DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tata Cara Pelaksanaan tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, J l Kah, 1>, ·I Paraf KOordlnasi · Biro Hukum r!_r_O jJ •. Kuuba 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6763);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemetintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemetintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloiaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemetintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemetintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai negeti Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
9.Peraturan Pemetintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); I 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
13.Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANT! KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Kepala Daerah adalah Gubemur Provinsi Sulawesi Utara.
2.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3.Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TOR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
4.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
5.Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD.
6.Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh APBD.
7.Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
8.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya at KO'.)' '"· J b d-:-1::"7" t - t. . I 4 dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
9.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
10.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewans dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
11.Perhitungan ex-officio adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Pegawai negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengarnpuan, melarikan diri atau meninggal.
12.Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena pelaku Kerugian Daerah tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila d.ikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
13.Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
14.Pembebanan adalah jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
16.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
17.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang berwenang untuk menyesaikan Kerugian Daerah, dalam ha] ini dijabat oleh Gubernur.
18.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
19.Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut MP-TGR adalah para pejabat/ atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan raf Ko> 1-- r'" r � s pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
20.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pemyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
21.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/ Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
22.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubemur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
23.Tonai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
24.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
25.lnspektur Daerah adalah pimpinan pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubemur ini mengatur mengenai tata cara TG R terhadap Kerugian Daerah, yang dilakukan oleh:
1. a.Pegawai Negeri Bu kan Bendahara; dan
2. b.Pejabat Lain, yang terdiri atas:
  1. 1.pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; dan
  2. 2.pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara.
(2)Pejabat Penyelenggara Pemerintahan sebagaiman dimaksud pada ayat (I) hurufb angka 2, terdiri atas:
1. a.Ketua dan anggota DPRD sebagai Pejabat Daerah; dan
2. b.Pimpinan dan Anggota Lembaga non Struktural yang dibiayai APBD.

Pasal 3

(I) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) timbul apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana __J 6 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (!) melakukan tindakan melawan hukum baik dengan sengaja maupun tidak sengaja (lalai).

(2)Setiap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/ daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAE RAH

Pasal 4

Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pasa!S

(1)PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
2. b.membentuk dan menetapkan TPKD;
3. c.menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
4. d.memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
5. e.e. membentuk dan menetapkan majelis
6. f.menetapkan SKP2KS
7. g.menetapkan SKP2K; dan
8. h.melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah
(2)Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (]) huruf e, huruf g, dan huruh h.
(3)Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Pasal 6

(1)PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
(2)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merniliki tugas dan wewenang : 7
1. a.menyusun kronologis tetjadinya Kerugian Daerah;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah.
3. c.menghitungjumlah Kerugian Daerah;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
5. e.melaporkan basil pemeriksaan kepada pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(3)TPKD sebagairnana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas, Pejabat pada Unit SKPD yang melakukan fungsi dibidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

(I) TPKD membentuk Sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2)Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan dengan tugas dan wewenang, antara lain:
1. a.mendokumentasikan proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
2. b.mempersiapkan surat pennohonan permintaan tenaga ahli;
3. c.mempersiapkan dokumen SKTJM;
4. d.menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada pihak terkait; dan
5. e.menjalankan tu gas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

Pasal 8

(1)PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
(2)Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
2. b.Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
3. c.Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ AhLi Waris atas penerbit SKP2KS.
(3)MajeLis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubemur setiap tahun. \ J 8
(4)Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (!), berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
2. b.lnspektur selaku wakil ketua merangkap anggota;
3. c.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Sekretaris merangkap anggota;
4. d.Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota; dan
5. e.Kepala Biro Hukum selaku anggota.

Pasal 9

(!) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

(2)Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memilild keahlian tertentu;
3. c.memeriksa bukti yang disampaikan;
4. d.melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
5. e.menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang TPKD;
6. f.memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
7. g.melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
8. h.melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
(3)Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barangjaminan;
2. b.memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah;
3. c.memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
4. d.melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 10

(!) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (!) dibentuk - -� J 9 Sekretariat Majelis.

(2)Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
1. a.mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian Dae rah;
2. b.mempersiapkan surat pennohonan perrnintaan keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
3. c.mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait;
4. d.mempersiapkan dokumen SKP2K;
5. e.mempersiapkan surat permohonan penugasan TPKD;
6. f.menyusun agenda jadwal sidang Majelis;
7. g.notulensi pelaksanaan sidang;
8. h.mempersiapkan keputusan sidang untuk ditandatangani Majelis; dan
9. i.menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.
(3)Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di BKAD.

BAB III

INl'ORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERil'IKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 11

(1)Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:
1. a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. b.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. c.hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. d.laporan tertulis yang bersangkutan;
5. e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
6. f.perhitungan ex officio; dan/atau
7. g.pelapor secara tertulis.
(2)PPKD wajib menindaklanjuti setiap infonnasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Pasal 12

(!) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

(2)Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…