DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui nilai kemandirian, partisipasi, keswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan, dan kemaslahatan masyarakat perlu pedoman pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 O Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen- KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); iro hiuku I 2
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 I Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1369);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 01 Tahun 2017 ten tang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 -- 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor !). MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PULAU KECIL TENTANG PESISIR PEDOMAN DAN PULAU- Bro iukun \ 3

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan berdasarkan asas:

a.berkeadilan, adalah asas yang menunjukkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali;
b.kemandirian, adalah asas yang menunjukkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya hayati yang ada;
c.kebermanfaatan, adalah asas yang menunjukkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besamya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
d.kebersamaan, adalah asas yang menunjukkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan Masyarakat;
e.keterpaduan, adalah pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalarn upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
f.keterbukaan, adalah pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh Masyarakat;
g.kelestarian, adalah pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
h.Inklusif, adalah pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus melibatkan para pemangku kepentingan, utamanya kaum perempuan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan dalam mewujudkan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara �bertanggungjawab, berkeadilan, dan berkelanjutan. 6

Pasal 3

Tujuan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil adalah untuk:

a.mewujudkan kemandirian Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kapasitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.memberikan akses teknologi dan informasi untuk meningkatkan usaha kelautan dan perikanan;
c.rnenumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan untuk melayani kepentingan usaha kelautan dan perikanan;
d.menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mengembangkan usaha kelautan dan perikanan;
e.mendorong akses pasar Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil untuk kepastian usaha kelautan dan perikanan;
f.meningkatkan akses dan partisipasi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mengelola sumber daya hayati di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya; dan
g.meningkatkan daya adaptasi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan kelestarian sumber daya ikan terhadap peru bah an iklim.

Pasal 4

(I) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.peningkatan kapasitas;
b.pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
c.permodalan dan keuangan inklusif;
d.infrastruktur;
e.jamman pasar;
f.peningkatan penyadartahuan dan tanggungjawab;
g.peran serta masyarakat.

(2)Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubemur sebagaimana dimuat pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan potensi dan karakteristik, serta analisa kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

BAB II

PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 5

(I) Peningkatan kapasitas sebagaimana Pasal 4 huruf a dilaksanakan kepada dan Pulau-Pulau Kecil melalui:

a.pendidikan;
b.pelatihan; dan
c.penyuluhan dan pendampingan. dimaksud dalam Masyarakat Pesisir 7

(2)Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, dilakukan dalam bentuk pemberian materi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain perencanaan, konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi, reklamasi, kewirausahaan, pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.
(3)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam bentuk:
1. a.pengembangan program pelatihan;
2. b.pelatihan penyusunan perencanaan, konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi dan reklamasi; dan
3. c.peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil.
(4)Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
1. a.sosialisasi peraturan perundang-undangan;
2. b.pembentukan kelompok usaha;
3. c.pendarnpingan proses produksi sampai pemasaran;
4. d.pendampingan analisis kelayakan usaha;
5. e.pendampingan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
6. f.pemberian materi penyuluhan konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi, reklamasi dan materi lain yang terkait dengan pemberdayaan.

BAB ILL

PEMBERIAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN INFORMASI

Pasal 6

( I) Pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan mencapai standar mutu komoditas kelautan dan perikanan.

(2)Pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.kerja sama alih teknologi; dan
3. c.penyediaan fasilitas bagi Masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
(3)Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kerja sama alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, paling sedikit dalam bentuk:
1. a.hasil-hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan terakreditasi; dan
2. b.inovasi teknologi terkait masukan produksi hingga pasca produksi hasil kelautan dan perikanan. 4 8
(4)Penyediaan infonnasi sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit dalam bentuk:
1. a.informasi tentang data perikanan yang selalu diperbaharui;
2. b.informasi tentang sarana produksi kelautan dan perikanan;
3. c.informasi tentang harga komoditas kelautan dan perikanan;
4. d.infonnasi tentang peluang dan tantangan pasar domestik dan mancanegara;
5. e.informasi tentang perubahan iklim; dan
6. f.informasi tentang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
(5)Pemberian infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya.

Pasal 7

(!) Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (!).

(2)Peran serta Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dalam bentuk:
1. a.turut serta dalam forum konsultasi, dengar pendapat, dan musyawarah perencanaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.turut serta dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
3. c.penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi. BABIV PERMOOALAN DAN KEUANGAN INKLUSIF

Pasal 8

(!) Permodalan dan keuangan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk membantu Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendapatkan akses terhadap pelayanan keuangan formal.

(2)Tujuan permodalan dan keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan dengan:
1. a.peningkatan akses layanan keuangan formal;
2. b.peningkatan literasi;
3. c.perluasan jangkauan layanan keuangan;
4. d.penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk usaha mikro dan kecil; dan
5. e.pemanfaatan dana tanggung jawab sosiaJ serta dana program kemitraan dan bina lingkungan. 9 Pasal 9
(1)Dalam rangka melaksanakan tujuan permodalan dan keuangan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi melakukan upaya pembukaan akses permodalan/pembiayaan dan simpan/pinjam dengan memfasilitasi kemudahan pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas usaha kelautan dan perikanan.
(2)Pemerintah Provinsi dalam melakukan upaya pembukaan akses permodalan/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dapat mendorong dan berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membentuk Lembaga Keuangan Mikro. BABV INFRASTRUKTUR

Pasal 10

(1)lnfrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan.
(2)sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan dengan:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
3. c.penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan.
(3)Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meliputi:
1. a.penyediaan stasiun pengisian bahan bakar Nelayan;
2. b.pengelolaan tempat pelelangan ikan;
3. c.jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
4. d.alur sungai dan muara;
5. e.jaringan listrik dan air bersih; dan
6. f.tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
(4)Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya, antara lain meliputi:
1. a.lahan dan air guna keperluan usaha;
2. b.stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber lainnya untuk pembudi daya ikan;
3. c.saluran pengairan;
4. d.jalan produksi;
5. e.jaringan listrik dan jaringan te1ekomunikasi;
6. f.instalasi penanganan limbah; dan
7. g.tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, pembekuan. 10
(5)Penyediaan sarana dan prasararana usaha pengolahan dan pemasaran ikan, antara lain meliputi
1. a.tempat pengolahan ikan;
2. b.tempat penjualan hasil perikanan;
3. c.jalan distribusi; dan
4. d.instalasi penanganan limbah usaha. BAB VJ JAMINAN PASAR

Pasal 11

(1)Janiinan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan:
1. a.fasilitasi akses pemasaran;
2. b.fasilitasi sarana pemasaran;
3. c.mengembangkan kerja sama/kemitraan;
4. d.mengembangkan sistem pemasaran; dan
5. e.menyediakan informasi pasar.
(2)Jaminan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENINGKATAN PENYADARTAHUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

(1)Peningkatan penyadartahuan dan tanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan berdasarkan pengelolaan perikanan bersama masyarakat.
(2)Pengelolaan perikanan bersama masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kolaborasi multi pihak antar pemangku kepentingan. {3) Pengelolaan perikanan bersama masyarakat sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) menggunakan pendekatan pengelolaan akses area perikanan.
(4)Pengelolaan akses area petikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengusulan;
2. b.peni!aian;
3. c.penetapan;
4. d.pelaksanaan; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.
(5)Tahapan pengelolaan akses area petikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
(6)Penilaian kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
(7)Penetapan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetap;an oleh K�putusan GQ�emur. 11
(8)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)berisi:
1. a.nama kelompok masyarakat;
2. b.lokas;
3. c.hak dan kewajiban;
4. d.jangka waktu;
5. e.peraturan kelompok tentang perikanan;
6. f.rencana aksi; dan
7. g.pelaporan pelaksanaan.
(9)Dalam rangka mendukung pengelolaan bersama masyarakat menggunakan pendekatan pengelolaan akses area perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Kerja yang ditetapkan oleh Keputusan Gubemur.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui nilai kemandirian, partisipasi, keswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan, dan kemaslahatan masyarakat perlu pedoman pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 O Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen- KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); iro hiuku I 2
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 I Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1369);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 01 Tahun 2017 ten tang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 -- 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor !). MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PULAU KECIL TENTANG PESISIR PEDOMAN DAN PULAU- Bro iukun \ 3

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan berdasarkan asas:

a.berkeadilan, adalah asas yang menunjukkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali;
b.kemandirian, adalah asas yang menunjukkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya hayati yang ada;
c.kebermanfaatan, adalah asas yang menunjukkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besamya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
d.kebersamaan, adalah asas yang menunjukkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan Masyarakat;
e.keterpaduan, adalah pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalarn upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
f.keterbukaan, adalah pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh Masyarakat;
g.kelestarian, adalah pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
h.Inklusif, adalah pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus melibatkan para pemangku kepentingan, utamanya kaum perempuan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan dalam mewujudkan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara �bertanggungjawab, berkeadilan, dan berkelanjutan. 6

Pasal 3

Tujuan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil adalah untuk:

a.mewujudkan kemandirian Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kapasitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.memberikan akses teknologi dan informasi untuk meningkatkan usaha kelautan dan perikanan;
c.rnenumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan untuk melayani kepentingan usaha kelautan dan perikanan;
d.menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mengembangkan usaha kelautan dan perikanan;
e.mendorong akses pasar Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil untuk kepastian usaha kelautan dan perikanan;
f.meningkatkan akses dan partisipasi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mengelola sumber daya hayati di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya; dan
g.meningkatkan daya adaptasi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan kelestarian sumber daya ikan terhadap peru bah an iklim.

Pasal 4

(I) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.peningkatan kapasitas;
b.pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
c.permodalan dan keuangan inklusif;
d.infrastruktur;
e.jamman pasar;
f.peningkatan penyadartahuan dan tanggungjawab;
g.peran serta masyarakat.

(2)Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubemur sebagaimana dimuat pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan potensi dan karakteristik, serta analisa kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

BAB II

PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 5

(I) Peningkatan kapasitas sebagaimana Pasal 4 huruf a dilaksanakan kepada dan Pulau-Pulau Kecil melalui:

a.pendidikan;
b.pelatihan; dan
c.penyuluhan dan pendampingan. dimaksud dalam Masyarakat Pesisir 7

(2)Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, dilakukan dalam bentuk pemberian materi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain perencanaan, konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi, reklamasi, kewirausahaan, pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.
(3)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam bentuk:
1. a.pengembangan program pelatihan;
2. b.pelatihan penyusunan perencanaan, konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi dan reklamasi; dan
3. c.peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil.
(4)Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
1. a.sosialisasi peraturan perundang-undangan;
2. b.pembentukan kelompok usaha;
3. c.pendarnpingan proses produksi sampai pemasaran;
4. d.pendampingan analisis kelayakan usaha;
5. e.pendampingan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
6. f.pemberian materi penyuluhan konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi, reklamasi dan materi lain yang terkait dengan pemberdayaan.

BAB ILL

PEMBERIAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN INFORMASI

Pasal 6

(2)Pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.kerja sama alih teknologi; dan
3. c.penyediaan fasilitas bagi Masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
(3)Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kerja sama alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, paling sedikit dalam bentuk:
1. a.hasil-hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan terakreditasi; dan
2. b.inovasi teknologi terkait masukan produksi hingga pasca produksi hasil kelautan dan perikanan. 4 8
(4)Penyediaan infonnasi sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit dalam bentuk:
1. a.informasi tentang data perikanan yang selalu diperbaharui;
2. b.informasi tentang sarana produksi kelautan dan perikanan;
3. c.informasi tentang harga komoditas kelautan dan perikanan;
4. d.infonnasi tentang peluang dan tantangan pasar domestik dan mancanegara;
5. e.informasi tentang perubahan iklim; dan
6. f.informasi tentang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
(5)Pemberian infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya.

Pasal 7

(!) Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (!).

(2)Peran serta Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dalam bentuk:
1. a.turut serta dalam forum konsultasi, dengar pendapat, dan musyawarah perencanaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.turut serta dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
3. c.penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi. BABIV PERMOOALAN DAN KEUANGAN INKLUSIF

Pasal 8

(!) Permodalan dan keuangan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk membantu Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendapatkan akses terhadap pelayanan keuangan formal.

(2)Tujuan permodalan dan keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan dengan:
1. a.peningkatan akses layanan keuangan formal;
2. b.peningkatan literasi;
3. c.perluasan jangkauan layanan keuangan;
4. d.penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk usaha mikro dan kecil; dan
5. e.pemanfaatan dana tanggung jawab sosiaJ serta dana program kemitraan dan bina lingkungan. 9 Pasal 9
(1)Dalam rangka melaksanakan tujuan permodalan dan keuangan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi melakukan upaya pembukaan akses permodalan/pembiayaan dan simpan/pinjam dengan memfasilitasi kemudahan pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas usaha kelautan dan perikanan.
(2)Pemerintah Provinsi dalam melakukan upaya pembukaan akses permodalan/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dapat mendorong dan berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membentuk Lembaga Keuangan Mikro. BABV INFRASTRUKTUR

Pasal 10

(1)lnfrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan.
(2)sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan dengan:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
3. c.penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan.
(3)Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meliputi:
1. a.penyediaan stasiun pengisian bahan bakar Nelayan;
2. b.pengelolaan tempat pelelangan ikan;
3. c.jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
4. d.alur sungai dan muara;
5. e.jaringan listrik dan air bersih; dan
6. f.tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
(4)Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya, antara lain meliputi:
1. a.lahan dan air guna keperluan usaha;
2. b.stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber lainnya untuk pembudi daya ikan;
3. c.saluran pengairan;
4. d.jalan produksi;
5. e.jaringan listrik dan jaringan te1ekomunikasi;
6. f.instalasi penanganan limbah; dan
7. g.tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, pembekuan. 10
(5)Penyediaan sarana dan prasararana usaha pengolahan dan pemasaran ikan, antara lain meliputi
1. a.tempat pengolahan ikan;
2. b.tempat penjualan hasil perikanan;
3. c.jalan distribusi; dan
4. d.instalasi penanganan limbah usaha. BAB VJ JAMINAN PASAR

Pasal 11

(1)Janiinan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan:
1. a.fasilitasi akses pemasaran;
2. b.fasilitasi sarana pemasaran;
3. c.mengembangkan kerja sama/kemitraan;
4. d.mengembangkan sistem pemasaran; dan
5. e.menyediakan informasi pasar.
(2)Jaminan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENINGKATAN PENYADARTAHUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

(1)Peningkatan penyadartahuan dan tanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan berdasarkan pengelolaan perikanan bersama masyarakat.
(2)Pengelolaan perikanan bersama masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kolaborasi multi pihak antar pemangku kepentingan. {3) Pengelolaan perikanan bersama masyarakat sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) menggunakan pendekatan pengelolaan akses area perikanan.
(4)Pengelolaan akses area petikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengusulan;
2. b.peni!aian;
3. c.penetapan;
4. d.pelaksanaan; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.
(5)Tahapan pengelolaan akses area petikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
(6)Penilaian kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
(7)Penetapan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetap;an oleh K�putusan GQ�emur. 11
(8)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)berisi:
1. a.nama kelompok masyarakat;
2. b.lokas;
3. c.hak dan kewajiban;
4. d.jangka waktu;
5. e.peraturan kelompok tentang perikanan;
6. f.rencana aksi; dan
7. g.pelaporan pelaksanaan.
(9)Dalam rangka mendukung pengelolaan bersama masyarakat menggunakan pendekatan pengelolaan akses area perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Kerja yang ditetapkan oleh Keputusan Gubemur.