DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

1.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang- undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terrtang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); GUBERNUR SULAWESI UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 15" TAHUN 2021 GUBERNURSULAWESIUTARA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Menetapkan MEMUTUSKAN :
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Pasal 3

(1)THRsebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Apriltahun 2021.
(2)Gaji Ketiga Belas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( l) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni tahun 2021.
(3)Dalarn hal penghasilan yang rnenjadi hak ASNdimaksud pada ayat ( 1) dan ayat
(2)belurn dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan hak dimaksud.

BAB II

PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)THR dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
(2)ASN dimaksud pada ayat ( 1) termasuk ASN penerima uang tunggu, ASN penerima gaji terusan, dan Calon ASN.
(3)ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
1. a.ASNyang sedang rnenjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
2. b.ASN yang ditugaskan di luar instansi pernerintah daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.
  1. 5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PegawaiA.SN secera tetap o]eh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  2. 6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  3. 7.Pejabat Negara adalah Gubernur dan WakilGubernur.
  4. 8.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
  5. 9.Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan.
  6. 10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  7. 11.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKDyang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umurn daerah.
  8. 12.Pengguna Anggaran adalah pejabat pernegang kewenangan penggunaan anggaran untuk rnelaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
  9. 13.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
  10. 14.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
  11. 15.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUDuntuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBDberdasarkan SPM.

Pasal 5

(1)Penerima gaji terusan dari PNS diberikan THR yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan yang diterima pada gaji terusan bulan April 2021.

Pasal 4

(1)Dalam hal ASN, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 ( satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang nilainya lebih besar.
(2)Dalam hal ASN, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) THR dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tunjangan khusus pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggajian.
(5)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari tunjangan jabatan struktural; tunjangan jabatan fungsional; dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
(6)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk:
1. a.Tunjangan kinerja;
2. b.Tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
3. c.Insentif kinerja;
4. d.Insentif kerja;
5. e.Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
6. f.Tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
7. g.Tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
8. h.Tunjangan pengamanan persandian;
  1. 1.Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan; J. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
9. k.Insentif khusus;
  1. 1.Tunjangan pengabdian bagi ASN yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
10. m.Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan atau peraturan internal instansi pemerintah;
11. n.Tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4), dan ayat (5) yang meliputi tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan tentang gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan PNS, tunjangan jabatan pejabat negara, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi pejabat negara, tunjangan umum, dan uang representasi.
(7)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 10

(1)Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran THR maupun Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
(2)Dalam hal terdapat PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2021, maka THR yang bersangkutan masih dibayarkan oleh Perangkat Daerah berkenaan.
(3)Dalam hal terdapat PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 dan sebelumnya, maka THR yang bersangkutan dibayarkan oleh PT. Taspen.

Pasal 9

(1)Pengguna Anggaran mengajukan SPM THR atau Gaji Ketiga Belas kepada BUD dengan menggunakan jenis SPM THR atau Gaji Ketiga Belas dengan pembebanan pada rekening belanja berkenaan;
(2)SPM THR atau Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
(3)Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran THR.

Pasal 8

(1)Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.
(2)Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil terhadap kebenaran isi daftar pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

(1)THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Gaji Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Juni 2021, setelah pembayaran Gaji Induk Bulan Juni.
(4)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

Pasal 6

Terhadap THR dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

(2)Penerima gaji terusan dari PNS diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan yang diterima pada gaji terusan bulan Juni 2021.
(3)Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan THR yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan yang diterima pada gaji terusan bulan April 2021.
(4)Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan yang diterima pada gaji terusan bulan Juni 2021.
(5)Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibebankan pada instansi atau lembaga yang dahulunya menjadi tempat PNS terakhir bekerja. BERITADAERAH ROVINSISULAWESIUTARATAHUN2021 NOMOR IS Diundangkan di Manado pada tanggal 30 Aprrl 102.1 SEKRETARISDAERAHPROVINS!SULAWESIUTARA Ditetapkan di Manado. pada tanggal ao AP"'\ 2.D 9- \ GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…