DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
b.bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara; 1 . Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang Undang Nomor 1 3 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 5 1 , Tam bah an Lem baran Negara Re pu blik Indonesia Nomor 2 1 0 2 ;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2 0 1 6 tentang Satuan Togas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 202); ' . Menetapkan 2
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pernberitukan Produk Hukum Dae rah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2 0 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 ten tang ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157);
6.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2 0 1 6 ten tang Satuan Togas Sapu Ber sih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara (Serita Dae rah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2 0 1 6 Nomor 4 1 ) , Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 7 ten tang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2 0 1 6 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2 0 1 7 Nomor 8);
7.Keputusan Menteri Koordinator Sidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2 0 1 9 tentang Satuan Tugas Sapu Sersih Pungutan Liar; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUSERNUR TENTANG SATUAN TUGAS SAPU SERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINS! SULAWESI UTARA

Pasal 1

( 1 ) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Sersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

(2)Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

Pasal 2

Satgas Saber Pungli mernpunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di instansi vertikal dan perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi :

a.intelijen;
b.pencegahan;
c.penindakan; dan
d.yustisi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mernpunyai wewenang:

a.membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
b.melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi vertikal dan perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara serta pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; ' ' 3
c.mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
d.melakukan operasi tangkap tangan;
e.memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi vertikal dan kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi vertikal dan kepala pemerintah daerah; dan
g.melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pasal 5

Ka BIN Daerah Sulawesi Utara Kajati Sulawesi Utara Pangdam XIII Merdeka lnspektur Bidang II Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara Jrwasda Polda Sulawesi Utara Inspektur Dae rah Provinsi Sulawesi Utara Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara lrdam XJII Merdeka Kepala Sekretariat ( 1 ) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas: Penanggung Jawab Gubernur Sulawesi Utara Wakil Penanggung Kapolda Sulawesi Utara Jawabl Wakil Penanggung Jawab II Wakil Penanggung Jawab JII Wakil Penanggung Jawab!V Wakil Penanggung Jawab V Ketua Pelaksana Wakil Ketua Pelaksana I Wakil Ketua Pelaksana II Wakil Ketua Pelaksana Ill Sekretaris

(2)Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Penanggung jawab Satgas Saber Pungli mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja.
(3)Susunan organisasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(2)berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.
(2)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(2), keanggotaannya terdiri dan unsur-iunsur instansi vertikal dan perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara. ' ' 4

Pasal 7

( 1 ) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh Kepala Sekretariat.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berada pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 8

( 1 ) lnstansi vertikal dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.

(2)Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, instansi vertikal dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
(3)Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing masmg.
(4)Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf I.
(5)Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing instansi vertikal dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Pasal 9

Penanggung jawab Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Ketua Pelaksana Satgas Pusat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan a tau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 9 mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Satgas Saber Pungli Daerah kepada Ketua Pelaksana Satgas Pusat. Pasal 1 1 ( 1) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana mernpunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelornpok kerja sebagaiman dimaksud dalam pasal 6 dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.

(2)Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungli secara berjenjang.
(3)Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana Satuan Togas Sapu Bersih Pungutan Liar berkaitan dengan tugas Satgas dan mem berikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun kegiatan Satgas. ' . 5
(4)Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 1 (satu) Kepala Sekretariat beserta 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu:
1. a.Bidang Operasi merangkap Kepala Poska;
2. b.Bidang Publikasi Urrium;
3. c.Bidang Data dan Jnformasi;
4. d.Bidang Administrasi dan Umum; serta 4 (empat) Ketua Kelompok Kerja (Pokja), yaitu:
5. a.Pokja lntelijen atau Pokja I;
6. b.Pokjal Pencegahan atau Pokja II;
7. c.Pokja Penindakan atau Pokja III; dan
8. d.Pokja Yustisi atau Pokja IV.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…