DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk peningkatan target penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, perlu diberikan insentif sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 jo. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENT ANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DIPROVINSISULAWESIUTARA GUBERNUR SULAWESI UTARA t Daerah Provinsi SulawesiSulawesi Utara (Lembaran Utara Tahun 2018 Nomor 6);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
5.Sekretaris Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6.Pelaksana Pemungut Pajak meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7.Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
8.Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Kepolisian Daerah
9.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi yang selanjutnya disebut instansi pelaksana pemungut pajak.
10.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD-PPD adalah Unit Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI PROVINS! SULAWESI UTARA.
13.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2018);
14.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 31 Tahun 2018); Menetapkan

(1)Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.
(2)Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

12.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
16.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. 1 7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian kedua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 19.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak Air adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air Permukaan.
20.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

BAB IV

PENERIMA INSENTIF

Pasal 6

(1)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada:
1. a.gubernur dan wakil gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
2. b.sekretaris daerah provinsi selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. c.pejabat dan pegawai perangkat daerah selaku pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
4. d.pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.

Pasal 5

(1)Insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.PKB;
2. b.BBN-KB;
3. c.PBB-KB;
4. d.PAP;dan
5. e.Pajak Rokok.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.retribusi jasa um um;
2. b.retribusi jasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.

BAB III

MAKSUDPEMBAGIAN DAN SUMBER INSENTIF

Pasal 4

(1)Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja instansi;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
3. c.pendapatan daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman untuk terlaksananya penyelenggaraan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi. triwulan II;

c.70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan triwulan III; dan
d.100% (seratus perseratus) sarnpai dengan triwulan IV.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 9

(1)Pemberian insentif dapat dilaksanakan apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi paling kurang sebesar:
1. a.15% (lima belas perseratus) untuk triwulan I;
2. b.35% (tiga puluh lima perseratus) sampai dengan

Pasal 8

(1)Alokasi besaran insentif PKB dan BBN-KB diberikan kepada:
1. a.instansi pelaksana pemungut pajak sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
2. b.kepolisian daerah Sulawesi Utara selaku pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari 3% (tiga perseratus) insentif yang bersumber dari PKB dan BBN-KB.
(2)Alokasi besaran perkalian pembagian insentif untuk instansi pelaksana pemungut pajak, gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah ditetapkan dengan keputusan gubernur.
(3)Alokasi besaran perkalian pembagian insentif untuk instansi pelaksana pemungut retribusi ditetapkan dengan keputusan gubernur. BABY BESARAN INSENTIF

Pasal 7

( 1) Besarnya insentif ditetapkan 3% (tiga perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

(2)Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
(3)Besaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total insentif dari jenis pajak yang melibatkannya.
(4)Dalam hal realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah se bagai penerimaan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran berkenaan dibayarkan mulai bulan Januari sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…