DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan 2023-2028

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanGubernurtentangRencanaAksiPengelolaan PerikananBerkelanjutanTahun2023-2028. Mengingat1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor31Tahun2004 tentang Perikanan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004Nomor118,TambahanLembaranNegaraNomor 4433)sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor6 Tahun2023tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- UndangNomor2Tahun2022 tentangCiptaKerja menjadiUndang-Undang(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor41,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6856); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakali terakhirdenganUndang- UndangNomor6 Tahun2023tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 2 Tahun2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856); 4.Undang-UndangNomor7Tahun2016tentang PerlindungandanPemberdayaanNelayan,Pembudidayan IkandanPetambak(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2016Nomor68,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5870)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- UndangNomor6Tahun2023 tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 2Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856); 5.Undang-UndangNomor5Tahun2022tentangProvinsi SulawesiUtara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2022Nomor65,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6776); 6.PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor60 tahun2007 tentangKonservasiSumberdayaIkan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007 Nomor134,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4 77); 7.PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor27 Tahun2021TentangPenyelengaraBidangKelautandan Perikanan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2021Nomor37,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6639); 8.PeraturanPemerintahNomor22Tahun2023 tentang PerikananTerukur(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2023Nomor36,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6853); 9.PeraturanMenteriKelautanDanPerikananRepublik IndonesiaNomor18Tahun2021TentangPenempatanAlat PenangkapanIkanDanAlatBantuPenangkapanIkanDi WilayahPengelolaanPerikananNegaraRepublikIndonesia DanLautLepasSertaPenataanAndonPenangkapanIkan (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2021Nomor 628); 10.PeraturanMenteriKelautanDanPerikananRepublik IndonesiaNomor22Tahun2021TentangPenyusunan RencanaPengelolaanPerikananDanLembagaPengelola PerikanandiWilayahPengelolaanPerikananNegara RepublikIndonesia(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2021Nomor631); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN PENGELOLAAN 2023-2028. GUBERNURTENTANGRENCANA PERIKANANBERKELANJUTAN AKSI TAHUN BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernuriniyangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahProvinsiSulawesiUtara. 2.PemerintahDaerahadalahKepalaDaerahsebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaan urusanpemerintahanyangmenjadikewenangan daerahotonom. 3.GubernuradalahGubernurSulawesiUtara. 4.DinasKelautandanPerikananyangselanjutnyadisingkatDKP adalahDinasKelautandanPerikananDaerahProvinsi Sulawesi Utara. 5.Perikanan adalahsemuakegiatanyangberhubungan denganpengelolaandanpemanfaatansumberdayaikan danlingkungannyamulaidari praproduksi,produksi, pengolahansampai denganpemasaran,yangdilaksanakan dalamsuatusistembisnisperikanan. 6.Sumberdayalkanadalahpotensisemuajenisikan. 7.Ikanadalahsegalajenisorganismeyang seluruha tau sebagiandari siklushidupnyaberadadidalamlingkungan perairan. 8.PengelolaanPerikanan adalahsemuaupaya,termasuk prosesyangterintegrasidalampengumpulaninformasi, analisis,perencanaan,konsultasi, pembuatankeputusan, alokasi sumberdayaikan,danimplementasiserta penegakanh ukumdariperaturanperundang-undangandi bidangperikanan,yangdilakukanolehpemerintahatau otoritaslainyangdiarahkanuntukmencapaikelangsungan produktivitassumberdayahayati perairandan tujuanyang telahdisepakati. 9.KonservasiSumberDayaIkan adalahupayaperlindungan, pelestarian, danpemanfaatansumberdayaikan,termasuk ekosistem,jenis,dangenetikuntukmenjaminkeberadaan, ketersediaan,dankesinambungannyadengan tetap memeliharadanmeningkatkankualitasnilai dan keanekaragamansumberdayaikan. 10.KapalPerikananadalahkapal,perahu, atau alatapung lainyangdigunakanuntukmelakukanpenangkapanikan, mendukungoperasi penangkapanikan,pembudidayaan ikan, pengangkutanikan,pengolahanikan,pelatihan perikanan, danpenelitian/eksplorasi perikanan. 11.Nelayan adalahorangyang matapencahariannya melakukanpenangkapanikan. 12.NelayanKecil adalahorangyang matapencahariannya melakukanpenangkapanikan untukmemenuhi kebutuhan hidup sehari-hariyang menggunakan kapal perikanan berukuranpalingbesar5(lima)gross ton(GT). 13.RencanaPengelolaanPerikananadalahdokumenresmi yangmemuatstatusperikanandanrencanastrategis pengelolaanperikanandibidang penangkapanikanyang disusunberdasarkanpotensi, distribusi,komposisijenis, tingkatpemanfaatansumberdayaikan,lingkungan,sosial- ekonomi,isupengelolaan,tujuanpengelolaanperikanan, danrencanalangkah-langkahpengelolaan,yang merupakankesepakatanantaraPemerintahdanpara pemangkukepentingansebagaiarahdanpedomandalam pelaksanaanpengelolaansumberdayaikandibidang penangkapanikan. 14.WilayahPengelolaanPerikananNegaraRepublikIndonesia, yang selanjutnyadisingkatWPPNRImerupakanwilayah pengelolaanperikananyang meliputi perairankepulauan, lautteritorial,zonatambahan,danZonaEkonomi EksklusifIndonesia. 15.RencanaAksiadalahtindaklanjutRencanaPengelolaan Perikananun tukmemberikanarahandanacuanbagipara pihakuntukmenentukanprioritaskegiatanpengelolaan perikanan,sertamerancangprogramyangselarasdengan kebutuhanmenjagakeberlanjutansumberdayaikan sehinggakondisi stokikandialammenjadilebihbaik dalam5tahunmendatang. 16.RencanaAksiPerlindungandanPengendalian PenangkapanIkanBerkelanjutanselanjutnyadisebut RAP3IBadalahtindaklanjutrencanapengelolaan perikanandiWPPNRIdan/ataujenisikanyangmemuat statusperikanan,tantanganpengelolaan, startegi pemanfaatanperikanan,danevaluasistrategipengelolaan, yangmerupakankesepakatanpemerintahdaerahdanpara pemagkukepentinganlainnyauntukdilaksanakanguna mencapaihasil pengelolaanperikanandisetiap kawasan perencanaan. 17.KearifanLokaladalahnilai-nilailuhuryangmasihberlaku dalamtatakehidupanmasyarakat. 18.Orangadalahperseorangan ataubadan usahayang bertindaksebagaipribadiatauwakilmasyarakatyang mampumelaksanakan hakdan kewajiban, baikyang berbadanhukummaupunyangtidakberbadanhukum. BABII PENYUSUNAN PENGELOLAANSUMBERDAYAIKAN BagianKesatu Umum Pasal 2

(1)Dalam rangkapengelolaan sumberdayaikan berkelanjutan,PemerintahdaerahmenetapkanRencana Aksi PengelolaanPerikananBerkelanjutan.
(2)Maksud Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan adalah sebagai arah dan pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan di Sulawesi Utara.
(3)Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan bertujuan:
1. a.meningkatkan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan;
2. b.meningkatkan koordinasi pengelolaan perikanan dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi; dan
3. c.meningkatkan partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka mencegah dan memberantas kegiatan perikanan yang merusak ekosistem ( destructive fishing) serta mitigasi dan a tau penanganan hasil tangkapan yang tidak sengaja terhadap biota laut dilindungi (by catch).

Pasal 3

( 1) Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanju tan ditetapkan berdasarkan wilayah kelola dan/atau jenis ikan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

(2)Wilayah kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(3)Jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ikan pelagis kecil;
2. b.ikan demersal;
3. c.ikan karang;
4. d.rajungan;
5. e.lobster;
6. f.kepiting;
7. g.jenis ikan lain yang mempunyai nilai ekonomis penting;
8. h.jenis ikan yang dilindungi;
  1. 1.jenis ikan endemik; dan/ atau
9. j.jenis ikan yang terancam punah.

Pasal 4

( 1) Dalam melakukan pengelolaan perikanan disusun RAP3IB.

(2)RAP3IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.perlindungan dan pelestarian;
3. c.riset dan inovasi;
4. d.pengendalian penangkapan ikan;
5. e.kelembagaan; dan
6. f.pemantauan dan evaluasi. -- I

Pasal 5

( 1) Penyusunan dokumen RAP3IB dengan sistimatika sebagai berikut:

a.pendahuluan;
b.status perikanan terkini;
c.strategi pemanfaatan perikanan;
d.evaluasi strategi pengelolaan; dan
e.penutup.

(2)Dokumen final RAP3IB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai RAP3IB
(3)RAP3IB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

RAP3IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disosialisasikan kepada Pemangku Kepentingan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Jangka waktu RAP3IB adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(2)RAP3IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali satu kali dalam satu tahun.
(3)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada indikator-indikator:
1. a.perkembangan perikanan secara global;
2. b.informasi ilmiah terkini;
3. c.perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. d.perubahan tindakan pengelolaan;
5. e.hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
6. f.faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan perikanan.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan upaya konservasi sumber daya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilaksanakan melalui upaya perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan konservasi sumber daya ikan.
(3)Konservasi sumber daya ikan melalui perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
1. a.penetapan Kawasan Konservasi Daerah;
2. b.rehabilitasi ekosistem perairan laut habitat sumberdaya ikan;
3. c.restocking jenis ikan;
4. d.pengaturan ukuran, alat tangkap, alat bantu penangkapan, dan musim penangkapan;
5. e.sosialisasi upaya perlindungan dan pelestarian kepada masyarakat; dan
6. f.pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan tangkap. ( 4) Perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Upaya pengendalian penangkapan ikan di dilakukan dengan:

a.pengaturan alat tangkap;
b.penetapan ukuran tangkapan;
c.pengaturan waktu tangkap;
d.perdagangan ikan;

Pasal 10

(1)Upaya pengaturan alat tangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a dilakukan dengan penetapan alat tangkap yang diperbolehkan dan dilarang.
(2)Upaya penetapan ukuran tangkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b dilakukan dengan penetapan ukuran tangkapan minimal yang diperbolehkan.
(3)Upaya pengaturan waktu tangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c dilakukan sesuai kearifan lokal nelayan dan/atau indikasi daerah pemijahan ikan.
(4)Upaya pengaturan perdagangan ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d dilakukan dengan pelarangan perdagangan ikan yang ditangkap dengan merusak ekosistem.

Pasal 11

( 1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan jenis biota atau satwa laut yang dilindungi.

(2)Dalam hal biota atau satwa laut dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang tertangkap tidak sengaja dan dalam keadaan hidup, wajib dilepaskan kembali ke habitatnya.
(3)Dalam hal biota atau satwa laut dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tertangkap tidak sengaja dan dalam keadaan mati, maka setiap orang wajib melaporkan dan menyerahkan kepada otoritas pengelola pelabuhan.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Kapal perikanan kategori nelayan kecil, wajib untuk didaftarkan ke DKP Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk diterbitkan tanda daftar kapal perikanan.
(2)Penerbitan tanda daftar kapal perikanan dilakukan secara manual maupun elektronik.
(3)Setiap pengajuan penerbitan tanda daftar kapal perikanan, wajib memiliki pass kecil yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Pasal 13

(1)Upaya pengendalian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pasal 9 ditetapkan oleh Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Upaya pengendalian penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan hasil kajian ilmiah dan Konsultasi publik dengan Pemangku Kepentingan.
(3)Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan pada dokumen awal RAP3IB .

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…