DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan kedudukan satuan tugas (satgas) percepatan pembangunan, tugas dan kewenangan satgas, pengorganisasian satgas, hak keuangan dan fasilitas satgas, honorarium sekretariat satgas, tata kerja satgas, pelaporan pelaksanaan tugas satgas, keuangan satgas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan GubernurSulawesiUtaratentang SatuanTugas Percepatan Pembangunan; 1.Undang-UndangNomor47PrpTahun1960joUndang- UndangNomor13 Tahun 1964 tentangantaralain PembentukanPropinsi Daerah TingkatISulawesi Utara; 2.Undang-UndangNomor17 Tahun 2003tentangKeuangan Negara; 3.Undang-UndangNomor1Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara; 4.Undang-UndangNomor25 Tahun 2009tentangPelayanan Publik; 5.Undang-UndangNomor5 Tahun 2014tentang Aparatur SipilNegara; 6.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor9Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daefah; 7.Undang-UndangNomor30 Tahun2014tentang AdministrasiPembangunan; 8.Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9.Peraturan PemerintahNomor16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 201.1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara;
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini , yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara. 2 . Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7.Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 11.Angga.ranPendapatan dan BelanjaDaerahyang selanjutnya disingkatAPBDadalahrencanakeuangan tahunanDaerah yangditetapkan denganPerda. 12.Dokumen Pelaksanaan Anggaranyangselanjutnya disingkatDPAadalahdokumenpelaksanaan anggaran perangkat daerah untuk1(satu)tahunanggaran. 13.SatuanTugas PercepatanPembangunanyangselanjutnya disingkat SatgasPPadalahTimGubernurdalamrangka percepatanpelaksanaan pembangunanolehPerangkat Daerah. BABII PEMBENTUKAN DANKEDUDUKAN Pasal 2 Dengan PeraturanGubernurinidibentuk SatuanTugas Percepatan Pembangunan.

Pasal 3

(1)SatgasPPbukanPerangkat Daerah melainkanTim Gubernur dalam rangkapercepatanpelaksanaan pembangunan olehPerangkat Daerah.
(2)SatgasPPberkedudukandibawah dan bertanggung jawab kepada GubernurmelaluiSekretaris Daerah. BABIII TUGASDAN KEWENANGAN

Pasal 4

KetuaSatgasPPmempunyaitugasmembantu Gubernur dan WakilGubernur dalam hal: a.melaksanakantugasyang diberikan olehGubernur,Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;dan b.melaporkandanmempertanggungjawabkanpelaksanaan tugasnya kepada Gubernur,WakilGubernur dan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KetuaSatgasPPmempunyaiwewenang: a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah guna mendapatkan data/informasitentang pelaksanaan pembangunan; b.mendengarkan pendapat,penjelasan danketerangan dari masyarakat,narasumber atau tenaga ahlisesuaidengan kebutuhan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4dan Pasal 5, Ketua SatgasPP menghadiri: a.rapat.pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur/ Wakil Gubernur;dan . 4 -

b.menerbitkan surat tugas penanganan masalah tertentu dan menandatangani laporan hasil penugasan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Satgas PP bersinergi dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan / atau Kepala Perangkat Daerah tertentu .

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Susunan keanggotaan Satgas PP terdiri dari :

a.1 (satu ) orang Ketua merangkap anggota;
b.1 (satu ) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
c.paling banyak 9 (sembilan ) orang anggota.

Pasal 9

Aparatur Sipil Negara yang dapat diangkat sebagai anggota wSatgas PP adalah Aparatur Sipil Negara yang pernah menjabat jabatan struktural eselon II dan / atau mempunyai keahlian tertentu dan / atau berpendidikan setara dengan strata tiga (S3) dan / atau memiliki sertifikat keahlian .

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Satgas PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Keanggotaan Satgas PP yang telah ditetapkan , dikukuhkan oleh Gubernur.

Pasal 12

(1)Anggota Satgas PP diberhentikan apabila : a . rnemasuki batas usia pensiun ;
1. b.ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana ;
2. c.mengundurkan diri; d . meninggal dunia; e . sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu ; f . promosi atau dipercayakan pada jabatan lain;
3. g.sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik; dan h . masa kerja sudah 1 (satu ) tahun dan dapat diangkat kembali.
(2)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(1)Dalamrangkaefektivitasdan optimalisasipelaksanaan tugasdan wewenang,SatgasPPdapatmembentukSubTim sesuaidengan kebutuhan.
(2)PenunjukananggotaSubTimsebagaimanadimaksudpada ayat(1)ditetapkandengan KeputusanKetuaberdasarkan Rapat SatgasPP. BagianKelima RincianTugas Pasal 14 RinciantugasKetua,WakilKetua,AnggotadanSubTimSatgas PPditetapkan dengan KeputusanKetuaSatgasPPberdasarkan RapatSatgasPP.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…