DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); a. GUBERNURSULAWESI UTARA, DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PEDOMANPENERIMAAN PESERTA DIDIKBARU PADASEKOLAHMENENGAHATAS,SEKOLAH MENENGAHKEJURUAN, DANSEKOLAHLUARBIASA TENTANG PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 1 6 TAHUN 2021 GUBERNUR SULAWESI UTARA

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 2 cliro Hl kurn r =~r

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7.Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. MEMUTUSKAN: PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH KEJURUAN, DANSEKOLAHLUARBIASA.
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor l tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
13.Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Betita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 42);
14.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan secara Daring/Online. 3 Menetapkan araf Koordin ·i . ~iro Hukum ()·'1!1_14· -
10.Penerimaan Peserta Didik Baru Online yang selanjutnya disingkat PPDB Online adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang dilaksanakan dalam jaringan internet (Daring).
11.Penerimaan Peserta Didik Baru Offline yang selanjutnya disingkat PPDB Offline adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa, yang dilaksanakan diluar jaringan internet (Luring).
12.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
14.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
15.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/ atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
16.Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran. 1 7. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/ atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerin tah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
18.Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
19.NilaiRata-rata Raport adalah Nilaiperolehan masing-masing siswa yang tertuang dalam Laporan Hasil Belajar Siswa semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam).
20.Nilai Sekolah adalah Nilaidimilikimasing-masing siswa yang diperoleh dari ujian sekolah. 4

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan PPDBberlandaskan asas:
1. a.nondiskriminatif, yaitu penerimaan Peserta Didik tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan status sosoial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.objektif, yaitu penerimaan Peserta Didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. d.akuntabel, yaitu penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
5. e.berkeadilan, yaitu penerimaan Peserta Didik memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya. araf Koordi~ ~ i oit o h kum r•g K,h f ~" _!!I..

BAB II

ASAS

Pasal 4

( 1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam lampiran peraturan gubemur ini.

(2)Satuan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari:
1. a.SMA;
2. b.SMK; dan
3. c.SLB.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubemur ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPBD.

Pasal 2

Mak.sud ditetapkannya Peraturan Gubemur ini adalah untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan PPDBpada SMAdan SMK.

Pasal 7

(1)Dinas mengumumkan penerimaan calon Peserta Didik baru kepada masyarakat secara terbuka.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat waktu pelaksanaan, jalur pendaftaran, jumlah daya tampung, penetapan hasil seleksi.
(3)Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.

Pasal 6

( 1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni setiap Tahun.

(2)Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
1. a.pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru secara terbuka melalui media cetak maupun media elektronik;
2. b.pendaftaran melalui website PPDB Online maupun melalui loket pendaftaran di sekolah;
3. c.seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran baik secara Daring (online)maupun Luring (offiine];
4. d.pengumuman penetapan Hasil Seleksi PPDB secara online dan melalui papan pengumuman di sekolah; dan
5. e.daftar ulang.
(3)Dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran secara Daring (online] sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dimungkinkan, maka seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran dilakukan secara Luring (offiine].
(4)Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran baik secara Luring (offline} sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara manual dengan cara membuka loket penerimaan calon Peserta Didik baru di setiap sekolah penyelenggara PPDB Offline.
(2)Nondiskrimatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu. 6

BAB III

MEKANISMEPENERIMAAN PESERTADIDIK BARU

Pasal 10

( 1) Pendaftaran PPDB SMA dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

a.jalur zonasi;
b.jalur afirmasi;
c.jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
d.jalur prestasi.

(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam Zona sekolah.
(3)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang masuk dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Indonesia.
(4)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua/wali.
(5)Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik dan non akacMmikdio ~ dhO h kum ~b,g Kat I 5, '' , , K ro _

Pasal 9

(1)Calon Peserta Didik baru SMA, SMK,dan SLB terdiri dari:
1. a.Peserta Didik lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat tahun berjalan dan lulusan tahun sebelurnnya; dan
2. b.Peserta Didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
(2)Persyaratan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan di dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara Daring serta dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 12

(1)Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK t:idak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud Pasal 11.
(2)Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan;
1. a.rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai raport Peserta Didik dari sekolah asal;
2. b.prestasi di bidang akademik maupun non akademik; dan
3. c.hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
(3)Rapor sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima)semester terakhir.
(4)Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/ atau penyandang disabilitas paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. ( 5) Selain seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 ( sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK dapat memprioritaskan calon peserta clidik yang berdomisili terdekat dengan paling banyak 10 °/o ( sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…