sosial dapat diberikan setelah sekurang-kurangnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.bantuan sosial kepada individu/keluarga/anggota masyarakat : 1) memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; dan 2) surat keterangan dari pemerintah setempat menyangkut domisili dan kelayakan menerima bantuan;
b.bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah : 1) berkedudukan di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara; 2) memiliki anggaran dasar / anggaran rumah tangga/ akte notaris; 3) memiliki surat keputusan kepengurusan dari lembaga/yayasan yang menaungi; dan 4) memiliki rekomendasi dari instansi terkait tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 7

(1)Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial diberikan kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan diperlakukan dengan prosedur yang sama.
(2)Asas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)diartikan bahwa pembcrian bantuan sosial dilakukan secara wajar dan proporsional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku.
(3)Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)diartikan bahwa pemberian bantuan sosial harus dapal dianalisis kebenarannya dan masuk akal.
(4)Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial benar-benar berguna dan dapat dinikmati oleh masyarakat. 5 Parat Koordinasi : Biro Hukum Kasuba g KabJg Perundang·Un"angan Karo

Pasal 11

( l) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi .sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2)Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(3)Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
(4)Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayal
(6)huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
(5)Penangulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
(6)Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 10

(1)Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) memenuhi kriteria paling sedikit :
1. a.selektif;
2. b.memenuhi persyaratan penerima bantuan;
3. c.bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
4. d.sesuai tujuan penggunaan.
(2)Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
(3)Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur ini.
(4)Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
(5)Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
(6)Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
1. a.rehabili tasi sosial;
2. b.perlindungan sosial;
3. c.pemberdayaan sosial;
4. d.jaminan sosial;
5. e.penanggulangan kemiskinan; dan
6. f.penanggulangan bencana; 6 ~ Paraf Koordinasi : Biro Hukum ---- K II s u bag Ka bag. Perundang·Undangan Kar O ~ ~ t - ·-I/

Pasal 15

(1)Rekomendasi tim evaluasi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), ayal (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencatatan alokasi anggaran dana bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 14

(1)Anggota/kelompok rnasyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur, Wakil Gubcrrrur, Sckretaris Daerah atau melalui Perangkat Daerah.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki kriteria yang tercantum dalam Pasal 9, setidak- tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai :
1. a.biaya, waktu, lokasi kegiatan;
2. b.nama lengkap, tanda tangan sesuai KTP pemohon;
3. c.nama lengkap, tanda tangan ketua dan Sekrelaris/Bendahara sesuai KTP serta dibubuhi stempel kelompok organisasi; dan
4. d.sebaiknya memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah alas nama organisasi/kelompok.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan langsung kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekrelaris Daerah atau melalui Perangkat Daerah.
(4)Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan Tim Evaluasi bantuan sosial untuk mengevaluasi bantuan sosial berupa uang dan menunjuk Perangkal Daerah untuk mengevaluasi bantuan sosial berupa barang.
(5)Tim Evaluasi dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap usu Ian/ permohonan ban tuan sosial.
(6)Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(7)Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(8)TAPD memberikan pertimbangan alas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…