DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa semng dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provmsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A Sulawesi Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A Sulawesi Utara;

1.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara Mengingat Menimbang GUBERNUR SULAWESI UTARA; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 1 2 TAHUN 2021 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINS! TIPE A PROVINSISULAWESIUTARA GUBERNUR SULAWESI UTARA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telab dibuah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 2

Pasal 10

(1)Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, infrastruktur dan lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 10 ayat ( 1), ayat (2), ayat (3), ayat

(4)dan ayat (5) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN:

7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
8.Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A Sulawesi Utara (Berita Daerah Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 55); 3 Menetapkan

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kesetaraan Gender mempunyai fungsi:
1. a.pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
2. b.penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas;
4. d.penyelenggaraan urusan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
5. e.penyelenggaraan urusan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
6. f.penyelenggaraan urusan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang infrastruktur dan lingkungan;
7. g.penyiapan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
(3)Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan tu gas;
2. b.menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
3. c.menyiapkan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
4. d.menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusu tamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
5. e.menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
6. f.menyiapkan fasilitasi, sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
7. g.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 4
8. h.menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
  1. 1.memantau, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; J. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
9. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politikdan Hukum mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pelayanan administrasi, merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan tugas;
2. b.menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, hukum;
3. c.menyiapkan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, hukum;
4. d.menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
5. e.menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
6. f.menyiapkan fasilitasi, sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
7. g.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
8. h.menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik, dan hukum;
9. i.memantau, evaluasi dan pelaporan pen era pan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum, membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 5
(5)Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan mempunyai tu gas:
1. a.melaksanakan pelayanan administrasi, merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan tugas;
2. b.menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang infrastruktur dan lingkungan;
3. c.menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusu tamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang infrastruktur dan lingkungan;
4. d.menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang infrastruktur dan lingkungan;
5. e.menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang infrastruktur dan lingkungan;
6. f.menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang infrastruktur dan lingkungan;
7. g.menyiapkan fasilitasi, sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang infrastruktur dan lingkungan;
8. h.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang infrastruktur dan lingkungan;
  1. 1.menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan infrastruktur dan lingkungan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; J. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pen era pan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang infrastruktur dan lingkungan; dan
9. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 2.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4)dan ayat (5) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut: 6

Pasal 11

(1)Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan kebijakan di bidang data dan informasi gender dan anak melalui dan penyusunan/penyajian/penyediaan sistem data dan pu blikasi informasi dan anak serta melaksanakan pengkajian dan pengembangan gender dan anak, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Data dan lnformasi Gender Dan Anak mempunyai fungsi:
1. a.pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
2. b.penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
3. c.penyiapan perumusan kebijakan di bidang Data dan Informasi Gender;
4. d.penyiapan perumusan kebijakan di bidang data dan informasi anak;
5. e.penyelenggaraan urusan bidang Data dan Publikasi Informasi; dan
6. f.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Data dan Informasi Gender, mempunyai tu gas
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan Data dan Informasi Gender;
2. b.menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan kerjasama dan penguatan kelembagaan di Data dan lnformasi Gender
3. c.menyiapkan perumusan kajian kebijakan Data dan lnformasi Gender;
4. d.menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Data dan Informasi Gender;
5. e.menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan Data dan Informasi Gender;
6. f.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan Data dan Informasi Gender;
7. g.melakukan pengumpulan, pengolahan, dan memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan kerjasama dan penguatan kelembagaan di bidang Data dan Informasi Gender; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Seksi Data dan lnformasi Anak mempunyai tu gas:
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan Data dan Infonnasi Anak;
2. b.menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan kerjasama dan penguatan kelembagaan di Data dan Informasi Anak;
3. c.menyiapkan perumusan kajian kebijakan Data dan Inforrnasi Anak;
4. d.menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Data dan Inforrnasi Anak;
5. e.menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan Data dan lnforrnasi Anak;
6. f.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan Data dan Infonnasi Anak;
7. g.menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisapas;
8. h.memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Inforrnasi dan Partisapasi; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(5)Seksi Sistem Data dan Publikasi Inforrnasi mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan penyajian dan Penyediaan Layanan data serta Publikasi informasi gender dan Anak termasuk dalam website (e-gov);
2. b.penyajian dan Penyediaan Layanan data serta Pu blikasi infonnasi gender dan Anak termasuk dalam website (e-gov);
3. c.menyiapkan perumusan kajian kebijakan penyajian dan Penyediaan Layanan data serta Publikasi informasi gender dan Anak termasuk dalam website (e-gov);
4. d.menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyajian dan Penyediaan Layanan data serta Publikasi informasi gender dan Anak termasuk dalam website (e-gov);
5. e.kebijakan penyajian dan Penyediaan Layanan data serta Pu blikasi informasi gender dan Anak termasuk dalam website (e-gov);
6. f.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan penyajian dan Penyediaan Layanan data serta Publikasi informasi gender dan Anak termasuk dalam website (e-gov); 8

Pasal 12

(1)Bidang Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, tumbuh kembang anak, penanganan dan pelayanan anak korban kekerasan serta tugas lain yang diberikan oleh prmpman
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi
1. a.pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
2. b.penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
3. c.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak;
4. d.penyelenggaraan urusan Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Pendidikan dan Buda ya;
5. e.penyelenggaraan urusan Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisapasi;
6. f.Penyelenggaraan urusan Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Pendidikan dan Budaya;
2. b.menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Pendidikan dan Budaya;
  1. 3.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4)dan ayat (5) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. g.memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan penyajian dan Penyediaan Layanan data serta Publikasi informasi gender dan Anak termasuk dalam website (e-gov); da
2. h.melaksanakan tu gas lain yang diberikan oleh pimpinan. 9
3. c.menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Pendidikan dan Budaya;
4. d.menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Pendidikan dan Budaya;
5. e.menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Pendidikan dan Budaya;
6. f.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Pendidikan dan Budaya;
7. g.anak yang memerlukan Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Pendidikan dan Budaya;
8. h.memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Pendidikan dan Budaya; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Seksi Pemenuhan Ha.k Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisapasi mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisapasi;
2. b.menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisapasi;
3. c.menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, lnformasi dan Partisapasi;
4. d.menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisapasi;
5. e.menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisapasi;
6. f.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisapasi;
7. g.menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisapasi; 10

Pasal 13

(1)Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tu gas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Kerjasama, Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha, Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. h.memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisapasi; dan
2. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(5)Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
2. b.menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
3. c.menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
4. d.kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
5. e.menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
6. f.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
7. g.menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
8. h.memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4)dan ayat (5) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut: 11
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi:
1. a.pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
2. b.penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
3. c.penyiapan perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, dan kualitas keluarga;
4. d.penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerjasama, partisipasi lembaga masyarakat;
5. e.pemberdayaan kesejahteraan lanjut usia; dan
6. f.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga;
2. b.menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga;
3. c.menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga;
4. d.menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga;
5. e.menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga;
6. f.menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga;
7. g.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga;
8. h.memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Seksi Kerjasama, Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan dalam rangka forum koordinasi penyusunan kebijakan Kerjasama, Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha; 12
2. b.menyiapkan perumusan kajian kebijakan Kerjasama, Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha;
3. c.menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan Kerjasama, Partisipasi LembagaMasyarakat dan Dunia Usaha;
4. d.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan Kerjasama, Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha;
5. e.menyiapkan penguatan dan pengembangan Kerjasama, Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha;
6. f.memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Kerjasama, Partisipasi LembagaMasyarakat dan Dunia Usaha; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(5)Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Lanjut Usia, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di dalam perlindungan dan pemberdayaan kesejahteraan lanjut usia;
2. b.menyiapkan penyusunan kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan kesejahteraan lanjut usia;
3. c.Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perlindungan dan pemberdayaan kesejahteraan lanjut usia;
4. d.menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perlindungan dan Pemberdayaan kesejahteraan lanjut usia;
5. e.menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perlindungan dan pemberdayaan kesejahteraan lanjut usia ;
6. f.menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia;
7. g.memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia; dan 13 BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1·2· EDWIN SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA Diundangkan di Manado pada tanggal 29 Maret 2021 OLLY DONDOKAMBEY GUBERNUR SULAWESI UTARA, Ditetapkan di Manado pada tanggal 29 Maret 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 14

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…