DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ,dalam rangka menjamin keberlangsungan hid up, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan anak dan memperhatikan jumlah perkawinan usia anak di Provinsi Sulawesi Utara menunjukan angka yang cukup tinggi maka akan berdampak negatif pada anak sehingga perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan upaya pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubemur tentang Pencegahan Perkawinan pad a U sia Anak. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 5 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776); MEMUTUSKAN: -- l Menetapkan PERATURAN GUBERNUR PERKAWINAN USIA ANAK. TENTANG PENCEGAHAN ,

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pencegahan perkawinan pada usia Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepentingan yang terbaik bagi Anak;
b.perlindungan terhadap hak untuk hidu p, kelangsungan hid up, dan tumbuh kembang Anak; dan
c.penghargaan terhadap pendapat Anak.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Pencegahan perkawinan pada usia Anak bertujuan untuk:

a.mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b.meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan Anak;
c.menurunkan angka perkawinan pada usia Anak;
d.mencegah resiko kematian ibu dan Anak;
e.mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
f.menurunkan angka kemisk:inan; dan
h.meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

(1)Perkawinan sah ketika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.
(2)Perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan yang antara lain meliputi:
1. a.dasar perkawinan;
2. b.syarat-syarat perkawinan;
3. c.pencegahan perkawinan;
4. d.batalnya perkawinan;
5. e.perjanjian perkawinan;
6. f.putusnya perkawinan;
7. g.kedudukan anak hasil perkawinan;
8. h.hak dan kewajiban Orang Tuan dan Anak hasil perkawinan;
  1. 1.perwalian; dan J. ketentuan lain terkait perkawinan.

Pasal 5

(1)Syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk ketentuan umur melangsungkan perkawinan adalah apabila pria dan wanita sudah mencapai umur/usia 19 (sembilan belas) tahun. - - ----------�
(2)Perkawinan hanya boleh diizinkan bagi calon mempelai pria dan wanita yang telah mencapai batas umur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan ayat (I).
(3)Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur/usia sebagaimana pada ayat (1), maka Orang Tua pihak pria dan / a tau Orang Tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

BAB V

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

(1)Perkawinan dapat dicegah, apabila caion mempelai pna dan/atau wanita masih berusia Anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(i).
(2)Pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan meialui:
1. a.upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak; dan
2. b.pencegahan perkawinan pada usia Anak melalui Pengadilan.

Pasal 7

Upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 ayat (1) huruf a dilakukan oieh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Orang Tua dan Keiuarga;
c.Anak; dan/atau
d.Masyarakat.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak dan penurunan angka perkawinan pada usia Anak di Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah ten tang pencegahan perkawinan pada usia Anak;
2. b.melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak; dan
3. c.menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pencegahan perkawinan pada usia Anak.
(3)Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan '
2. b.mensinergikan dan mengkoordinasikan upaya Daerah untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten/kota Layak Anak di daerah provinsi;
(4)Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan penurunan angka perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disesuaikan dengan kewenangan, sumber daya, dan kemampuan keuangan Daerah, bersifat terpadu dan berkelanjutan.
(5)Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 9

(1)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak.

Pasal 10

(!) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

(2)Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua untuk mencegah perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilakukan melalui upaya, sebagai berikut:
1. a.pemberian pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
2. b.menanamkan pendidikan keagamaan;
3. c.memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi;
4. d.mengasuh, mendidik dan memelihara tumbuh kembang Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat Anak; dan
5. e.memberikan bimbingan agar Anak tidak melakukan perkawinan pada usia Anak.
(3)Dalam ha! Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat { I) dapat beralih kepada Keluarga atau wali, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(!) Setiap Anak sebagai subjek hukum berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak.

(2)Peran Anak dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dengan cara:
1. a.menghormati dan menjaga narna baik Orang Tua;
2. b.mencintai Keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan Negara;
3. c.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
4. d.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
5. e.bergaul secara sehat dan wajar, serta mencegah pergaulan bebas; mengikuti wajib belajar pendidikan dasar; dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…