DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dam Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 3);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 Provinsi Sulawsi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022.

Pasal 1

(1)Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.
(2)RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi:

a.Pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;
b.Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022; dan
c.Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. 4

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, serta fasilitasi terhadap Rancangan RKPD Kabupaten/Kota.
(2)Pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Diundangkan di Manado pada tanggal 30 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ttd EDWIN HARMINTO SILANGEN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 19 Ditetapkan di Manado pada tanggal 30 Juni 2021 GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttd OLLY DONDOKAMBEY I-1RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya serta sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 merupakan dokumen tahun pertama dari periode RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021–2026 dengan Visi Pembangunan yakni “SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK”. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, memperhatikan RPJMN Tahun 2020–2024, dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 mempunyai peran dan fungsi, sebagai berikut: 1) Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Sulawesi Utara; 3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD); dan 4) Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. I-2RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 Dokumen RKPD Tahun 2022 disusun melalui pendekatan: 1) top down, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program- program prioritas nasional; 2) bottom up, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi; 3) partisipatif, pendekatan perencanaan melibatkan diantaranya unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; 4) politik, pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; dan 5) teknokratik, pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah. Serta berdasarkan pendekatan substansi perencanaan “THIS” yaitu; 1) Tematik-Holistik, Dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai Perangkat Daerah yang terkait; 2) Integratif, Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi; dan 3) Spasial, Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Adapun prinsip money follow priority programs menjadi landasan dalam pelaksanaan pendekatan substansi perencanaan “THIS”, yang dilakukan dengan 4 fokus penguatan, yakni: 1) Penguatan perencanaan dan penganggaran, dilakukan melalui penajaman prioritas daerah dan program prioritas, serta koordinasi antara pusat dan daerah.; 2) Penguatan pengendalian perencanaan, dilakukan melalui penyusunan proyek prioritas pembangunan daerah hingga level satuan sub kegiatan; 3) Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dilakukan melalui penyusunan proyek prioritas hingga rencana detail lokasi pembangunan; dan 4) Penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun KPBU, Badan Usaha, serta Swasta, guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah. Untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal, proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 didukung oleh sistem dan skema proses perencanaan secara online/berbasis website atau E-Planning melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disingkat SIPD, sebagai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, transparan dan akuntabel. RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi akibat dari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai global pandemic. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RKPD, dilaksanankan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, diselenggarakan sebagai berikut : I-3RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 1) Persiapan Penyusunan RKPD

a.Pembentukan Tim Penyusun melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 374a Tahun 2020 tentang Tim Penyusun RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;
b.Orientasi mengenai RKPD;
c.Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RKPD;
d.Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 2) Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)
a.FGD Perumusan Tema, Isu Strategis dan Prioritas Daerah;
b.FGD Penetapan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah serta Penetapan Pagu Indikatif;
c.FGD Penetapan Asumsi Makro Ekonomi Daerah; 3) Penyusunan rancangan awal RKPD
a.Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b.Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
c.Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
d.Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
e.Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
f.Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
g.Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
h.Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
i.Penelaahan pokok pikiran DPRD;
j.Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
k.Perumusan rencana kerja program dan pendanaan. 4) Penyusunan Rancangan RKPD
a.Pelaksanaan Konsultasi Publik;
b.Pelaksanaan verifikasi pembahasan desk Rancangan Renja Perangkat Daerah;
c.Rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi;
d.Penginputan Pokok Pikiran DPRD (POKIR) melalui SIPD; dan
e.Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortek) Tingkat Provinsi;
f.Pelaksanaan Pra-Musrenbang Provinsi. 5) Melaksanakan Musrenbang RKPD Provinsi secara Hybrid (Langsung/Tatap Muka dan secara Virtual), bertujuan;
a.Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
b.Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
c.Menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
d.Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; dan
e.Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. 6) Merumuskan rancangan akhir RKPD Proses penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD provinsi berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi. I-4RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan berdasarkan bagan alur seperti tersaji pada gambar berikut: Gambar 1.1. Bagan alur Proses Penyusunan RKPD 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, Peraturan perundang‐undangan yang menjadi rujukan adalah: 1) Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102); 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); I-5RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 10) Peraturan Kementerian Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negera RI Tahun 2017 Nomor 136); 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025; 19) Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022; 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; dan 21) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Utara. I-6RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD,

(2)RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-7RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 Dokumen perencanaan spasial yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2034 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026, dimana integrasi antara RTRW dengan rencana pembangunan daerah untuk mengendalikan kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan asumsi-asumsinya. Sinergitas RTRW, RPJPD dan RPJMD harus searah dan bersinergi meliputi: 1) Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah RPJPD dan RPJMD provinsi, selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJPN dan RPJMN; 2) Penelaahan RTRW Provinsi, selaras dengan RPJPD, RPJMD dan RTRW Provinsi lainnya; 3) Penelaahan RPJMD provinsi, selaras dengan RPJMD provinsi lainnya; 4) Prioritas pembangunan RPJMD provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan RPJMD provinsi tetangga lainnya; 5) Program prioritas pembangunan daerah dan pendanaan, selaras dengan RPJMN; dan 6) Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka menengah provinsi lainnya. Gambar 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-Spasial I-8RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 1.4. Maksud dan Tujuan Disusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, dengan tujuan sebagai berikut: 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Utara; 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; dan 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. 1.4. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD. 1.5. Sistematika Dokumen Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. I-9RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan serta mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. 3.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya Mengemukakan Capaian Indikator Ekonomi Makro Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Sebelumnya 3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Mengemukakan tentang arahan Kebijakan Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah I-10RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. 4.2. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2022 Gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. II-1RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 00°15’ – 05°34’ Lintang Utara dan antara 123°07’ – 127°10’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Negara Filipina dan Samudera Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 13.851,64 km² (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017) yang terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 2,871.65 km² atau 20,67 persen dari wilayah Sulawesi Utara. Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara adalah Provinsi Kepulauan dengan ibukota Manado. Provinsi ini terdiri dari 15 Kabupaten/kota (11 Kabupaten yaitu: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Utara serta 4 kota, yaitu Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon). II-2RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel. 2.1 Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 S u m b e r : B P S P r o v . S u l u t , 2021. Jumlah kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2016-2021 tidak mengalami perubahan yaitu 171 kecamatan, dengan jumlah 1.838 desa/kelurahan tahun 2016-2018 dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 1.839 desa/kelurahan (bertambah 1 desa di Kabupaten Minahasa Selatan). Dari 1839 desa/kelurahan, 783 diantaranya terletak di tepi laut dan 1.056 lainnya bukan tepi laut. 2) Letak dan Kondisi Geografis Secara geografis letak Provinsi Sulawesi Utara sangat strategis karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur (Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ASEAN) dan Pasifik yang menjadikan Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional. Kondisi ini menciptakan iklim yang menarik bagi para wisatawan, pelaku bisnis, dan para investor domestik dan internasional untuk berkunjung dan melakukan investasi di Sulawesi Utara. Posisi Provinsi Sulawesi Utara terletak di tepian Samudra Pasifik, diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Sulawesi Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik. NO KAB/KOTA LUAS (KM2) % LUAS WILAYAH JUMLAH KECAMATAN JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 Kab. Minahasa 1,114.87 8.05% 15 202 2 Kab. Minahasa Selatan 1,409.97 10.18% 25 270 3 Kab. Minahasa Utara 918.49 6.63% 15 167 4 Kab. Minahasa Tenggara 710.83 5.13% 19 153 5 Kab. Bolmong 2,871.65 20.73% 17 178 6 Kab. Bolmong Utara 1,680.00 12.13% 10 131 7 Kab. Bolmong Selatan 1,615.86 11.67% 6 107 8 Kab. Bolmong Timur 910.18 6.57% 10 93 9 Kab. Kep. Sangihe 461.11 3.33% 12 144 10 Kab. Kep. Talaud 1,240.40 8.95% 7 81 11 Kab. Kep. Sitaro 275.86 1.99% 7 80 12 Kota Manado 157.27 1.14% 11 87 13 Kota Bitung 302.89 2.19% 8 69 14 Kota Tomohon 114.2 0.82% 5 44 15 Kota Kotamobagu 68.06 0.49% 4 33 JUMLAH 13,851.64 100.00% 171 1839 II-3RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Gambar 2.2 Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara Gambar 2.3 Posisi Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 3) Topografi Dilihat dari topografi Sulawesi Utara sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran. Terdapat 46 gunung yang terletak di sembilan kabupaten/kota. Sedangkan jumlah danau tercatat sebanyak 17 danau dan jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai. Gunung- gunung terletak berantai dengan ketinggian di atas 1000m dari permukaan laut. II-4RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Beberapa gunung di Sulawesi Utara yaitu, Gunung Klabat (1895m) di wilayah Airmadidi, Gunung Lokon (1579m) dan Gunung Mahawu (1331m) di wilayah Tomohon, Gunung Soputan (1789m) di wilayah Tombatu, Gunung Dua Saudara (1468m) (wilayah Bitung), Gunung Awu (1784m) di wilayah Kep. Sangihe, Gunung Ruang (1245m) dan Gunung Karangetan (1320m) di wilayah Kep. Sitaro, Gunung Dalace (1165m) di wilayah Minahasa, Gunung Ambang (1689m) di wilayah Bolaang Mongondow, Gunung Gambula (1954m) di wilayah Bolaang Mongondow Utara, dan Gunung Batu-Balawan (1970m) di wilayah Bolaang Mongondow Timur. Provinsi Sulawesi Utara memiliki dataran rendah dan dataran tinggi yang potensial mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran yang terdapat di daerah ini antara lain: Tondano (2.850Ha), Langowan (2.381Ha), Modoinding (2.350Ha), Tompaso Baru (2.587Ha) di Kabupaten Minahasa serta beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud. 4) Geologi Kekayaan geologi yang sangat unik di miliki Provinsi Sulawesi Utara terjadi akibat keberadaan tumbukan antara 2 (dua) island arc (Sangihe dan Halmahera) yang menumpang di atas lempeng laut Maluku, sementara di tempat-tempat lain di bagian dunia ini: lempeng benua bertumbukan dengan lempeng samudera. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara memiliki keunggulan geologi yang unik untuk dijadikan daya tarik wisata tetapi juga sebagai pusat studi keilmu-bumian dibandingkan dengan daerah lainnya. Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia (1:250.000), struktur geologi di wilayah Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari formasi sebagai berikut: 1) Qal (Aluvium): terdapat dipesisir pantai seperti di Nanasi, Boyongpante, Sidate dan Tawaang, serta di daerah sepanjang Pantai Utara Bolaang Mongondow seperti Boroko, Bolangitang, Biontong, Batulintik, Lolak dan Lolan. Di Kota Manado zona ini terdapat di Pantai Tumumpa dan di pantai bagian utara Manado; 2) Qs (Endapan Danau dan Sungai): terdapat di daerah sepanjang sungai (DAS) Tondano dari Kairagi sampai ke muara Sungai Tondano, daerah pesisir Likupang dan pesisir Tanawangko-Tumpaan; 3) Ql (Batu gamping Terumbu Koral): terdapat di antara daerah pasang naik dan pasang surut (di barat Amurang dan di Pulau Siladen); 4) Qv (Batuan Gunung Api Muda): membentuk Gunung Api strato muda, antara lain, G. Soputan, G. Mahawu, G. Lokon, G. Klabat, G. Tangkoko; 5) Qtv (Tufa Tondano): tersebar di daerah Manado, sekitar jalur jalan Tanahwangko – Amurang, daerah sekitar G. Lolombulan di Kecamatan Tenga dan Sinonsayang; 6) Qtvl (Aliran lava berkomposisi andesit trakhit): Terdapat di daerah G. Tanuwatik, Popontolen dan di S. Sinengkeian. Di daerah pantai antara Sondaken dan Paslaten; 7) Tps (Breksi dan Batu Pasir): terdapat di P. Nain Besar dan P. Nain Kecil, P. Talise, P. Bangka juga sekitar Likupang Barat dan Likupang Timur; 8) Tmv/Tmvl (Batuan Gunung Api): terdapat di sungai dekat Paslaten, Pulau Lembeh, Papusungan, di daerah Bolaang Mongondow terletak di daerah G. Ulutalogon – G. Bumbungan; 9) Tms (Batuan Sedimen): terdapat di Kotamobagu; II-5RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 10) Ttv (batuan Gunung Api): Satuan ini terdapat di daerah Bolaang Mongondow dan di daerah Bintauna; 11) Tts (Formasi Tinombo Ahlburg 1913): Satuan batuan ini terdapat di Bolangitang dan Kaidipang; 12) Qa ( Aluvium ): Dataran alluvium yang luas terdapat di Tabukan Utara; 13) Qhav (Batuan Gunung Api Awu):Batuan dihasilkan oleh Gunung Api Awu di P. Sangihe. Endapan awan panas meliputi daerah sekitar kawah, lembah dan beberapa pantai seperti Mitung dan Bahu. Formasi geologi lainnya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe-Sitaro dan Talaud adalah Qhkv batuan Gunung Api Karangetang, Qhrv batuan Gunung Api Ruang, Qpp formasi Pintareng, Qtsv batuan Gunung Api Sahendaruman, Qtkv batuan gunung api Kalama, QTtv batuan Gunung Api Tamata, QTmv batuan Gunung Api Malingge, Qti batuan terobosan, Tpbv batuan Gunung Api Bukide, dan Tnbv batuan Gunung Api Biaro 5) Hidrologi Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas 3 (tiga) Wilayah Sungai: 1) Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas (Wilayah Sungai Strategis Nasional); 2) Wilayah Sungai Dumoga Sangkub (Wilayah Sungai Lintas Propinsi); dan 3) Wilayah Sungai Poigar-Ranoyapo (Wilayah Sungai Lintas Kabupaten). Secara garis besar luas SWP DAS Sulawesi Utara adalah 1.423.047 ha. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 23 Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang terbagi dalam 66 SWP SUBDAS- dengan luas 1.423.047 ha. SWP DAS sangat berperan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Terdapat 16 (enam belas) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Tondano, DAS Kosibidan, DAS Sangkup, DAS Ranoyapo, DAS Pororosen, DAS Poigar, DAS Ongkak Mongondow, DAS Nuangan, DAS Ranowangko/Nimangan, DAS Likupang, DAS Buyat, DAS Bolangitang, DAS Ayong, DAS Andegile, DAS Dumoga dan DAS Bone (berdasarkan Peta Pembagian DAS Sulawesi Utara). DANAU: Danau Tondano luas 4.278 ha, Danau Moat 617ha, Danau Linow 34ha, Danau Cinta Makalehi 8ha, danau Tampusu 2,5ha, Danau Seper 2,5ha, Danau Tondok 16,6ha, Danau Bulilin 21ha, dan Danau Iloloy 6ha. SUNGAI: Sungai besar terdapat di Kabupaten Minahasa yaitu: Sungai Tondano (40 Km), Sungai Poigar (54,2 Km), Sungai Ranoyapo (51,9 Km), Sungai Talawaan (34,8 Km). di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Sungai Dumoga (87,2 Km), Sungai Sangkup (53,6 Km), Sungai Ongkaw (42,1 Km), dan lainnya. II-6RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sebagai prasarana penunjang bagi kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah atau persawahan, pengembangan sistem irigasi pada dasarnya mengikuti potensi pengembangan/perluasan daerah persawahan. Proyek-proyek irigasi yang relatif besar ada di daerah irigasi Kasinggolan-Toraut, daerah irigasi Dumoga, daerah irigasi Sangkup, daerah irigasi Ayong-Bolangat dan daerah Irigasi Lolak. Tabel 2.2 Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara NO. SATUAN WILAYAH PENGELOLAAN DAS LUAS (ha) %

1.Buyat 87.909 6.18
2.Dumoga Mongondow 204.736 14.39
3.Essang 79.737 5,60
4.Kep. Nanusa 3.954 0.28
5.Kep. Nusa Tabukan 1.205 0.08
6.Kep. Tatoareng 2.200 0.15
7.Likupang 97.951 6.88
8.Mahena 50.852 3.57
9.Molibagu 116.167 8.16
10.P. Biaro Ds 2.726 0.19
11.P. Bunaken Ds 4.891 0.34
12.P. Kabaruan 10.940 0.77
13.P. Lembeh 5.767 0.41
14.P. Lirung 11.272 0.79
15.P. Siau Ds 13.905 0.98
16.P. Tagulandang Ds 7.897 0.55
17.P. Talise Ds 7.476 0.53
18.Poigar 81.520 5.73
19.Ranoyapo 87.154 6.12
20.Ratahan Pantai 98.754 6.94
21.Sangkup Langi 287.019 20.17
22.Tondano 54.124 3.80
23.Tumpaan 104.891 7.37 JUMLAH 1.423.047 100 6) Klimatologi

a.Suhu Rata-rata temperatur di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2019 adalah 27,4°C sedangkan suhu udara kering sekitar Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muzon. Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara. Pada bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Pada umumnya, kondisi iklim di Sulawesi utara sama dengan kondisi iklim wilayah Indonesia lainnya, yaitu memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Sebagai daerah yang beriklim hujan tropis, kelembaban udara terendah di Kabupaten Minahasa Utara dan Manado yaitu 66 persen dan kelembaban tertinggi di Minahasa Utara dan Minahasa yaitu 90 persen. Secara keseluruhan kelembaban rata-rata mencapai 80,8 persen. II-7RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel. 2.3 Keadaan Rata-rata Suhu di Sulut Tahun 2019 (Derajat Celcius) KABUPATEN/KOTA STASIUN BMKG SUHU/TEMPERATUR (0C) MINIMUM RATA - RATA MAKSIMUM Kabupaten 1. Bolaang Mongondow Pos Hujan KC Motabang Lolak -- -- --
1. 2.Minahasa Tondano -- -- -- 3. Kepulauan Sangihe Stasiun Meteorologi Naha 19,60 27,70 34,20
2. 4.Kepulauan Talaud Pos Hujan BPP Beo -- -- --
3. 5.Minahasa Selatan Pos Hujan UPP Tenga -- -- --
4. 6.Minahasa Utara Stasiun Klimatologi Minahasa Utara 17,10 26,70 35,80 7. Bolaang Mongondow Utara Pos Hujan BPP Pinogaluman -- -- -- 8. Siau Tagulandang Biaro Pos Hujan BPP Siau Tengah -- -- -- 9. Minahasa Tenggara Pos Hujan UPTD Ratahan -- -- -- 10. Bolaang Mongondow Selatan Pos Hujan UPTD Pinolosian -- -- -- 11. Bolaang Mongondow Timur Pos Hujan UPP Kotabunan -- -- -- Kota
5. 1.Manado Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi 16,20 27,40 35,60
6. 2.Bitung Stasiun Meteorologi Maritim Bitung 20,80 28,10 36
7. 3.Tomohon Pos Hujan BPP Tomohon -- -- --
8. 4.Kotamobagu Pos Hujan BPP Mongkonai -- -- -- Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.
b.Curah Hujan Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2000-3000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah Kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modoinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Sedangkan curah hujan rata-rata adalah 279,6 mm dengan sebaran 220-309 mm. Kecepatan angin rata-rata adalah 2,7 knot dengan sebaran 1,9-3,6 knot. Tabel 2.4 Keadaan Curah Hujan di Provinsi Sulawesi Utara (Milimeter Kubik (mm3)) KABUPATEN/ KOTA STASIUN BMKG TEKANAN UDARA (MB) JMLH CURAH HUJAN (MM) JUMLAH HARI HUJAN (HARI) PENYIN ARAN MATAH ARI (%) MIN. RATA- RATA MAX Bolaang Mongondow Pos Hujan KC Motabang Lolak - - - 2558 131 - Minahasa Tondano 934.1 935,6 941,0 1858 189 53 Kepulauan Stasiun 1006,8 1010,7 3507 232 71 II-8RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 KABUPATEN/ KOTA STASIUN BMKG TEKANAN UDARA (MB) JMLH CURAH HUJAN (MM) JUMLAH HARI HUJAN (HARI) PENYIN ARAN MATAH ARI (%) MIN. RATA- RATA MAX Sangihe Meteorologi Naha Kepulauan Talaud Pos Hujan BPP Beo - - - 2484 181 - Minahasa Selatan Pos Hujan UPP Tenga - - - 3123 151 - Minahasa Utara Stasiun Klimatologi Minahasa Utara 1009,3 1010,9 1011,9 3100 259 58 Bolaang Mongondow Utara Pos Hujan BPP Pinogaluman - - - 2503 102 - Siau Tagulandang Biaro Pos Hujan BPP Siau Tengah - - - 2518 154 - Minahasa Tenggara Pos Hujan UPTD Ratahan - - - 1958 153 - Bolaang Mongondow Selatan Pos Hujan UPTD Pinolosian - - - 2294 133 - Bolaang Mongondow Timur Pos Hujan UPP Kotabunan - - - 1502 200 - Manado Stasiun Meteorolgi Sam Ratulangi 10009,3 1010,8 1011,7 3064 239 65 Bitung Stasiun Meteologi Maritim Bitung 10008,3 1010,9 1012,1 1587 205 62 Tomohon Pos Hujan BPP Tomohon - - - 1954 142 - Kotamobagu Pos Hujan BPP Mongkonai - - - 1930 156 - Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. 7) Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Adapun jenis penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha) Persentase (%) 1 Kawasan Lindung 406.949 29,38 1.1 Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) 245.165 17,70 1.2 Kawasan Hutan Lindung (HL) 161.784 11,68 2 Kawasan Budidaya 978.215 70,62 2.1 Pertanian Lahan Basah (Sawah) 107.361 7,75 2.2 Perkebunan 301.600 21,77 2.3 Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 208.927 15,08 2.4 Kawasan Hutan Produksi (HP) 64.367 4,65 2.5 Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 14.696 1,06 2.6 Areal Penggunaan Lain (APL) 281.264 20,31 TOTAL 1.385.164 100 Sumber: Bappeda Prov. Sulut (diolah) II-9RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022
1. 1.Kawasan Lindung Kawasan lindung wilayah provinsi Sulawesi Utara seluas 406.949 ha, meliputi: 1.1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Kawasan Suaka Alam (KSA) di Sulawesi Utara terdiri dari: a. Suaka Alam (SA) Laut, meliputi: 1. SA Laut Selat Lembeh di Bitung;
2. 2.SA Laut Sidat di Minahasa dan Minahasa Selatan. b. Suaka Margasatwa (SM) dan Suaka Marga Satwa Laut, meliputi: 1. SM Gunung Manembo-nembo, di Minahasa dan Minahasa Selatan; 2. SM Karakelang Utara-Selatan di Kepulauan Talaud. c. Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam Laut, meliputi: 1. CA Dua Saudara, di Bitung;
3. 2.CA Tangkoko-Batuangus, di Bitung; 3. CA Gunung Ambang, terbagi antara Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow; 4. CA Gunung Lokon di Tomohon. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (HB) di Provinsi Sulawesi Utara seluas 12.036,29 ha meliputi Kawasan Pantai HB Esang, HB Beo, HB Rainis, HB Karakelang Selatan di Kepulauan Talaud, HB Pulau Bangka, HB Likupang, HB Tg. Pisok di Minahasa Utara, HB Kuma, HB Manalu, HB Tamako di Kepulauan Sangihe, HB Siau, HB Tagulandang, HB Pasighe, HB Pulau Biaro di Kepulauan Siau Biaro Tagulandang, HB Tg. Kelapa, HB Tg. Walintau, HB Bentenan di Minahasa Selatan, HB Salimburung, HB Dumisil, HB Dumi, HB Kaidipang, HB Bohabak, HB Duminanga, HB Tg. Dodepo di Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongodow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, HB Tg. Pulisan di Minahasa Utara. Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado, di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi: rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi kawasan hutan Gunung Tumpa di Kota Manado. Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado, di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu II-10RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Rakyat Kawasan Pertambangan Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa di Kota Manado. 1.2. Kawasan hutan lindung seluas 161.784 ha Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Utara tersebar di:
a.Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan Kotamobagu;
b.Minahasa; c. Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara; d. Minahasa Utara; e. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; f. Kepulauan Talaud; g. Bitung; h. Manado, meliputi bakau dan darat; i. Tomohon.
1. 2.Kawasan Budi Daya Penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, kawasan Budi Daya dengan luasan 978.215 ha meliputi: 2.1. Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah) Kawasan Pertanian Lahan Basah di Provinsi Sulawesi Utara seluas 107.361 ha dengan Persentase terbesar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 2.2. Kawasan Perkebunan Luas Kawasan Perkebunan di Sulawesi Utara adalah 301.600 Ha, yang didominasi oleh Perkebunan Kelapa, Cengkih dan Pala. 2.3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Sulawesi Utara seluas 208.927 ha meliputi: HPT Salibabu I & II, HPT Kabaruan di Pulau Salibabu, Kepulauan Talaud; HPT Pulau Bangka, HPT Pulau Talise, HPT Gunung Wiau, HPT Saoan di Minahasa Utara; HPT Gunung Tatawiran dan HPT Gunung Insarang di Minahasa dan Tomohon; HPT Kayuwatu di Minahasa; HPT Sungai Togop, HPT Gunung Surat , HPT Gunung Sinonsayang, HPT Gunung Simbalang, dan HPT Gunung Mintu di Minahasa Selatan; HPT Sungai Ayong- Lobong, HPT Sungai Andagile – Sungai Gambuta – Sungai Biau, HPT Molibagu-Pinolosian-Kombot, HPT Sungai Tanganga – Sungai Salongo – Sungai Molibagu, HPT Sungai Dumoga, HPT Mintu, dan HPT Gunung Bumbungon di Bolaang Mongondow. 2.4. Kawasan Hutan Produksi (HP) Meliputi HP Tetap Sungai Ranoyapo I di Minahasa Selatan; dan HP Sungai Ilangan I & II, Sungai Pililahunga – Sungai Milangodaa, II-11RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Mataindo, Matabulu, Inobonto-Poigar, Ongkak Mongondow di Bolaang Mongondow. 2.5. Kawasan Hutan yang dapat dikonversi Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) Bintauna di Bolaang Mongondow luas kurang lebih 14.696 ha dari luas wilayah Provinsi. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat dilaksanakan pada kebun Raya Minahasa di Minahasa dan Taman Hutan Rakyat Gunung Tumpa di Manado dan Minahasa Utara. 2.6. Areal Penggunaan Lain (APL) Areal Penggunaan Lain di Provinsi Sulawesi Utara seluas 281.264 ha terdiri atas: Kawasan Industri, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertambangan serta beberapa jenis kawasan lain yang ada. B. Wilayah Rawan Bencana: Secara umum wilayah Sulawesi Utara rawan bencana karena berada di area ring of fire. Kawasan rawan bencana alam Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas: 1) Kawasan rawan gempa, meliputi seluruh wilayah Provinsi yaitu kawasan yang berada disekitar wilayah patahan lempeng kulit bumi terluar; 2) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi: 1. Kepulauan Sangihe dan Siau Tagulandang Biaro: Manganitu, Tamako dan Siau Timur; 2. Manado: Kec. Wanea, Kec. Singkil, Kec. Tuminting, Kec. Tikala, Kec. Mapanget, Kec. Bunaken, Kec. Malalayang, dan Kec. Wenang; 3. Jalur jalan Manado-Amurang; 4. Jalur jalan Manado-Tomohon; 5. Jalur jalan Noongan-Ratahan-Belang (Minahasa Tenggara); dan 6. Torosik (Bolaang Mongondow Selatan); 3) Kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah; 4) Kawasan rawan gerakan tanah di Gunung Lokon Kota Tomohon, Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara, dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara serta kawasan sekitar danau Tondano di Kabupaten Minahasa; dan 5) Kawasan rawan banjir yang meliputi daerah muara sungai, dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow Timur. C. Demografi: Berdasarkan Sensus Penduduk Sulawesi Utara pada bulan September Tahun 2020 (SP2020) penduduk yang terdata sebanyak 2,62 Juta Jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya di tahun 2010, jumlah penduduk Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk di sulawesi utara sebanyak 351 ribu jiwa. II-12RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Utara, 2000-2020 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara sebesar 1,40 persen per tahun. Terdapat selisih penambahan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,12 poin jika dibandingkan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000- 2010 yang sebesar 1,28 persen. Adapun persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat. Pada tahun 2000, proporsi penduduk usia produktif sebesar 67,41 persen dari total populasi meningkat menjadi 72,28 persen pada tahun 2020. Perbedaan yang signifikan antara persentase penduduk usia produktif dan nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih besar di tahun 2020. Penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif tersebut menunjukan bahwa Sulawesi Utara masih berada dalam masa bonus demografi. Grafik 2.2 Komposisi Penduduk menurut Umur di Provinsi Sulawesi Utara, 2000-2020 II-13RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Tabel. 2.6 Indikator Kependudukan Tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Utara NO URAIAN TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah penduduk (000 Jiwa) 2,436 2,461 2,484 2,507 2,621 2 Pertumbuhan penduduk (%) 1,03 1,11 1,09 0,01 1,40 3 Kepadatan penduduk (Jiwa/Km2) - 178 176 180 189 4 Sex ratio (L/P) (%) 104,19 104,17 104,15 104,12 105 Menurut Kelompok Umur 5 0-14 thn (%) 25,56 25,30 25,04 24,77 20,09 6 15-64 thn (%) 68,30 68,34 68,36 68,36 72,28 7 Di atas 65 thn (%) 6,14 6,36 6,64 6,87 7,63 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.
2. 1.Penduduk menurut Generasi Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Sulawesi Utara didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Proporsi Generasi Z sebanyak 27,50 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 24,32 persen dari total populasi Sulawesi Utara. Generasi Milenial ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar 7 tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia. Grafik 2.3 Komposisi Penduduk menurut Generasi di Sulawesi Utara Tahun 2020 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. II-14RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022
3. 2.Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota Dengan luas daratan Sulawesi Utara sebesar 13.8 ribu kilometer persegi, kepadatan penduduk Sulawesi Utara sebesar 189 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepadatan penduduk Sulawesi Utara sebanyak 144 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2010 yang mencapai 163 jiwa per kilometer persegi. Sebaran penduduk Sulawesi Utara terkonsentrasi di daerah perkotaan. misalnya Kota Manado. Meskipun luas geografisnya hanya sebesar 1,13 persen dari wilayah Sulawesi Utara, namun Kota Manado dihuni oleh 451.916 penduduk atau 17,24 persen penduduk Sulawesi Utara. Sebaran Penduduk yang tinggal di daerah administratif kota (Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu) berjumlah 901.359 jiwa. Jumlah ini menempati 4,91 persen wilayah Sulawesi Utara. Sementara itu sebaran penduduk paling kecil berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni sebanyak 69.791 penduduk atau 2,66 persen dari total populasi Sulawesi Utara. Tabel 2.7 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2020 KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA (JIWA) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bolaang Mongondow 233,189 236,893 240,505 244,185 247,811 248,751 Minahasa 329,003 332,190 335,321 338,364 341,176 347,290 Kepulauan Sangihe 129,584 130,024 130,493 130,833 131,163 139,262 Kepulauan Talaud 88,803 89,836 90,678 91,599 92,475 94,521 Minahasa Selatan 204,983 206,603 208,013 209,501 210,695 236,463 Minahasa Utara 198,084 199,498 200,985 202,317 203,624 224,993 Bolaang Mongondow Utara 76,331 77,383 78,437 79,366 80,313 83,112 Kepulauan Sitaro 65,582 65,827 65,976 66,225 66,403 71,817 Minahasa Tenggara 104,536 105,163 105,714 106,303 106,899 116,323 Bolaang Mongondow Selatan 62,222 63,207 64,171 65,127 66,071 69,791 Bolaang Mongondow Timur 68,692 69,716 70,610 71,477 72,408 88,241 Kota Manado 425,634 427,906 430,133 431,880 433,635 451,916 Kota Bitung 205,675 208,995 212,409 215,711 219,004 225,134 Kota Tomohon 100,373 101,981 103,711 105,306 106,917 100,587 Kota Kotamobagu 119,427 121,699 123,872 126,198 128,387 123,722 SULAWESI UTARA 2,412,118 2,436,921 2,461,028 2,484,392 2,506,981 2,621,923 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.
4. 3.Rasio Jenis Kelamin SP2020 mencatat penduduk laki-laki di Sulawesi Utara sebanyak 1,34 juta orang, atau 51,18 persen dari penduduk Sulawesi Utara. Sementara, penduduk perempuan di Sulawesi Utara sebanyak 1,28 juta orang, atau 48,82 persen dari penduduk Sulawesi Utara. Dari kedua informasi tersebut, rasio jenis kelamin penduduk Sulawesi Utara sebesar 105, yang artinya II-15RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 terdapat 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Sulawesi Utara pada tahun 2020. Hasil SP2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara umum selaras dengan level provinsi, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin di atas angka 100. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang rasio jenis kelaminnya lebih rendah daripada rasio jenis kelamin Provinsi Sulawesi Utara. Tabel 2.8 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin se- Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2020 S u m b e r : B P S P r o v . S u l u t, 2021. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Pertumbuhan PDRB Peningkatan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir diikuti oleh peningkatan pertumbuhan 17 sektor/lapangan usaha. Secara keseluruhan pertumbuhan PDRB ADHK dari tahun 2016 sampai 2020 mencapai 17,87%, kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemic COVID-19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu menjaga keberlanjutan pertumbuhan masing-masing sektor PDRB sehingga pertumbuhan ekonomi pada akhir periode RPJMD tidak negatif. Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah) SEKTOR/ LAPANGAN USAHA HARGA KONSTAN 2016 2017 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 15.141.887,40 15.817.344,00 16.378.542,00 7.339.482,00 17.695.949,00 Pertambangan dan Penggalian 3.659.302,60 3.991.183,00 4.343.225,00 4.714.004,00 4.650.508,00 Industri Pengolahan 7.417.069,50 8.010.190,00 8.368.986,00 8.395.329,00 8.752.856,00 KABUPATEN/KOTA JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN (JIWA) LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH RASIO JENIS KELAMIN Bolaang Mongondow 129,672 119,079 248,751 108.90 Minahasa 177,435 169,855 347,290 104.46 Kepulauan Sangihe 71,055 68,207 139,262 10418 Kepulauan Talaud 48,738 45,783 94,521 106.45 Minahasa Selatan 122,098 114,365 236,463 106.76 Minahasa Utara 114,530 110,463 224,993 103.68 Bolaang Mongondow Utara 42,779 40,333 83,112 106.06 Kepulauan Sitaro 36,120 35,697 71,817 101.18 Minahasa Tenggara 60,249 56,074 116,323 107.45 Bolaang Mongondow Selatan 36,350 33,441 69,791 108.70 Bolaang Mongondow Timur 46,076 42,165 88,241 109.28 Kota Manado 226,978 224,938 451,916 100.91 Kota Bitung 115,531 109,603 225,134 105.41 Kota Tomohon 50,815 49,772 100,587 102.10 Kota Kotamobagu 63,492 60,230 123,722 105.42 SULAWESI UTARA 1,341,918 1,280,005 2,621,923 104.84 II-16RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 SEKTOR/ LAPANGAN USAHA HARGA KONSTAN 2016 2017 2018 2019 2020 Pengadaan Listrik dan Gas 94.609,60 99.137,00 102.620,00 112.041,00 119.828,00 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 100.024,90 100.831,00 104.147,00 108.748,00 113.292,00 Konstruksi 9.862.173,50 10.593.031,00 11.351.939,00 12.011.695,00 11.503.346,00 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9.587.905,40 10.117.866,00 10.700.477,00 11.645.210,00 11.452.658,00 Transportasi dan Pergudangan 6.552.877,00 6.922.865,00 7.467.829,00 7.878.269,00 6.797.629,00 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.736.046,50 1.848.842,00 1.958.951,00 2.013.893,00 1.491.170,00 Informasi dan Komunikasi 3.505.986,10 3.753.807,00 4.046.717,00 4.369.734,00 4.846.156,00 Jasa Keuangan dan Asuransi 2.986.972,80 3.187.945,00 3.203.612,00 3.323.865,00 3.520.451,00 Real Estate 2.790.024,80 2.991.486,00 3.218.628,00 3.363.395,00 3.328.413,00 Jasa Perusahaan 61.888,50 67.490,00 73.591,00 78.927,00 74.745,00 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.293.650,40 5.581.654,00 5.875.031,00 5.872.911,00 5.806.435,00 Jasa Pendidikan 1.876.573,80 1.982.364,00 2.161.349,00 2.422.244,00 2.456.117,00 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.894.963,10 3.115.678,00 3.444.889,00 3.690.477,00 3.999.186,00 Jasa lainnya. 1.202.704,70 1.303.761,00 1.458.158,00 1.687.826,00 1.517.636,00 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 74.764.660,50 79.485.474,00 84.258.691,00 89.028.051,00 88.126.374,00 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Data menunjukkan sektor Informasi dan Komunikasi bertumbuh sebesar 38,23%. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 sebagian besar rapat/pertemuan dilaksanakan secara daring. Selanjutnya sektor yang mengalami pertumbuhan kedua terbesar adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu 38,14%. Hal ini disebabkan oleh fokus anggaran pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 serta untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki nilai pertumbuhan terendah, yakni -14,11%. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial yang menyebabkan menurunnya jumlah orang yang melakukan perjalanan dan aktifitas makan minum di luar rumah. Pertumbuhan PDRB atas harga berlaku juga terus meningkat selang tahun 2016–2020. Namun perlu diperhatikan bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dalam RPJMD adalah 6,4% dan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya -0,99%. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19. II-17RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 2.10. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah) SEKTOR/ LAPANGAN USAHA HARGA BERLAKU 2016 2017 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 21,828,441 23,710,193 25,043,800 27,118,985 28,459,883 Pertambangan dan Penggalian 4,846,605 5,329,459 5,932,142 6,602,929 7,178,794 Industri Pengolahan 9,044,182 10,310,606 10,952,336 11,361,121 12,646,946 Pengadaan Listrik dan Gas 87,897 104,622 109,704 120,651 133,570 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 130,618 135,448 140,733 148,153 157,479 Konstruksi 11,451,160 12,635,541 14,077,436 15,356,041 14,987,747 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 12,176,965 13,316,278 14,520,696 16,595,416 17,273,918 Transportasi & Pergudangan 11,073,506 11,985,903 13,390,110 14,545,675 12,401,865 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,259,548 2,445,081 2,614,159 2,702,181 1,968,971 Informasi dan Komunikasi 3,879,202 4,321,366 4,718,303 5,194,582 5,747,231 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,980,668 4,415,378 4,566,458 4,860,314 5,194,337 Real Estate 3,483,293 3,803,297 4,185,937 4,471,957 4,472,904 Jasa Perusahaan 88,216 102,183 119,188 133,152 130,021 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,300,778 8,924,536 9,552,854 9,880,643 9,921,539 Jasa Pendidikan 2,828,451 3,014,931 3,335,687 3,840,816 4,024,969 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,511,344 3,845,772 4,275,024 4,785,680 5,308,716 Jasa lainnya 1,542,970 1,719,995 2,009,044 2,483,063 2,290,527 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,513,843 110,120,589 119,543,612 130,201,361 132,299,414 PDRB TANPA MIGAS 100,359,552 109,840,402 119,285,474 - - Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Menurut harga berlaku tampak bahwa pertumbuhan PDRB mencapai 31,62 % dari tahun 2016 – 2020. Pada awal ahun 2020 sampai TW II telah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 hanya mencapai Rp132,29 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 88,126 triliun, ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020 tumbuh negatif 0,99 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi, dengan kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar-25,96 persen. II-18RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 2.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) SEKTOR PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 21,69 21,72 21,53 20,95 20,82 21,51 Pertambangan dan Penggalian 4,75 4,82 4,84 4,96 5,07 5,43 Industri Pengolahan 9,46 9 9,36 9,15 8,72 9,56 Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 Konstruksi 11,57 11,39 11,47 11,78 11,80 11,33 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 12,33 12,11 12,09 12,14 12,75 13,06 Transportasi & Pergudangan 10,62 11,02 10,88 11,20 11,19 9,37 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,15 2,25 2,22 2,19 2,08 1,49 Informasi dan Komunikasi 3,82 3,86 3,92 3,96 3,99 4,34 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,55 3,96 4,01 3,82 3,73 3,93 Real Estate 3,51 3,47 3,45 3,50 3,44 3,38 Jasa Perusahaan 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,41 8,26 8,10 7,99 7,59 7,50 Jasa Pendidikan 2,86 2,81 2,74 2,79 2,94 3,04 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,46 3,49 3,49 3,57 3,67 4,01 Jasa lainnya 1,50 1,54 1,56 1,68 1,91 1,73 PDRB 100 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Kontribusi Sektor pertanian masih dominan membentuk PDRB Provinsi Sulawesi Utara, walaupun sudah terjadi penurunan baik untuk PDRB atas harga berlaku maupun PDRB atas harga konstan. Tabel 2.12. Persentase Kontribusi PDRB Tahun 2016-2020 seluruh Kabupaten/Kota KABUPATEN/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020 Bolaang Mongondow 5,95 5,95 6,02 6,13 6,32 Minahasa 13,34 13,21 13,16 13,11 13,12 Kepulauan Sangihe 3,37 3,34 3,28 3,25 3,31 Kepulauan Talaud 1,78 1,75 1,71 1,69 1,71 Minahasa Selatan 6,68 6,69 6,63 6,59 6,61 Minahasa Utara 10,42 10,43 10,54 10,58 10,70 Bolaang Mongondow Utara 1,93 1,92 1,90 1,90 1,94 Kepulauan Sitaro 1,77 1,78 1,80 1,81 1,84 Minahasa Tenggara 3,97 3,98 3,93 3,91 3,93 Bolaang Mongondow Selatan 1,58 1,57 1,59 1,60 1,62 Bolaang Mongondow Timur 2,21 2,21 2,19 2,20 2,32 Kota Manado 28,37 28,35 28,53 28,62 27,58 Kota Bitung 12,70 12,83 12,65 12,49 12,86 Kota Tomohon 3,23 3,27 3,27 3,29 3,29 Kota Kotamobagu 2,72 2,72 2,78 2,83 2,85 TOTAL 100 100 100 100 100 II-19RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Data menunjukkan bahwa sektor yang kontribusinya meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum. Jika dilihat menurut kontribusi kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, maka tampak bahwa Kota Manado memberi kontribusi terbesar sebagai ibu kota Provinsi, diikuti oleh Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi terkecil datang dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. S u m b e r : B P S P r o v i n s i Sulawesi Utara, 2020. Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota, maka jelaslah bahwa perlambatan pertumbuhan PDRB ataupun pertumbuhan ekonomi telah terjadi sejak tahun 2018. Tentunya, fenomena ini menjadi tantangan bagi daerah untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi agar tidak negatif di akhir tahun 2022. Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2016 2017 2018 2019 2020 Bolaang Mongondow 6,62 6,67 7,49 7,59 0,80 Minahasa 6,06 6,07 6,10 5,77 -1,03 Kepulauan Sangihe 6,08 5,45 5,50 5,43 0,50 Kepulauan Talaud 5,28 5,10 5,02 4,69 0,43 Minahasa Selatan 5,09 6,53 6,09 5,97 -0,77 Minahasa Utara 7,05 6,51 6,41 6,18 -0,93 Bolaang Mongondow Utara 6,16 6,28 6,18 6,17 0,71 Kepulauan Sitaro 7 6,99 6,73 6,65 1,03 Minahasa Tenggara 6,32 6,36 6 5,98 -0,64 Bolaang Mongondow Selatan 6,13 6,24 6,56 6,39 0,63 Bolaang Mongondow Timur 5,57 5,71 5,06 4,80 0,18 Kota Manado 7,18 6,74 6,65 6,03 -3,13 Kota Bitung 5,21 6,18 6,01 4,06 1,37 Kota Tomohon 4,10 8,84 6,12 6,76 -0,41 Kota Kotamobagu 6,63 6,79 6,66 6,13 0,20 Sulawesi Utara 6,16 6,31 6 5,65 -0,99 II-20RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 a) Laju Inflasi Rata-rata pertumbuhan inflasi dalam 5 tahun terakhir adalah 2,6%. Jika dilihat dari target RPJMD untuk pertumbuhan inflasi pada tahun 2019, yakni 5%, maka capaian yang ada menunjukkan bahwa status pencapaian inflasi di Provinsi Sulawesi Utara melampaui target. Tabel 2.14 Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 PROVINSI INFLASI RATA-RATA PERTUMBUHAN 2016 2017 2018 2019 2020 TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN Sulawesi Utara 0,35 2,44 3,83 3,52 -0,09 2,6 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Dari sebelas kelompok pengeluaran di kota Manado, penurunan indeks terjadi pada kelompok transportasi sebesar -8,81 persen, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar -1,12 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,4 persen. Pada September 2020 Kota Manado mengalami deflasi sebesar 0,36 persen karena adanya penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,26 pada Agustus 2020 menjadi 104,88 pada September 2020. Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks adalah kelompok pendidikan sebesar 10,68 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,31 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,16 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,06 persen dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen. Kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan adalah kelompok kesehatan, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan. Grafik 2.4 Laju Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara -10 -5 0 5 10 15 MAKANA N, MINUM AN DAN TEMBAK AU PAKAIAN DAN ALAS KAKI PERUMA HAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA PERLENG KAPAN, PERALAT AN DAN PEMELIH ARAAN RUTIN RUMAH TANGGA KESEHAT AN TRANSP ORTASI INFORM ASI, KOMUNI KASI, DAN JASA KEUANG AN REKREAS I, OLAHRA GA, DAN BUDAYA PENDIDI KAN PENYEDI AAN MAKANA N DAN MINUM AN/REST ORAN PERAWA TAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA Series1 -0.4 1.71 0.04 1.18 1.97 -8.81 -1.12 2.21 10.68 0.71 7.31 -0.4 1.71 0.04 1.18 1.97 -8.81 -1.12 2.21 10.68 0.71 7.31 II-21RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Jika dilihat dari kelompok pengeluaran maka ternyata laju pengeluaran terbesar yang menyumbang inflasi adalah kelompok sandang, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. B. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kegunaan dari indikator ini, menurut metadata indikator BPS, adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Interpretasi persentase AMH menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Kinerja pemerintah di sektor pendidikan tersebut dapat diukur apabila indikator-indikator terkait kinerja sektor pendidikan tersedia. Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.15 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis 1,814,344 1,8347 1,859,853 1,882,298 1,907,852 2 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas 1,818,162 1,838,419 1,862,274 1,886,070 1,909,863 3 Angka Melek Huruf 99,79 99,76 99,87 99,80 99,81 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Tabel 2.16 Angka Melek Huruf Tahun 2020 menurut KabupatenProvinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA ANGKA MELEK HURUF LATIN 1 Bolaang Mongondow 99,79 2 Minahasa 100 3 Kepulauan Sangihe 99,19 4 Kepulauan Talaud 100 5 Minahasa Selatan 100 6 Minahasa Utara 99,85 7 Bolaang Mongondow Utara 99,08 8 Kepulauan Sitaro 99,70 9 Minahasa Tenggara 100 10 Bolaang Mongondow Selatan 99,32 11 Bolaang Mongondow Timur 99,50 II-22RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 NO KABUPATEN/KOTA ANGKA MELEK HURUF LATIN 12 Kota Manado 99,92 13 Kota Bitung 99,72 14 Kota Tomohon 99,85 15 Kota Kotamobagu 99,85 SULAWESI UTARA 99,81 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Dimensi pengetahuan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) mengombinasikan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana tentang terpenuhinya kebutuhan penduduk akan akses pendidikan. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata- rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. RLS di Sulawesi Utara diperkirakan tumbuh 0,96 persen per tahun selama periode 2010 hungga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Sulawesi Utara yang lebih baik. Pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai pendidikan selama 9,49 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP, bahkan menempuh pendidikan pada kelas X (SMA Kelas 1). Tabel 2.17 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020 1 Bolaang Mongondow 7,30 7,38 7,59 7,77 7,93 2 Minahasa 9,54 9,55 9,56 9,58 9,59 3 Kepulauan Sangihe 7,70 7,89 7,90 8,04 8,29 4 Kepulauan Talaud 8,92 8,93 9,00 9,25 9,51 5 Minahasa Selatan 8,71 8,72 8,84 8,85 9,08 6 Minahasa Utara 9,24 9,32 9,61 9,93 9,99 7 Bolaang Mongondow Utara 7,67 7,86 8,11 8,12 8,40 8 Kepulauan Sitaro 8,45 8,56 8,57 8,75 8,97 9 Minahasa Tenggara 8,39 8,51 8,82 8,87 8,88 10 Bolaang Mongondow Selatan 7,71 7,72 7,73 7,80 7,90 11 Bolaang Mongondow Timur 7,52 7,53 7,57 7,59 7,83 II-23RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 NO KABUPATEN/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020 12 Kota Manado 11,02 11,03 11,14 11,26 11,27 13 Kota Bitung 9,37 9;64 9,63 9,87 9,88 14 Kota Tomohon 10,23 10,24 10,25 10,48 10,73 15 Kota Kotamobagu 9,97 9,98 10,04 10,09 10,10 SULAWESI UTARA 8,96 9,14 9,24 9,43 9,49 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. 3) Angka Harapan Lama Sekolah; Sebagai salah satu indikator untuk mengukur dimensi pengetahuan dalam pengukuran IPM, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang. Selama periode 2016- 2020, indikator Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,3 persen per tahun. Meningkatnya HLS merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2020, HLS di Sulawesi Utara telah mencapai 12,85 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA. Tabel 2.18 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama Sekolah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 KABUPATEN/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020 Bolaang Mongondow 11,07 11,16 11,30 11,41 11,52 Minahasa 13,93 13,94 13,96 13,97 13,98 Kepulauan Sangihe 11,71 11,90 12,04 12,31 12,32 Kepulauan Talaud 12,13 12,14 12,20 12,27 12,51 Minahasa Selatan 11,75 11,76 12,08 12,43 12,74 Minahasa Utara 12,13 12,45 12,65 12,69 12,80 Bolaang Mongondow Utara 11,86 11,87 11,88 11,90 11,91 Kepulauan Sitaro 11,24 11,32 11,51 11,64 11,67 Minahasa Tenggara 11,51 11,71 11,74 12,04 12,27 Bolaang Mongondow Selatan 12,21 12,22 12,23 12,28 12,29 Bolaang Mongondow Timur 11,46 11,47 11,48 11,50 11,59 Kota Manado 13,83 14,11 14,12 14,14 14,15 Kota Bitung 12,24 12,25 12,26 12,60 12,61 Kota Tomohon 14,16 14,16 14,17 14,19 14,20 Kota Kotamobagu 12,67 12,68 12,75 12,78 12,79 SULAWESI UTARA 12,55 12,66 12,68 12,73 12,85 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. II-24RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 4) Pengeluaran Perkapita; Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran Per Kapita per tahun (Harga Konstan 2012). Pada tahun 2020, rata-rata Pengeluaran Per Kapita masyarakat Sulawesi Utara mencapai Rp. 10.79 juta per tahun atau turun 324 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat. Tabel 2.19 Pengeluaran Per Kapita Tahun 2016-2020 menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara KABUPATEN/KOTA PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN (RIBU RUPIAH) 2016 2017 2018 2019 2020 Bolaang Mongondow 9,657 9,761 10,054 10,470 10,128 Minahasa 11,827 12,026 12,319 12,720 12,395 Kepulauan Sangihe 10,959 11,111 11,397 11,663 11,427 Kepulauan Talaud 8,184 8,268 8,525 8,638 8,505 Minahasa Selatan 11,133 11,162 11,410 11,760 11,481 Minahasa Utara 10,789 11,075 11,318 11,712 11,405 Bolaang Mongondow Utara 8,593 8,739 8,992 9,366 9,062 Kepulauan Sitaro 7,742 7,812 8,097 8,252 8,080 Minahasa Tenggara 102 10,105 10,354 10,665 10,408 Bolaang Mongondow Selatan 8,371 8,452 8,743 9,229 8,837 Bolaang Mongondow Timur 8,361 8,568 8,856 9,483 8,998 Kota Manado 13,253 13,477 13,814 14,232 13,886 Kota Bitung 11,718 11,895 12,168 12,383 12,193 Kota Tomohon 10,936 11,323 11,647 12,152 11,745 Kota Kotamobagu 10,084 10,366 10,663 11,098 10,744 SULAWESI UTARA 10,148 10,422 10,731 11,115 10,791 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. 5) Indeks Pembangunan Manusia; IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian IPM. Secara umum, pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019 yaitu dari 67,83 pada tahun 2010 menjadi 72,99 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Sulawesi Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,82 persen per tahun, dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2015. Namun, pada tahun 2020 IPM Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan 0,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 sebesar 72,93 atau tumbuh sebesar minus 0,08 persen dibandingkan IPM tahun sebelumnya. II-25RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Grafik 2.5. Tren Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara Tahun 2010-2020 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara menurut Komponen Tahun 2010-2020 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Pada tahun 2020, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 65 (Bolaang Mongondow Selatan) hingga 78,93 (Manado). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir II-26RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 berkisar antara 64,49 tahun (Bolaang Mongondow Selatan) hingga 71,93 tahun (Tomohon). Sementara itu, pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,52 tahun (Bolaang Mongondow) hingga 14,20 tahun (Tomohon) serta Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas berkisar antara 7,83 tahun (Bolaang Mongondow Timur) hingga 11,27 tahun (Manado). Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 8,08 juta rupiah per tahun (Kep. Siau Tagulandang Biaro) hingga 13,89 juta rupiah per tahun (Manado). Kemajuan pembangunan manusia Sulawesi Utara terlihat juga dalam status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “tinggi” ada sembilan yaitu Minahasa, Kepulauan Sangihe, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Manado, Bitung, Tomohon, dan Kotamobagu. Enam kabupaten/kota lainnya berstatus pembangunan manusia “sedang”. Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia baik “sangat tinggi” maupun “rendah” di Sulawesi Utara. Peningkatan IPM di Sulawesi Utara tercermin pada level kabupaten/kota. Meskipun selama periode 2019 hingga 2020 terjadi pandemi COVID-19, tetapi komponen IPM di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan kecuali Pengeluaran per Kapita. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud (0,62 persen), Kabupaten Minahasa Selatan (0,60 persen), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (0,28 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe utamanya didorong oleh dimensi pendidikan. Tabel 2.21 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara dan Kab/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2016 s/d 2020 KABUPATEN/KOTA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016 2017 2018 2019 2020 Bolaang Mongondow 65,73 66,08 66,91 67,82 67,89 Minahasa 74,37 74,59 74,97 75,47 75,29 Kepulauan Sangihe 68,52 69,14 69,67 70,53 70,73 Kepulauan Talaud 67,58 67,74 68,32 68,97 69,40 Minahasa Selatan 69,97 70,05 70,86 71,68 72,11 Minahasa Utara 71,49 72,2 73,05 73,95 73,90 Bolaang Mongondow Utara 65,16 65,6 66,32 66,91 66,99 Kepulauan Sitaro 65,66 66,03 66,75 67,48 67,64 Minahasa Tenggara 68,42 68,91 69,66 70,47 70,51 Bolaang Mongondow Selatan 63,92 64,05 64,49 65,28 65,00 Bolaang Mongondow Timur 64,44 64,73 65,21 68,08 65,99 Kota Manado 77,59 78,05 78,41 79,12 78,93 Bitung 72,43 72,94 73,27 74,20 74,10 Kota Tomohon 74,91 75,34 75,78 76,67 76,69 Kota Kotamobagu 71,68 72 72,55 73,22 72,97 II-27RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 KABUPATEN/KOTA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016 2017 2018 2019 2020 SULAWESI UTARA 71,05 71,66 72,2 72,99 72,93 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. 6) Angka Putus Sekolah BPS mendefinisikan Angka Putus Sekolah (APTS) sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam konteks ini, kelompok umur yang dirujuk adalah kelompok umur 16-18 tahun. APTS ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun), dan dalam hal ini pada kelompok pendidikan menengah. Interpretasi makna APTS adalah sebagai berikut: semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Berdasarkan indikator RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, APTS SMA/MA dan APTS SMK diukur secara terpisah. Sedangkan, dalam indikator yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kedua indikator tersebut diukur sebagai satu indikator APTS pendidikan menengah. Di bawah ini, disajikan APTS SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017- 2019. Tabel 2.22 Angka Putus Sekolah SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 Indikator Angka Putus Sekolah SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara 2017 2018 2019 2020 APTS SMA/MA 0,65% 0.65% 0.66% 0.71% Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2021. Walaupun ada peningkatan 0,05% pada capaian APTS SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dibandingkan baik dengan tahun 2019, capaian tahun 2020 (0,71%) malampaui dari target yang di rencanakan pada tahun 2020 sebesar 0,73%. Interpretasi APTS SMA/MA ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara mampu menekan angka APTS SMA/MA di bawah target, yang berarti semakin rendah nilai APTS semakin baik kondisi pendidikan provinsi ini. APTS SMK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.23 Angka Putus Sekolah SMK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 Indikator Angka Putus Sekolah SMK Provinsi Sulawesi Utara II-28RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 2017 2018 2019 2020 APTS SMK 0,09% 0,09% 0,09% 0,7% Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2021. 7) Kemiskinan Secara umum, pada periode 2014-2020, angka kemiskinan di Sulawesi Utara cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2014 sampai dengan September 2020 disajikan pada gambar berikut. Grafik 2.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Utara, Tahun 2014-2020 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Selama periode Maret 2016 – September 2020, persentase penduduk miskin Sulawesi Utara selalu berada di bawah angka kemiskinan nasional, yaitu berada di kisaran 7,51-8,98. Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada September 2015, sedangkan persentase terendah terjadi pada September 2019, yakni sebesar 7,51 persen. Grafik 2.7 Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Nasional, Tahun 2014-2020 II-29RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Persentase penduduk miskin Sulawesi Utara dan nasional pada periode 2014-2020 memiliki pola yang hampir sama. Perbedaan terjadi pada September 2015 dan Maret 2019, di mana persentase penduduk miskin Sulawesi Utara mengalami kenaikan sementara angka nasional menunjukkan penurunan. Persentase dan jumlah penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sulawesi September 2020 menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Sulawesi Utara, yaitu sebesar 7,78 persen. Tabel 2.24 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Utara, September 2020 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Tabel 2.25 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 s/d 2020 Menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (PERSEN) 2016 2017 2018 2019 2020 (Maret) 2020 (Sept) Bolaang Mongondow 8,34 8,02 7,67 7,47 7,27 Minahasa 8,36 7,9 7,3 7,18 7,30 Kepulauan Sangihe 12,28 11,8 11,82 11,15 11,14 Kepulauan Talaud 10,29 9,77 9,5 9,86 9,49 Minahasa Selatan 9,92 9,78 9,34 9,26 9,14 Minahasa Utara 7,9 7,46 6,99 6,93 7,00 Bolaang Mongondow Utara 9,38 8,89 8,64 8,45 8,41 Kepulauan Sitaro 10,58 10,33 9,87 9,56 8,94 Minahasa Tenggara 14,71 14,08 13,29 12,78 12,30 Bolaang Mongondow Selatan 14,85 14,16 13,6 13,27 12,77 Bolaang Mongondow Timur 6,77 6,2 6,03 6,10 5,88 Kota Manado 5,24 5,46 5,38 5,51 5,86 Bitung 6,57 6,62 6,67 6,49 6,41 Kota Tomohon 6,56 6,47 5,95 5,62 5,60 II-30RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (PERSEN) 2016 2017 2018 2019 2020 (Maret) 2020 (Sept) Bolaang Mongondow 8,34 8,02 7,67 7,47 7,27 Kota Kotamobagu 6,01 5,9 5,96 5,71 5,42 SULAWESI UTARA 8,34 8,1 7,8 7,66 7,62 7,78 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Adapun jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara pada September 2020 sebanyak 195,85 ribu orang. Terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,48 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2020. Sementara jika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin naik sebanyak 7,25 ribu orang. Dilihat dari daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020 – September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik 2,86 ribu orang sedangkan di daerah perdesaan naik 0,62 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 5,22 persen menjadi 5,31 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 10,25 persen menjadi 10,64 persen. Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara KABUPATEN/KOTA JUMLAH KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (RIBU JIWA) 2016 2017 2018 2019 2020 (Maret) 2020 (Sept) Bolaang Mongondow 19,55 19,05 18,49 18,30 18,07 Data per Kab/Kota dirilis pada bulan maret disetiap tahunnya Minahasa 27,64 26,34 24,49 24,32 24,95 Kepulauan Sangihe 15,95 15,38 15,46 14,62 14,64 Kepulauan Talaud 9,22 8,84 8,68 9,10 8,84 Minahasa Selatan 20,42 20,26 19,54 19,49 19,38 Minahasa Utara 15,71 14,93 14,13 14,09 14,33 Bolaang Mongondow Utara 7,22 6,95 6,84 6,77 6,82 Kepulauan Sitaro 6,96 6,81 6,53 6,35 5,95 Minahasa Tenggara 16,19 15,57 14,73 14,22 13,73 Bolaang Mongondow Selatan 9,35 9,05 8,82 8,74 8,53 Bolaang Mongondow Timur 4,69 4,37 4,29 4,41 4,30 Kota Manado 22,41 23,39 23,21 23,89 25,55 Bitung 13,64 14 14,34 14,10 14,18 Kota Tomohon 6,63 6,69 6,25 5,99 6,06 Kota Kotamobagu 7,24 7,28 7,49 7,31 7,06 SULAWESI UTARA 202,82 198,88 193,31 191,70 192,37 195,85 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Dimensi kemiskinan lainnya yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan ketimpangan ratarata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama periode Maret 2020 – September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Utara II-31RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2020 adalah 1,143 dan pada September 2020 naik menjadi 1,228. Kemudian, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama juga mengalami peningkatan dari 0,248 menjadi 0,300 (Tabel 5). Sementara itu, untuk periode September 2019 – September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan. Tabel 2.27 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Sulawesi Utara menurut Daerah Tempat Tinggal, September 2019 – September 2020 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Selama periode Maret 2019 – September 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) baik di perdesaan maupun di perkotaan mengalami peningkatan. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin makin besar. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai P1 dan P2 di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2020, nilai P1 untuk daerah perdesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan P1 daerah perkotaan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2019 –September 2020 antara lain adalah: 1) Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Ekonomi Sulawesi Utara Triwulan III-2020 terhadap Triwulan III-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,83 persen (y-on-y). Angka ini jauh menurun dibandingkan dengan Triwulan III-2019 yang tumbuh sebesar 5,20 persen (y-on-y). 2) Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB terkontraksi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan III- 2020 terkontraksi sebesar 1,09 persen (y-on-y), menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 7,27 persen. II-32RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 3) Laju Inflasi Umum Relatif Rendah. Selama periode Maret 2020- September 2020, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,02 perse., 4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan. Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,37 persen. Terjadi kenaikan sebesar 1,36 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang berada di level 6,01 persen. 5) Sebanyak 287,637 (14,89 persen) penduduk usia kerja terdampak COVID-19 pada Agustus 2020 dengan rincian: a) 24,919 penduduk menjadi Pengangguran b) 10,614 penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja c) 17,280 penduduk menjadi Sementara Tidak Bekerja d) 234,824 penduduk Bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja 8) Gini Rasio Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio pada September 2014 tercatat sebesar 0,436 dan mengalami fluktuasi hingga September 2020 yang tercatat kembali ke posisi 0,368. Gini Ratio September 2020 mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2020. Apabila dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 (y-o- y), turun 0,08 poin dari 0,376 pada September 2019 menjadi 0,368 pada September 2020. Grafik 2.8 Perkembangan Gini Rasio Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret – September 2020 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan sedangkan di daerah perdesaan mengalami kenaikan. Di daerah perkotaan, Gini Ratio pada September 2020 adalah 0,367 turun 0,04 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang berada pada angka 0,371. Sementara itu di daerah perdesaan nilai Gini Ratio pada September 2020 adalah 0,346 naik 0,02 poin dari Maret 2020 yang berada pada angka 0,344. II-33RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan ”tinggi” jika distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah berada di bawah 12 persen, ketimpangan ”sedang” jika distribusinya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan ”rendah” jika angkanya berada di atas 17 persen. Di Provinsi Sulawesi Utara, pada September 2020 distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,11 persen yang meningkat 1,49 persen dibanding Maret 2020. Hal ini menempatkan posisi Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan ”rendah”. Tabel 2.28 Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Utara Berdasarkan Kriteria Bank Dunia September 2019- September 2020 (Persentase) Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Sementara itu, jika ditinjau menurut daerah tempat tinggal, kenaikan distribusi pengeluaran Sulawesi Utara pada penduduk kelompok 40 persen terbawah terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2020 distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah pada daerah perkotaan meningkat dari 17,25 pada Maret 2020 menjadi 19,28. Selanjutnya di daerah perdesaan, distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah meningkat dari 19,08 menjadi 20,52 pada periode yang sama. Hal ini menegaskan bahwa menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan perdesaan memiliki ketimpangan yang rendah. Pada September 2020, ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berada pada ketimpangan rendah (distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah berada di atas 17 persen). Sementara ketimpangan di Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori ketimpangan sedang (distribusipengeluaran kelompok 40 persen terbawah berada pada rentang 12 – 17 persen). II-34RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 2.29 Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Per Kapita Wilayah Sulawesi September 2020 (Persentase) Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. C. Fokus Seni Budaya Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad. Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu: a) Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik; b) Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud; c) Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow. Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional. Table berikut ini adalah indikator Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara. Tabel 2.30 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara N O CAPAIAN PEMBANGUNAN 2016 2017 2018 2019 202 0 1 Grup Seni Musik Aktif 40 50 60 70 70 2 Grup Seni Tari Aktif 20 20 20 30 30 3 Jumlah teater/sastra Aktif 25 25 30 35 35 4 Gedung Kesenian 2 2 3 3 3 5 Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni 5 5 5 6 6 6 Seniman Lokal 3 3 5 7 7 7 Warisan Takbenda 2 3 3 9 9 8 Apreasiasi terhadap pelaku warisan takbenda 3 3 6 9 9 9 Pendataan koleksi museum sulut 20 20 20 30 30 II-35RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 1) Pendidikan a) Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100, Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Dalam hal ini, APS Provinsi menggambarkan peluang pada pendidikan menengah (kelompok umur 16- 18 tahun). Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.31 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara NO JENJANG PENDIDIKAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 APS SMA/SMK/MA/Paket C 72,57 73,04 73,67 74,04 74,12 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. b) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10,000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Di samping itu juga rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.32 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara NO JENJANG PENDIDIKAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 SMA Sederajat 1,1, Jumlah gedung sekolah 408 417 342 342 423 1,2, Jumlah penduduk kelompok usia16-18 tahun 121,100 121,464 122,192 122,838 123,433 1,3, Rasio 1:297 1:291 1:357 1:359 1:292 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Tabel 2.33 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2020 SMA Sederajat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA SMA SEDERAJAT II-36RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 JUMLAH GEDUNG SEKOLAH JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TH RASIO 1 Bolaang Mongondow 29 12,344 1:426 2 Minahasa 60 15,729 1:262 3 Kepulauan Sangihe 27 6,464 1:239 4 Kepulauan Talaud 29 4,254 1:147 5 Minahasa Selatan 37 8,630 1:233 6 Minahasa Utara 36 9,811 1:273 7 Bolaang Mongondow Utara 10 4,132 1:413 8 Kepulauan Sitaro 11 2,845 1:259 9 Minahasa Tenggara 17 4,604 1:271 10 Bolaang Mongondow Selatan 9 3,444 1:383 11 Bolaang Mongondow Timur 14 3,649 1:261 12 Kota Manado 83 23,210 1:280 13 Kota Bitung 27 11,124 1:412 14 Kota Tomohon 17 5,702 1:335 15 Kota Kotamobagu 17 7,491 1:441 SULAWESI UTARA 423 123,433 1:292 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. c) Rasio Guru/Murid Rasio guru dan murid pendidikan menengah menunjuk pada perbandingan jumlah murid dan jumlah guru sekolah pada tingkat pendidikan menengah. Menurut metadata indikator BPS, perbandingan ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan mengindikasikan mutu pengajaran di kelas. Interpretasi terhadap nilai rasio ini adalah semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Di bawah ini, disajikan tabel rasio guru dan murid pada jenjang SMA Sederajat di Provinsi Sulawesi Utara. Tabel 2.34 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara NO JENJANG PENDIDIKAN 2016 2017 2018 2019 2020 1, SMA Sederajat 1,1, Jumlah Guru 3,769 4,345 5,500 5,125 8,395 1,2, Jumlah Murid 60,601 63,969 69,672 71,730 111,906 1,3, Rasio 1:16 1:15 1:13 1:14 1:13 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Tabel 2.35 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat Tahun 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA SMA SEDERAJAT JUMLAH GURU JUMLAH MURID RASIO 1 Bolaang Mongondow 483 6,272 1:12,9 II-37RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 NO KABUPATEN/KOTA SMA SEDERAJAT JUMLAH GURU JUMLAH MURID RASIO 2 Minahasa 1082 12,893 1:11,9 3 Kepulauan Sangihe 485 4,659 1:9,6 4 Kepulauan Talaud 594 3,787 1:6,3 5 Minahasa Selatan 731 9,904 1:13 6 Minahasa Utara 569 8,700 1:15,2 7 Bolaang Mongondow Utara 231 3,168 1:13,7 8 Kepulauan Sitaro 233 2,945 1:12,6 9 Minahasa Tenggara 348 4,877 1:14,01 10 Bolaang Mongondow Selatan 166 2,176 1:13,10 11 Bolaang Mongondow Timur 237 2,467 1:10,4 12 Kota Manado 1624 24,790 1:15,2 13 Kota Bitung 587 9,301 1:15,8 14 Kota Tomohon 444 6,652 1:14,9 15 Kota Kotamobagu 581 9,315 1:16,03 SULAWESI UTARA 8395 111,906 1:13 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. d) Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat Angka partisipasi murni (APM) merujuk pada proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan dan kegunaan dari pengukuran ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.36 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara NO JENJANG PENDIDIKAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 APM SMA/SMK/MA/Paket C 62,50 62,81 62,83 62,98 63,43 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. e) Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) mengacu pada perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Pemerintah daerah perlu mengukur indikator ini karena indikator ini berguna untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada tingkat pendidikan menengah. APK juga berguna II-38RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK juga dapat digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada table berikut. Tabel 2.37 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara NO JENJANG PENDIDIKAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 APK SMA/SMK/MA/Paket C 86,32 91,73 82,25 86,60 86,83 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. 2) Kesehatan a) Pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dikategorikan sebagai bencana non alam karena wabah penyakit sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kejadian pandemic COVID-19 di Sulawesi Utara memiliki dampak sangat luas di berbagai sector (multi sektor) mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Data Kasus COVID-19 per 28 Juni 2021 di Sulawesi utara mencapai 16.158 kasus positif, dengan rincian 305 jiwa kasus aktif, 15.299 jiwa kasus sembuh dan 554 jiwa kasus meninggal dunia. Peta Sebaran COVID- 19 per 28 Juni 2021 di Sulawesi Utara dapat dilihat pada gambar berikut dibawah. Gambar 2.4 Peta Sebaran COVID-19 di Sulawesi Utara II-39RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2021 Status peta sebaran COVID-19 per 16 Juni 2021 menunjukan kondisi 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara berdasarkan zonasi resiko, dimana terdapat 1 kota yaitu kota manado dan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa, berada pada zona resiko sedang. Semenatara 11 Kabupaten dan Kota lainnya berada pada zona resiko rendah. Adapun potret kondisi Rumah Sakit Rujukan dan Penunjang Rujukan serta Rumah Sakit Pelengkap berdasarakan data Dinas Kesehatan Daerah Prov, Sulut per-bulan februari 2021 disajikan sebagai berikut: Tabel 2.38 Kondisi Rumah Sakit Rujukan dan Penunjang Rujukan COVID-19 di Sulawesi Utara per-bulan februari 2021 Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2021 a) Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Sejak pertengahan Januari 2021 silam, Satgas Covid-19 Provinsi Sulut terus menggenjot program vaksinasi dengan sasaran NO RUMAH SAKIT JUMLAH TEMPAT TIDUR NON ICU UNTUK RUANG ISOLASI COVID-19 JUMLAH TEMPAT TIDUR ICU UNTUK RUANG ISOLASI COVID-19 TOTAL PASIEN NON ICU TOTAL PASIEN ICU JUMLAH TEMPAT TIDUR ISOLASI KOSONG NON ICU JUMLAH TEMPAT TIDUR ICU ISOLASI KOSONG PERSENTAS E TEMPAT TIDUR KOSONG NON ICU (%) PERSENTAS E TEMPAT TIDUR ICU KOSONG (%) 1 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou 195 57 86 21 109 36 55.9 63.16 2 RS Bhayangkara Manado 34 2 18 0 16 2 47.06 100 3 RS TK. II R. W. Mongisidi 131 30 33 1 98 30 74.81 100 4 RS Siloam Paal Dua 63 7 18 0 45 7 71.43 100 5 RS Umum Daerah Bitung 31 0 10 0 21 0 67.74 0 6 RS Umum Dr. Sam Ratulangi 28 0 8 0 20 0 71.43 0 7 RS Umum Noongan 19 0 7 0 12 0 63.16 0 8 RS Umum Ratatotok Buyat 13 0 6 0 7 0 53.85 0 9 RS Umum Daerah Maria Walanda Maramis 30 0 5 0 25 0 83.33 0 10 RS Umum Daerah Anugerah 25 0 7 0 18 0 72 0 11 RS Umum Daerah Kota Kotamobagu 39 7 17 1 22 6 56.41 85.71 12 RS Umum Datoe Binangkang 30 0 2 0 28 0 93.33 0 13 RS Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan 11 0 0 0 11 0 100 0 14 RS Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara 24 0 0 0 24 0 100 0 15 RS Umum Liun Kendage 18 2 2 0 16 2 88.89 100 16 RS Umum Daerah Talaud 4 0 0 0 4 0 100 0 17 RS Umum Daerah Lapangan Sawang Kab. Sitaro 8 0 3 0 5 0 62.5 0 18 RS Umum Daerah Tagulandang 19 0 4 0 15 0 78.95 0 722 105 226 23 496 83 68.7 79.05 NO RUMAH SAKIT JUMLAH TEMPAT TIDUR UNTUK RUANG ISOLASI COVID- 19 JUMLAH TEMPAT TIDUR ICU UNTUK RUANG ISOLASI COVID- 19 TOTAL PASIEN TOTA PASI (ICU 1 RSU GMIM Pancaran Kasih 22 2 9 0 2 RS Advent Manado 39 0 13 0 3 RSU Manado Medical Center 120 2 90 1 4 RS Islam Sitti Maryam 3 0 0 0 5 RSJ Prov. Dr. V. L. Ratumbuysang 6 0 3 0 6 RS Budi Mulia Bitung 3 0 0 0 7 Rumkital dr. Wahyu Slamet Bitung 14 0 4 0 8 RS GMIM Siloam Sonder 24 0 7 0 9 RS Budi Setia 18 3 11 0 10 RS J. H. Awaloei 73 2 27 0 11 RS Hermana 12 4 0 0 12 RS Tonsea 30 0 11 0 13 RS Sentra Medika Hospital Minahasa Utara 18 6 6 1 14 RS Cantia Tompasobaru 7 0 0 0 15 RS GMIM Kalooran 26 0 8 0 16 RSUD Amurang 6 0 0 0 17 RS Bethesda GMIM Tomohon 63 6 13 0 18 RS Gunung Maria 27 0 10 0 19 RS Kinapit 6 0 0 0 20 RS Bergerak Kab.Kep.Talaud 18 2 0 0 21 RSUD Liung Paduli 30 0 2 0 565 27 214 2 II-40RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pelayan publik serta warga lanjut usia atau lansia. Kondisi Per-tanggal 28 juni 2021 total suntikan yang sudah diberikan dari dosis 1 sampai dengan dosis ke 2 di sulawesi utara telah mencapai 530.279 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:  Vaksinasi dosis 1 telah mencapai 395,941 jiwa atau 21,36% dari jumlah total sasaran vaksinasi sebesar 1,853,473 jiwa; dan  Vaksinasi dosis 2 telah mencapai 134,338 jiwa atau 7.25% dari cakupan dosis 2 berdasarkan total sasaran. Gambar 2.5 Update Vaksinasi COVID-19 (Per tanggal 13 Juni 2021) Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2021. b) Tenaga Kesehatan Penyelenggaraan pembangunan di sektor kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi II-41RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Jumlah tenaga Kesehatan menurut Kabupaten/Kota tahun 2016 sampai 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Tabel 2.39 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA TENAGA KESEHATAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Bolaang Mongondow 753 402 463 488 673 2 Minahasa 616 704 822 716 1270 3 Kepulauan Sangihe 579 505 780 762 846 4 Kepulauan Talaud 557 408 419 448 695 5 Minahasa Selatan 838 503 580 728 828 6 Minahasa Utara 700 481 493 642 1028 7 Bolaang Mongondow Utara 407 500 367 543 703 8 Kepulauan Sitaro 426 301 262 465 464 9 Minahasa Tenggara 334 331 260 342 546 10 Bolaang Mongondow Selatan 253 211 298 445 561 11 Bolaang Mongondow Timur 210 229 196 268 413 12 Kota Manado 3595 3449 2604 2241 3859 13 Kota Bitung 896 640 682 638 940 14 Kota Tomohon 878 694 692 696 950 15 Kota Kotamobagu 369 459 457 762 996 SULAWESI UTARA 11411 9817 9375 10184 14772 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. c) Fasilitas Kesehatan Fasilitas kesehatan yang tersedia di Sulawesi Utara di antaranya adalah rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan dan polindes. Fasilitas kesehatan yang terbanyak adalah posyandu sebagai fasilitas pelayanan terdekat dengan masyarakat. Jumlah fasilitas Kesehatan tahun 2016 sampai 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.40 Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA FASILITAS KESEHATAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rumah Sakit 40 60 43 48 51 2 Rumah Bersalin 3 63 7 9 9 II-42RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 3 Puskesmas 192 192 193 195 195 4 Posyandu 2230 2231 2302 2302 2302 5 Klinik / Balai Kesehatan 45 15 58 58 58 6 Polindes 57 40 39 39 39 SULAWESI UTARA 2567 2601 2642 2410 2413 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. d) Prevalensi Stunting Berdasarkan hasil Riskesdas pada tahun 2018, proporsi balita stunting di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 25,46%, di mana terdapat 4 kabupaten yang menjadi perhatian di tahun 2019 dan tahun 2020, karena menunjukkan baik peningkatan maupun penurunan proporsi yang signifikan. Prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2018 mencapai angka 35,44% atau menjadi yang tertinggi prevalensinya. Prevalensi stunting di Kabupaten Bolmong Selatan turun signifikan dari angka 51,30% di tahun 2017 menjadi 33,27% di tahun 2018 namun masih menjadi tertinggi ke-2. Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil menurunkan prevalensi stunting dari tahun 2017 dengan proporsi 35,80% menjadi 28,60% di tahun 2018. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara konsisten terus menurunkan prevalensi stunting dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2016 (43,8%) hingga tahun 2018 pada angka 22,24%. Pelaksanaan integrasi aksi konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran di daerah kabupaten dimaksudkan agar pelaksanaan intervensi stunting dapat berjalan secara efektif dan efisien. Implementasinya dalam perencanaan dan penganggaran dapat memastikan bahwa kegiatan penurunan prevalensi stunting dapat dianggarkan dalam APBD kabupaten dan APBDES. Tabel 2.41 Prevalensi Stunting Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA PREVALENSI STUNTING 2016 2017 2018 2019 *2020 1 Bolaang Mongondow 21,7 35,8 28,6 16,71 5,03 2 Minahasa 24,0 37,5 20,12 3,11 3 Kepulauan Sangihe 17,3 22,1 22,99 13,31 4 Kepulauan Talaud 14,8 37,5 23,59 11,10 5 Minahasa Selatan 20,4 35,9 26,12 2,34 6 Minahasa Utara 8,0 29,7 35,44 16,6 4,50 7 Bolaang Mongondow Utara 43,8 36,8 22,24 13,68 5,02 8 Kepulauan Sitaro 24,6 30,4 19,45 3,03 9 Minahasa Tenggara 19,2 24,6 27,97 8,18 10 Bolaang Mongondow Selatan 33,4 51,4 33,27 6,34 14,78 11 Bolaang Mongondow Timur 20,5 22,3 26,28 6,51 12 Kota Manado 10,9 27,3 19,8 6,32 II-43RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 NO KABUPATEN/KOTA PREVALENSI STUNTING 2016 2017 2018 2019 *2020 13 Kota Bitung 20,2 29,9 29,97 4,16 14 Kota Tomohon 6,9 13,4 19,22 1,28 15 Kota Kotamobagu 30,8 30,7 29,03 5,16 SULAWESI UTARA 21,2 31,4 25,46 21,18 4,99 *Berdasarkan data E-PPGBM Dinas Kesehatan Daerah Prov, Sulut Tahun 2020. e) Angka Kematian Balita, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Di sisi lain Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Sedangkan, yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll. Perkembangan AKBa, AKB dan AKI tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.42 Perkembangan AKB dan AKI Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Angka Kematian Balita/ 1000 Kelahiran Hidup 6 5 6 7 7 2 Angka Kematian bayi/ 1000 Kelahiran Hidup 29 5 5 6 6 3 Angka Kematian Ibu/ 1000 Kelahiran Hidup 54 49 49 51 53 Sumber: Dinkesda Prov, Sulut, 2021. f) Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) Sulawesi Utara pada tahun 2020 sebesar 71,69 tahun. Artinya setiap bayi yang dilahirkan hidup pada tahun ini akan mempunyai peluang hidup hingga usia 71-72 tahun. AHH menggambarkan kemampuan bertahan hidup seseorang yang erat kaitannya dengan derajat kesehatannya. Semakin tinggi AHH berarti semakin berhasilnya pembangunan kesehatan di suatu wilayah. AHH Sulawesi Utara selalu menunjukkan tren meningkat, artinya kualitas kesehatan penduduk terus membaik. Tabel 2.43 Perkembangan AHH Tahun 2016 s/d 2020 II-44RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA AHH 2016 2017 2018 2019 2020 1 Bolaang Mongondow 68,51 68,61 68,86 69,22 69,36 2 Minahasa 70,40 70,46 70,67 70,98 71,08 3 Kepulauan Sangihe 69,26 69,35 69,60 69,96 70,10 4 Kepulauan Talaud 69,41 69,48 69,71 70,04 70,16 5 Minahasa Selatan 69,17 69,24 69,47 69,80 69,92 6 Minahasa Utara 70,82 70,86 71,03 71,31 71,38 7 Bolaang Mongondow Utara 66,91 66,98 67,21 67,54 67,66 8 Kepulauan Sitaro 69,72 69,85 70,14 70,54 70,73 9 Minahasa Tenggara 69,53 69,58 69,77 70,07 70,15 10 Bolaang Mongondow Selatan 64,00 64,03 64,19 64,45 64,49 11 Bolaang Mongondow Timur 67,27 67,32 67,51 67,81 67,89 12 Kota Manado 71,31 71,34 71,52 71,80 71,87 13 Kota Bitung 70,50 70,54 70,72 71,00 71,07 14 Kota Tomohon 71,07 71,18 71,43 71,79 71,93 15 Kota Kotamobagu 69,69 69,72 69,97 70,33 70,47 SULAWESI UTARA 71,02 71,04 71,26 71,58 71,69 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. 3) Pekerjaan Umum a) Air Minum Evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, seperti yang diuraikan dalam Permen PUPR 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:
5. 1.Capaian kinerja pelayanan air minum kabupaten/kota, dalam laporan ini terdiri atas persentase rumah tangga berakses air minum dan persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum.
6. 2.Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional Provinsi) yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dengan lingkup pengelolaan meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi dan Unit Distribusi sampai ke reservoir off take (lokasi pembacaan pemakaian air curah). Berikut ini capaian kinerja pelayanan air minum di Provinsi Sulawesi Utara dalam rentang waktu tahun 2016 – 2019. 1) Persentase rumah tangga berakses air minum Indikator persentase rumah tangga berakses air minum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 merupakan salah satu indikator dalam Aspek Pelayanan Umum pada Layanan Urusan Wajib Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan data BPS tahun 2016 – 2019, seluruh kabupaten/kota menunjukkan kinerja baik di mana terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum. Berdasarkan evaluasi terhadap tahun n-1, peningkatan terbesar pada tahun 2018-2019 terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah selama 4 tahun berturut – turut memiliki persentase akses terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. II-45RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Pada tahun 2019, terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum sebesar 17,52% di Provinsi Sulawesi Utara menjadi 90,81%, dari persentase di tahun sebelumnya yaitu 73,29%. Secara rinci perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum menurut kabupaten/kota dalam setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.44 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum menurut Kabupaten-Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2019 Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Tahun 2016-2019 Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap 2016 2017 2018 2019* n-1 n-4 Bolaang Mongondow 49,12 54,40 57,93 78,83 20,90 29,71 Minahasa 67,25 70,22 72,62 90,96 18,34 23,71 Kepulauan Sangihe 58,58 65,14 78,76 87,83 9,07 29,25 Kepulauan Talaud 55,03 57,43 71,27 83,39 12,12 28,36 Minahasa Selatan 56,30 66,61 66,92 94,38 27,46 38,08 Minahasa Utara 75,15 73,26 70,79 91,39 20,60 16,24 Bolaang Mongondow Utara 40,14 48,20 50,06 86,58 36,52 46,44 Kepulauan Sitaro 80,67 84,05 87,05 96,66 9,61 15,99 Minahasa Tenggara 69,12 64,51 79,34 87,10 7,76 17,98 Bolaang Mongondow Selatan 55,05 62,22 74,77 88,87 14,10 33,82 Bolaang Mongondow Timur 67,11 73,03 64,13 92,66 28,53 25,55 Kota Manado 86,84 90,43 89,50 94,35 4,85 7,51 Kota Bitung 90,11 89,08 91,66 93,32 1,66 3,21 Kota Tomohon 72,58 80,42 83,15 96,54 13,39 23,96 Kota Kotamobagu 87,62 80,01 82,75 95,45 12,70 7,83 Sulawesi Utara 71,53 70,22 73,29 90,81 17,52 19,28 Keterangan warna cell: Peningkatan akses hasil evaluasi Akses tertinggi di Sulut pada tahun data Akses terendah di Sulut pada tahun data Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah. 2) Persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum Akses berkelanjutan untuk air minum yang diuraikan dalam laporan ini adalah akses berkelanjutan untuk mendapatkan air minum layak. BPS mendefinisikan air minum layak adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng, keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur II-46RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 bor atau sumur pompa yang jarak minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Mengacu pada definisi tersebut, persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum layak di Provinsi Sulawesi Utara dalam selang tahun 2018 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Melalui data di atas dapat dilihat, bahwa walaupun terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum di seluruh kabupaten/kota (Sulut = 90,81% di tahun 2019), namun jika melihat jenis sumber air minumnya, ternyata sebagian besar yaitu 54,18% dari persentase rumah tangga tersebut memiliki sumber air minum tidak layak, atau tidak berkelanjutan. Hanya sebesar 45,83% saja persentase rumah tangga di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki akses air minum berkelanjutan. Persentase rumah tangga “memiliki akses berkelanjutan” dengan komposisi lebih besar dari pada persentase rumah tangga memiliki “akses air minum tidak layak” terdapat di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 80,26%, Kota Tomohon sebesar 64,12%, Kabupaten Minahasa sebesar 62,50%, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 61,73%, Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 60,12%, Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 56,87%, Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar 55,72% dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 52,09%. Sebaliknya, persentase rumah tangga “memiliki akses berkelanjutan” dengan komposisi lebih kecil dari pada persentase rumah tangga memiliki “akses air minum tidak layak” terdapat di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kota Manado sebesar 86,19%, Kota Bitung sebesar 72,27%, Kabupaten Minahasa Utara sebesar 62,92%, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 59,55%, Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 53,96%, Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 51,78% dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 52,09%. 3) Pemenuhan kebutuhan air minum curah di lintas kabupaten/kota Definisi air minum curah dalam Permen PUPR No 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar ini adalah penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota. Kondisi Pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota adalah seperti dalam Lampiran I Permen PUPR 29/PRT/M/2018, namun data belum tersedia saat penyusunan dokumen ini. Hasil evaluasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara untuk indikator Jumlah KK yang terlayani II-47RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 akses Sistem Penyediaan Air Minum di tahun 2020 adalah 7,5% dari target seperti dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.45 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Kabupaten/ Kota 2016–2020 Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2021, BPS. b) Sanitasi Tabel 2.60 menjelaskan bahwa pada tahun 2019, persentase akses sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara adalah 75,80% dan terjadi penurunan sebesar 0,26% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun jika dilihat capaian per kabupaten/kota, terdapat 7 kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan akses sanitasi layak yaitu Kota Kotamobagu sebesar 6,32%, Kota Tomohon sebesar 6,09%, Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 5,32%, Kota Manado sebesar 4,56%, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 3,36% dan Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,83%. Persentase tertinggi untuk rumah tangga yang memiliki sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara dicapai oleh Kota Tomohon dimana pada tahun 2019 memiliki akses layak sebesar 95,52%, dan persentase terendah dicapai Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 48,12%. Tabel 2.46 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak menurut Kabupaten-Kota di Prov. Sulut Tahun 2016 – 2020 Kabupaten/ Kota 2016 2017 2018 2019 2020 Kabupaten Bolaang Mongondow 49,12 54,40 57,93 78,83 87,57 Minahasa 67,25 70,22 72,62 90,96 90,33 Kepulauan Sangihe 58,58 65,14 78,76 87,83 85,66 Kepulauan Talaud 55,03 57,43 71,27 83,39 71,53 Minahasa Selatan 56,30 66,61 66,92 94,38 90,50 Minahasa Utara 75,15 73,26 70,79 91,39 94,54 Bolaang Mongondow Utara 40,14 48,20 50,06 86,58 77,58 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 80,67 84,05 87,05 96,66 98,28 Minahasa Tenggara 69,12 64,51 79,34 87,10 88,21 Bolaang Mongondow Selatan 55,05 62,22 74,77 88,87 89,71 Bolaang Mongondow Timur 67,11 73,03 64,13 92,66 77,74 Kota Manado 84,84 90,43 89,50 94,35 92,48 Bitung 90,11 89,08 91,66 93,32 95,48 Tomohon 72,58 80,42 83,15 96,54 97,04 Kotamobagu 87,62 80,01 82,75 95,45 96,80 Sulawesi Utara 71,53 70,22 73,29 90,81 90,31 II-48RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 S u m b e r : P r o v i n s i Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah, Sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota menunjukkan penurunan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, dengan persentase penurunan terbanyak terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu 7,67% dan Kabupaten Minahasa Selatan yaitu 7,16%. Tabel 2.47 Jumlah dan Status IPLT menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten/Kota Keberadaan IPLT IPLT Status Bolaang Mongondow Minahasa IPLT Minahasa (Proses) serah terima pengelolaan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaud IPLT Talaud (Proses) serah terima pengelolaan Minahasa Selatan Minahasa Utara IPLT Airmadidi Belum beroperasi Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Minahasa Tenggara Bolaang Mongondow Selatan IPLT Transpatoa Serah terima pengelolaan dan belum beroperasi Bolaang Mongondow Timur Manado Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Bolaang Mongondow 60,11 64,07 63,50 63,01 70,25 Minahasa 67,21 69,55 83,34 79,21 88,03 Kepulauan Sangihe 77,73 71,14 74,72 77,94 78,65 Kepulauan Talaud 80,47 62,00 83,04 88,36 86,99 Minahasa Selatan 77,64 67,78 71,55 64,39 82,58 Minahasa Utara 74,68 73,10 72,65 73,48 86,05 Bolaang Mongondow Utara 54,76 54,09 52,49 52,08 69,25 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 70,89 79,30 89,13 82,39 90,09 Minahasa Tenggara 80,45 74,02 75,09 73,52 83,64 Bolaang Mongondow Selatan 31,01 30,88 49,87 53,23 55,16 Bolaang Mongondow Timur 60,05 52,33 55,79 48,12 56,65 Manado 88,66 84,60 84,16 88,72 86,82 Bitung 90,89 85,07 89,75 86,33 89,05 Tomohon 97,31 92,01 89,43 95,52 95,19 Kotamobagu 64,33 57,43 54,66 60,98 71,37 Sulawesi Utara 75,27 71,93 76,06 75,80 82,29 Keterangan: Penjelasan Warna Persentase tertinggi Persentase terendah II-49RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Kabupaten/Kota Keberadaan IPLT IPLT Status Bitung IPLT Aertembaga Serah terima pengelolaan dan beroperasi di 2 tahun pertama setelah serah terima Tomohon IPLT Tomohon (Proses) serah terima pengelolaan Kotamobagu IPLT Tabang Belum beroperasi Sulawesi Utara 7 IPLT 1 IPLT beroperasi Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub – sistem Pengolahan Setempat. IPLT merupakan bagian dari rantai layanan pengelolaan air limbah domestik, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 1) Jumlah KK yang terlayani dengan SPALD regional lintas kabupaten/kota Sesuai Lampiran 1 Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang SPM PUPR, jenis pelayanan dasar air limbah domestik pada Pemerintah Daerah Provinsi adalah penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Penerima pelayanan dasar adalah rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air, yaitu area yang termasuk dalam kategori resiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Pemetaan area yang membutuhkan pelayanan limbah domestik regional perlu dilakukan agar data ini dapat tersedia. c) Air Limbah Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan. Evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, seperti yang diuraikan dalam Permen PUPR 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi: 1) Capaian kinerja pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kabupaten/kota, dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016 – 2021 diukur dengan indikator persentase rumah tinggal bersanitasi. Namun, sesuai data yang tersedia, capaian kinerja pelayanan SPALD kabupaten/kota diukur dengan 2 indikator yaitu “persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat BAB” dan “persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak”. II-50RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 2) Penyelenggaraan SPALD lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pengolahan air limbah domestik. Berikut ini capaian kinerja pelayanan SPALD di Provinsi Sulawesi Utara dalam rentang waktu tahun 2016 – 2019: 1) Persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat BAB. Fasilitas buang air besar (BAB) individual adalah akses air limbah domestik, yang terkoneksi ke bangunan pengolahan setempat. Berdasarkan data BPS 2018–2019, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 92,18%. Jumlah ini meningkat sebesar 2,38% dari tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan persentase di 14 (empat belas) kabupaten/kota dan peningkatan tertinggi dicapai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berhasil meningkatkan sebesar 10,52% RT yang memiliki fasilitas tempat BAB pada tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya. Sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menunjukkan penurunan persentase RT yang memiliki fasilitas tempat BAB sebesar 3,3% di tahun 2019, dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya. Data mengenai persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat BAB dan yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018–2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.48 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan terhadap Fasilitas BAB menurut Kabupaten-Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018–2020 Kabupaten/ Kota Persentase RT yang memiliki fasilitas tempat BAB 2018- 2020 Persentase RT yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB Tahun 2018-2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Bolaang Mongondow 69,90 76,77 72,10 30,10 23,23 16,77 Minahasa 94,16 96,95 85,70 5,84 3,05 1,69 Kepulauan Sangihe 83,79 89,25 82,27 16,22 10,75 8,41 Kepulauan Talaud 91,84 96,75 83,92 8,16 3,25 3,67 Minahasa Selatan 93,29 95,10 83,23 6,71 4,90 2,23 Minahasa Utara 90,31 92,13 89,11 9,68 7,87 2,67 Bolaang Mongondow Utara 75,24 76,92 62,15 24,76 23,09 10,39 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 91,00 92,14 87,70 9,00 7,87 6,80 Minahasa Tenggara 91,89 93,92 84,03 8,10 6,09 6,17 Bolaang Mongondow Selatan 64,47 74,99 53,47 35,52 25,01 23,24 Bolaang Mongondow Timur 76,74 73,44 72,56 23,25 26,56 19,40 Manado 97,99 98,69 73,77 2,01 1,30 1,43 Bitung 96,76 97,51 88,74 3,24 2,49 3,05 Tomohon 98,86 100,00 85,98 1,13 - 0,67 Kotamobagu 89,01 89,43 79,84 11,00 10,57 11,55 II-51RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Kabupaten/ Kota Persentase RT yang memiliki fasilitas tempat BAB 2018- 2020 Persentase RT yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB Tahun 2018-2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Sulawesi Utara 89,80 92,18 80,20 10,21 7,82 5,70 Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa masih ada 7,82% rumah tangga di Provinsi Sulawesi Utara yang belum memiliki akses sanitasi atau belum memiliki fasilitas tempat BAB. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di mana masih ada 26,56% rumah tangga belum memiliki fasilitas tempat BAB. Persentase terendah terdapat di Kota Manado, di mana pada tahun 2019 hanya 1,3% rumah tangga yang belum memiliki fasilitas tempat BAB, dan Kota Tomohon yang berhasil mencapai 0% rumah tangga yang belum memiliki fasilitas tempat BAB sehingga 100% rumah tangga di Kota Tomohon telah terakses layanan sanitasi. 2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau tersambung dengan perpipaan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sedangkan yang dimaksud dengan akses aman air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Berikut ini adalah data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016–2019. d) Persampahan Capaian persentase pengurangan sampah di Provinsi Sulawesi Utara sejauh ini belum terdata namun dapat dipastikan masih di bawah 5 persen. Capaian dipastikan masih jauh dari target karena masih sedikit tempat pengolahan sampah yang tersedia seperti TPS 3R dan masih sedikit juga kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari rumah dan menggerakkan bank sampah. Tahun 2019 hasil capaian penanganan sampah adalah 57,23 persen melebihi target yang ditetapkan yaitu 55 persen. Jumlah TPS 3R masih jauh dari kebutuhan daerah, sebagai contoh Kota Manado, untuk mewujudkan penanganan dan pengurangan sampah pada Pengelolaan Sampah yang Berbasis Kecamatan. Manado membutuhkan minimal 1 TPS 3R di setiap kelurahan (setiap TPS 3R melayani hingga 200 KK), capaian hingga tahun 2018, baru tersedia 2 TPS 3R di 2 kelurahan. Tantangan persentase pengurangan sampah semakin meningkat dengan diterbitkannya Jakstranas Persampahan yaitu 30% di II-52RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 tahun 2025. Karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pengurangan sampah. Tabel 2.49 Timbulan Sampah Tertangani 2017-2019 dan Prediksi 2020-2021 S umb er: Sula wesi Utar a Dala m Angk a 2020 . S e b a g i a n b esar Kabupaten/Kota masih menerapkan mekanisme penanganan sampah yang langsung diangkut dan dibawa ke TPA, tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan di TPS 3R atau bank sampah. Kondisi ini menyebabkan umur TPA lebih pendek daripada yang direncanakan, karena TPA menjadi lebih cepat penuh. Secara nasional, untuk mencapai target universal access, timbunan sampah harus berkurang 20% sebelum sampai ke TPA, artinya hanya 80% sampah yang akan diproses di TPA. Dengan terbitnya Jakstranas, target penanganan sampah di TPA adalah 70% dari timbulan sampah yang ada, atau sampah harus sudah berkurang 30% sebelum sampai ke TPA. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, perlu dilakukan penanganan dilakukan secara terpadu dari sumbernya hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengurangan sampah terjadi sebelum sampai ke TPA. Dukungan regulasi, kelembagaan hingga kampanye/sosialisasi dengan melibatkan berbagai stakeholder dibutuhkan untuk mensukseskan pengelolaan sampah berkelanjutan. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah perlu disediakan secara memadai, TPS 3R dan TPA perlu dibangun dan dikelola. Bank Sampah perlu digencarkan pembentukannya dan dibina, masyarakat perlu memulai budaya memilah sampah, serta menjadikan “upaya pengurangan sampah sejak dari diri sendiri” sebagai gaya hidup masa kini. Catatan:  timbulan sampah kabupaten menggunakan standar 2 liter/orang/hari, timbulan sampah kota menggunakan standar 2,5 liter/orang/hari;  timbulan sampah Kota Manado menggunakan standar 2,9 liter/orang/hari (PTMP, 2017); Kabupaten/Kota Timbulan Sampah Tertangani 2017-2019 dan Prediksi 2020-2021 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 61,449,03 62,385,96 63,337,19 64,302,91 65,283,37 Minahasa 85,674,52 86,482,03 87,297,15 88,119,95 88,950,51 Kepulauan Sangihe 33,340,96 33,461,22 33,581,92 33,703,05 33,824,62 Kepulauan Talaud 23,168,23 23,385,38 23,604,56 23,825,80 24,049,11 Minahasa Selatan 53,147,32 53,510,04 53,875,22 54,242,91 54,613,10 Minahasa Utara 51,351,67 51,734,43 52,120,04 52,508,53 52,899,91 Bolaang Mongondow Utara 20,040,65 20,313,62 20,590,30 20,870,75 21,155,02 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 16,856,87 16,895,02 16,933,27 16,971,59 17,010,01 Minahasa Tenggara 27,009,93 27,151,45 27,293,70 27,436,71 27,580,46 Bolaang Mongondow Selatan 16,395,69 16,645,75 16,899,62 17,157,37 17,419,04 Bolaang Mongondow Timur 18,040,86 18,272,20 18,506,51 18,743,83 18,984,19 Manado 109,898,98 110,470,94 111,045,88 111,623,81 112,204,74 Bitung 54,270,50 55,157,03 56,058,03 56,973,76 57,904,44 Tomohon 26,498,16 26,947,67 27,404,81 27,869,71 28,342,49 Kotamobagu 31,649,30 32,214,41 32,789,62 33,375,09 33,971,02 Sulawesi Utara 628,792,65 635,027 641,338 647,726 654,192 II-53RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022  Tahun 2020* = proyeksi penduduk BPS, Tahun 2020** = proyeksi timbulan sampah berdasarkan proyeksi penduduk BPS. Hingga saat ini, masih terdapat 1 kabupaten yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Di tingkat provinsi, penyediaan TPA regional Ilo–Ilo masih dalam proses pembangunan. TPA regional Ilo–Ilo diharapkan dapat menjadi hilir dalam rantai pengelolaan sampah Kota Manado yang kondisi TPA-nya saat ini sudah dalam pengelolaan open dumping karena sudah jenuh (over capacity). Peluang Kota Manado bertambah besar terkait dalam pengelolaan sampah di TPA dengan terbitnya Peraturan Presiden RI No, 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Berikut ini data sebaran TPA di kabupaten/kota dan perencanaan TPA regional yang menjadi kewenangan provinsi. Tabel 2.50 Data TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara S u m b e r : P e r d a S u l u t d an Portal Persampahan Dalam peraturan tersebut, Kota Manado menjadi salah satu dari 12 kota di Indonesia yang menjadi lokasi bagi percepatan pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang disebut PLTSa. Dalam pelaksanannya, Pemerintah Kota Manado dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sekitarnya dalam 1 (satu) daerah provinsi. Peluang ini perlu disinergikan dengan pengelolaan TPA Regional Ilo–Ilo yang sudah lebih dahulu disepakati oleh Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tabel 2.51 Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota se – Prov.Sulut Tahun 2017-2018 dan Proyeksi Tahun 2019 – 2021 Kabupaten/Kota TPA Kabupaten/Kota Nama Tahun Pembangunan Luas (ha) Bolaang Mongondow TPA Bolmong Minahasa TPA Minahasa 2016 2 Kepulauan Sangihe TPA Santiago 2014 6 Kepulauan Talaud TPA Talaud 2016 3,5 Minahasa Selatan TPA Mobongo 2008 8 Minahasa Utara TPA Airmadidi 2016 5 Bolaang Mongondow Utara TPA Kaidipang 2010 7 Kepulauan Sitaro TPA Tanaki 2017 5 Minahasa Tenggara TPA Wawali 2012 18 Bolaang Mongondow Selatan TPA Pinolantungan 2013 7 Bolaang Mongondow Timur Belum dibangun Kota Manado TPA Sumompo 2009 5 Bitung TPA Aertembaga 2012 7 Kota Tomohon TPA Tara-Tara 2010 5 Kota Kotamobagu TPA Poyowa 2015 2,8 Provinsi Sulawesi Utara (Sesuai Perda Sulut No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034) TPA Regional Ilo – Ilo Dalam proses untuk dibangun TPA Regional Bolaang Mongondow Belum ditindaklanjuti II-54RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 No Kabupaten/ Kota Timbulan Sampah/Tahun (TON) 2017 2018 2019 2020 2021 1 Bolaang Mongondow 61,449,03 62,385,96 63,337,19 64,302,91 65,283,37 2 Minahasa 85,674,52 86,482,03 87,297,15 88,119,95 88,950,51 3 Kep. Sangihe 33,340,96 33,461,22 33,581,92 33,703,05 33,824,62 4 Kep. Talaud 23,168,23 23,385,38 23,604,56 23,825,80 24,049,11 5 Minahasa Selatan 53,147,32 53,510,04 53,875,22 54,242,91 54,613,10 6 Minahasa Utara 51,351,67 51,734,43 52,120,04 52,508,53 52,899,91 7 Bolmong Utara 20,040,65 20,313,62 20,590,30 20,870,75 21,155,02 8 Kep. Sitaro 16,856,87 16,895,02 16,933,27 16,971,59 17,010,01 9 Minahasa Tenggara 27,009,93 27,151,45 27,293,70 27,436,71 27,580,46 10 Bolmong Selatan 16,395,69 16,645,75 16,899,62 17,157,37 17,419,04 11 Bolmong Timur 18,040,86 18,272,20 18,506,51 18,743,83 18,984,19 12 Manado 109,898,98 110,470,94 111,045,88 111,623,81 112,204,74 13 Bitung 54,270,50 55,157,03 56,058,03 56,973,76 57,904,44 14 Tomohon 26,498,16 26,947,67 27,404,81 27,869,71 28,342,49 15 Kotamobagu 31,649,30 32,214,41 32,789,62 33,375,09 33,971,02 Sulawesi Utara 628,792,65 635,027 641,338 647,726 654,192 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, 2019. Dari hasil perhitungan estimasi volume sampah 15 kabupaten/kota didapatkan total estimasi volume sampah pada tahun 2017 adalah 628,792,65 Ton dan Tahun 2018 adalah 635,057 Ton. Hal ini membutuhkan upaya kerja keras dalam memberikan pelayanan persampahan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. II-55RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 2.52 Data Timbulan Sampah Provinsi Sulawesi Utara Sumber: Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun, 2016-2021. Terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota (20% dari seluruh kabupaten/kota) yang telah memiliki dasar pengaturan persampahan yang kuat, yaitu diatur melalui Peraturan Daerah. Di sisi lain masih terdapat 4 kabupaten yang sama sekali belum membuat pengaturan tentang persampahan di daerahnya. Tabel 2.53 Keberadaan Peraturan Persampahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara No Kabupaten/Kota Peraturan Terkait Persampahan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Retribusi 1 Kabupaten Bolaang Mongondow ~ ~ ~ ~ 2 Kabupaten Minahasa ~ √ ~ ~ 3 Kabupaten Kepulauan Sangihe ~ √ ~ ~ 4 Kabupaten Kepulauan Talaud ~ √ √ ~ 5 Kabupaten Minahasa Selatan ~ √ ~ ~ 6 Kabupaten Minahasa Utara √ √ ~ ~ II-56RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 No Kabupaten/Kota Peraturan Terkait Persampahan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Retribusi 7 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ~ ~ ~ ~ 8 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ~ √ ~ ~ 9 Kabupaten Minahasa Tenggara ~ √ ~ ~ 10 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ~ ~ ~ ~ 11 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ~ ~ ~ ~ 12 Kota Manado √ √ ~ ~ 13 Kota Bitung √ √ ~ ~ 14 Kota Tomohon ~ √ ~ ~ 15 Kota Kotamobagu ~ √ ~ ~ Sumber: Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun, 2016-2021. e) Penataan Ruang Berdasarkan data yang ada, dari 6 indikator kinerja pembangunan bidang penataan ruang, terdapat 4 indikator dalam Bidang Penataan Ruang RPJMD yang tidak mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang tetapi Bidang Perumahan dan Permukiman, dan 2 indikator yang mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang sesuai dengan Permendagri 86/2017. Hasil evaluasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara untuk kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut. Tabel 2.54 Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang Indikator Target Akhir RPJMD 2016- 2021 Target Tahun 2019 Capaian Tahun 2019 Target Tahun 2020 Capaian Tahun 2020 Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas ber HPL/HGB 56% 56% Belum ada data 56% Belum ada data Persentase Bangunan ber IMB per satuan bangunan 5,14% 4,67% Belum ada data 4,90% Belum ada data Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2020. 4) Perumahan Rakyat dan Pemukiman Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulwesi Utara dalam rangka pemerataan kebutuhan Perumahan dan penataan kawasan permukiman adalah vital bagi Pemerintah. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan peruntukan kawasan permukiman direncanakan dengan melihat perkembangan jumlah penduduk dan KK di Sulawesi Utara. Peningkatan jumlah penduduk akan memengaruhi kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman, Karakteristik penduduk mulai dari strata rendah sampai strata atas juga menjadi faktor dalam menentukan kebutuhan perumahan. II-57RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 a) Rumah Layak Huni Rumah layak huni merupakan target Pemerintah Sulawesi Utara dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, Capaian dari aspek ketersediaan rumah layak huni secara umum telah mencapai target di mana dalam 5 tahun hingga 2020 menargetkan masyarakat dihampir semua daerah mendapatkan kesempatan untuk memiliki Rumah yang Layak huni. Dalam RPJMD 2016-2021 di tahun 2016 tidak ada data persentasi kemudian di tahun 2017 ditargetkan sebesar 94,83 namun belum ada data pencapaiannya. Di tahun 2018 rasio ditargetkan sebesar 95,81% dan pencapaiannya adalah 95,58%. Di tahun 2019 target sebesar 96,38% dan pencapaian sebesar 95,6 %. Kenaikan rasio dijabarkan dalam presentase per tahun hingga target 2021 sebesar 97,92%. Di tahun 2020 (n-1) target persentasi adalah 97,15%. Secara keseluruhan rasio rumah layak huni di perlihatkan pada diagram sebagai berikut: Grafik 2.9 Capaian Rumah Layak Huni Sulut 2017-2020 Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Rasio rumah layak huni berdasarkan evaluasi kinerja belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Salah satu kendala dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman adalah masih terdapat kawasan lingkungan permukiman kumuh baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan/kabupaten. Agar dapat tercapai penataan kawasan permukiman yang sehat, ideal dan sesuai standar kesehatan maka pemerintah daerah telah melakukan pendataan kawasan dan lingkungan permukiman kumuh baik perkotaan maupun perdesaan yang penting dalam perencanaan secara terintegrasi dan komprehensif.  Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) Dalam evaluasi kinerjanya menunjukkan bahwa target RPJMD hingga 2021 adalah 74,83%, target di tahun 2019 adalah 52,89% dan capaian di tahun 2019 adalah 95,58% (melampaui target). Grafik 2.10 Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni 2017 2018 2019 2020 Persentase 95.58 95.59 64.61 69.48 95.58 95.59 64.61 69.48 0 20 40 60 80 100 120 Presentase Akses Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau Prov. Sulut Persentase II-58RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Data Target Kinerja RPJMD 2016-2021  Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) Evaluasi kinerja RPJMD menunjukkan target akhir cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah 68,50%. Sementara target di tahun 2019 adalah 68,50% dan capaian di tahun yang sama adalah 95,58 atau melampaui target. Grafik 2.11 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Terjangkau Data Target Kinerja RPJMD 2016-2021  Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%) Evaluasi kinerja RPJMD menunjukkan target akhir cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) adalah 53%. Sementara target di tahun 2019 adalah 53% dan capaian di tahun yang sama belum ada datanya. Grafik 2.12 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase 67 67.5 68 68.5 68.5 67 67.5 68 68.5 68.5 66 66.5 67 67.5 68 68.5 69 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Persentase 41.5 44 48 53 53 20 30 40 50 60 Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase 5.56 16.67 33.61 52.89 74.83 5.56 16.67 33.61 52.89 74.83 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase II-59RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia, Pasal 1, ayat (9) berbunyi “Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.” Sedangkan, pada Pasal 1, ayat (10), perlindungan masyarakat didefinisikan sebagai segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tabel di bawah ini menggambarkan capaian Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2019. Tabel 2.55 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019 Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara 2017 2018 2019 Rasio kecukupan personil Satuan Polisi Pamong Praja se Provinsi Sulawesi Utara 4,56:1000 Penduduk 4,52:1000 penduduk 4,52:1000 penduduk Rasio pelayanan 1 orang anggota Satpol PP kepada masyarakat 228,27:50.000 penduduk 226,13:50.000 penduduk 226,13:50.000 penduduk Rasio peningkatan keamanan dan ketertiban 100% 100% 100% Tingkat Penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya 100% 100% 100% Persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya 100% 100% 100% Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Satpol PP 100% (25 orang) 100% (90 orang) 100% (160 orang) Penurunan Crime Rate 100% 100% Persentase jumlah kebakaran yang tertangani 100% 100% Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Tabel ini memperlihatkan bahwa fokus pengukuran ada pada personil satuan polisi pamong praja dan pelayanan satuan ini kepada masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, tugas ini perlu diseimbangkan dengan satuan perlindungan masyarakat, yang selanjutnya disebut satlinmas, dengan cakupan yang terukur. Dalam permendagri Nomor 44 II-60RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tahun 2010, Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Walaupun rasio peningkatan keamanan dan ketertiban, tingkat penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya, persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya, dan penurunan Crime Rate mempunyai capaian rata-rata 100%, perlu senantiasa dijaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pembangunan senantiasa membutuhkan stabilitas masyarakat dan seluruh hasil dan indikator pembangunan seharusnya menyejahterahkan dan membahagiakan masyarakat, termasuk melalui ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarkat. Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan stabilitas di tengah masyarakat dan menjamin ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan jumlah kriminalitas yang tertangani Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020. Tabel 2.56 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 Indikator Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara 2017 2018 2019 2020 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani 7534 7037 4180 7140 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021. 6) Kebencanaan Sulawesi Utara merupakan wilayah yang rawan gempa. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa patahan di daratan Sulawesi Utara dan lokasi Sulawesi Utara yang berada pada lempeng aktif, yaitu Lempeng Laut Maluku di bagian utara. Tingkat kegempaan di Sulawesi Utara berdasarkan data dari Stasiun Geofisika Winangun tercatat terjadi sebanyak 2644 kali sepanjang tahun 2019, namun yang dirasakan sebanyak 117 kali, Dengan kata lain, hanya sebesar 4,42 persen gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Gempa tersering terjadi di bulan November 2019, yaitu sebanyak 526 kali, Gempa berskala 5 SR atau lebih terjadi sebanyak 131 kali dan paling banyak terjadi di bulan November. Gempa terbesar yang dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara di sepanjang tahun 2019 mencapai 7 skala Richter. Gempa tersebut terjadi di Maluku Utara pada bulan Juli dan bulan November 2019. Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan II-61RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 pengurangan risiko bencana. Perubahan paradigma penanggulangan bencana menjadi aspek pengurangan risiko bencana, kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah rawan bencana, hal ini disebabkan letak geografi, kondisi topografi serta faktor perubahan iklim. Bencana yang menjadi ancaman utama di daerah Prov. Sulut antara lain bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi/tanah goyang, gunung berapi dan tsunami menjadi ancaman utama. a) Indeks Resiko Bencana Penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan nasional, di mana aspek pembangunan yang diselenggarakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan multisektor. Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Data yang ada menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 berada pada risiko tinggi. Demikian juga indeks risiko bencana di sebagian besar Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Sedangkan beberapa daerah lainnya berada pada risiko sedang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.57 Indeks Risiko Bencana Sulawesi Utara Tahun 2020 No Daerah Skor Kelas Risiko 1 Bolaang Mongondow 150 Tinggi 2 Bolaang Mongondow Timur 158 Tinggi 3 Bolaang Mongondow Utara 144 Sedang 4 Kepl, Sangihe 154 Tinggi 5 Minahasa 212 Tinggi 6 Minahasa Selatan 174 Tinggi 7 Minahasa Tenggara 195 Tinggi 8 Minahasa Utara 158 Tinggi 9 Kepl, Sitaro 179 Tinggi 10 Tomohon 119 Sedang 11 Bitung 163 Tinggi 12 Kotamobagu 76 Sedang 13 Manado 130 Sedang 14 Bolaang Mongondow Selatan 150 Tinggi 15 Kepl, Talaud 103 Sedang Sulawesi Utara 151 Tinggi Sumber: Ditjen BAK Kemendagri (2020). C. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 1) Tenaga Kerja a) Status Ketenagakerjaan Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan II-62RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 kerja dan pasar kerja. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus 2020 meningkat menjadi 1,93 juta atau naik 19,9 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Dari sejumlah penduduk usia kerja tersebut, 63,42 persen atau 1,23 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 1,13 juta orang penduduk bekerja dan 90,25 ribu orang pengangguran. Di sisi lain, sebanyak 686,14 ribu orang (60,46 persen) bekerja di kegiatan informal. Angka tersebut naik cukup signifikan sebesar 5,66 persen poin dibanding Agustus 2019. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 4,67 persen poin dan 7,46 persen poin. Terdapat 287,64 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau 14,89 persen. Kelompok ini terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (24,92 ribu orang), BAK karena COVID-19 (10,61 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (17,28 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (234,82 ribu orang). Tabel 2.58 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2018 – Agustus 2020 di Sulawesi Utara Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2020, turun 0,52 poin dari Agustus 2019. Penurunan nilai TPAK ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung. Jumlah penduduk yang bekerja berkurang dan belum masuk kembali ke pasar kerja sehingga menambah II-63RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 jumlah kelompok bukan angkatan kerja. Hal tersebut mengindikasikan penurunan potensi ekonomi dari sisi suplai tenaga kerja. Pada Agustus 2020, TPAK di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 63,42 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 63 orang yang aktif secara ekonomi. Berdasarkan kabupaten/kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2020 cenderung turun bila dibandingkan dengan Agustus 2019. Namun ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan TPAK, yaitu Kepulauan Talaud (9,76 poin), Bolaang Mongondow Selatan (4,67 poin), Kotamobagu (2,98 Poin), Kepulauan Sangihe (2,29 poin), Kepulauan Sitaro (1,67 poin), Bolaang Mongondow (1,17 poin), Bolaang Mongondow Utara (0,63 poin) dan Bolaang Mongondow Timur (0,12 poin). Tabel 2.59 Perkembangan TPAK Tahun 2017 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA TPAK 2017 2018 2019 2020 1 Bolaang Mongondow 64,10 64,77 62,84 64,01 2 Minahasa 60,83 66,11 63,33 62,34 3 Kepulauan Sangihe 64,46 63,37 62,27 64,56 4 Kepulauan Talaud 68,32 67,88 71,20 80,97 5 Minahasa Selatan 62,42 64,76 70,22 67,09 6 Minahasa Utara 60,85 60,16 62,38 61,64 7 Bolaang Mongondow Utara 61,68 59,38 64,12 64,75 8 Kepulauan Sitaro 56,65 65,99 63,47 65,14 9 Minahasa Tenggara 60,90 62,06 67,58 64,34 10 Bolaang Mongondow Selatan 61,52 61,20 58,84 63,51 11 Bolaang Mongondow Timur 59,58 64,11 66,82 66,94 12 Kota Manado 59,03 59,55 62,63 58,63 13 Kota Bitung 56,55 62,85 61,88 61,73 14 Kota Tomohon 61,66 60,69 62,68 59,59 15 Kota Kotamobagu 57,96 64,87 63,50 66,48 SULAWESI UTARA 60,85 63,01 63,94 63,42 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. c) Tingkat Pengangguran Terbuka; Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 7,37 persen, naik 1,36 poin bila dibandingkan Agustus 2019. Hampir semua kab/kota mengalami kenaikan TPT selama setahun terakhir. Jika dilihat polanya kenaikan TPT tertinggi sebagian besar terjadi di wilayah administrasi perkotaan atau wilayah yg berbatasan dengan perkotaan. Tabel 2.60 Perkembangan TPT Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-64RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 NO KABUPATEN/KOTA TPT 2017 2018 2019 2020 1 Bolaang Mongondow 4,88 3,58 4,39 4,87 2 Minahasa 6,91 7,35 5,88 6,30 3 Kepulauan Sangihe 5,11 3,71 4,18 4,91 4 Kepulauan Talaud 3,50 2,23 2,81 2,64 5 Minahasa Selatan 7,38 5,93 4,23 5,01 6 Minahasa Utara 9,48 6,72 5,01 7,88 7 Bolaang Mongondow Utara 4,71 5,08 4,62 5,48 8 Kepulauan Sitaro 2,86 2,82 2,78 3,31 9 Minahasa Tenggara 5,72 4,82 3,18 3,31 10 Bolaang Mongondow Selatan 6,34 4,54 4,79 4,39 11 Bolaang Mongondow Timur 7,32 8,18 6,37 6,13 12 Kota Manado 9,35 10,38 10,46 13,88 13 Kota Bitung 9,85 11,21 9,80 10,23 14 Kota Tomohon 8,94 8,22 7,75 8,99 15 Kota Kotamobagu 5,71 5,73 5,82 7,44 SULAWESI UTARA 7,81 6,86 6,25 7,37 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. d) Pandemi COVID-19 dan Ketenagakerjaan di Sulawesi Utara Pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya pada masalah kesehatan melainkan juga semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan III tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia termasuk Sulawesi Utara di dalamnya. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi COVID-19 bagi mereka yang berhenti bekerja. Tabel 2.61 II-65RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa dari penduduk usia kerja yang mencapai 1,93 juta orang, terdapat 287,64 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau 14,89 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak COVID-19 lebih besar hampir 1,7 kali lipat dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 17,43 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 12,25 persen. Berkurangnya jam kerja adalah dampak COVID-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja yakni sebanyak 234,82 ribu orang atau sebesar 81,64 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak COVID-19 sebanyak 24,92 ribu orang atau sekitar 27,61 persen terhadap total penganggur (90,25 ribu orang) di Sulawesi Utara. Secara umum, pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah perkotaan lebih banyak terdampak COVID-19 dibandingkan dengan di perdesaan. 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Indeks Pemberdayaan Gender Terdapat 6 (enam) komponen pembentuk IDG yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional. Angka Harapan Hidup (AHH) baik untuk laki-laki dan perempuan, serta Angka Harapan lama Sekolah (AHLS) untuk laki-laki dan perempuan. Tabel 2.62 Indeks Pemberdayaan Gender di Sulawesi Utara Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Pemberdayaan Gender 81.24 82.37 80.91 79.10 78.98 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Data menunjukkan bahwa komponen AHH perempuan adalah yang paling dominan membentuk IDG di Provinsi Sulawesi Utara. b) Indeks Pembangunan Gender II-66RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki- laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga, sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan menggantikan angka IPG yang pernah dipublikasikan. Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, angka yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan. Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Sulawesi Utara mengikuti tren naik. Tabel 2.63 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Utara S u m ber: BPS Provinsi Sulawesi Utara 2021. IPG Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2016–2020 berada di atas nasional, walaupun terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2020. Berdasarkan IPG kabupaten/kota, IPG tertinggi terdapat di Kota Tomohon dan terendah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tabel 2.64 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara Kabupaten/Kota Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Bolaang Mongondow 95,04 87,72 88,03 88,36 88,29 Minahasa - 96,22 96,48 96,76 96,53 Kepulauan Sangihe - 96,10 96,10 95,35 95,23 Kepulauan Talaud - 97,18 97,64 97,67 97,90 Minahasa Selatan - 88,53 89,31 88,81 88,74 Minahasa Utara - 96,26 96,80 96,42 96,40 Bolaang Mongondow Utara - 85,46 86,19 86,92 86,77 Kepulauan Sitaro - 87,64 88,28 88,43 88,40 Minahasa Tenggara - 91,81 92,21 91,87 91,88 Bolaang Mongondow Selatan - 78,34 79,39 79,87 79,70 Bolaang Mongondow Timur - 90,50 90,51 90,75 90,84 Kota Manado - 95,96 96,07 96,28 96,23 Kota Bitung - 94,87 95,01 94,23 94,19 Kota Tomohon - 99,89 99,20 98,98 98,94 Kota Kotamobagu - 94,78 95,13 95,42 95,37 SULAWESI UTARA 95,04 94,78 94,79 94,53 94,42 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara 2021. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Sulawesi Utara 95,04 94,78 94,79 94,53 94,42 Nasional 90,82 90,96 90,99 91,07 91,06 II-67RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 3) Pangan
a.Ketersediaan Pangan Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi penyangga pangan Nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk stock/cadangan pangan Nasional. Sebagai Provinsi lumbung pangan, Sulawesi Utara masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga. Ketersediaan beras di Sulawesi Utara pada tahun 2016 sebesar 329,871 ton, selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 402,722 ton. Kemudian di tahun 2018 menurun menjadi 345,051 ton dan 2019 menjadi 339,930 ton. Di tahun 2020, berjumlah 298,376 ton (per Agustus 2020). Ketersediaan jagung di Sulawesi Utara berjumlah 135,471 ton, di tahun 2016 kemudian turun menjadi 105,929 dan kemudian terus meningkat tiap tahunnya, di tahun 2020, menjadi 351,228 ton. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, dan mutu keanekaragaman pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan. Tabel 2.65 Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Beras (Ton) 329,871 402,722 345,051 339,930 298,376 2 Jagung (Ton) 135,471 105,929 307,961 323,838 351,228 3 Kedelai (Ton) 15,697 11,543 13,687 2,969 3,000 Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.
b.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Pada tahun 2016 Pola Pangan Harapan (PPH) di Sulawesi Utara sebesar 83,6. Angka ini selanjutanya mengalami peningkatan terus tiap tahun sampai 2018 hingga menjadi 94,1. Di tahun 2019, turun menjadi 93,1. Walau sempat turun di tahun 2019, namun peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat. Optimalisasi gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu dilaksanakan. II-68RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Percepatan ini perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan. Tabel 2.66 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara No, Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 83,6 94,1 94,1 93,1 - Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021. 4) Lingkungan Hidup
a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH saat ini mencakup aspek udara (Indeks Kualitas Udara/IKU), air sungai (Indeks Kualitas Air/IKA) dan tutupan hutan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan/IKTL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan. Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Detail capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) di Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.67 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) 64,10 68,67 67,63 65,14 70,51 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Perkembangan IKLH Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2016 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu dari 64,10 (Kategori Kurang) menjadi Kategori Cukup dengan nilai 68,7 tahun 2017 dan 67,63 tahun 2018. Di tahun 2019, turun menjadi 65,14 (Kategori Kurang) dan meningkat menjadi 70,51 (Kategori Cukup) di tahun 2020. Ke depan, akan terus ditingkatkan kualitas dan pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencapai target IKLHD Provinsi Tahun 2020 sebesar 67-68,52 atau dengan kategori baik. II-69RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil a) Penduduk Ber-NIK; Kepemilikan KTP adalah hak sipil warga negara Republik Indonesia. Berdasarkan data tahun 2019 sudah mencapai 93,54%, di mana jika dilihat menurut kabupaten/kota persentase kepemilikan KTP yang paling rendah adalah 87,76% di Kabupaten Minahasa Utara. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Tabel 2.68 Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2019 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA PENDUDUK Ber-NIK 2020 1 Bolaang Mongondow 93,09 2 Minahasa 95,50 3 Kepulauan Sangihe 96,67 4 Kepulauan Talaud 98,82 5 Minahasa Selatan 93,69 6 Minahasa Utara 89,75 7 Bolaang Mongondow Utara 95,40 8 Kepulauan Sitaro 94,14 9 Minahasa Tenggara 96,31 10 Bolaang Mongondow Selatan 93,69 11 Bolaang Mongondow Timur 85,67 12 Kota Manado 94,77 13 Kota Bitung 94,41 14 Kota Tomohon 99,49 15 Kota Kotamobagu 95,88 SULAWESI UTARA 94,45 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. 6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 17 Tahun 2019, Pasal 1, ayat (2), pemberdayaan masyarakat desa dimengerti sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pasal 1, ayat (13) PermendesPDTT Nomor 17 Tahun 2019 menegaskan bahwa sistem pembangunan dan perberdayaan masyarakat desa merupakan Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Indikator pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang diukur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut. II-70RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 2.69 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019 Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap 2017 2018 2019 n-1 n-3 Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Prov. yang menerapkan SPM 40 PD dan 15 Kab/ Kota 41 PD dan 15 Kab/ Kota 40 PD dan 15 Kab/ Kota -1 PD 0 Jumlah LSM 12 12 25 13 13 Jumlah Organisasi Masyarakat 21 22 38 16 17 Jumlah Organisasi Keagamaan 20 21 15 -6 -5 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tabel ini memperlihatkan bahwa pengukuran fokus pada kuantitas. Walaupun rata-rata LSM, ormas dan organisasi keagamaan terus berkembang dari tahun 2017 sampai 2019 secara kuantitatif, pengukuran keaktivan, partisipasi, bahkan prestasi yang berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan desa tidak tersentuh. Demikian, indikator kinerja pembangunan daerah perlu disesuaikan dan mengukur kontribusi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, LSM, posyandu, serta swadaya masyarakat dalam program-program pemberdayaan masyarakat. 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana a) Laju Pertumbuhan Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara di sajikan pada table berikut. Tabel 2.70 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 2016 2017 2018 2019 2020 1 Bolaang Mongondow 236,893 240,505 244,185 247,811 248 751 2 Minahasa 332,190 335,321 338,364 341,176 347 290 3 Kepulauan Sangihe 130,024 130,493 130,833 131,163 139 262 4 Kepulauan Talaud 89,836 90,678 91,599 92,475 94 521 5 Minahasa Selatan 206,603 208,013 209,501 210,695 236 463 6 Minahasa Utara 199,498 200,985 202,317 203,624 224 993 7 Bolaang Mongondow Utara 77,383 78,437 79,366 80,313 83 112 8 Kepulauan Sitaro 65,827 65,976 66,225 66,403 71 817 9 Minahasa Tenggara 105,163 105,714 106,303 106,899 116 323 10 Bolaang Mongondow Selatan 63,207 64,171 65,127 66,071 69 791 11 Bolaang Mongondow Timur 69,716 70,610 71,477 72,408 88 241 II-71RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 NO KABUPATEN/KOTA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 2016 2017 2018 2019 2020 12 Kota Manado 427,906 430,133 431,880 433,635 451 916 13 Kota Bitung 208,995 212,409 215,711 219,004 225 134 14 Kota Tomohon 101,981 103,711 105,306 106,917 100 587 15 Kota Kotamobagu 121,699 123,872 126,198 128,387 123 722 SULAWESI UTARA 2,436,921 2,461,028 2,484,392 2,506,981 2 621 923 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. b) Total Fertility Rate Total Fertility Rate adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antarwilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Perkembangan TFR Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada table berikut. Tabel 2.71 Perkembangan TFR Tahun 2016 s/d 2020 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA TFR 2016 2017 2018 2019 2020 1, SULAWESI UTARA 2,36 2,3 2,31 2,3 2,28 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Tabel 2.72 Perkembangan Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara II-72RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. C) Cakupan KB Aktif/CPR (%) Tabel 2.73 Jumlah KB Aktif/CPR di Sulawesi Utara S u m b e r: Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Provinsi Sulawesi Utara, 2021 Berdasarkan jenis alat kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil) yang paling banyak di gunakan peserta KB aktif adalah Suntikan. Sedangkan jumlah peserta KB aktif yang menggunakan alat kontra-sepsi paling sedikit yaitu di Kab. Minahasa dan Kab. Minahasa Selatan (data per April 2020). 8) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah b) Koperasi Tahun 2020 jumlah koperasi mencapai 6,381 namun hanya 58, 3% yang aktif. Jumlah anggota koperasi terbanyak berada di Kota Manado yaitu 14.003 anggota. Namun jumlah terbanyak koperasi aktif terdapat di Kabupaten Minahasa. Tabel 2.74 Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2020 Jumlah Koperasi Jumlah AnggotaKabupaten/Kota Aktif Tdk Aktif Jumlah Bolaang Mongondow 112 240 352 82 Minahasa 1,051 315 1,366 3525 Kepulauan Sangihe 95 99 194 1503 Kepulauan Talaud 73 77 150 … Minahasa Selatan 366 455 821 421 Minahasa Utara 216 277 493 170 Bolaang Mongondow Utara 23 60 84 417 Kepulauan Sitaro 22 37 59 379 Minahasa Tenggara 180 131 311 517 Bolaang Mongondow Selatan 78 9 87 97 Bolaang Mongondow Timur 25 10 35 23 Kota Manado 622 340 962 143 Kota Bitung 363 151 514 2,548 Kota Tomohon 147 136 283 706 Kota Kotamobagu 147 102 249 - Binaan Provinsi 166 218 384 8260 Binaan nasional 35 2 37 1998 Sulawesi Utara 3,722 2,859 6,381 34,849 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.. Sebagai salah satu penggerak perekonomian koperasi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 memiliki volume usaha mencapai Rp255,215,000,000 dan modal sendiri mencapai 60,65%. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumla KB Aktif/CPR (jiwa) 255,658 378,214 301,114 382,043 297,080 II-73RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 2.75 Nilai Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha Koperasi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 Kabupaten/Kota Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha (Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta) Bolaang Mongondow 1318 - 875 Minahasa 8856 5632 39361 Kepulauan Sangihe 5018 84 5679 Kepulauan Talaud 4451 1517 3913 Minahasa Selatan 1572 867 3657 Minahasa Utara 18 9 26 Bolaang Mongondow Utara 1483 94 2202 Kepulauan Sitaro 2389 686 6956 Minahasa Tenggara 927 3122 3214 Bolaang Mongondow Selatan 827 2405 2330 Bolaang Mongondow Timur 120 5 253 Kota Manado 49336 53302 123545 Kota Bitung 4555 145 38346 Kota Tomohon 6492 65 5586 Kota Kotamobagu 4643 6109 4464 Binaan Provinsi 20909 26458 23600 Binaan nasional 49541 7609 8866 Sulawesi Utara 150153 97397 255215 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.. Terdapat koperasi yang merupakan binaan provinsi dan binaan nasional yang volume usahanya mencapai 12,72% dari total volume usaha. Grafik 2.13 Persentase Jumlah Koperasi menurut Jenisnya Tahun 2020 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.. Data Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah koperasi serba usaha yang paling dominan (76%), hanya 1% jumlah Koperasi ABRI, Koperasi Veteran dan Koperasi Pensiunan. KUD 10% Koperasi Serba Usaha 76% KPN 11% ABRI 1% Veteran 1% Pensiunan 1% II-74RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Grafik 2.14 Persentase Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usahanya Tahun 2020 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 Tabel 2.76 Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara Indikator Target Akhir RPJMD Target Thn 2020 Capaian Thn 2020 Jumlah Koperasi Aktif 3,517 3,448 3,722 Jumlah usaha mikro 61,958 UMKM 57,738 222,727 Jumlah wirausaha baru 3,591 247 765 Sarjana wirausaha baru 12,428 Org - - Wirausaha baru non sarjana 2,592 Org - - Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil 300 - - Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021. Data capaian kinerja bidang koperasi menunjukkan bahwa perlu upaya meningkatkan semangat berwirausaha terutama bagi angkatan kerja yang belum bekerja atau di masa pandemi COVID 19 sudah tidak bekerja lagi. Hal ini akan menjadi tantangan bagi Provinsi Sulawesi Utara di 5 (lima) tahun ke depan. Tabel 2.77 Capaian Kinerja Koperasi dan UKM 2016-2020 Indikator 2017 2018 2019 2020 Evaluasi Capaian n-1 n-4 Jumlah Koperasi Aktif 2,853 2,783 3,617 3,722 105 430 Jumlah usaha mikro kecil menengah 76154 UMKM 84392 UMKM 94153 UMKM 222,727 128,574 169,266 Jumlah wirausaha baru 1,110 Wirausaha Baru 1110 Wirausaha Baru 1680 Wirausaha Baru 765 Wirausaha Baru 5,060 Wirausaha Baru 4,665 Wirausaha Baru Sarjana wirausaha baru - 1,470 Org - - - Wirausaha baru non sarjana - - - - Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil 2,853 2,783 3,617 3,722 105 430 Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021. Perikanan Peternakan Kerajinan Koperasi Pemuda Koperasi Wanita KSP Lain-lain II-75RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Peran UKM dalam pemulihan dan percepatan ekonomi di daerah menjadi catatan penting para pengambil kebijakan, Provinsi Sulawesi Utara yang cenderung meningkat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selang tahun 2016–2019. Untuk jumlah wirausaha baru, dari tahun 2016 s/d 2019 selalu melebihi target tahunan yaitu mencapai lebih dari 1000 wirausaha baru per tahun di mana tertinggi adalah pada tahun 2019 yang mencapai 1680 wirausaha baru. Sedangkan di tahun 2020 jumlahnya lebih sedikit yaitu hanya mencapai 765 wirausaha baru. Stimulus pemerintah dalam mendorong UMKM di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kinerja bidang koperasi dan UMKM di masa yang akan datang. Hal ini menjawab tantangan dampak pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. 9) Penanaman Modal Peningkatan penanaman modal menjadi target prioritas pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara. Tabel 2.78 Realisasi PMDN menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 (Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta) Bolaang Mongondow 210,425,20 3,728,393 5,243 Minahasa 733,083,97 4,160 45,775 Kepulauan Sangihe 0 297 - Kepulauan Talaud 0 4,150 - Minahasa Selatan 780,216,60 5,366 109,549 Minahasa Utara 213,479,18 98,612 2,016,633 Bolaang Mongondow Utara 22,777,78 0 546 Kepulauan Sitaro 0 0 - Minahasa Tenggara 0 0 1130 Bolaang Mongondow Selatan 2,950 650 - Bolaang Mongondow Timur 36,492,64 1,401,655 - Kota Manado 6,880,603,44 2,979,086 14,230 Kota Bitung 956,216,40 33,534 46,128 Kota Tomohon 154,444,44 0 - Kota Kotamobagu 50,111,11 3,692 2,696 Sulawesi Utara 10,040,800,77 11,566,700 2,241,929 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.. Untuk tahun 2018–2019 total realisasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Sedangkan untuk Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami peningkatan dari Tahun 2018 ke 2019, namun mengalami sedikit penurunan dari Tahun 2019 ke 2020. II-76RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 2.79 Realisasi PMA menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 (Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta) Bolaang Mongondow 46,817,20 387,816 191,862 Minahasa 2,519,80 6,718 88,477 Kepulauan Sangihe 14,90 0 - Kepulauan Talaud 30,070,50 0 - Minahasa Selatan 1,098,60 171,933 20,404 Minahasa Utara 170,205,60 1,892,829 908,174 Bolaang Mongondow Utara 146 4,698 - Kepulauan Sitaro 0 0 - Minahasa Tenggara 1,254,10 2,014 - Bolaang Mongondow Selatan 0,40 0 50,275 Bolaang Mongondow Timur 1,447,70 0 26,419 Kota Manado 16,116,60 444,757 1,565,607 Kota Bitung 27,520,90 394,419 149,681 Kota Tomohon 0 0 4,347 Kota Kotamobagu 0 1,918 395 Sulawesi Utara 297,214,40 3,307,104 3,005,640 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.. Melalui data terlihat bahwa realisasi PMA tahun 2020 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi PMA di Provinsi Sulawesi Utara terbesar ada di Kota Manado. Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya penurunan PMDN dan PMA dari tahun 2019 ke 2020 adalah dampak pandemi COVID-19, yang diperkirakan pengaruhnya akan masih cukup besar untuk 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun ke depan. Tabel 2.80 Kinerja DPM PTSP Provinsi Sulawesi Utara Indikator Target Akhir RPJMD Target RPJMD Thn 2020 Capaian Thn 2020 Total Investasi (Rupiah) 12,823,763,200,000 3,750,000,000,000 5,247,569,053,000 Izin Investasi 7,276 1,450 1,485 Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah terkait jumlah investasi di Provinsi Sulawesi Utara, total investasi yang dicapai adalah melampaui 39,95% dari target tahun 2020, Untuk capaian jumlah izin investasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah 2,4% diatas target tahun 2020. Tabel 2.81 Capaian Kinerja DPM PTSP 2017-2020 Indikator 2017 2018 2019 2020 Evaluasi Capaian n-1 n-4 Realisasi investasi PMDN (Rupiah) 1,488,173, 300,000 10,040,800 ,770,000 8,259,596 00 3,005,639, 600,000 -5,253 miliar rupiah 1,517 miliar rupiah Realisasi investasi PMA 6,447,766, 840,000 3,964,359, 960,000 3,307,000 ,000,000 2,241,929, 453,000 - 1,065 miliar rupiah -4,205 miliar rupiah Realisasi Izin Investasi 1,467 1,530 1,581 1,485 - 96 18 Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021 II-77RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 10) Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan kepemudaan mencakup usaha penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Capaian kinerja Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.82 Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019 No Indikator Capaian 2017 2018 2019 1 Klub Olahraga (Standar 1/10,000) 8 8 13 2 Gedung Olahraga (Standar 1/10,000) 15 15 22 3 Jumlah organisasi pemuda 30 30 11 4 Jumlah organisasi olahraga 30 30 53 5 Jumlah kegiatan kepemudaan 30 40 46 6 Jumlah kegiatan olahraga 30 40 55 7 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019; 25% 30% 40% 8 Prestasi olahraga ditingkat nasional/tingkat internasional 5/8 7/8 13/8 9 Prestasi olahraga paralympic ditingkat nasional dan tingkat internasional - - - Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Considerans c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan pentingnya keolahragaan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Justru karena pertimbangan akan pentingnya keolahragaan tersebut dalam keseluruhan pembangunan nasional dan pengembangan manusia Indonesia, considerans d menegaskan penjaminan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestai, dan amanajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Hal tersebut perlu diatur dalam sebuah sistem keolahragaan nasional. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mendefinisikan “Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.” Sedangkan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa “Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.” II-78RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Mengingat pentingnya keolahragaan dalam pembangunan manusia Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a.melakukan kegiatan olahraga; b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; e.menjadi pelaku olahraga; dan f.mengembangkan industri olahraga.” Pemerintah daerah mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kebijakan nasional yang harus dilakukan pemerinta daerah di daerah ditetapkan di Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi: a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b. pembinaan dan pengembangan olahraga; c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional; f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g. pendanaan keolahragaan; h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga; l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi; m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping; n. pemberian pemberian penghargaan; o. pelaksanaan pengawasan; dan p. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan. Berdasarkan signifikansi keolahragaan dalam pengembangan manusia Indonesia dan deskripsi tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijaksanaan keolaragaan nasional di daerah, pentinglah informasi tentang perkembangan olahraga di Provinsi Sulawesi Utara menjadi rujukan indikator penyelenggaraan penyelenggaraan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini, disajikan tabel perkembangan olahraga Provinsi Sulawesi Utara 2016-2019: Tabel 2.83 Perkembangan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2019 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016 Target Dan Capaian 2017 2018 2019 Target Capaian Target Capaian Target Capaian 1 Klub Olahraga (Standar 1/10.000) 5 8 - 8 - 9 13 2 Gedung Olahraga (Standar 1/10.000) 12 15 100% 15-2 100% 15 22 3 Jumlah organisasi pemuda 30 30 0% 30-2 100% 30 11 4 Jumlah organisasi olahraga 30 30 100% 30-36 100% 30 53 II-79RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016 Target Dan Capaian 2017 2018 2019 Target Capaian Target Capaian Target Capaian 5 Jumlah kegiatan kepemudaan 20 30 100% 40-12 100% 50 46 6 Jumlah kegiatan olahraga 20 30 100% 40-27 100% 50 55 7 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019; 20% 25% - 30% - 35% 40 % 8 Prestasi olahraga ditingkat nasional/tingkat internasional 7 / 2 7 / 5 - 8 / 7 - 8 / 8 13/8 9 Prestasi olahraga paralympic ditingkat nasional dan tingkat internasional 2 Nasional 1 internasi onal - - - - - Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara. a) Pembinaan Olahraga Pembinaan Olahraga meupakan bagian dan upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan Nasional. Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Utara terbagi 2 (dua) Fungsi, yaitu:
1. 1.Fungsi pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah Sekolah Khusus Olahragawan (SKO Keberbakatan); dan
2. 2.Fungsi Pendidikan dan Latihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar ( PPLP ) dan Klub-klub Olahraga Junior yang ada di Kab/Kota se- Sulawesi Utara. b) Pelatih Yang Bersertifikasi Pelatih yang Bersertifikat yamg ada di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah kurang lebih sekitar 60 orang. c) Jumlah Atlet Berprestasi Atlet berprestasi yang ada di Sulawesi Utara diukur dari keberhasilan dalam Multi Event maupun Single Event Tingkat Internasional Maupun Nasional berjumlah Kurang Lebih 150 orang. II-80RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 d) Prestasi Olahraga Prestasi Olahraga untuk atlet Sulut di tingkat Internasional adalah terpilih masuk dalam tim Asian Games seperti Alm, Hengki Lasut dan Eddi Manoppo dan Bill Mondigir serta Vita Lasut dari Cabang Tinju Farand Papendang, Silat Abdul Malik dan Untuk Sea Games dari Cabor Silat Hidayat Limonu, Anggar Hendra tarega, Muayhai Angel Runtukahu, Kick Boxing Brian Lawitan, Tinju Farand Papandang, Ana kawengian Soft Tenis sedangkan Atlet Sulut yang lolos dalam PON Papua berjumlah 160 orang. 11) Statistik Indikator keberhasilan kinerja bidang Statistik ditentukan oleh tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan produk buku data ditiap kabupaten, juga tersedianya buku PDRB. 12) Persandian Capaian Indikator bidang Persandian diukur melalui persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Pada Kinerja RPJMD 2016-2021 belum ada data tersaji dalam evaluasi capaian hingga 2020. Selain Permendagri, evaluasi Kinerja mengacu pada aturan yang baru yaitu Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara no.10 tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah. 13) Kebudayaan Considerantes Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa negara berkehendak memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Dalam pertimbangannya, keberagaman kebudayaan dipahami dan diterima sebagai kekayaan dan identitas bangsa dan merupakan bagian integral dari proses memajukan kebudayaan nasional Indonesia, Karena itu, usaha dan langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Dalam kehidupan sosial, salah satu tujuan diciptakannya seni adalah untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Begitu pula dengan hasil karya dan cipta seni yang juga mengalami perkembangan, sesuai dengan kebudayaan yang ada di II-81RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 masyarakat. Disini akan disajikan kegiatan kesenian yang mencakup berbagai jenis dan cabang seni tersebut. Aspek yang disajikan mencakup akses, partisipasi, apresiasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan seni dan budaya serta tradisi lisan. Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow, Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad, Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu:
a.Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik.
b.Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud.
c.Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow. Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional. Tabel 2.84 Perkembangan Seni, Budaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Grup Seni Musik Aktif 40 50 60 70 70 2 Grup Seni Tari Aktif 20 20 20 30 30 3 Jumlah teater/sastra Aktif 25 25 30 35 35 4 Gedung Kesenian 2 2 3 3 3 5 Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni 5 5 5 6 6 6 Seniman Lokal 3 3 5 7 7 7 Warisan Takbenda 2 3 3 9 9 8 Apreasiasi terhadap pelaku warisan takbenda 3 3 6 9 9 9 Pendataan koleksi museum sulut 20 20 20 30 30 Sumber: Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 9 indikator kinerja pembangunan daerah menyangkut seni budaya tercapai sesuai target. Demikian juga pada tahun 2018, semua target dari setiap indikator tercapai, bahkan indikator “apresiasi terhadap warisan tak benda” melampaui target (target = 3; capaian = 6), Pada tahun 2019, 7 indikator mencapai target dan dua indikator melampaui target, yaitu “warisan tak benda” dan “apresiasi terhadap pelaku warisan tak benda”. Sebagai salah satu bentuk kebudayaan manusia, kesenian berbeda dengan hasil budaya lainnya. Kesenian merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang mengandung nilai estetika tinggi dan sarat dengan pesan moral yang dikemas dalam bentuk simbol-simbol. Karya seni yang dihasilkan II-82RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 terdiri dari berbagai macam jenis pertunjukan, antara lain seni tari, seni teater, seni musik dan lain-lain. Ketertarikan masyarakat terhadap jenis-jenis pertunjukan tersebut berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur, jenis kelamin, tipe daerah dan latar belakang budaya. Tabel 2.85 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni baik secara Langsung maupun tidak Langsung selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian dan Tipe Daerah, tahun 2018 Jenis Kesenian Perkotaan Desa Perkotaan + Desa

(1)(2) (3) (4) Film 51,28 63,33 57,06 Seni Musik/Suara 37,01 49,72 43,11 Seni Rupa 4,08 6,03 5,01 Seni Sastra 4,12 6,97 5,49 Seni Tari Budaya Indonesia 15,81 15,91 15,86 Seni Teater/Pewayangan 5,01 3,63 4,35 Lainnya 9,89 6,29 8,16 Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018 Apresiasi terhadap pertunjukkan/pameran seni salah satunya dapat dilihat berdasarkan banyaknya penduduk menonton pertunjukkan/pameran seni. Diantara beberapa pertunjukan/pameran seni, seni film (57,06 persen) merupakan pertunjukan seni yang paling banyak ditonton baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh penduduk Sulawesi Utara berumur 10 tahun ke atas selama tiga bulan terakhir menurut data BPS, Susenas MSBP 2018. Minat masyarakat terhadap sinematografi didukung oleh fasilitas menonton film yang semakin mudah diakses membuat seni film lebih banyak ditonton dibandingkan seni musik/suara (43,11 persen). Pelestarian pertunjukan/pameran seni lainnya perlu ditingkatkan agar peminatnya tidak berkurang atau bahkan sampai punah. Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk yang menonton film lebih banyak di perdesaan (63,33 persen banding 51,28 persen). Demikian juga untuk pertunjukan seni musik/suara, penduduk yang lebih banyak penonton ada di perdesaan (49,72 % banding 37,01 %). Tabel 2.86 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018 Jenis Kesenian Perkotaan Desa Perkotaan + Desa
(1)(2) (3) (4) Film 0,15 0,08 0,12 Seni Musik/Suara 2,99 1,16 2,11 Seni Rupa 0,03 0,21 0,12 Seni Sastra 0,02 0,09 0,06 Seni Tari Budaya Indonesia 0,48 0,44 0,46 Seni Teater/Pewayangan 0,05 0 0,03 Lainnya 0,04 0 0,02 Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018. Tabel ini memperlihatkan bahwa dalam tiga bulan terakhir persentase penduduk 10 tahun ke atas yang terlibat dalam pertunjukan seni secara II-83RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 langsung masih sangat rendah. Pertunjukan seni musik/suara menjadi pilihan pertama bagi penduduk untuk terlibat secara langsung yakni sebesar 2,11 persen. Kemudian disusul dengan seni tari budaya Indonesia yakni sebesar 0,46 persen, Di posisi ketiga ada seni film dan seni rupa dengan persentase yang sama sebesar 0,12 persen.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Pasal 1

angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya. Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan cagar budaya yang bersifat kebendaan (tangible) yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan pelestarian cagar budaya salah satunya dengan berasaskan kemanfaatan sehingga cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat baik dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata, Salah satu apresiasi masyarakat terhadap warisan sejarah dan budaya adalah dengan mengunjungi peninggalan sejarah atau warisan budaya. Tabel 2.87 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya selama setahun terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018 Tipe Daerah Laki- Laki Perempuan Total

(1)(2) (3) (4) Perkotaan 13,43 14,24 13,84 Perdesaan 5,87 6,43 6,14 Perkotaan + Perdesaan 9,74 10,57 10,15 Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018. Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya hanya sekitar 10,15 persen. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk di perkotaan yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya (13,84 persen) lebih tinggi dari di perdesaan (6,14 persen), sementara dari sisi jenis kelamin penduduk perempuan (10,57 persen) lebih tinggi dibandingkan laki- laki (9,74 persen). Kecilnya minat masyarakat untuk mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya salah satunya karena kurang memadainya fasilitas yang memberikan tempat khusus terhadap peninggalan bersejarah dan kurangnya sosialisasi mengenai tempat yang menyimpan peninggalan bersejarah di Sulawesi Utara II-84RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Salah satu arahan utama UU. No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan adalah disediakannya oleh tiap daerah kabupaten/kota dan provinsi suatu naskah road map kebijakan kebudayaan yang disebut Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Melalui arahan tersebut, dapat kita ketahui, bahwa kinerja Sulawesi Utara belum terlalu baik, terutama dalam konteks nasional. Hal tersebut dapat kita lihat pada grafik nasional tiap provinsi di bawah ini yang merupakan kondisi di akhir tahun 2019: Gambar 2.6 Progres PPKD Nasional dan Sulawesi Utara Jika melihat grafik yang disusun berdasarkan capaian tiap provinsi di atas, dapat diketahui bahwa dari 15 jumlah kabupaten/kota, baru 4 daerah (26%) yang membuat naskah PPKD dan baru 1 daerah (6,67%) yang meng- SK-kan naskah tersebut. Dalam hal ini, masih jauh misalnya dari Bali yang tiap kabupaten/kota sudah menyelesaikan seluruh amanat UU tersebut (baik pembuatan naskah dan meng-SK-kan), atau dibandingkan wilayah tetangga Gorontalo yang seluruh kabupaten/kota-telah membuat naskah PPKD dan hanya 1 kabupaten/kota yang belum meng-SK-kan naskah tersebut. Pada tahun 2020, dilakukan berbagai usaha untuk memperbaiki capaian di atas melalui berbagai kegiatan dan sosialisasi. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah yang telah menyelesaikan naskah tersebut dalam tahun 2020. Begitu pula halnya mengusahakan dibuatnya naskah PPKD tingkat provinsi. Namun, usaha tersebut belum dapat dilanjutkan karena adanya instruksi bahwa naskah PPKD tingkat provinsi hanya dapat dibuat jika sudah ada minimal 80% kabupaten/kota yang menyelesaikan naskahnya. Dengan kata lain untuk Sulawesi Utara membutuhkan setidaknya 12 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan naskah PPKD, sebelum naskah tingkat provinsi dapat dilanjutkan pembuatannya dan di SK-kan. II-85RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Hingga pertengahan tahun 2021, capaian atas selesainya naskah PPKD sudah mencapai 6 kabupaten/kota atau 40%, yaitu: Bitung, Bolsel, Talaud, Bolmut, Tomohon, Kotamobagu, yang berarti meningkat 14% dari posisi semula. Dimana telah ada 2 kabupaten/kota (13,3%) yang telah meng-SK- kan naskah ini. Dari data tersebut, setidaknya diperlukan lagi 6 kabupaten/kota untuk menyelesaikan naskah dimaksud. Pada proses ini, hingga pertengahan tahun 2021, Bolaang-Mongondow merupakan daerah yang sementara melaksanakan dan menargetkan naskah tersebut selesai dalam tahun 2021. Grafik 2.15 Diagram Progres naskah PPKD Sulut hingga Juni 2021 Kebudayaan Sulawesi Utara Berdasar Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sendiri secara umum merupakan indeks yang disusun untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan secara nasional maupun di tingkat provinsi. IPK bertujuan untuk memotret capaian pembangunan kebudayaan suatu wilayah, bukan memotret nilai budaya di daerah tersebut. Grafik 2.16 Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2018 II-86RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018. Secara umum IPK Sulawesi Utara berada di atas IPK Nasional (53,74), tepatnya ada di peringkat 9 dengan nilai 56,02. Artinya ada perbedaan kira- kira lebih dari 3 angka dengan IPK Nasional. Namun begitu, jika dibandingkan dengan IPK tertinggi yang dipegang provinsi DI Yogyakarta (73,76) ada disparitas sekitar 20 angka dan dengan Bali (65,39) sekitar 12 angka. Sehingga, secara umum, Sulawesi Utara memiliki kesenjangan yang cukup jauh ke arah tidak menguntungkan dibandingkan dua provinsi dimaksud. Secara bersamaan, terlihat pula bahwa angka disparitas tersebut jauh lebih banyak dibandingkan perbedaan dengan provinsi dengan IPK terendah Papua (46,25), yaitu hanya berjumlah 7 angka. Artinya, secara kuantitatif, nilai IPK Sulawesi Utara ke arah nilai terendah lebih dekat dibandingkan ke arah nilai tertinggi. IPK sendiri disusun berdasarkan 7 dimensi, yaitu: (1) ekonomi budaya;
(2)pendidikan, (3) ketahanan sosial-budaya; (4) warisan budaya; (5) ekspresi budaya; (6) budaya literasi; (7) gender. Dimensi-dimensi tersebut membuat perincian mengenai posisi IPK semakin detail dalam aspek-aspek yang lebih spesifik. Capaian Sulawesi Utara sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan dimensi-dimensi dimaksud, maka diketahui bahwa ada 3 dimensi yang masuk tiga besar secara nasional, yaitu: Gender (peringkat 1); Ketahanan Sosial Budaya (Peringkat 2); Ekspresi Budaya (peringkat 3). Tabel 2.88 IPK Sulut berdasarkan dimensi penyusun tahun 2018 Terdapat dua dimensi yang lebih rendah dari capaian nasional, yaitu: Warisan Budaya (peringkat 26) dan Budaya Literasi (peringkat 23). Untuk warisan budaya sendiri, ada jarak kurang-lebih 8 angka antara indeks nasional (41,11) dengan Sulawesi Utara (33,06). Artinya, perlu kerja cukup keras untuk memperbaiki nilai ini ke arah sejajar dengan capaian nasional. Secara lebih spesifik, nilai tersebut hadir karena rendahnya indikator soal II-87RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 presentasi penetapan benda, bangunan, struktur dan situs cagar-budaya di Sulawesi Utara. Capaian nasional berada pada posisi (3,17 %), sementara performa Sulawesi Utara hanya mencapai (2,92%), jika dibandingkan dengan target capaian indikator nasional yaitu 50%. Dengan kata lain, Sulawesi Utara hanya mampu mencapai sekitar 6% dari target nasional tersebut. Usaha- usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai tersebut, adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait (baik horizontal maupun vertikal), kemudian meningkatkan akselerasi secara revolutif melalui mekanisme hukum dalam menetapkan benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya sebagai warisan daerah maupun nasional. Dimensi Budaya Literasi Sulawesi Utara menempati posisi lebih rendah dari capaian nasional, yaitu 49,94, dibandingkan 55,03. Secara lebih spesifik, nilai tersebut hadir karena kontribusi dari pengunjung perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat yang di bawah capaian nasional. Sulawesi Utara mencapai 8,32% berbanding dengan 12,16% untuk capaian nasional). Target nasional untuk indikator ini sendiri adalah agar dapat mencapai 25%. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu mendorong inovasi terkait perpustakaan dan TBM agar dapat menarik pengunjung secara signifikan, termasuk menggandeng peran serta masyarakat untuk peningkatan kinerjanya. Dimensi Ekonomi Budaya berada pada posisi lebih tinggi capaian nasional yaitu mencapai 33,67 dibandingkan 30,55 dan berada pada peringkat 9 secara nasional. Pada indikator penyusun dimensi ini, yaitu keterlibatan pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan di Sulawesi Utara yaitu mencapai (0,34%), sehingga berada pada posisi lebih tinggi 0,03% dibandingkan dengan capaian nasional (0,31%). Namun begitu hal ini perlu ditingkatkan dengan menciptakan suatu ekosistem ekonomi budaya yang kondusif dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi warganya, hal tersebut karena target capaian nasional berada pada rasio nilai 1% yang merupakan nilai maksimal, berarti Sulawesi Utara baru mampu mencapai sekitar 1/3 dari target nasional tersebut. Dimensi Pendidikan berada pada peringkat 11 dari 34 provinsi di Indonesia dan Sulawesi Utara (72,41) memiliki nilai yang lebih tinggi dari capaian nasional (69,67). Namun begitu, jika melihat lebih dalam, indikator penyusun dimensi ini yaitu ketersediaan guru muatan lokal yang mengajar bahasa dan kesenian daerah justru lebih rendah dari capaian nasional dengan jarak 0,12%, dimana Sulawesi Utara mencapai 25,25% dan nasional mencapai 25,37%. Sementara, target nasional berada pada angka maksimal 45%. Karena itu, perlu didorong penyediaan lebih banyak guru muatan lokal dan ekstrakurikuler bahasa dan kesenian daerah. Secara simultan, jika persentase ini naik maka akan pula menaikkan dimensi Ekonomi Budaya. Dimensi Gender Sulawesi Utara merupakan yang tertinggi secara nasional (71,77 berbanding 54,97) yang merupakan indikasi baiknya pembangunan kebudayaan dalam bidang keterwakilan gender. Namun begitu, angkatan kerja perempuan hanya mencapai kira-kira 56,52% atau masih sekitar setengah dari angkatan kerja laki-laki. Dimana target capaian nasional untuk indikator ini mencapai 62,74%. II-88RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Indeks dimensi Ketahanan Sosial-Budaya Sulawesi Utara memiliki nilai 81,12, berada di peringkat 2 secara nasional dan lebih tinggi dari capaian nasional (72,84). Indikator penyusun dimensi inipun menempatkan Sulawesi Utara lebih tinggi dari nasional (24,89 berbanding 23.08), dimana capaian barusan merupakan indikator yang berhubungan dengan rumah tangga yang khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir. Karena itu, persoalan rasa aman ini perlu ditingkatkan karena target capaian indikator mencapai 50%. Dimana baik Sulawesi Utara maupun nasional bahkan tidak mencapai setengah nilai tersebut. Dimensi Ekspresi Budaya Sulawesi Utara menduduki peringkat ke 3 secara nasional dan lebih tinggi dari capaian nasional. Nilai Sulawesi Utara mencapai 51,00, dibandingkan dengan capaian nasional 36,57. Indikator dimensi ini yang tergambar dari persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni lebih tinggi dari nasional (2,58% berbanding 1,91%). Namun begitu, indikator ini perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan pertunjukan seni. Hal mana karena target nasional mencapai 20%. 14) Perpustakaan Sebagai salah satu sarana penting dalam upaya belajar mandiri menuju masyarakat cerdas dan berkepribadian, penyediaan sarana Perpustakaan dipandang penting untuk dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. Provinsi Sulawesi Utara memiliki Perpustakaan daerah dengan jumlah buku koleksi per tahun bertambah di mana data awal berjumlah 64,007 dan data terakhir berjumlah 68,541 buku. Target hingga 2021 adalah 67,554 buku, banyaknya exemplar buku secara keseluruhan hingga tahun 2019 sebanyak 254,371. Jumlah pengunjung per tahun dari tahun 2016 hingga 2019 sebanyak 7543 atau mengalami kenaikan secara eksponensial dengan target hingga 2021 adalah 7846. Sementara masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan mengalami peningkatan di tahun 2016 hingga 2018 sebanyak 161 anggota namun di tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 115 orang, namun target capaian secara detail dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.89 Jumlah Kunjungan, Jumlah anggota, Jumlah buku dan banyaknya exemplar Perpustakaan Daerah Sulawesi Utara tahun 2007 – 2020 II-89RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulut 2020. Hasil evaluasi kinerja perpustakaan khususnya pada pencapaian koleksi jumlah buku perpustakan melampaui target sementara jumlah pengunjung mengalami penurunan drastis dikarenakan adanya pandemi COVID-19, di mana terjadi pembatasan aktivitas masyarakat pada umumnya sehingga tidak mencapai target. Di bidang perpustakaan dari 2 indikator yang ditargetkan terdapat 1 indikator yang belum mencapai target yakni jumlah pengunjung perpustakaan per tahun. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi semakin memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Sumber ilmu pengetahuan yang pada masa lalu berada di ruang-ruang perpustakaan, kini berada dalam genggaman gawai. Internet menjadi jalan pintas bagi publik untuk mengonsumsi informasi. Popularitas perpustakaan di tengah masyarakat akan semakin pudar. Minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan terus mengalami penurunan. Hal itu setidaknya tampak dari merosotnya jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan selama lima tahun terakhir. Adanya kondisi akses internet atau perkembangan Internet of Things yang begitu cepat saat ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan minimnya pengunjung Perpustakaan Daerah. 15) Kearsipan Dalam menunjang layanan dan operasional kearsipan di Propinsi Sulawesi Utara. ketersediaan SDM pengelola Arsip penting diupayakan untuk menyelamatkan dokumen dokumen penting milik daerah. Kegiatan terkait peningkatan dan pembinaan dalam pengelolaan Kearsipan Daerah di Propinsi Sulawesi Utara telah diupayakan Pemerintah terutama penataan arsip dokumen-dokumen daerah yang penting. Pentingnya kegiatan terkait sosialisasi dan pembinaan yaitu untuk memperlengkapi pengetahuan SDM agar menjadi unggul dalam mengelola arsip di setiap perangkat daerah Sulawesi Utara. Selain itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kearsipan. Pembina SDM di setiap PD agar tertata sesuai klasifikasi arsi. Penataan arsip penting untuk menghindari permasalahan dalam penyalahgunaan dokumen dari pihak luar pemerintah daerah, sebagai contoh dokumen kepemilikan tanah, pembuktian sejarah atau tokoh sejarah. D. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 1) Kelautan dan Perikanan
1. a.Persentase pertumbuhan subkategori perikanan terhadap PDRB Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Utara. Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 7,59 persen, kemudian meningkat menjadi 7,84 persen pada tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2020 Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB menjadi 7,23 persen. Tabel 2.90 Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB INDIKATOR TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (Atas dasr Harga berlaku) 7,59 7,60 7,64 7,84 7,23* II-90RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara, 2021. E. Pariwisata
2. a.Jumlah Wisatawan Mancanegara Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuan ekonomi. Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya. Tabel 2.91 Target dan Capaian Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB INDIKATOR TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Kunjungan wisatawan mancanegara 40624 79377 122100 129588 23031 Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016, yakni berjumlah 40.624 wisatawan, dan di tahun 2019 meningkat sekitar 300% mencapai 129.588 wisatawan. Di tahun 2020 Wisman yang datang ke Provinsi Sulawesi Utara sampai pada bulan Desember hanya mencapai 23,031 orang atau menurun sebesar 82,23 persen dari periode di tahun sebelumnya dan paling besar wisman yang berkunjung di Sulawesi Utara berasal dari Tiongkok, yaitu sebesar 20.634 orang atau 89,59 persen dari seluruh wisman yang berkunjung. Berkurangnya pengunjung wisman di tahun 2020 dikarenakan adaya pandemi COVID-19. F. Pertanian a) Persentase Pertumbuhan Subkategori Tanaman Pangan Terhadap PDRB Subkategori tanaman pangan meliputi komoditi: padi dan palawija (jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar, dan palawija lainnya). Tabel 2.92 Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman PanganTerhadap PDRB INDIKATOR TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (Atas dasr Harga berlaku) 5,74 6,11 2,46 -0,35 -5,12 Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021. Pertumbuhan Subsektor ini naik dari tahun 2016 (5,74) ke 2017 (6,11) tetapi di tahun 2018-2020 menunjukkan tren penurunan mencapai -5,12 ditahun 2020.
3. b.Persentase Pertumbuhan Subsektor Peternakan terhadap PDRB Pertumbuhan sub kategori peternakan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 7,42 persen menjadi 7,70 persen pada tahun 2017,Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 6,49 dan terjadi akselerasi percepatan menjadi 9,71 persen di tahun 2019. II-91RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 85 90 95 100 105 110 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat 98.12 93.29 96.04 94.69 99.54 104.76 98.52 95.84 97.1 96.18 100.81 106.31 NTP & NTUP NTP NTUP Di tahun 2020 di tengah pandemic covid 19 mengalami penurunan yang sangat signifikan hinga menjadi -1,59 persen. Tabel 2.93 Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori PeternakanTerhadap PDRB INDIKATOR TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (ADHB) 7,42 7,70 6,49 9,71 -1,59 Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.
4. c.Nilai Tukar Petani Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Provinsi Sulawesi Utara, dapat disajikan ke dalam grafik sebagai berikut: Grafik 2.17 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Juli 2020 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Jika dilihat perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di Sulawesi, maka NTP dan NTUP di Provinsi Sulawesi Utara masih berada di bawah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat, dengan besaran NTUP (98,12) lebih besar dari NTP (98,12). Tabel 2.94 Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara 2015-2020 Bulanan tanpa Tahunan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Januari 97,76 99,79 92,89 93,50 96,38 103,11 Februari 98,17 99,02 91,41 91,15 95,85 103,87 Maret 98,92 97,39 89,93 91,92 95,64 104,59 April 96,66 97,02 90,28 91,37 96,35 104,20 Mei 94,60 97,02 90,84 92,14 94,49 105,04 Juni 92,81 95,89 91,32 92,90 95,09 104,76 Juli 93,22 95,10 89,55 92,86 94,49 105,50 Agustus 94,64 95,69 90,30 93,55 95,74 105,32 September 95,95 94,84 90,82 94,32 96,15 104,41 Oktober 97,15 93,41 92,20 96,01 95,57 105,72 November 97,70 93,32 92,21 95,98 94,86 105,59 Desember 97,81 93,34 93,25 96,52 103,33 105,72 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021. II-92RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 G. Perkebunan a) Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB Tanaman perkebunan yang diusahakan di Sulawesi Utara yaitu kelapa, Tanaman perkebunan yang diusahakan di Sulawesi Utara yaitu kelapa, cengkih, pala, kopi, kakao, vanili, jambu mete, cassiavera, lada, kemiri, aren, jarak, sagu dan abaka. Pada tahun 2016, pertumbuhan subsektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 2,34 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 2,28 persen dan turun kembali pada tahun 2018 menjadi 0,19 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 naik menjadi 5,39 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4,76 persen. Tabel 2.95 Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB INDIKATOR TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB (ADHB) 2,34 2,28 0,19 5,39 4,76 Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021. H. Kehutanan a) Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB Subkategori kehutanan dan penebangan kayu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, getah, dan akar, termasuk jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Tabel 2.96 Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB INDIKATOR TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (Atas dasar Harga berlaku) 4,36 -1,93 0,15 -4,63 -1,11 Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021. Pertumbuhan Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu empat tahun (2016-2019). Pada tahun 2017, pertumbuhan 4,36 persen, turun menjadi - 1,93 persen di tahun 2017. Di tahun 2018, naik sedikit menjadi 0,15 dan di tahun 2019, mengalami penurunan mencapai -4,63 persen. Mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi -1,11. II-93RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 b) Indeks Tutupan Hutan Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunya fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuna dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Indeks Tutupan Hutan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Utara. I. Energi dan Sumber Daya Mineral a) Rasio Elektrifikasi Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian (industri, perdagagangan, dan sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga, Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada Tabel berikut ini. Tabel 2.97 Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Utara INDIKATOR TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Elektrifikasi - 94,47% 92% 98% 99% Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021. Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung meningkat, yaitu dari 94,47% pada tahun 2017 menjadi sebesar 99% pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pula jumlah pelanggan, yang dapat menikmati pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari yang secara tidak langsung berpengaruh pada capaian kinerja dari masing- masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. b) Sumber Daya Mineral Produksi mineral logam khususnya emas di Sulawesi Utara bergantung pada jumlah IUP dan KK tahap Operasi Produksi. Jumlah IUP dan KK tidak mengalami penambahan sehingga produksi tahunan tidak mengalami peningkatan. Produksi emas tiap IUP dan KK juga dibatasi sesuai dengan Studi Kelayakan yang disetujui Pemerintah. Di Provinsi Sulawesi Utara IUP Komoditas Non Logam Operasi Produksi hanya PT. Sulut Solog Tambang. PT. SST tidak menyampaikan Laporan Produksi kepada Dinas ESDMD sehingga tidak ada data jumlah produksi Tabel 2.98 Sumber Daya Mineral di Sulawesi Utara N O INDIKATOR TARGET / CAPAIAN TAHUN II-94RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara J. Perdagangan Kondisi perkembangan perdagangan di Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2015–2019 sebelum adanya pandemi COVID-19 dan di tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19, tampak pada tabel berikut ini: Tabel 2.99 Neraca Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020 URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ekspor (Juta US $) 1021,96 1021,5 972,709 974,8 842,02 776,31 Impor (Juta US $) 72,11 161,99 214,96 163,66 288,12 148,21 Neraca Perdagangan 949,85 859,51 757,749 811,14 553,9 628,08 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020 Data menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara masih memiliki net ekspor (surplus neraca perdagangan), namun semakin berkurang. Tahun 2015 mencapai 949,85 juta US $ dan pada tahun 2019 hanya 553,9 juta US $ atau turun sebesar 41,69%. Di tahun 2020 meskipun dalam pandemi COVID-19 mengalami peningkatan di sisi ekspor sebesar 17,61% dan sebaliknya terjadi peningkatan impor lebih dari 200%. Grafik 2.18 Lima Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $) EKSPOR Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Dilihat dari tabel di atas, lima Negara tujuan yang menyumbang nilai ekspor cukup besar ke Sulawesi Utara tahun 2020 yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Belanda, Singapura. Dari kelima tujuan utama, negara yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah Jepang, yang naik sebesar 32,23 persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Produksi Logam (OZ) TARGET 81,486.58 101,858.22 122,229.83 146,675.83 176,010.99 211,213.19 CAPAIAN - - - 97.816.00 - - 2 Produksi Non Logam (m3) TARGET 10,010,124 12,512,655 15,015,186 8,018,223 21,621,867.84 25,946.241.41 CAPAIAN - - - - - - - 500000000.0 1000000000.0 1500000000.0 2000000000.0 Amerika Serikat Tiongkok Jepang Belanda Singapura 137.620.849,00 112.018.535,68 89.115.345,51 87.131.418,00 73.376.188,74 II-95RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Grafik 2.19 Lima Negara Tujuan Impor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $) IMPOR Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Dari lima negara asal yang menyumbang nilai impor yang cukup besar ke Sulawesi Utara tahun 2020 yaitu Malaysia, Cina, Singapura, Australia, dan Thailand. Namun negara yang mengalami pertumbuhan impor terbesar adalah negara Thailand, yang naik sebesar 112,55 persen dari tahun 2019. Tabel 2.100 Capaian Kinerja Perindustrian dan Perdagangan 2016-2020 Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai Ekspor Produk Industri 6 -4,74 0,14 -21,22 1,18% Pertumbuhan Industri 1,1 8 4,48 5 4,41 Jumlah IKM (unit usaha) Aktif 95 115 1864 871 0 Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat daerah, 2021. K. Perindustrian Perkembangan perindustrian Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Pertama adalah perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Utara sehingga menyebabkan penurunan permintaan atas komoditas industri. Kedua, perang dagang Tiongkok-AS yang berkepanjangan juga turut mempengaruhi permintaan produk-produk hasil Industri Indonesia. Apalagi kedua negara tersebut merupakan dua negara besar tujuan ekspor Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak industri, baik besar maupun IKM, tidak berproduksi atau bahkan gulung tikar. Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Utara masih membutuhkan revitalisasi teknologi agar produktivitas lebih meningkat dan efisien. Revitalisasi teknologi ini diperlukan terutama dalam implementasi Industri 4.0. Peningkatan kompetensi pelaku IKM dan penguatan pemberdayaan IKM juga perlu mendapat perhatian lebih, serta pembangunan sentra-sentra IKM di - 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 MALAYSIA CINA SINGAPURA AUSTRALIA THAILAND 47.414.252,00 38.680.721,00 20.688.869,00 17.855.037,00 4.823.688,00 II-96RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara perlu segera dipercepat pembangunannya. Tabel 2.101 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara 2016-2020 KATEGORI 2016 2017 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 563,182 714,179 856,134 915,377 945,034 Pertambangan dan Penggalian 22,238 12,074 12,986 206,560 62,580 Industri Pengolahan 443,630 450,144 464,798 587,831 548,724 Pengadaan Listrik dan Gas 35,441 77,511 76,249 76,068 67 470 Konstruksi 452,560 593,159 641,423 931,245 848 875 Perdgngan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda,Motor 5,380,022 5,559,589 5,989,361 6,913,747 6 644 111 Transportasi dan Pergudangan 330,235 330,423 389,378 399,473 353 119 Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 223,847 188,617 213,858 520,098 574 883 Jasa-jasa 356,043 591,399 686,999 710,753 674 537 Bkn Lap Usaha 2,262 8,554 5,382 7,842 8 595 TOTAL 7,809,460 8,525,649 9,336,568 11,268,994 10 727 926 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Data menunjukkan bahwa 4 (empat) tahun terakhir kredit UMKM terus meningkat. Jika dilihat menurut sektor tampak bahwa kredit UMKM terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Di tahun 2020 terbesar diberikan pada sektor perdagangan. Hotel dan Restoran sebanyak 6.644.111 dan untuk jumlah total tahun 2020 sebesar 10.727.926. Adanya pandemi Covid 19, sebagian besar dari UMKM di sektor ini terkena dampak dalam keberlanjutan usahanya. Selanjutnya, untuk tahun 2020 peningkatan hanya terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan bukan Lapangan Usaha. Tabel 2.102 Industri Kecil dan Menengah menurut Cabang Industri di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 No, Cabang industri Unit usaha Tenaga kerja Nilai investasi (Rp, 000) Nilai produksi (Rp, 000) Nilai bb/bp (Rp, 000) Laki- Laki Perempu an 1 Pangan 416 298 629 3,426,943 28,055,469 14,144,658 2 Sandang 87 80 83 719,355 1,674,620 1,539,023 3 Kimia dan bahan bangunan (kbb) 259 590 138 4,511,370 26,400,100 12,584,737 4 Logam dan elektronika 143 163 0 972,562 7,234,339 3,465,680 5 Kerajinan 26 25 25 82,435 561,550 177,160 JUMLAH 913 1,156 875 9,712,665 63,926,078 31,911,258 Sumber: Disperindag Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Di sisi lain Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga perlu mendapat perhatian di masa pemulihan ini. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa nilai produksi terbesar dari IKM adalah untuk cabang industri pangan, industri kimia dan bahan bangunan. Jumlah tenaga kerja masih lebih II-97RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 banyak laki-laki, namun untuk cabang industri sandang dan pangan didominasi oleh tenaga kerja perempuan. L. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 1) Perencanaan Pembangunan Berdasarkan acuan Permendagri 86/2017, Indikator 1–4 hanya berdasarkan Ketersediaan dokumen dokumen yang dimaksud, sedangkan indikator 5,6 didasarkan pada jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan dikalikan 100. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dihitung berdasarkan kesesuaian program /kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dibagi dokumen RTRW dan dikalikan 100%. Tabel 2.103 Perbandingan Indikator dalam Permendagri 86/2017 dengan RPJMD 2016-2021 Indikator Kinerja Aspek Perencanaan Permendagri 86/2017 RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021
  1. 1.Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
(1)Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu

2.Tersedianya DokumenPerencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

(2)Kab/Kota yang menyelesaikan dokumen RAD

3.Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah dtetapkan dengan PERKADA

(3)Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

4.Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

(4)Konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD- RKPD_KUA/PPAS

5.Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

(5)Cakupan hasil Evaluasi pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah

6.Penjabaran Konsistensi program RKPD kedalam APBD
7.Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Sumber: Hasil Olahan, 2020 Pemerintah Provinsi telah mengupayakan agar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersedia tepat waktu dengan menargetkan per tahun sebanyak 5 dokumen hingga akhir tahun 2021 sebanyak 5 dokumen perencanaan. Pemerintah Provinsi melalui Bappeda juga menargetkan tersedianya Perda RPJPD Propinsi, Penetapan RKPD per tahun dengan Peraturan Gubernur. Dengan demikian kinerja RPJMD tercapai pada bidang perencanaan pembangunan, yaitu pada poin tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu. Sementara penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, cakupan hasil evaluasi pencapaian target kinerja perangkat daerah juga mencapai target. Evaluasi kinerja dan pencapaian Pemerintah Provinsi dalam Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD per tahun memperlihatkan persentase yang meningkat dari tahun 2016 (75%) hingga tahun 2020 (90%). Capaian hingga 2021 ditargetkan hingga 90%. Sedangkan konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD–RKPD menunjukkan persentase yang konstan yaitu 90% setiap tahun dan khususnya di tahun 2019 II-98RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 75 80 82 85 70 72 74 76 78 80 82 84 86 2016 2017 2018 2019 Penjabaran RPJMD dalam RKPD persentase melampaui target yaitu 95%. Target di akhir tahun periode RPJMD adalah 95%. Kenaikan persentase Kinerja penjabaran RPJMD dalm RKPD dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik 2.20 Penjabaran RPJMD dalam RKPD Sumber: Hasil Olahan, 2020. Pemerintah Provinsi juga telah mengupayakan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda, yaitu Perda RTRW Propinsi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah mulai dari penyusunan dokumen sampai pada implementasinya, Pemerintah Propinsi selalu melibatkan masyarakat dalam kapasitas memberikan masukkan ide dan atau pemecahan masalah. 2) Keuangan Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini akan dibahas lebih rinci dalam BAB III. II-99RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 95% Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA 4% Bantuan Keuangan- LRA 1% Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA Bantuan Keuangan-LRA Grafik 2.21 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020 Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2021 data diolah. Pendapatan transfer masih dominan menjadi sumber pendapatan daerah. Rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir proporsinya mencapai 66,34% dan untuk PAD hanya mencapai 33,14%. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah juga cenderung turun dari 0,40 tahun 2015 menjadi 0,33 di tahun 2019. Pandemi COVID-19 mempengaruhi realisasi PAD di tahun 2020 yang turun 24% dan selama masa pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Tingkat cakupan sentra pelayanan hanya 1:29 di tahun 2020 dari target 1:58. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah 49%. Namun di masa pandemi ini banyak wajib pajak yang tidak membayar karena masalah keuangan sehingga isu utama di sisi pendapatan adalah stagnasi pada pendapatan dari WP. Grafik 2.22 Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2020 data diolah. II-100RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Proporsi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2019 mencapai 95%, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya 4%, dan hanya 1% berasal dari bantuan keuangan. Grafik 2.23 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020 Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2021 data diolah Pengeluran pemerintah daerah terbesar untuk belanja operasi masih dominan menjadi sumber pendapatan daerah rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir. Proporsinya mencapai 66,34% dan untuk PAD hanya mencapai 33,14%. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah juga cenderung turun dari 0,40 tahun 2015 menjadi 0,33 di tahun 2019. COVID-19 mempengaruhi realisasi PAD di tahun 2020 dan selama masa pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Grafik 2.24 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Netto Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020 II-101RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2021 data diolah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali sesuai tahun anggaran yang ada. Sumber pembiayaan terdiri atas 3 (tiga), yaitu: penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali investasi Pemda. Dalam 5 (lima) tahun terakhir SiLPA terus meningkat dan pada tahun 2019 terdapat penerimaan kembali investasi pemda sebesar 57,6 miliar rupiah. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 terjadi peningkatan pembiayaan netto di Provinsi Sulawesi Utara atau naik sebesar 55,16% dari tahun 2015 ke tahun 2019. Jika dilihat dari rasio Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap pembiayaan netto dari tahun 2015–2019 naik sebesar 25,58%. Tabel 2.104 Kinerja Keuangan Daerah Indikator Target Akhir RPJMD Target Thn 2019 Capaian Thn 2019 Target Thn 2020 Capaian Thn 2020 Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah Prov. Sulut WTP WTP WTP WTP WTP Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu 3 3 3 3 3 Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran Minimal 5 % Minimal 5 % 4,16 5% (-2,27%) Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (di luar DAK) 34 % 32 % 44,56 % 33% 42,98% Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB 823,135,4 732,587 871,766 776,542 697,563 Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB 10 WAPU 8 WAPU 5 WAPU 9 WAPU 8 WAPU Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP 24 WP 20 WP 871,766 WP 38 WP 43 WP Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 15 Objek 15 Objek 21 Objek 15 Objek 2 Objek Jumlah Potensi Wajib Retribusi 39 WR 39 WR 48 WR 39 WR 30 WP Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut 70 % 65 % 65 % 67% 45% Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut 100 % 100% 100 % 100% 90% Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 100 % 100 % 100 % 100% 100% Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 % 80 % 118,75 % 82% 97,14% Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar 1:57 (per hari) 1:59 (perhari) 1:59 (perhari) 1:36 (per hari) 1:35 (per hari) II-102RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Indikator Target Akhir RPJMD Target Thn 2019 Capaian Thn 2019 Target Thn 2020 Capaian Thn 2020 Tahun Anggaran Persentase Tingkat Gangguan dan Sistem 1,0 % 1,6 % - 1,5% 1,3% Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi 1,0 % 1,6 % - 1,5% 1,3% Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan 100 % 100 % 100 % 100% 100% Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab,/Kota/Provinsi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan 100 % 100 % 100 % 100% 84,61% Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2021. Tabel 2.105 Capaian Keuangan Daerah 2016 -2020 Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 Evaluasi Capaian n-1 n-5 Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah prov. Sulut WTP WTP WTP WTP WTF WTP WTP Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu 3 - - - - - - Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran 5% 29,34% 1,53% 3,96% (- 2,27%) (- 6,23%) (- 7,27%) Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK) 30% 42,09% 44,43% 44,56 % 42,98% (- 1,58%) 12,98% Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB 601,573 657, 555 628,358 720,223 697,563 -22,66 95,99 Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB 4 WAPU 7 WAPU 6 WAPU 5 WAPU 8 WAPU 3 4 Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP 15 WP 16 WP 20 WP 38 WP 43 WP 5 28 Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 14 objek 15 Objek 15 Objek 21 objek 24 objek 3 10 II-103RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 Evaluasi Capaian n-1 n-5 Jumlah Potensi Wajib Retribusi 24 WR 31 WR 41 WR 48 WR 30 WR -18 6 Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut 55% 63% 60,20% 65% 45% -20% -10% Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut 100% 100% 100% 100 % 90% -10% -10% Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80% 80,82% 95% 89,39 % 97,14% 7,75% 17,14% Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran 1:66 (per hari) 1:60 (per hari) 1:41 (per hari) 1:36 (per hari) 1:35 (per hari) 1:1 1:31 Persentase Tingkat Gangguan Dan Sistem 2% 2,48% 1,9% 1,6% 1,3% -0,3% -0,7% Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi 2% 2,12% 2,4% 1,6% 1,5% 0,1% -0,5% Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP Dan Standar Pelayanan 90% 100% 100% 100 % 100% 0% 10% Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab,/Kota/Prov, Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan 90% 100% 100% 100 % 100% 0% 10% Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2021. 3) Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Berdisiplin merupakan karakter ASN yang diharap tumbuh dan dipraktikkan oleh birokrasi, Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Inilah konteks besar pengukuran persentase ASN dengan disiplin kerja tinggi. Persentase ini dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.106 Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 Indikator Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap II-104RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 2017 2018 2019 2020 n-1 n-4 ASN dengan Disiplin Tinggi 95% 95% 93,31% 93,94% 0,63% -1,06% Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah. Tabel di atas memperlihatkan persentase ASN dengan disiplin tinggi, Capaian tahun 2019 (93,31%) mengalami penurunan dari baik capaian tahun 2017 (95%) maupun tahun 2018 (95%), yakni sebesar -1,69%. Namun, penurunan ini tetap melampaui target yang ditetapkan oleh RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021. Target 2017 (82%), 2018 (85%), dan 2019 (90%) dilewati oleh capaian setiap tahun data, yang capaiannya terpampang dalam tabel di atas. Berikut ini akan disajikan tabel yang memperlihatkan cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tentunya, penempatan pejabat berdasarkan ANJAB dan ABK, bahkan evaluasi jabatan akan menjamin kinerja bermutu pejabat yang bersangkutan. Kualitas pejabat yang demikian akan mempercepat pencapaian reformasi birokrasi. Tabel 2.107 Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK Indikator Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap 2017 2018 2019 2020 n-1 n-4 Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK 80,27% 83,89% 91,66% 92% 0,34% 11,73% Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2021. Tabel di atas menunjukkan progres yang konsisten dalam cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja sejak tahun 2017-2020. Jika capaian tahun 2020 (92%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019=92%), maka ada kenaikan sebesar 0,34%. Sedangkan, kenaikan sebesar 11,71%, terungkap dengan membandingkan capaian tahun 2020 dengan capaian tahun 2017. Dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan baku. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Pedoman ini perlu dirujuk setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan prima menyasar kepuasan masyarakat. Karena itu, kepuasan masyarakat perlu diukur sebagai evaluasi bagi proses pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M, PAN/ 2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks II-105RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah merupakan instrumen untuk pengukuran indeks tersebut. Tabel berikutnya akan menunjukkan cakupan layanan baku mutu kepegawaian. Di bawah ini, cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara dideskripsikan dalam tabel berikut. Tabel 2.108 Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 Indikator Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap 2017 2018 2019 2020 n-1 n-4 Layanan Baku Mutu Kepegawaian 86,74% 90% 95% 96% 1% 9,26% Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2021. Capaian cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam tabel ini memperlihatkan peningkatan. Capaian tahun 2020 (96%) mengalami kenaikan sebesar 1% ketika dibandingkan dengan capaian tahun 2019=95%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaiantahun 2017 (86,74%), maka capaian tahun 2020 mengalami kenaikansebesar 9,26%. a) Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal; Tujuan diklat menyasar pengembangan kompetensi ASN baik yang mencakup sikap/karakter dan pengetahuan maupun keterampilan dan kepemimpinan. Outcome yang diharapkan tak lain adalah tercapainya reformasi birokrasi dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Di bawah ini, tabel yang berisi indikator dan capaian kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan dan latihan akan disajikan. Tabel 2.109 Capaian Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 Indikator Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap 2017 2018 2019 2020 n-1 n-4 Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan Inovasi/ proyek perubahan 85% 90% 90% 0% -90% -85% Persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan 80% 85% 80 % 36,69% -43,31% -43,31% Persentase ASN menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat manajerial sesuai jabatan yang diampu 80% 85% 90% 90% 0% 10% Persentase instansi/kab-kota pengirim puas terhadap pelaksanaan diklat kepemimpinan 85% 85% 85 % 0% -85% -85% Persentase peserta diklat kompetensi teknis inti lulus dengan kategori sangat memuaskan 75% 75% 90% 0% -90% -75% Persentase peserta diklat kompetensi teknis umum dan fungsional lulus dengan kategori sangat memuaskan 25% 75% 90 % 0% -90% -25% II-106RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Indikator Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap 2017 2018 2019 2020 n-1 n-4 Jumlah karya tulis di bidang Administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang Terpublikasi di media ilmiah/ Publikasi nasional - - 22 0 Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2021. Tampilan tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata indikator mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019, kecuali indikator persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan. Capaian indikator ini pada tahun 2019 (80%) mengalami penurunan sebesar -5% dari tahun sebelumnya 2018 (85%). Perbandingan capaian untuk indikator jumlah karya tulis di bidang administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang terpublikasi di media ilmiah/publikasi nasional tidak bisa dilakukan karena capaian tahun 2017-2018 tidak teridentifikasi. 4) Penelitian dan Pengembangan Grafik 2.25 Jumlah Inovasi dan Teknologi Daerah yang Dipublikasi Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Kinerja terkait rekomendasi hasil kajian dan penelitian dokumen perencanaan daerah yang kemudian ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebanyak 23 dokumen rekomendasi per tahun mulai tahun 2017, dan khususnya di tahun 2019 melampaui target yaitu 42 dokumen. Sementara untuk dokumen terkait pengembangan inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan meningkat secara exponensial hingga mencapai target di tahun 2021 sebanyak 16 dokumen. II-107RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Grafik 2.26 Jumlah MoU Kerjasama Kelitbangan Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Pemerintah Daerah juga dalam Penelitian dan Pengembangan melakukan sejumlah perjanjian MoU kerja sama kelitbangan dengan Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan terkait pembangunan daerah Sulawesi Utara. Di bidang Penelitian dan Pengembangan ada 2 indikator yang belum tercapai yakni: 1) Jumlah Inovasi dan Teknologi daerah yang dipublikasikan, dan 2), Jumlah Perjanjian MOU kerjasama kelitbangan dengan Kabupaten/Kota/PT dan tindak lanjutnya. Beberapa hal yang terkait capaian kinerja indikator pertama adalah:  Target yg ditetapkan di awal RPJMD tahun 2016 cukup tinggi  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terbentuk pada bulan Januari tahun 2017.  Peraturan Pemerintah No, 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah baru ditetapkan tanggal 14 September 2017 dan diundangkan tgl 15 september 2017.  Pelaksanaan Lomba Inovasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan hasilnya baru dipublikasikan sehingga jumlah inovasi yg dipublikasi tergantung hasil lomba.  Di Tahun 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulaewsi Utara membuat draft dan naskah akademik tentang Peraturan Daerah Inovasi Daerah untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No, 38 Tahun 2019. Kendala capaian kinerja pada indikator kedua:  Target yg ditetapkan awal RPJMD tahun 2016 terlalu tinggi.  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara baru berdiri pada Bulan Januari Tahun 2017.  Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Kabupaten/Kota berjalan dengan koordinasi yang baik. Namun MoU dengan Kabupaten/Kota ditandatangani antar Kepala Daerah belum terealisasi karena waktu yang 10 15 13 13 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2016 2017 2018 2019 2020 Perjanjian MoU Kerjasama Kelitbangan dengan Kabupaten Kota dan PT Jumlah Target Dokumen II-108RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 belum tepat dilaksanakan, yaitu dengan Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, dan Universitas Katolik De La Salle Manado 5) Pengawasan Output dari sistem pengawasan yang baik tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Berikut adalah nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2019. Tabel 2.110 SAKIP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 No, Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Nilai SAKIP B B B B B Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tabel ini memperlihatkan bahwa nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara konsisten “B”. Rentang nilai yang diperoleh berarti 60-70 poin. 6) Sekretariat Dewan Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD diukur dari dukungan penyelenggaraan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi: Perda yang ditetapkan, pelaksanaan reses, kunjungan kerja dan peninjauan lapangan, bimtek yang diikuti oleh anggota DPRD serta Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Dengar Pendapat Komisi DPRD. Data terkait pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD tahun 2016–2020 sebagai berikut: Tabel 2.111 Jumlah Perda Dalam Penetapan Propemperda Tahun 2016 – 2020 di Provinsi Sulawesi Utara No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1, Jumlah Perda Yang dibahas 18 23 24 22 16 Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2021. Tabel 2.112 Persentase Perda yang ditetapkan Tahun 2016 – 2020 DPRD Provinsi Sulawesi Utara No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1, Persentase Capaian Perda Yang Ditetapkan 9 (50%) 13 (56%) 10 (41%) 8 (36%) 3 II-109RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2021. Tabel 2.113 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan DPRD Tahun 2016 – 2020 NO URAIAN JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DPRD 2016 2017 2018 2019 2020 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIA N TARGET CAPAIA N 1, JUMLAH RESES 3 3 (100%) 3 3 (100%) 3 3 (100%) 3 2 (100%) 3 3 (100%) 2, JUMLAH KUNJUNGAN KERJA DAN PENINJAUAN LAPANGAN DPRD 96 72 (75%) 96 85 (88%) 96 92 (95%) 96 98 (97%) 96 70 (72) 3, JUMLAH PENDALAMA N TUGAS DPRD 2 2 (100%) 2 2 (100%) 2 2 (100%) 2 2 (100%) 2 1 (50%) 4, RAPAT PARIPURNA DPRD 24 24 (100%) 24 28 (116%) 24 28 (104%) 24 21 (87%) 24 19 (79%) 5, RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI 96 85 (100%) 96 92 (95%) 96 87 (90%) 96 90 (93%) 96 72 (75%) Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2021. 7) Sekretariat Daerah Considerans huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menegaskan bahwa demi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah survei kepuasan masyarakat yang hasilnya dalam wujud Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mengukur secara komprehensif tentang persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterimanya dari penyelenggara layanan publik. Survei ini tunduk pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan dan netralitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei untuk mendapatkan IKM ini wajib dilakukan secara berkala minimal sekali setahun. Selanjutanya. Pasal 6 menegaskan bahwa penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap IKM unit pelayanan publik. Evaluasi ini dibutuhkan sebagai acuan dasar bagi pemerintah/ penyelenggara pelayanan publik untuk senantiasa memperbaiki dan mengembangkan pelayanannya demi memenuhi harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan public. Berdasarkan pentingnya indikator ini bagi pengembangan kebijakan di ranah pelayan publik, IKM diintegrasikan dalam indikator-indikator dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. II-110RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 2.114 Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara NO URAIAN NILAI IKM 2016 2017 2018 2019 2020 1 Provinsi Sulawesi Utara 89,739 (Sangat Baik) S u m ber: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021. Catatan: - Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimulai pada Tahun 2019, - Untuk penilaian Tahun 2020 masih dalam proses pengumpulan data sesuai surat Sekretaris Daerah Prov. Sulut Nomor: 060/21.102/Sekr- Ro.Org. Capaian IKM Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 (89,739) melampaui target tahun 2019 yang menargetkan peningkatan sebesar 82. Capaian ini bahkan melampaui target indeks yang ditetapkan untuk dicapai di akhir periode RPJMD 2016-2021. Angka ini mencerminkan tren atau kecenderungan layanan publik yang telah diberikan oleh penyelenggara kepada masyarakat dan menggambarkan kinerja dari penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan. Selain itu, angka ini menggambarkan persepsi atau penilaian masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Artinya, masyarakat mengapresiasi kinerja penyelenggara layanan publik. Dengan kata lain, layanan yang diberikan penyelenggara dirasakan secara positif dan selaras dengan harapan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat Sulawesi Utara. Fungsi utama pemerintah tak lain adalah memberikan pelayanan prima terhadap masyarakatnya. Karena itu, pemerintah perlu untuk secara regular mengevaluasi IKM dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Dalam kualitas pelaksanaan program kerja dan pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan. IKM ini menghadirkan feedback secara berkala kepada penyelenggara layanan publik atas capaian kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, guna menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesinambungan pembangunan daerah. a) Indeks Reformasi Birokrasi; Salah satu dasar pertimbangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan NILAI PERSEPSI NILAI INTERVAL (NI) NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) MUTU PELAYANAN (x) KINERJA UNIT PELAYANAN (y) 1 1 – 2,5996 25 – 64,99 D Tidak Baik 2 2,60 – 3,064 65 – 76,60 C Kurang Baik 3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 4 3,5324 – 4 88,31 – 100 A Sangat Baik II-111RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Area perubahan yang dikejar dalam reformasi birokrasi adalah organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur. Perkembangan reformasi birokrasi sempat mengalami ketertinggalan dari reformasi politik, ekonomi, dan hukum. Pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip universal good and clean government demi menjamin pelayan prima bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dari segi kebijakan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah dua kali diubah yaitu melalui Perauran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019. Penyempurnaan tersebut mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) tingkat kedalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta (3) perubahan terhadap sistem daring dan petunjuk teknisnya. Pada tahun 2020, dengan pertimbangan bahwa peraturan di atas sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.7 Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi II-112RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Komponen Pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori- kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Sedangkan, Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Komponen Hasil mempunyai empat bagian, yaitu Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi. Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Sedemikian penting dan mendesaknya proses reformasi birokrasi ini, IRB dirujuk sebagai indikator penyelenggaraan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Di bawah ini, disajikan IRB Provinsi Sulawesi Utara: Tabel 2.115 Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 P a d a tahun 2016 belum mendapatkan hasil evaluasi. Tahun 2017 pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan Permenpan-RB 14 Tahun 2014 dan dilakukan secara langsung oleh Tim Kemenpan. Tahun 2018 mengalami transisi dari pedoman evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi yaitu Permenpan-RB 14 Tahun 2014 Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2018 yang dilakukan secara mandiri melalui aplikasi PMPRB. Pada tahun selanjutnya (2019) telah dilakukan upaya untuk peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melibatkan 10 (sepuluh) unit kerja menginput PMPRB. Tahun 2020 pelaksanaan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi terjadi perubahan pedoman yaitu Permenpan- RB Nomor 26 Tahun 2020, dengan melibatkan minimal 20 unit kerja dan hasilnya kemungkinan dalam waktu dekat ini. Tabel di atas menggambarkan peningkatan IRB Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2018 sebesar 54,97 ke tahun 2019 sebesar 55,09. Hal ini berarti peningkatan dari tahun 2018-2019 sebesar 0,12. Nilai hasil akhir dari penjumlahan semua komponen, baik pengungkit maupun hasil, di atas dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Kategori dan interpretasi hasil akhir dapat dirujuk pada tabel berikut: No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Indeks Reformasi Birokrasi - 58,56 54,97 55,09 56,51 Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021. II-113RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 2.116 Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Berdasarkan kategori di atas, IRB Provinsi Sulawesi Utara baik di tahun 2017 dan 2019 mendapat kategori CC dengan interpretasi “cukup (memadai), perlu banyak perubahan yang tidak mendasar”. Sejak tahun 2020, kategori ini telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Pengeluaran konsumsi perkapita menjadi salah satu indikator utama kemampuan masyarakat untuk pangan dan non pangan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2017 lebih besar persentase pengeluaran untuk pangan setiap bulannya, namun sejak tahun 2018-2020 pola konsumsi non pangan menjadi lebih tinggi dari konsumsi pangan. Selanjutnya secara detail pola pengeluaran konsumsi per kapita menurut kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.117 Persentase Konsumsi RT Pangan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017-2020 Kabupaten /Kota Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen) Pangan 2017 2018 2019 2020 Bolaang Mongondow 58,81 53,88 52,62 53,66 Minahasa 56,14 46,24 50,67 50,26 Kepulauan Sangihe 59,41 54,67 56,67 52,64 Kepulauan Talaud 60,20 53,69 52,98 49,07 Minahasa Selatan 56,31 53,23 52,37 56,18 Minahasa Utara 51,27 52,19 50,74 50,39 Bolaang Mongondow Utara 56,82 55,11 59,36 55 Kepulauan Sitaro 58,57 53,45 54,83 54,15 Minahasa Tenggara 60,02 57,20 52,30 53,05 Bolaang Mongondow Selatan 61,93 55,20 51,87 55,02 Bolaang Mongondow Timur 56,14 53,01 50,57 50,90 II-114RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 85 90 95 100 105 110 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat 98.12 93.29 96.04 94.69 99.54 104.76 98.52 95.84 97.1 96.18 100.81 106.31 NTP & NTUP NTP NTUP Kabupaten /Kota Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen) Pangan 2017 2018 2019 2020 Kota Manado 49,24 39,98 43,14 42,68 Kota Bitung 53,31 53,27 51,73 49,92 Kota Tomohon 47,97 43,67 44,51 40,97 Kota Kotamobagu 48,67 45,81 45,30 44,96 Sulawesi Utara 53,75 48,26 49,36 48,69 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Data menunjukkan dengan bahwa pola konsumsi per bulan di beberapa Kabupaten/Kota sejak 2017 sampai 2020 tetap di dominasi untuk pangan seperti kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupatebn Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten kepulauan SITARO, Kabupaten MinahasanTenggara, Kabupaten Bolaang Mongongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Bitung. Konsumsi pangan tertinggi tahun 2020 terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan dan terendah di Kota Tomohon.
2.Nilai Tukar Petani Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Provinsi Sulawesi Utara, dapat disajikan ke dalam grafik sebagai berikut: Grafik 2.27 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Juli 2020 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Jika dilihat perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di Sulawesi menunjukkan bahwa NTP dan NTUP di Provinsi Sulawesi Utara masih berada di bawah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat, Dengan besaran NTUP (98,12) lebih besar dari NTP (98,12). Tabel 2.118 Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara 2015-2020 Bulanan tanpa Tahunan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Januari 97,76 99,79 92,89 93,50 96,38 103,11 Februari 98,17 99,02 91,41 91,15 95,85 103,87 Maret 98,92 97,39 89,93 91,92 95,64 104,59 April 96,66 97,02 90,28 91,37 96,35 104,20 II-115RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Bulanan tanpa Tahunan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mei 94,60 97,02 90,84 92,14 94,49 105,04 Juni 92,81 95,89 91,32 92,90 95,09 104,76 Juli 93,22 95,10 89,55 92,86 94,49 105,50 Agustus 94,64 95,69 90,30 93,55 95,74 105,32 September 95,95 94,84 90,82 94,32 96,15 104,41 Oktober 97,15 93,41 92,20 96,01 95,57 105,72 November 97,70 93,32 92,21 95,98 94,86 105,59 Desember 97,81 93,34 93,25 96,52 103,33 105,72 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.
3.Pengeluaran Konsumsi Nonpangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Nonpangan) Tabel 2.119 Persentase Konsumsi RT Nonpangan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017-2020 Kabupaten/Kota Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen) Non Pangan 2017 2018 2019 2020 Bolaang Mongondow 41,19 46,11 47,38 46,34 Minahasa 43,86 43,76 49,33 49,74 Kepulauan Sangihe 40,59 45,33 43,33 47,36 Kepulauan Talaud 39,80 46,31 47,02 50,93 Minahasa Selatan 43,69 46,77 47,63 43,82 Minahasa Utara 48,73 47,81 49,26 49,61 Bolaang Mongondow Utara 43,18 44,89 40,64 45 Kepulauan Sitaro 41,43 46,55 45,17 45,85 Minahasa Tenggara 39,98 42,80 47,70 46,95 Bolaang Mongondow Selatan 38,07 44,80 48,13 44,98 Bolaang Mongondow Timur 43,86 46,99 49,43 49,10 Kota Manado 50,76 60,02 56,86 57,32 Kota Bitung 46,69 46,73 48,27 50,08 Kota Tomohon 52,03 56,33 55,49 59,03 Kota Kotamobagu 51,33 54,19 54,71 55,04 Sulawesi Utara 46,25 51,74 50,64 51,31 Sumber: BPS Sulut, 2021. B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1) Ketaatan Terhadap RTRW Pembangunan terkait aspek keruangan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara, RTRW dipandang sangat penting dalam II-116RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 penyusunan RPJMD Provinsi. Adanya perubahan RPJMD didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2018 menjadi 2016-2021, Proses penilaian ketaaan terhadap RTRW direalisasikan dengan sikronisasi indikasi program RTRW dalam RPJMD yang dilakukan dengan menghitung realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW. Tabel 2.120 Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang/RTRW Tahun 2016 s/d 2019 Provinsi Sulawesi Utara No Indikator 2016 2017 2018 2019 1 Realisasi RTRW 0 0,866 0,938 0,948 2 Rencana Peruntukan RTRW 1 1 1 1 3 Rasio (1/2) 0 0,866 0,938 0,948 Keterangan: Nilai 0 = belum terealisasi atau program belum terakomodir dalam RPJMD-P, Nilai 1 = Terealisasi dan tahun pelaksanaan sesuai, program terakomodir dalam RPJMD-P Sumber: RKPD Provinsi Sulut 2021. Ketaatan terhadap RTRW selama 4 tahun terakhir menunjukkan kestabilan, dimana ada 1 pelanggaran RTRW di tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap tata ruang yang ada dan transparansi dalam informasi mengenai tata ruang dalam proses perijinan. Pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi telah terakomodir dalam usulan diskresi tata ruang. 2) Luas Wilayah Produktif Luas wilayah yang produktif seperti wilayah perkotaan dan perdesaan di provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan, perkembangan yang pesat yaitu semua wilayah perkotaan (Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu). Juga ibukota kabupaten seperti Airmadidi, Amurang dan Melonguane. Selama kurun waktu 15 tahun perkembangan wilayah mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya pemanfaatan ruang. Perubahan struktur tata ruang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan infrastruktur baik di tingkat lokal, regional maupun lintas provinsi. Tabel 2.121 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara No Indikator 2016 2017 2018 2019 1 Luas Wilayah Produktif n/a n/a n/a 65,551 2 Luas seluruh wilayah budidaya n/a n/a n/a 620,399,37 3 Rasio (1/2) 0,11 Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2020. Tabel 2.122 Rasio Luas Wilayah Produktif menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara No Kabupaten/Kota Luas Wilayah Produktif Luas Seluruh Wilayah Budaya (Rasio)

(1)(2) (3) (4) (5) Kabupaten 1 Bolaang Mongondow 24,399,00 43,136,12 0,57 2 Minahasa 7,534 91,514,39 0,08 3 Kepulauan Sangihe 131 36,299,06 0 II-117RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 No Kabupaten/Kota Luas Wilayah Produktif Luas Seluruh Wilayah Budaya (Rasio) 4 Kepulauan Talaud 585 81,966,98 0,01 5 Minahasa Selatan 5,749 84,678,78 0,07 6 Minahasa Utara 3,638 28,992,67 0,13 7 Bolaang Mongondow Utara 5,635 46,490,98 0,12 8 Siau Tagulandang Sitaro 8,380 27,441,83 0,31 9 Minahasa Tenggara 3,235 47,628,90 0,07 10 Bolaang Mongondow Selatan 2,069 62,874,72 0,03 11 Bolaang Mongondow Timur 1,657 43,870,23 0,04 Kota 1 Kota Manado 0 15,565 0 2 Kota Bitung 79 16,202 0 3 Kota Tomohon 831 11,387,60 0,07 4 Kota Kotamobagu 1,629 6,081 0,27 Sulawesi Utara 65,551 620,399,37 0,11 Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2020. Rasio Ketaatan terhadap Tata Ruang/RTRW Propinsi Sulawesi Utara terdapat dalam dokumen RPJMD Perubahan 2016-2021 pada tabel 5.6. C. Fokus Iklim Berinvestasi 1) Angka Kriminalitas; Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan stabilitas di tengah masyarakat dan menjamin ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan jumlah kriminalitas yang tertangani Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020. Tabel 2.123 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 Indikator Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara 2017 2018 2019 2020 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani 7534 7037 4180 7140 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keamanan suatu wilayah salah satunya adalah angka korban kejahatan pembunuhan. Di Sulawesi Utara, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 42 kasus kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan (sumber: Polda Sulawesi Utara). Jika dibagi sebanyak 12 bulan, maka rata-rata ada sebanyak 3,5 kasus pembunuhan per bulan yang terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angka ini sebenarnya relatif cukup rendah. Namun, tentu saja masyarakat berharap kondisi ideal yang terjadi, yakni tidak adanya kasus. Untuk saat ini, masyarakat bisa mendukung kepolisian setempat dalam penanganan kasus semacam ini, sehingga tidak menjadi semakin banyak. Selain jumlah kasus kejahatan pembunuhan, indikator lainnya yang dapat menggambarkan rasa aman yakni proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan. Definisi korban kejahatan kekerasan disini adalah seseorang yang diri atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian dengan II-118RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 kekerasan, atau pelecehan Seksual Referensi waktu yang digunakan disini adalah setahun terakhir. Grafik 2.28 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir di Kepolisian Resor Manado, 2015-2018 Sumber: BPS Prov, Sulut, 2021. Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun terus menurun, hingga mencapai angka 0,12 di tahun 2018 atau sekitar 297 ribu orang penduduk. Hal ini dapat menunjukkan bahwa secara umum Sulawesi Utara semakin aman, namun kerjasama yang baik tetap dibutuhkan oleh kepolisian dan pemerintah setempat hingga masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi lebih banyak lagi kejahatan kekerasan di Sulawesi Utara. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang mengalami kasus kekerasan tidak serta merta melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib. Tindakan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Indikator proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi bertujuan untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwenang. Tabel 2.117 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resor II-119RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 di Provinsi Sulawesi Utara, 2017-2019 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Secara umum sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 tren jumlah kejahatan yang dilaporkan di kepolisian resort di Sulawesi Utara secara total menujukkan penurunan. Kejahatan yang paling banyak dilaporkan ada di kepolisian resort Kotamobagu. Hal ini cukup wajar saat dipahami bahwa polres Kotamobagu masih mencakup wilayah 1 kota dan 5 kabupaten. Masyarakat disarankan agar tidak ragu menghubungi kepolisian setempat jika merasa mengalami suatu kejadian kejahatan, Jika korban kejahatan tidak melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya, maka pihak yang berwenang tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu, pelaku kejahatan juga tidak akan menerima efek jera dari perbuatan yang dilakukannya. 2) Lama Proses Perijinan Iklim berinvestasi didukung oleh kemudahan perijinan yang ditawarkan pemerintah daerah, namun keamanan dan kenyamanan masih perlu di perhatikan di masa yang akan datang, (sesuai dengan hasil indikator kinerja yang diperoleh). Tabel 2.124 Kinerja Iklim Berinvestasi Indikator Target Akhir RPJMD Target Thn 2019 Capaian Thn 2019 Target Thn 2020 Capaian Thn 2020 Jumlah Demo 15 15 91 15 70 Kemudahan Perijinan (Lama Proses perijinan) 4 hari 4 hari 4 hari 3-4 hari 3-5 hari Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2021. II-120RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Lama proses perizinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 4 hari tentunya dengan adanya sistem online dalam perizinan akan lebih memudahkan proses perizinan sesuai kewenangan daerah. Indikator kinerja lainnya yang harus tersedia sebagai penopang iklim berinvestasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah jumlah dan pajak daerah serta jumlah Perda yang mendukung investasi daerah. D. Fokus Sumberdaya Manusia

1.Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran tertinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tertinggi kedua adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMA dan SMK. Jika pendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dilihat dari TPT SD ke bawah terendah diantara semua tingkat pendidikan. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, tingkat pengangguran terdidik mengalami penurunan, yaitu SMA (0,43 poin), SMK (0,53 poin), dan Perguruan Tinggi (2,29 poin). Grafik 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen) Agt 2017- Agt 2018 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019. Kualitas pekerja diukur dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih tergolong rendah, yakni sebagian besar pekerja berpendidikan rendah (tamat SMP ke bawah). Untuk pekerja dengan pendidikan menengah (SMA sederajat) ada sekitar sepertiga dari total pekerja, dan persentase terkecil adalah berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana). Persentase penduduk bekerja berpendidikan menengah dan tinggi naik 0,47 poin dan 0,04 poin. Persentase penduduk bekerja yang berpendidikan rendah turun 0,51 poin. II-121RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Grafik 2.30 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017-2018 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019. Tabel 2.125 Sumber Daya Manusia Terhadap Indikator Rasio Lulusan S1/S2/S3 Status Pekerjaan Utama Main Employement Status ≤ SD ≤ Elementary School SMP Junior High School SMA Senior High Scool Perguruan Tinggi Collage Jumlah Total

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Berusaha sendiri Own account worker 121 675 64 694 102 858 13 827 303 054 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker 39 100 22 267 26 160 3 915 91 442 Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer Assisted by permanent worker/paid worker 10 978 8 262 16 927 5 049 41 216 Buruh/karyawan/pegawai Employee 74 496 54 172 199 112 145 929 473 709 Pekerja Bebas Casual Worker 77 964 36 927 29 504 856 145 251 Pekerja Keluarga/tak dibayar Family Worker/Unpaid worker 29 439 16 497 25 769 5 144 76 849 Jumlah/Total 353 652 202 819 400 330 174 720 1 131 521 Sumber: Sulawesi Utara dalam angka 2020 II-122RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022

2.Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Dependency Ratio atau Rasio ketergantungan perbandingan antara jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tidak produktif (kelompok usia di bawah 15 tahun dan kelompok usia di atas 64 tahun) terhadap dengan jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia 15–64 tahun. Indikator ini dapat diartikan sebagai beban ketergantungan kelompok penduduk usia tidak produktif terhadap kelompok penduduk usia yang produktif. Penduduk usia produktif (15- 64 tahun) mencapai 1,71 juta orang, dan usia nonproduktif sebanyak 793,23 ribu orang menjadikan angka dependency ratio atau rasio ketergantungan menjadi 46,29, yang artinya dalam 100 orang usia produktif menanggung 46 orang usia nonproduktif. Nilai ini menunjukkan di Sulawesi Utara 1 orang usia nonproduktif ditanggung oleh setidaknya 2 orang usia produktif. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Pelaksanaan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan setiap awal tahun terhadap kinerja tahun sebelumnya adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk perbaikan kinerja daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta untuk penentuan kebijakan pembangunan tahun yang akan datang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,99% dibandingkan tahun 2019, sebagai efek dari pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha yang terkontraksi. Melemahnya perekonomian Sulawesi Utara tahun 2020 utamanya disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19, yang melanda Indonesia bahkan hampir seluruh negara di dunia. Beberapa lapangan usaha yang paling terdampak adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, tranportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya. Dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kontraksi terdalam adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto, Pengeluaran Konsumsi, Lembaga Nonprofit, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan angka pengangguran Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 angka pengangguran ditargetkan 6,70% dan capaiannya 6,25% (melebihi target), sedangkan untuk tahun 2020 angka pengangguran ditargetkan 6,65% namun realisasi capaiannya sebesar 7,37% (target tidak tercapai). II-123RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 2.126 Evaluasi Capaian Indikator Makro Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021 Target Tahun 2020 Capaian Tahun 2020 Status Capaian Target Tahun 2020 1, Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,6 6,4 -0,99 2, PDRB per Kapita (Rp, Juta) 45 42,000 52,317 3, Inflasi (%) 5 5,00 -0,18 4, Gini Ratio (%) 0,38 0,39 0,37 5, Kemiskinan (%) 7,5 7,80 7,78 6, Pengangguran (%) 6,6 6,65 7,37 7, IPM (%) 72 71,50 72,93 Tabel 2.127 Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 No Indikator Kinerja Pembangunan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021 Target Tahun 2020 Capaian Tahun 2020 Status Capaian Target Tahun 2020
1.PENDIDIKAN 1.1 APK SMA/MA (%) 86,16 85,47 86,83 1.2 APM SMA/MA (%) 64,20 63,51 63,43 1.3 Angka Putus Sekolah SMA/MA (%) 0,70 0,73 0,71 1.4 Angka Kelulusan SMA/MA (%) 99,56 99,55 99,55 1.5 Rasio Guru/Murid SMA/MA 1:17,03 1:17,12 1:13 1.6 Jumlah Ruang Kelas Baik SMA (Ruang) 1,979 1,649 2,176 1.7 Ratio APK Perempuan: Laki-laki di SMA 1:1,13 1:1,14 1:1,2* 1.8 Angka Putus Sekolah SMK (%) 0,70 0,73 0,7 1.9 Angka Kelulusan SMK (%) 99,56 99,55 99,55* 1.10 Jumlah Ruang Kelas Baik SMK (Ruang) 2,311 2,101 2,304* 1.11 Rasio Guru/Murid SMK/MA 1:19,07 1:19,16 1:13 1.12 Ratio APK Perempuan: Laki-laki di SMK 1:1,11 01,01,1 1:1,2* 1.13 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 (%) 99,85 99,80 99,81 1.14 Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 9,00 9 9,24* 1.15 Angka Partisipasi sekolah Pendidikan Menengah (%) 70,68 70,13 70,49* 2 KESEHATAN II-124RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 2.1 Cakupan kematian Neo Natal / 1000 Kelahiran Hidup 18 18 4 2.2 Angka Kematian Balita/ 1000 Kelahiran Hidup (kasus) 38 38 7 2.3 Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup (kasus) 28 28 6 2.4 Angka kematian Ibu/100,000 KH 125 130 53 2.5 Usia Harapan Hidup 71,05 71,02 71,58 2.6 Ratio Puskesmas/12,000 penduduk 1:12.000 1:12.300 1:12.600 2.7 Presentase gizi buruk (%) 1 3,02 0,01 2.8 Prevalensi dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi (%) 4 5 2,4 2.9 Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat 75 70 65,73 2.10 Jumlah Kab/Kota dengan API Malaria <1 / 1,000 penduduk 15 15 12 2.11 Jumlah Kasus TB tercatat per 100,000 penduduk yang diobati 340 333 191 2.12 Jumlah kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi 14 13 (85%) 12 (92,3%) 2.13 Persentase angka kasus HIV yang diobati 100 % 100% 61% 2.14 Presentase Kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di minimal 50 % sekolah (%) 100 80 80 2.15 Jumlah Kab/kota yang memiliki RSUD daerah yang tersertifikasi/ Akreditasi 10 12 12 2.16 Terbangunnya fasilitas RSUD dan Rumas Sakit Mata (COD 2021) COD 1 RSUD dan 1 RS Mata (tahap pembangunan) 1 RSUD dan 1 RS Mata 2.17 Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi/akreditasi 187 140 170 2.18 % Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 70 67 75,67 2.19 % Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 80 75 67,69 2.20 Pelayanan Kesehatan Anak Balita 87 % 85% 53,3% 2.21 Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas I SD 95 % 95,0% 81,3% 2.22 Puskesmas Mampu Laksana PKPR 75 % 95% 78,50% 2.23 Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 84 82% 81,88% II-125RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 2.24 Presentase Ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan 91% 88% 83,32% 3 SOSIAL 3.1 Kemiskinan 7,5 % 7,80 % 7,78 % 3.2 Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Baseline: Berdasarkan Kepmensos 178/HUK/2016, Jumlah panti=73, Jumlah PMKS=2933) 1,50 2,65 2,65 3.3 Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial, 60 % 50% 50 % 3.4 Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (panti) 12 3 3 3.5 Persentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti, 60 % 50% 50 % 3.6 Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial, 66,5 % 66% 66 % 4 PENGANGGURAN 66 % 6,65% 7,37% 4.1 Ratio Penduduk yang Bekerja 59,25 % 58,45% 94,43% 4.2 Ratio Partisipasi Angkatan Kerja 63,80 % 63,25% 63,80% 5 ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI (JUMLAH TINDAK KRIMINAL TERTANGANI DALAM SATU TAHUN PER JUMLAH PENDUDUK x 10,000) 570 4,180* 6 SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA 6.1 Grup Seni Musik Aktif 90 80 70* 6.2 Grup Seni Tari Aktif 50 40 30* 6.3 Jumlah teater/sastra Aktif 45 40 35* 6.4 Gedung Kesenian 3 3 3^ 6.5 Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang 8 7 6^ II-126RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 seni 6.6 Seniman Lokal 11 9 7* 6.7 Warisan Takbenda 9 7 9* 6.8 Apreasiasi terhadap pelaku warisan tak benda 9 7 9* 6.9 Pendataan koleksi museum sulut 50 40 30* 6.10 Klub Olahraga (Standar 1/10,000) 12 10 13* 6.11 Gedung Olahraga (Standar 1/10,000) 16 15 22* 6.12 Jumlah organisasi pemuda 30 30 11* 6.13 Jumlah organisasi olahraga 30 30 53* 6.14 Jumlah kegiatan kepemudaan 70 60 46* 6.15 Jumlah kegiatan olahraga 70 60 55* 6.16 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019; 45 % 40% 40%* 6.17 Prestasi olahraga ditingkat nasional / tingkat internasional 10/8 10 / 8 13/8* 6.18 Prestasi olahraga paralympic ditingkat nasional dan tingkat internasional 10;Nasional;1 internasional 10 Nasional internasional - ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 PENDIDIKAN 1.1 Penuntasan Buta Aksara 99,80% 99,80 99,81 1.2 Angka kelulusan SMA 99,56% 99,55 99,55 2 KESEHATAN 2.1 Usia Harapan Hidup 71,05 Tahun 71, 02 tahun 71,58 tahun 2.2 Cakupan kematian Neo Natal / 1000 Kelahiran Hidup (%) 18 18 4 2.3 Angka Kematian Balita / 1000 Kelahiran Hidup 38 38 7 2.4 Angka Kematian bayi / 1000 Kelahiran Hidup 28 28 6 2.6 Presentase gizi buruk 3% 3,02% 0,01 3 LINGKUNGAN HIDUP 3.1 Persentase penanganan sampah (M²) 60% dari 1,169,559,81 Timbunan Sampah 57,50% dari 1,109,996,39 timbulan sampah 69,97% dari 1,054,441,75 timbulan sampah 3.2 % Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 0 % 67% Belum ada data 3.3 AMDAL (dokumen) 45 7 17 3.4 Pengelolaan Limbah B3 46 6 36 II-127RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 (Perusahaan) 3.5 Persentasi Pengendalian pencemaran kualitas udara 8 Kota 8 kota 15 Kota 3.6 Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan terhadap izin lingkungan 100% dari 125 pelaku usaha/kegiatan 100% dari 25 pelaku usaha/ kegiatan 100% dari 3 pelaku usaha/ kegiatan 3.7 Jumlah KLHS 11 1 1 3.8 Konservasi Sumber Daya Alam (Daerah Aliran Sungai) 125 Lokasi 25 Lokasi 3 4 SARANA DAN PRASARANA UMUM 4.1 Proporsi panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap 878,74 KM dari 998,613 KM (89,54% kemantapan jalan) 870,96 km dari 998,613 km (87,21% kemantapan jalan) 79,50% kemantapan jalan* 4.2 Jumlah KK yang memperoleh akses air limbah 950KK 400 KK -* Belum ada data 4.3 Ratio jaringan irigasi/persentasi daerah irigasi yang terairi air irigasi Tercapainya fungsi pelayanan air untuk irigasi secara maksimal yang menunjang ketahanan pangan provinsi/nasional yang berkelanjutan( 84,43% kondisi mantap atau 15,453 ha luas fungsional irigasi dari 18,302 ha luas potensial irigasi) Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan 12 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (82,78% kondisi mantap atau 15,150 ha Luas Fungsional Irigasi dari 18,302 ha Luas Potensial Irigasi) Rehabilitasi, operasio dan pemeliharaan daerah irigasi kewenangan Prov, (77,72% kondisi mantap atau 13,690 ha luas)* 4.4 Jumlah KK yang dilayani oleh sistem persampahan 1,000KK 400 KK -* Belum ada data 4.5 Rasio Rumah Layak Huni 97,92% 97,15% 95,6* 4.6 Jumlah KK yang terlayani akses Sistem Penyediaan Air Minum 5,000 SR 1125 SR 75 SR* 5 PENATAAN RUANG 5.1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) 74,83 % 74,83% 95,58* 5.2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) 68,50 % 68,50% 95,58%* 5.3 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%) 53 % 53% -* Belum ada data 5.4 Luas Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum (ha) 80 ha 70 27,5 ha* 5.5 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas ber HPL/HGB 56 % 56% -* Belum ada data 5.6 Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan 5,14 % 4,90% -* Belum ada data 6 PERHUBUNGAN Produksi Angkutan 6.1 Angkutan Pelabuhan Laut: II-128RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Angkutan penumpang (org) 2,000,000 1,765,268 925,000 Angkutan barang (ton) 10,181,212,06 9,255,647,32 2,458,659 Angkutan Peti Kemas (box) 1,307,032 Box 1,188,211 469,258 6.2 Bandar Udara: Angkutan penumpang: Penerbangan internasional 164,652 109,769 48,276 Penerbangan domestic 2,007,000 1,813,539 890,252 Penerbangan internasional (angkutan barang-ton) 2,746,616,90 2,496,924,46 918,898 Penerbangan domestic (angkutan peti kemas – box) 38,184,546,29 34,713,223,90 20,559,940 6.3 Jumlah bandar udara pusat penyebaran primer 1 Buah 1 buah 1 buah 6.4 Jumlah Bandar udara pusat penyebaran tersier 1 Buah 1 buah 1 buah 6.5 Jumlah Bandar udara bukan pusat penyebaran 3 Buah 3 buah 4 buah 6.6 Jumlah pelabuhan utama(internasional HUB) 1 buah 1 buah 1 buah 6.7 Jumlah pelabuhan pengumpul (nasional) 11 Buah 5 buah 5 buah 6.8 Jumlah pelabuhan pengumpan regional 3 Buah 11 buah 11 buah 6.9 Jumlah pelabuhan pengumpan lokal 25 Buah 25 buah 27 buah 6.10 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan 16 Buah 15 Buah 17 buah 6.11 N Jumlah terminal bus tipe A 5 Buah 4 buah 4 buah 6.12 Jumlah terminal bus tipe B 15 Buah 14 buah 10 buah URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1 PENANAMAN MODAL 1.1 Target rencana investasi PMDN (Rupiah) 12,823,763,200,000 3,000,000,000,000 3,005,640,000,000 1.2 Target rencana investasi PMA 24,243,861,310,000 5,500,000,000,000 2,241,929,000,000 1.3 Target Izin Investasi 7,276 1,550 1,469 2 KOPERASI DAN UKM 2.1 Jumlah Koperasi Aktif 3,517 3,448 3,722 2.2 Jumlah usaha mikro, kecil Menengah 61,958 UMKM 57,738 UMKM 423,036 UMKM 2.3 Jumlah wirausaha baru 3,591 247 Wirausaha Baru 765 2.4 Sarjana wirausaha baru 12,428 Org 12,202 org - Belum ada data 2.5 Wirausaha baru non sarjana 2,592 Org 2,544 org - Belum ada data 2.6 Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil 300 300 - Belum ada data 3 PANGAN 3.1 Ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan: Ketersediaan Energi Ketersediaan energi minimal 2,400; konsumsi energi Ketersediaan energi minimal 2400, Konsumsi Ketersediaan energi minimal 2,812; Konsumsi II-129RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 dan Konsumsi Energi dan Konsumsi Energi (Kilokalori/Kapita/Hari minimal 2,150 Energi minimal 2150 Energi minimal 2,335 3.2 Menurunnya daerah beresiko rawan pangan 12 % (dari 224 desa beresiko) 2 % (dari 224 desa beresiko) 4,68 % (dari 224 desa beresiko) 3.3 Cakupan ketersediaan infrastruktur kemandirian pangan 17 lumbung pangan didaerah kepulauan dan non sentra produksi 4 Lumbung pangan di daerah kepulauan dan non sentra produksi -* Belum ada data 4 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk 0,6 % 1,0% 1,0% 4.2 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) per WUS (15-49 tahun) 2,25 2,28 2,36 4.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet needs) 10% 12% 8,76% 4.4 Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) 30% 30% 37% 4.5 Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera (%) 37,380 37,880 NA 4.6 Tersedianya profil kependudukan provinsi 8 2 2* 4.7 Cakupan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan data base kependudukan yang akurat 15 15 15* 5 KETENAGAKERJAAN 5.1 Rasio Penduduk yang bekerja 59,25 % 58,45% 94,43% 5.2 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 63,80 % 63,25% 64,41% 5.3 Pencari kerja yang sudah ditempatkan 40 % 35% 67% (670 orang) 5.4 Angka penyelesaian kasus hubungan industrial 410 kasus yang diselesaikan 100 kasus yang diselesaikan 25 kasus yang diselesaikan 6 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.1 Ratio kontribusi perempuan dlm pekerjaan upahan disektor non pertanian 47% 45% 47%* 6.2 Proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan 25% 25% 27% 6.3 Indeks pemberdayaan gender 79,85 % 79,85 79,85%* 6.4 Indeks pembangunan gender 96,00 % 96 96,00%* 6.5 Ratio KDRT 0,02 % 0,03 0,03% 6.6 Tenaga kerja perempuan yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi 200 Org 200 org 200 org* II-130RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 6.7 Jumlah calon wirausaha baru perempuan yang dilatih 500 Org 400 org 500 org* 6.8 Prosentase calon pekerja migrant perempuan yang terlayani dan tercatat 75% 62% 75%* 6.9 Jumlah kader Parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik 500 Org 100 Orang 100 org* 6.10 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (jumlah perempuan dilembaga pemerintah/jumlah pekerja) 45 % 42% 60,37% 6.11 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (pekerja perempuan dilembaga swasta/jumlah pekerja perempuan x 100) 14 % 12% 49% 6.12 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (pekerja anak usia 5-14 tahun/jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100) 2 % 3% 2%* 6.13 Prosentase SKPD Provinsi dengan Renstra Responsif Gender 40 % 35% 87%* 6.14 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 80 % 70% 100% 6.15 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 80 % 70% 100% 6.16 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 100% 100% 100% 7 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 7.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2 anak 2 anak 2 anak* 7.2 Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun semua cara 70 % 68% 70 %* 7.3 Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun cara modern 78 % 65% 78 %* II-131RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 8 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.1 Jumlah surat kabar nasional 5 Buah 5 buah 4 buah* 8.2 Jumlah surat kabar local 7 Buah 7 buah 11 buah* 8.3 Jumlah stasiun penyiaran radio 20 Buah 20 buah 4 buah* 8.4 Jumlah stasiun penyiaran TV local 3 Buah 3 buah 2 buah* 8.5 Terbangunnya Command Centre 1 Unit - 1 unit* 9 PERTANAHAN 9.1 Luas Lahan terdaftar 85,152,231,21 ha 85,152,231, 21 ha 29,27 ha 9.2 Jumlah bidang tanah terdaftar 332,391 332,391 135 10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.1 Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Prov, yang menerapkan SPM 39 PD dan 15Kab/Kota 38 PD dan 15 Kab/ Kota 38 PD dan 15 Kab/Kota^ 10.2 Jumlah LSM 56 16 16* 10,3 Jumlah Organisasi Masyarakat 48 25 25* 10.4 Jumlah Organisasi Keagamaan 6 7 7* 11 PERPUSTAKAAN 11.1 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan 67,554 67,554 68,541 11.2 Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun 7,846 7,646 1,450 12 PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 12.1 Rasio kecukupan personil Satuan Polisi Pamong Praja se Provinsi Sulawesi Utara 5,665 3,655 4,52: 1000 penduduk* 12.2 Rasio pelayanan 1 orang anggota Satpol PP kepada masyarakat 400 620 226,13: 50,000 Penduduk* 12.3 Rasio peningkatan keamanan dan ketertiban 95,08 % 94,20% 100%* 12.4 Tingkat Penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya 100 % 100% 100%* 12.5 Persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya 11,07 % 12,48% 100% 12.6 Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Satpol PP 310 Org 240 org 0% 12.7 Penurunan Crime Rate 4,92 5,74 100% 12.8 Persentase jumlah kebakaran yang tertangani 60 % 60% - Belum ada data ASPEK DAYA SAING DAERAH II-132RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH 1.1 Nilai Tukar Petani 101 98 Belum ada data 1.2 Indeks Pembangunan Manusia 72 71,50 72,93 1.3 Jumlah kunjungan wisman dan wisnus 7,5 juta WISNU dan 650 WISMAN 1,500,000 wisnus dan 100,000 wisman 447,020 wisnus dan 23,031 wisman 1.4 Occupancy Rate 70 % Belum ada data 1.5 Indeks Williamson 0,36 – 0,38 Belum ada data 2 IKLIM BERINVESTASI 2.1 Jumlah Demo 15 15 -* Belum ada data 2.2 Kemudahan Perijinan (Lama Proses perijinan) 4 hari 4 hari 3 hari URUSAN PILIHAN 1 PERTANIAN DAN PETERNAKAN 1.1 Produksi Tanaman Pertanian Produksi padi 786,543 ton, Produksi Padi 735,087 Ton, Jagung 1,396,352 Ton, Kedelai 10,364 Ton, Bawang Merah 2,858 Ton, Cabe Rawit 13,837 Ton, Cabe Besar 3,864 Ton, Tomat 26,257 Ton Produksi Padi 739,957 Ton, Jagung 1,435,042 Ton, Kedelai 13,483 Ton, Bawang Merah 4,537 Ton, Cabe Rawit 22,535 Ton, Cabe Besar 7,664 Ton, Tomat 48,785 Ton Produksi,jagung 1,535,987 ton Produksi kedelai 11,400 ton Produksi bawang merah 2,915ton Produksi cabe rawit 14,113ton Produksi cabe besar 3,942ton Produksi tomat 26,783 ton 1.2 Produksi Peternakan Produksi daging sapi 3,465,691Kg Produksi Daging Sapi 3,458,773 Kg, Babi 21,053,062 Kg, Ayam 2,407,928 Kg, populasi sapi perah 30 ekor, populasi kuda pacu 600 ekor Produksi Daging Sapi 3,484,195 Kg, Babi 23,434,957 Kg, Ayam 2,771,768 Kg, populasi sapi perah 70 ekor, populasi kuda pacu 610 ekor Produksi daging babi 22,526,776 Kg Produksi daging ayam 2,432,007 Kg Populasi sapi perah 75 ekor Populasi kuda pacu 150 ekor 2 PERKEBUNAN 2.1 NTP Pekebunan 95 92 93 2.2 Produksi dan produktifitas komoditi perkebunan meningkat Produksi kelapa 275,500ton Produksi kelapa 274,250 ton, Produksi kelapa 275,493 ton * Produktivitas kelapa 1,250 Kg/ha Produktifitas kelapa 1250 kg/ha, Belum ada data Produksi cengkeh 20,230Ton Produksi Cengkih 20,225 ton, Produksi cengkeh 36,469 ton* Produktifitas cengkeh 445 Kg/ha produktifitas cengkih 445 kg/ha, Belum ada data II-133RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Produksi pala 10,170 ton Produksi Pala 10,165 ton Produksi pala 11,609 ton* Produktifitas pala 1,170Kg/ha Produktifitas pala 1170 kg/ha Belum ada data Produksi Kakao 4,260Ton Produksi kakao 4260 ton Produksi Kakao 5,804 ton* Produktifitas kakao 522Kg/ha Produktifitas kakao 522 kg/ha Belum ada data Produksi aren 1,334 ton Produksi Aren 1334 ton Produski Aren 1,127 ton* Produktifitas aren 475Kg/ha Produktifitas Aren 475 kg/ha) Belum ada data 3 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.1 Produksi perikanan tangkap (ton) 405,422 393,614 342,142 3.2 Produksi perikanan budidaya (ton) 575,000 530,000 371,043 3.3 Nilai ekspor perikanan (US$1000) 160,000 150,000 132,524 3.4 Konsumsi ikan (kg/kap/thn) 61,5 60,8 62,67 3.5 Jumlah penerimaan PAD(Rp,1000) 2,200,000 2,000,000 1,800,448, 500 3.6 Jumlah kontribusi PDRB 8,0 7,8 6,7 3.7 Jumlah PPK yang dikelola potensi ekonominya (pulau) 7 6 5 3.8 Luas kawasan konservasi (ha) 150,000 130,000 374,231 3.9 Prosentase penurunan tingkat kerusakan terumbu karang da mangrove (%) 22 30 25 `3.10 Jumlah jenis keanekaragaman hayati yang dikelola (jenis) 7 6 5 3.11 Prosentase penyelesaian tindak pidana perikanan (%) 95 Tidak ada data 3.12 Prosentasi kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan yang berlaku 100 98 95 3.13 Jumlah kerjasama pengelolaan SDKP (Mou) 10 8 6 3.14 Indeks NTN perikanan (%) - - 3.15 NTN (nelayan) 108 107 104,24 3.16 NTPi (Pembudidaya) 102 100 101,19 4 KEHUTANAN 4.1 Menurunnya lahan kritis dalam kawasan hutan 0,60 % (5,000 ha) 0,12 % (1000 ha) 152,5% 1,525 ha 4.2 Menurunnya kerusakan kawasan hutan 7,363,11 ha 1,09% 8,363,11 ha 2,11% 177 ha 4.3 Peningkatan Pengelolaan Taman 2 Tahura 2 Tahura 1 Tahura II-134RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Hutan Raya 5 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 5.1 Rasio Elektrifikasi(%) 99 % 90% 99% 5.2 Rasio Desa berlistrik (%) 100 % 100% 99,39% 5.3 Produksi Logam 211,213,19 Oz 176,010,99 OZ 97,816,00 5.4 Produksi Non Logam 25,946,241,41M3 21,621,867,84 M3 14,562,226 5.5 Penurunan Jumlah Wilayah PETI 100% 90% 51,82% 6 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6.1 Nilai Ekspor Produk Industri Peningkatan nilai exoport ($) sebesar 6 % per tahun 6 1,18 6.2 Pertumbuhan Industri 2,77 % 2,3 4,41 6.3 Jumlah IKM (unit usaha) Aktif 134 0 0 1 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.1 Pertumbuhan Ekonomi 6,6 % 6,4% -0,99% 1.2 Laju Inflasi Provinsi 5 % 5,00% -0,18% 1.3 Pendapatan per Kapita (PDRB Per Kapita-Juta) 45 42,000 52,317 1.4 IPM 72 71,50 72,93 1.5 Indeks Gini 0,38 0,39 0,37 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu 5 5 5 2.2 Kab/kota yang menyelesaikan dokumen RAD 14 13 14 2.3 Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 95% 90% 95% 2.4 Konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD-RKPD- KUA/PPAS 90% 90% 96% 2.5 Cakupan Hasil Evaluasi pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah 87 % 85% 86% 3 ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 3.I Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah Prov, Sulut WTP WTP WTP 3.2 Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu 3 3 3 3.3 Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran Minimal 5 % 5% (-2,27) II-135RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 3.4 Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK) 34 % 33% 42,98 3.5 Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB 823,135,4 776,542 697,563 3.6 Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB 10 WAPU 9 WAPU 8 WAPU 3.7 Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP 24 WP 38 WP 43 WP 3.8 Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 15 Objek 15 objek 24 objek 3.9 Jumlah Potensi Wajib Retribusi 39 WR 39 WR 50 WR 3.10 Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut 70 % 67% 45% 3.11 Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut 100 % 100% 90% 3.12 Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 100 % 100% 100% 3.13 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 % 82% 97,14% 3.14 Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran 1;57 (per hari) 1:36 (per hari) 1:35 (per hari) 3.15 Persentase Tingkat Gangguan dan Sistem 1,0 % 1,5% 1,3% 3.16 Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi 1,0 % 1,5% 1,3% 3.17 Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan 100 % 100% 100% 3.18 Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab,/Kota/Provinsi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan 100 % 100% 84,61% 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.1 Jumlah rekomendasi hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan 23 Rekomendasi 23 rekomendasi 0 rekomendasi 4.2 Jumlah inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan 16 4 4 4.3 Jumlah perjanjian MOU kerjasama kelitbangan dengan kab/kota/PT dan tindak lanjutnya 15 14 0 rekomendasi 5 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.1 Persentase ASN dengan disiplin kerja tinggi 95% 92% 93,94% II-136RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Keterangan: Selanjutnya Tabel 2.127 menunjukkan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ini merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah untuk mengukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah setiap tahun. Adapun hasil evaluasi terhadap indikator kinerja utama Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. Beberapa indikator kinerja perangkat daerah tidak tercapai targetnya sebagai akibat dari pandemi COVID-19, di mana ada beberapa program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan karena anggarannya direfocusing untuk penanganan pandemi COVID-19. 5.2 Cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai anjab dan ABK 88% 86% 92% 5.3 Cakupan layanan baku mutu kepegawaian 100% 97% 97% 5.4 Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan 75% 65% Tidak dapat dilaksanakan sehubungan Refocusing dan Realokasi Anggaran Tidak dilaksanakan 5.5 Persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan 75% 95% Tidak dapat dilaksanakan sehubungan Refocusing dan Realokasi Anggaran 5.6 Persentase ASN menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat manajerial sesuai jabatan yang diampu 100% 95% 90% 5.7 Persentase instansi/kab-kota pengirim puas terhadap pelaksanaan diklat kepemimpinan 100% 80% Kab/Kota tidak melaksanakan Diklat Struktural sehubungan dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran Tidak dilaksanakan 5.8 Persentase peserta diklat kompetensi teknis inti lulus dengan kategori sangat memuaskan 95% 79% Tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran Tidak dilaksanakan 5.9 Persentase peserta diklat kompetensi teknis umum dan fungsional lulus dengan kategori sangat memuaskan 95% 70% 77,26% 5.10 Jumlah karya tulis di bidang Administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang Terpublikasi di media ilmiah/ Publikasi nasional 30 25 26 Tidak Tercapai Tercapai II-137RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sektor pariwisata Sulawesi Utara tahun 2020 termasuk sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Jumlah wisman yang berkunjung ke Sulawesi Utara pada tahun 2020 hanya mencapai 23,03 ribu kunjungan, turun sekitar 80 persen dibandingkan dengan tahun 2019. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2020, teridentifikasi dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, diantaranya meliputi: 1) Terkontraksinya struktur ekonomi sulawesi utara terutama pada sektor akomodasi dan makan minum serta transportasi yang utamanya dipengaruhi oleh puncak pembatasan aktivitas dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19; 2) Kualitas SDM mengalami sedikit penurunan terutama terkait komponen pengeluaran per kapita akibat menurunnya pendapatan masyarakat terutama di masa pandemic, belum terkoordinasinya dokumen yang berisi pokok-pokok pikiran kebudayaan di 15 Kabupaten dan Kota sebagai dokumen pemajuan kebudayaan serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong; 3) Meningkatnya persentase penduduk miskin, serta keparahan dan kedalaman kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan, akibat kontraksi pada pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB serta meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan dampak COVID-19 terutama pada penduduk usia kerja; 4) Masih tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil akibat dari belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi baru terbarukan; 5) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan belum selesainya pembangunan TPA Regional Mamitarang dan belum adanya fasilitas pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis; 6) Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, akibat dari menurunnya ketersediaan dan konsumsi pangan secara khusus beras, distribusi yang belum maksimal, maupun susunan ragam pangan yang belum terdiversifikasi dengan baik; 7) Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan; 8) Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal terutama di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, akibat dari perubahan regulasi terkait pemenuhan SPM yang mempengaruhi proses perencanaan; dan 9) Masih lemahnya manajemen perubahan (management of change), deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, penegakan perda, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. II-138RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Berdasarkan Permasalahan pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2020, maka di rumus Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2022, sebagai berikut: 1) Penguatan Ekonomi melalui industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa; 2) Peningkata Kualitas dan Daya Saing SDM, Pemajuan Kebudayaan dan Revolusi Mental; 3) Persepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; 4) Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan; 5) Peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan serta distribusi pangan yang terdiversifikasi; 6) Peningkatan kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan; 7) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; dan 8) Penguatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penyelanggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a.Pendidikan  Menurunnya kompetensi siswa akibat belum ada kepastian pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka dimasa pandemi;  Kurangnya kompetensi guru di bidang teknologi penunjang pembelajaran secara daring di masa pandemi;  Rasio Guru terhadap murid di tingkat sekolah menengah belum merata terutama diwilayah kepulauan;  Kualitas kompetensi guru masih sangat rendah meskipun sudah mendapat sertifikasi;  Keterpenuhan jumlah guru belum diikuti dengan keterpenuhan kompetensi guru;  Sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah masih belum memadai terutama diwilayah kepulauan;  Terbatasnya akses internet dalam menunjang pelayanan pendidikan terutama diwilayah kepulauan;  Masih lemahnya koordinasi penyelarasan kegiatan antara dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kab/kota;  Minimnya data terkait jumlah anak usia sekolah reguler dan jumlah anak berkebutuhan khusus yang terupdate secara berkala. b Kesehatan  Pandemi COVID-19 belum dapat diperkirakan kapan berakhir;  Masih adanya kasus stunting;  Prevalensi penyakit menular di antaranya malaria, diare, dan DBD masih tinggi;  Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan dan kasus kematian bayi;  Masih adanya puskesmas dan Rumah sakit yang belum terkareditasi oleh karena kebijakan Pandemi Pemerintah Pusat terkait COVID-19; II-139RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022  Kualitas tenaga, fasilitas dan infrastruktur kesehatan belum memadai serta distribusi yang belum merata terutama di daerah kepulauan;  Pedidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi masih kurang;  Prevalensi penyakit tidak menular di antaranya penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes, dan penyakit paru Obstruktif kronis (PPOK) makin tinggi.  rendahnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui pola hidup sehat.
c.Pekerjaan Umum  Kondisi jalan Provinsi dalam kondisi mantap masih perlu ditingkatkan;  Akses air bersih masih sangat rendah dan belum mencapai standar pelayanan minimum perumahan rakyat;  Akses sanitasi masih sangat rendah.
d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  Akses terhadap air bersih, penanganan persampahan dan sanitasi belum memenuhi standar pelayanan minimum;  Masih terdapat kawasan permukiman yang belum dilengkapi dengan fasilitas PSU.
e.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  Penegakan Perda belum optimal;  Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah yang berlaku;  Koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan pemangku kepentingan belum optimal dalam mencegah tindakan yang bertentangan dengan hukum, penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
f.Sosial  Penanganan rumah tangga miskin by name by address secara holistik belum optimal;  Pemutakhiran DTKS belum maksimal;  Penanganan terhadap 22 (dua puluh dua) kelompok marginal (penyakit jiwa, anak terlantar, bayi terlantar, anak yang bermasalah hukum, dan lain-lain) masih terbatas;  Fasilitas penapungan (shelter) untuk penanganan masalah kesejahtraan sosial (PMKS) masih terbatas. 2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
a.Tenaga Kerja  Kemajuan teknologi akan menurunkan kebutuhan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pengangguran;  Penggunaan tenologi yang lebih tinggi membutuhkan penggunaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang lebih tinggi, sedangkan perkembangan penguasaan keterampilan oleh tenaga kerja masih relatif lambat; II-140RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022  Migrasi tenaga kerja dari daerah lain yang disebabkan oleh ketertarikan terhadap perkembangan ekonomi semakin meningkat sehingga dapat mengancam kesempatan tenaga kerja loal dan menimbulkan pengangguran;  Angka pengangguran masih relatif tinggi;  Kualitas tenaga kerja yang tersedia mencakup pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja kebanyakan belum memenuhi kebutuhan pasar serta kepentingan pembangunan daerah;  Pengangguran suka rela masih sering terjadi.  Anggaran Program Pembangunan daerah dalam rangka menurunkan angka pengangguran relatif belum memadai;
b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang dan peraturan terkait bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;  Masih banyak anak-anak yang mengalami korban kekerasan oleh orang orang terdekat, di rumah, sekolah dan dimana anak-anak berada;  Masih terjadi kasus trafiking (perdagangan orang) di Sulawesi Utara;  Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang gender;
c.Pangan  Ketahanan pangan untuk swasembada beras dan daging masih perlu perhatian yang besar dan komitmen anggaran yang serius;  Kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
d.Pertanahan  Sertifikasi tanah untuk rumah tangga miskin masih perlu terus digalakkan;  Program pemerintah untuk sertifikasi tanah belum dilakukan secara optimal.
e.Lingkungan Hidup  Degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi dan kemasyarakatan, termasuk alih fungsi lahan semakin sering terjadi;  Belum tersedianya pengelolaan limbah B3.
f.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Belum Optimalnya Database Kependudukan;  Laporan Data Kependudukan Skala Provinsi yang masih manual.  Kepedulian Instansi Pemerintah dan Swasta akan manfaat Pemanfaatan Data Kependudukan masih kurang;  Kesadaran Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan oleh masyarakat masih rendah  Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil masih rendah; II-141RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022  Ketersediaan jaringan internet yang berdampak pada proses perekaman dan cetak dokumen kependudukan (KTP);  Sarana dan prasarana penunjang operasional belum memadai.
g.Perhubungan  Pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana jalan dan jembatan;  Pelayanan transportasi publik masih sangat perlu ditingkatkan;  Prasarana jalan belum memenuhi standar pelayanan minimum.
h.Komunikasi dan Informasi  Penggunaan e-government belum Optimal;  Database pemerintah daerah relatif belum memadai;  Arus informasi dan komunikasi masih lemah;  Pemanfaatan teknologi informasi Komunikasi masih dalam proses integrasi.
i.Persandian dan Statistik  Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Sektoral belum Optimal.
j.Koperasi dan UKM  Sulitnya akses permodalan usaha koprasi dan UKM;  Lemahnya kompetensi pengurus koperasi untuk memaksimalkan pencapaian target usaha;  Prosedur perjanjian investarisasi yang masih belum kondusif untuk meningkatkan daya saing investasi.
k.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Masih kurangnya Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat tertinggal dan miskin;  Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat di desa tertinggal dalam mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri;  kualitas penataan dan administrasi pemerintahan desa serta kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal;  belum optimalnya pelaksanaan bina desa secara berkelanjtan dalam pengelolaan keuangan dan aset, akibat adanya pergantian struktur perangkat pemerintahan desa;  Masih rendahnya Intervensi dan penganggaran penanganan stunting berbasis APBDes di kab/kota;  Kelembagaan BUMDes sebagai wadah kreativitas desa belum optimal. II-142RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022
l.Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk  Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terpenuhi kebutuhan ber KB (unmet needs) di Provinsi Sulawesi Utara;  Masih Kurangnya Petugas pelayanan Keluarga Berencana (bidan) yang bersertifikat (CTU);  Tingginya angka keluarga Prasejahtera di Provinsi Sulawesi Utara;  Lemahnya pelaporan terkait data Pengendalian Penduduk (Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera) ke ProvinsiSulawesi Utara.;  Kurangnya kebijakan/aturan daerah tentang Pelaksanaan Pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana;  Penguatan data dan informasi Indeks Pembangunan Keluarga dan UPPKS;  Kurangnya pemahaman keluarga akan gizi pada Ibu hamil sampai balita usia 2 tahun;  Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di bidang Pengendalian Penduduk masih rendah;  Sarana dan Prasarana penunjang operasional masih sangat kurang;  Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan dalam rangka pendewasaan usia perkawinan melalui program Genre, serta peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;  Masih kurang dan belum optimalnya salah satu fungsi sarana Sistem Komunikasi, Informasi dan Edukasi yaitu Rumah Dataku di setiap desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Utara.
m.Penanaman Modal  Pandemi COVID-19 yang masih mengancam berpotensi menghambat pertumbuhan investasi;  Kondisi infrastruktur yang kurang memadai, seperti bandara, pelabuhan, dan jalan, serta kurangnya pasokan listrik dan ketersediaan air bersih di daerah-daerah tertentu yang produktif;  Status tanah di wilayah investasi yang kurang jelas sehingga sering menimbulkan gugatan setelah investor melakukan produksi.  Belum tersedia Peraturan Daerah Kemudahan Berusaha;  Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang pelayanan perizinan.;  Pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM tepat waktu dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
n.Kepemudaan dan Olahraga  Sarana dan prasarana olaraga belum tersedia secara memadai;  Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum terkelola secara memadai.  Lembaga-lembaga kepemudaan belum berjalan dengan baik. II-143RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022
o.Kebudayaan  Belum terkoordinasinya dokumen yang berisi pokok-pokok pikiran kebudayaan di 15 Kabupaten dan Kota sebagai dokumen pemajuan kebudayaan;  Kurangnya Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara professional pelestarian tradisi masyarakat;  Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya peringkat provinsi yang diregistrasi dan ditetapkan.  Kurangnya sarana dan prasarana, pengembangan seni budaya, serta dukungan manajemen kebudayaan yang memadai;  Belum optimalnya inventarisasi warisan budaya tak benda untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia;  Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional., yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi;
p.Perpustakaan  Minat baca mayarakat masih rendah;
q.Kearsipan  Penataan arsip daerah belum sesuai standar 2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
a.Kelautan dan Perikanan  Luasnya wilayah teritorial dan ZZEI Sulawesi Utara serta banyaknya pulau-pulau dan perbatasan dengan negara tetanga merupakan lahan subur ntuk penagkapan ikan secara ilegal dan perusakan ilegal perusakan dan ekosistim pesisir, Pengawasan menjadi kurang optimal karena sarana pengawasan terbatas, kurang optimal peran serta masyarakat dalam pengawasan, kurangnya koordinasi lintas sektor;  Dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, masih terdapat kegiatan illegal fishing akibat akibat kemampuan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan masih lemah, penyediaan sarana dan prasarana belum memadai;  Pelanggaran lintas batas oleh nelayan tradisional karena perbatasan dengan negara tetangga Republik Filipina dan kejelasan perbatasan wilayah dengan negara tetangga yang belum diselesaikan serta ABK nelayan yang status kewarganegaraan tidak jelas;  Sumber daya ikan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan perairan pantai. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan terkait dengan degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan perairan seperti penggunaaan alat tangkap yang direkomendasikan metode II-144RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 penangkapan yang merusak lingkungan (bom, racun, listrik, dan lain-lain);  Produktivitas nelayan masih tergolong rendah disebabkan armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil yaitu perahu tanpa motor, motor tampel dan kapal motor ukuran 0,5-3. Kelemahan dari nelayan yang hanya mampu melakukan penangkapan ikan one day fishing, tingginya tingkat kehilangan mutu ikan karena belum menerapkan sistem rantai dingin, keterbatasan dalam memanfaatkan dana perbankan;  Dalam perkembangan perikanan budi daya, masih dihadapkan pada implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam penanggulangan hama dan penyakit, bahan baku pakan serta tingginya harga pakan;  Pengembangan sistem jaminan kesehatan mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan di era perdagangan global;  Kesejahteraan pelaku usaha perikanan merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk perikanan.  Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tidak terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut, intrusi air laut kedaratan peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim. Oleh karena itu penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim sangat diperlukan;  Wilayah pesisir memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran sehingga diperlukan berbagai berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian perencanaan dan upaya revitalisasi di antaranya melalui reklamasi yang terkendali.
b.Pariwisata  Pendidikan menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan lokal (tarian daerah, musik tradisional, dan bahasa daerah) belum terakomodasi secara memadai dan merata dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah;  Paguyuban-Paguyuban yang dibentuk oleh masyarakat atau pun organisasi kemasyarakatan untuk mengangkat kebudayaan lokal secara rutin masih sangat minim;  Meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata.  Masih kurangnya masyarakat menyadari tanggung jawab untuk memperkenalkan wisata kuliner dan budaya daerah sendiri;  Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri;  Pembebasan lahan untuk pembagunan Infrastruktur dan KEK;  Kebutuhan layanan listrik dan energi yang berkesinambungan. II-145RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022
c.Pertanian dan Ketahanan Pangan  Ketahanan pangan untuk swasembada beras dan daging masih perlu perhatian yang besar dan komitmen anggaran yang serius;  Penanganan terhadap daerah kabupaten rawan bencana belum maksimal;  Keamanan pangan yang masih perlu ditingkatkan sering dengan meningkatnya penemuan kasus akibat keracunan makanan;  Kerusakan jaringan irigasi di lapangan. Kerusakan ini terjadi akibat bencana alam, erosi dan banjir. Jumlah jaringan irigasi yang dibangun dan direhabilitasi relatif lebih sedikit;  Prasarana jalan pertanian dan jalan produksi yang telah dibangun jumlahnya jauh di bawah kebutuhan;  Masih banyak serta produksi yang belum dibangun jalan usaha tani/jalan produksi akibat biaya angkutan hasil relatif mahal, juga mengakibatkan terjadinya kerusakan mekanis pada komoditi hasil pertanian serta menurunnya harga jual produk tersebut;  Sistem perbenihan dan perbibitan daerah belum berjalan optimal;  Keterbatasan akses petani terhadap permodalan;  Jumlah penyuluh pertanian setiap tahun berkurang karena pensiun dan beralih kejabatan struktural;  Sarana dan prasarana penyuluhan masih kurang;  Anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaran penyuluhan di tingkat pusat sampai dengan kab/kota masih terbatas;  Penyelanggaraan penyuluhan masih tertumpu pada tanaman pangan, karena kurangnya tenaga penyuluh perikanan dan kehutanan;  Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh terutama dalam penyusun feasibility study untuk mendapatkan kredit perbankan;  Ketersedian pangan, masyarakat melalui pengelolaan lumbung pangan masyarakat belum seluruhnya mencangkup wilayah kepulauan, termasuk di 12 pulau terluar yang ada di wilayah Sulawesi Utara, dari 9 (sembilan) di antaranya berpenghuni baru 2 (dua) pulau Miangas dan pulau Kawio;  Cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) belum mencapai iron stock (jumlah yang wajib tersedia setiap saat) sebesar 275 ton sebagaimana Permentan Nomor 1 tahun 2019 tentang Penetapan Jumlah CPPD;  Masih tingginya fluktuasi harga beberapa pangan pokok dan strategis khususnya pada saat menghadapi hari-hari besar keagamaan serta kondisi tertentu yang diakibatkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim dan/atau cuaca, sehingga kondisi ini akan memengaruhi kemampuan akses pangan masyarakat;  Upaya stabilisasi harga pangan belum mencakup keseluruhan komoditas pangan pokok dan strategis. Hal ini juga dipengaruhi antara lain oleh belum adanya intervensi penetapan harga minimum daerah untuk pangan lokal atau harga pangan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat; II-146RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022  Sulawesi Utara merupakan wilayah kepulauan dari antara delapan provinsi kepulauan di Indonesia. Kondisi letak geografis ini akan sangat memengaruhi ketersediaan pangan masyarakatnya. Berdasarkan peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) daerah rentan rawan pangan sebagian besar berada di daerah kepulauan yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe dan Sitaro;  Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Utara belum beragam dan berimbang. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang walaupun dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan skor tetapi belum mencapai skor PPH ideal yaitu skor 95-100 sebagaimana Perpres Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;  Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen pangan dan konsumsi terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pada produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
d.Kehutanan  Masih maraknya illegal loging, perambahan kawasan hutan dan kegiatan pertambangan tanpa ijin dalam kawasan hutan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu  Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan  Jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) dan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (PPNS Kehutanan) masih terbatas  Masih kurangnya peran serta para pemangku kepentingan kebakaran hutan dan lahan  Jumlah tenaga penyuluh kehutanan terbatas  Terjadinya konflik tenurial kawasan hutan  Pembuatan jalan (baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten) dalam kawasan hutan yang tidak prosuderal/tanpa ijin  Kurangnya ruang terbuka hijau di kabupaten/kota sebagai sarana ruang publik  Identifikasi potensi sumber daya hutan (Hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, hasil hutan kayu), kelompok masyarakat serta penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD) dalam kawasan hutan belum terfasilitasi secara optimal  Adanya perburuan satwa yang dilindungi dalam kawasan hutan  Adanya penerbitan surat keterangan pemilikan tanah (SKPT) oleh pemerintah desa, penerbitan akte jual beli tanah dalam kawasan hutan oleh camat dan penerbitan sertifikat tanah dalam kawasan oleh Badan Pertanahan Nasional  Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang Kawasan Taman Hutan Raya Gn. Tumpa H.V. Worang yang merupakan suatu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi Tumbuhan dan Satwa, Pendidikan, Penelitian serta Pariwisata Alam.  Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan  Kurangnya ketersediaan bibit kayu berkualitas.  Terbatasnya sarana dan prasarana persuteraan alam.
e.Energi Sumber Daya Mineral II-147RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022  Kurangnya data potensi energi yang valid. Data ini berupa pra studi kelayakan potensi energi yang bisa menjadi bahan untuk menarik investasi di bidang pembangkit tenaga listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan.  Minimnya Sumber Daya Manusia aparatur pengelolaan energi baru terbarukan. Pengelolaan energi terbarukan dimasa yang akan datang akan semakin meningkat seiring berkurangnya ketersediaan energi fosil. Peningkatan kopetensi aparatur di bidang energi dimasa yang akan datang demi terwujudnya kemandirian energi dan ketahanan energi.  Kurangnya anggaran pengelolaan energi terbarukan untuk penelitian, pengembangan dan pengadaan infrastruktur energi terbarukan.  Masih adanya desa belum berlistrik dan daerah yang belum menikmati listrik 24 jam. Dan masih banyak usaha ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan aturan.  Dalam hal eksplorasi potensi Sumber Daya Mineral yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, masih terkendala oleh kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten di Bidang Geologi dan ketersediaan dana. Sementara data potensi Sumber Daya Mineral ini sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan disuatu daerah.  Untuk air tanah, masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran para pemilik badan usaha yang menggunakan air tanah secara komersil untuk mengurus Ijin Pemboran dan Surat Ijin Penggunaan Air Tanah (SIPA). Sementara perijinan ini diperlukan untuk mengendalikan Pemanfaatan Air Tanah agar tidak melampaui debit yang diijinkan demi menjaga kelangsungan dan upaya konservasi air tanah.  Kewenangan terkait Pengawasan dan Pengendalian juga teredukasi oleh Undang-Undang 3 Tahun 2020, hal ini menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan.  Dengan sulitnya proses perizinan yang diakibatkan oleh beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat secara langsung berakibat kepada meningkatnya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Sulawesi Utara, dengan kmoditas, mulai dari Komoditas Batuan, Mineral Non Logam, Mineral Non Logam Jenis Terentu dan Mineral Logam.  Belum sinkronnya pemahaman antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait Pajak dan Retribusi dari sector Pertambangan sering membuat kerugian di pihak Pemegang IUP, dikarenakan proses penetapan Retribusi dari Pemerintah Kabupaten seringkali tidak memperhatikan Surat Keputusan Penetapan Harga Patokan Komoditas Batuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.  Banyaknya Pemegang IUP yang tidak menjalankan Kaidah Good Minning Practise mengakibatkan pelaksanaan pertambangan yang tidak berjalan secara optimal serta kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol, hal ini juga terjadi karena tidak adanyan kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian.  Pemahaman masyarakat terkait Kegiatan Usaha Pertambangan yang masih minim yang mengakibatkan mereka mudah termakan dengan II-148RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 isu-isu oleh orang yang tidak bertanggung jawab juga menjadi permasalahan yang sangat serius yang menyebabkanterhambatnya kegiatan pertambangan oleh pemegang IUP dalam hal Pembebasan Lahan, Perekrutan Tenaga Kerja, dll.
f.Perdagangan  Untuk perdagangan dalam negeri, tantangan terbesar adalah menjaga agar nilai inflasi terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ketersediaan dan distribusi barang pokok harus dijaga dan dikendalikan;  Untuk perdagangan luar negeri, tantangan terbesar adalah peningkatan ekspor di tengah perlambatan ekonomi global dan turunnya permintaan komoditas dari negara-negara tujuan ekspor, Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta pandemi global COVID-19 sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan aktivitas ekspor. Di sisi lain, pengendalian impor perlu dilaksanakan untuk memperkuat dan mengamankan pasar dalam negeri.
g.Industri  Perkembangan perindustrian Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Pertama adalah perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Utara sehingga menyebabkan penurunan permintaan atas komoditas industri. Kedua, perang dagang Tiongkok-AS yang berkepanjangan juga turut mempengaruhi permintaan produk-produk hasil Industri Indonesia, apalagi kedua negara tersebut merupakan dua negara besar tujuan ekspor Indonesia;  Pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak industri, baik besar maupun IKM, yang tidak berproduksi atau bahkan gulung tikar;  Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Utara masih membutuhkan revitalisasi teknologi agar produktivitas lebih meningkat dan efisien. Revitalisasi teknologi ini diperlukan terutama dalam implementasi industri 4,0. Peningkatan kompetensi pelaku IKM dan penguatan pemberdayaan IKM juga perlu mendapat perhatian lebih, serta pembangunan sentra-sentra IKM di kabupaten/kota se-Sulawesi Utara perlu segera dipercepat pembangunannya;  Sulawesi Utara masih mengandalkan kontribusi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam menggerakkan roda perekonomian sehingga sektor ini yang masih sangat dominan dalam sumbangsihnya terhadap PDRB Sulawesi Utara. Di lain sisi, sektor industri pengolahan belum memberikan sumbangsih yang terlalu berarti. Kawasan Ekonomi Khusus Bitung merupakan solusi untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan bagi perekonomian Sulawesi Utara. Namun belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung membuat perkembangan industri Sulawesi Utara menjadi lambat. 2.3.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan
a.Perencanaan  Regulasi Nasional yang sering berubah-ubah;  Ego sektoral yang mengemuka; II-149RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022  Kurangnya komitmen kabupaten/kota dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
b.Keuangan  Perangkat Daerah yang belum mempunyai tenaga perencanaan, serta tenaga akuntan yang memadai.  Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral.  Belum semua ASN memahami regulasi yang mengatur kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga mengakibatkan terdapatnya pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan.  Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil temuan audit.
c.Pendapatan  Ketersediaan sarana dan prasarana pada objek retribusi daerah;  Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan;  Sistem jaringan komunikasi yang belum merata di semua Kab/Kota di Provinsi Sulut;  Keakuratan data berbasis digitalisasi masih dalam pengembangan.
d.Kepegawaian dan Diklat  Belum sesuai antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;  Kapasitas dan kapabilitas Manajemen Penyelenggaraan Diklat belum memadai untuk mencetak aparatur professional;
e.Penelitian dan Pengembangan  Lemahnya kapasitas kelembagaan balitbangda karena struktur organisasi yang termasuk typology c;  Kurangnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan;  Belum optimalnya fasilitasi pendampingan kepada Perangkat daerah terhadap inovasi daerah;  Belum tersedianya pejabat fungsional perekayasaan dan analisa kebijakan untuk mendukung kegiatan kelitbangan;  Masih rendahnya penyediaan data dan informasi yang akurat dan aktual pada bidang penelitan dan pengembangan.
f.Pengawasan  Pengawasan belum sepenuhnya dilakukan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;  Jumlah Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD) masih terbatas sehingga tidak sebanding dengan Objek Pemeriksaan;  Belum meratanya kemampuan aparatur pengawas;  Masih terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan. II-150RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022
g.Sekretariat Daerah  Belum rampungnya penyelesaian tapal batas, belum optimalnya kabupaten/kota dalam penyusunan LPPD dukungan administrasi terhadap usulan daerah pemekaran kurang optimal;  Penyesuaian terhadap perubahan berbagai regulasi dari Pemerintah Pusat yang sangat dinamis, dan belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi untuk implementasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
h.Sekretariat DPRD  Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;  Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;  Belum tersedianya sarana pendukung pelayanan kedewanan terkait risalah elektronik;  Belum optimalnya sarana data, informasi dan publikasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;  Belum adanya instrument dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DPRD;  Kurangnya pelatihan dan pengembangan Kompetensi SDM terkait tugas dan fungsi, serta administrasi;  Penggunaan dana APBD yang belum dimanfaatkan secara maksimal;  Belum optimalnya pemahaman Anggota Dewan terkait Tugas dan Fungsi DPRD. III-1RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tahun 2021 ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen. Perekonomian Indonesia 2021 diprakirakan akan terus membaik didukung kemajuan penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan. Bersamaan dengan pengaruh positif ekonomi global, berbagai faktor domestik juga mendorong penguatan ekonomi nasional pada 2022. Ekonomi Indonesia diprakirakan terus membaik pada 2022, didorong oleh prospek ekonomi global yang meningkat dan dampak kebijakan lanjutan untuk mendukung reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi global yang semakin baik pada 2022 sejalan tekanan Covid-19 yang berkurang dan dampak positif stimulus kebijakan di banyak negara akan menopang perbaikan ekspor Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas produksi dan investasi. Perbaikan iklim berusaha sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja juga akan mendukung perbaikan investasi domestik. Kinerja konsumsi swasta juga akan kembali pulih, ditopang oleh peningkatan pendapatan, terutama dari kinerja ekspor yang terus meningkat. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait yang terus diperkuat, termasuk kebijakan reformasi struktural yang berlanjut, akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan meningkat pada di kisaran 5,2-6% pada 2022. III-2RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Utara pada RKPD Tahun 2022 menjadi sangat strategis dan harus menjawab pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan walaupun daerah mengalami penurunan aktivitas ekonomi besar- besaran sampai akhir tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara terkontraksi signifikan. Perbaikan kinerja lapangan usaha maupun pengeluaran sejalan dengan proses pemulihan perekonomian global akan mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara. Satu prasyarat utama dalam mendukung pemulihan perekonomian adalah kesuksesan program vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19. Dengan pengendalian pandemi yang lebih baik maka tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat diperkirakan akan meningkat dengan lebih cepat. Oleh karena itu langkah Kebijakan Pemerintah Daerah akan terfokus pada beberapa hal, diantaranya:
1. 1.Pembukaan sektor-sektor produktif dan aman. Ditengah proses pengendalian COVID-19 yang semakin baik, sektor-sektor yang berisiko rendah seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pertambangan, jasa keuangan, infokom dan administrasi pemerintahan perlu terus didorong kinerjanya. Hal ini untuk mengkompensasi penurunan kinerja-kinerja sektor- sektor lainnya. Disisi lain, sektor-sektor yang memiliki forward dan backward linkage significant seperti transportasi, konstruksi, perdagangan, dan akomodasi makan minum perlu dijaga keberlangsungan usaha salah satunya dengan penerapan sertifikasi protokol kesehatan.
2. 2.Percepatan stimulus fiskal yang tepat. Di tengah pandemi COVID-19 dimana kondisi pendapatan masyarakat dan tendensi swasta yang cenderung menahan diri, pemerintah dapat menjadi jalan keluar dengan percepatan realisasi stimulus fiskal baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
3. 3.Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Kredit perbankan yang berlokasi di Sulawesi Utara cenderung kontraktif pada tahun 2020. Hal tersebut tidak boleh kembali terjadi pada tahun 2022, oleh karena itu, aktivitas sosial masyarakat dan perputaran roda perekonomian perlu terus ditingkatkan agar permintaan kredit maupun pembiayaan meningkat dan menghasilkan multiplier effect.
4. 4.Digitalisasi ekonomi dan keuangan, sehubungan dengan transisi ekonomi khususnya UMKM. Pandemi COVID-19 berdampak kepada setiap kalangan usaha termasuk UMKM. Berbeda dengan krisis keuangan, pandemi COVID- 19 menyebabkan aktivitas masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Oleh karena itu, adaptasi terhadap teknologi dan pemanfaatan digital ekonomi dapat menjadi solusi untuk mendorong kinerja usaha termasuk UMKM. III-3RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Utara secara holistik di bawah tema yaitu “Reformasi sosial, ketahan pangan, dan peningkatan infrastruktur sebagai landasan untuk mempercepat pemulihan ekonomi”, dengan prioritas pembangunan meliputi pada:
5. 1.Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dampak Pandemi Covid-19;
6. 2.Peningkatan Pendidikan, Kesehatan Dan Kebudayaan Serta Revolusi Mental;
7. 3.Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
8. 4.Adaptasi Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
9. 5.Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
10. 6.Penguatan UMKM dan Industri Pengolahan;
11. 7.Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sosial; dan
12. 8.Memperkuat stabilitas Trantibmas dan Transformasi Pelayanan Publik. Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada semua agen-agen ekonomi baik konsumen, produsen, pemerintah, lembaga keuangan dan negara lain. Setiap perekonomian harus mempersiapkan diri dengan berbagai tindakan pemulihan di saat era “new normal” dengan “new equilibrium”. Arah kebijakan perencanaan provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 harus menunjang upaya pemerintah nasional dalam mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan penguatan ketahanan kesehatan untuk menopang keberlanjutan kehidupan masyarakat. 3.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya
a.Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,99 persen (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi ini merupakan efek pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha yang juga terkontraksi. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -25,96 persen, diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar -13,78 persen dan Jasa Lainnya sebesar -10,06 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha yang berkaitan erat dengan aktivitas pariwisata yang mengalami pukulan paling kuat akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2020 masih di bawah target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020. Apabila kita menengok tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara untuk tiga tahun terakhir, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2020 ini merupakan pertumbuhan yang terendah bila dibanding pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 yang tumbuh sebesar 6,01 persen dan mengalami penurunan pertumbuhan 0.35 persen di tahun 2019. Hal ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya mengurangi penyebaran COVID-19. III-4RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha masih terkontraksi, dengan kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yakni sebesar -25,96 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mengalami kontraksi sebesar -2,34 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi yakni Informasi dan Komunikasi sebesar 10,90 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,28 persen, dan Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es sebesar 6,95 persen. Aktivitas masyarakat yang masih cukup banyak dilakukan di rumah seperti work from home, school from home, beribadah dari rumah, serta kegiatan sosial lainnya menyebabkan konsumsi pulsa dan paket data terus meningkat. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020, Informasi dan Komunikasi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 0,54 persen. Capaian ini disebabkan banyak aktifitas masyarakat masih dilakukan di rumah baik untuk bekerja dan belajar sedangkan Transportasi dan Pergudangan menjadi sumber kontraksi terdalam, yaitu sebesar -1,22 persen karena adanya pembatasan aktifitas masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19. Sebagian besar lapangan usaha masih mencatat pertumbuhan negatif. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -8,74 persen, sementara untuk pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 17,76 persen.
b.Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha 2020 Dari sisi Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha, hampir semua sektor mengalami pertumbuhan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,54 persen, kemudian diikuti dengan sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,42, sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0.41 persen dan sektor Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,34 persen. Apabila ditinjau dari struktur Ekonomi menurut Lapangan Usaha, pertumbuhan masih didomoniasi pada Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,51 persen, lapangan usaha. Perdaganan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,06 dan Lapangan Usaha Kontruksi sebesar 11,33 persen. Membandingkan dengan kontribusi lapangan usaha terbesar PDRB Periode 2018 s.d 2020 di Sulawesi Utara. Terlihat bahwa sebaran kontribusi PDRB ditahun 2020 ini menunjuk angka yang paling kecil bila di bandingkan sebaran kontribusi dua tahun sebelumnya. III-5RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Jika kita melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan IV 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,23 persen bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi periode yang sama pada tahun 2019 (y on y). Sebagian besar lapangan usaha masih mencatatkan pertumbuhan negatif. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar - 8,74 persen; sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 17,76 persen. Pertumbuhan pada lapangan usaha ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Utara semakin meningkat akibat pendemi Covid-19 ini sekaligus semakin tinggi solidaristas masyarakat untuk saling membantu dan berbagi dengan masayarakat yang mengalami kesusahan.
c.Struktur PDRB Menurut Pengeluaran 2020 Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,99 persen dibandingkan dengan tahun
1. 2019.Hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi di tahun 2020. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -5,75 persen. Hal ini sedikit banyak disebabkan selama pandemi Covid-19 timbul, segala kegiatan pembangunan/konstruksi yang telah direncanakan di awal tahun, batal dilaksanakan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran pembangunan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 ini. Komponen Pengeluaran yang terkontraksi berikutnya Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar -3,63 persen; dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar -2,57 persen. Struktur PDRB Sulawesi Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Ekspor Barang dan Jasa. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sumber kontraksi terdalam yakni sebesar -2,11 persen. Hal ini terjadi akibat penurunan realisasi belanja modal APBN dan swasta, dimana hingga akhir tahun 2020 belanja modal APBN masih difokuskan pada kegiatan percepatan penanganan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Sulawesi Utara. Untuk sumber kontraksi terdalam kedua yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar -1,08 persen. Kontraksi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) disebabkan oleh menurunnya beberapa subkomponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) seperti subkomponen minuman beralkohol dan rokok, pakaian, transportasi/angkutan, rekreasi dan budaya, pendidikan, penginapan dan hotel, serta barang pribadi dan jasa perorangan, masyarakat cenderung melakukan saving di bank daripada membelanjakan untuk kepentingan konsumtif. III-6RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sementara itu, komponen ekspor barang dan jasa menjadi sumber kontraksi terdalam ketiga sebesar -0,63 persen yang terjadi karena penurunan signifikan pada ekspor barang barang luar negeri yaitu komoditi perhiasan/permata. Dilihat dari sisi pengeluaran, perbandingan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara triwulan IV-tahun 2020 terhadap triwulan IV-tahun 2019 (y-on-y) terjadi kontraksi hampir pada semua komponen. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar -10,43 persen. Kontraksi pada sektor ini disebabkan masih belum maksimalnya kegiatan ekspor barang dan jasa dari Sulawesi Utara ke negara-negara tujuan karena pembatasan pergerakan arus barang ke luar negeri baik dari pelabuhan dan bandar udara selama pandemi Covid-19. Sektor yang terkontraksi berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar -4,66 persen. Seperti disampaikan pada pembahasan sebelumnya, sektor ini mengalami kontraksi disebabkan tidak berjalannya rencana kegiatan pembangunan/kontruksi sesuai rencana awal karena pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi Covid-19. Sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami kontraksi sebesar - 4,56 persen disebabkan karena kinerja belanja pemerintah telah dilakukan secara cukup efektif (spending better) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.
d.Inflasi Tingkat inflasi Sulawesi Utara pada Tahun 2020 adalah 0.47 persen. Tingkat inflasi ini masih pada level yang rendah dan terkendali. Tingkat inflasi Sulawesi Utara pada Tahun 2020 masih di bawah capaian inflasi tingkat Nasional yang berada pada angka 1.68 persen. Untuk tingkat inflasi Sulawesi Utara pada tahun 2020 ini menunjukkan tingkat inflasi yang terkecil bila dibandingkan dengan tingkat inflasi dua tahun sebelumnya yakni tingkat inflasi Tahun 2019 sebesar 3,52 persen dan 3,83 persen untuk tingkat inflasi tahun 2018. Inflasi Sulawesi Utara pada Bulan Desember 2020 ini terjadi karena adanya peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,27 pada November 2020 menjadi 105,76 pada Desember 2020. Kontribusi penyumbang tingkat inflasi tersebut berasal diantaranya kelompok pengeluaran mengalami peningkatan indeks terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,61 persen, kelompok transportasi sebesar 1,22 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,80 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,55 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,05 persen. Terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,10 persen. Dan kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan adalah kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan. III-7RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sedangkan untuk Komoditas yang memberikan sumbangan/ andil terbesar terhadap Inflasi Kota Manado adalah ikan cakalang/ikan sisik sebesar 0,1217 persen, angkutan udara sebesar 0,0806 persen, ikan malalugis/ikan sohiri sebesar 0,0702 persen, cabai rawit sebesar 0,0680 persen, kain gorden sebesar 0,0486 persen, telur ayam ras sebesar 0,0454 persen, tarif kendaraan roda 4 online sebesar 0,0345 persen, ikan selar/ikan tude sebesar 0,0330 persen, sepeda motor sebesar 0,0241 persen, dan parfum sebesar 0,0217 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan/ andil deflasi terbesar adalah tomat sebesar 0,0804 persen, lemon sebesar 0,0662 persen, emas perhiasan sebesar 0,0296 persen, pisang sebesar 0,0144 persen, jeruk nipis/limau sebesar 0,0115 persen, apel sebesar 0,0109 persen, buncis sebesar 0,0067 persen, cabai merah sebesar 0,0059 persen, terong sebesar 0,0042 persen dan bawang merah sebesar 0,0034 persen. Pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,80 persen Kelompok makanan, minuman dan tembakau pada Desember 2020 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,2351 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi antara lain: ikan cakalang/sisik sebesar 0,1217 persen; ikan malalugis/sohiri sebesar 0,0702 persen; cabai rawit sebesar 0,0680 persen; telur ayam ras sebesar 0,0454 persen; ikan selar/ikan tude sebesar 0,0330 persen; ikan oci sebesar 0,0194 persen; ikan kembung sebesar 0,0142 persen; daging ayam ras sebesar 0,0100 persen; ikan tuna 0,0095, dan minyak goreng sebesar 0,0093 persen. Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain: tomat sebesar 0,0804 persen; lemon sebesar 0,0662 persen; pisang sebesar 0,0144 persen; jeruk nipis/limau sebesar 0,0115 persen; apel sebesar 0,0109 persen; buncis sebesar 0,0067 persen; cabai merah sebesar 0,0059 persen; terong sebesar 0,0042 persen; bawang merah sebesar 0,0034 persen dan sawi hijau sebesar 0,0015 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2020 secara umum mengalami peningkatan. Kota Manado mengalami Inflasi sebesar 0,47 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen dari 105,27 pada bulan November 2020 menjadi 105,76 di bulan Desember
1. 2020.Perkembangan inflasi Kota Manado sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar -0,18 persen, sedangkan inflasi “year on year” yaitu sebesar - 0,18 persen. Pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,13 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki pada Desember 2020 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,0079 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi, yaitu: celana panjang katun pria sebesar 0,0053 persen; kemeja panjang katun pria sebesar 0,0014 persen; celana panjang jeans anak sebesar 0,0009 persen dan baju kaos berkerah anak sebesar 0,0003 persen, sedangkan sisa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan/stabil. III-8RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya pada Desember 2020 tidak mengalami perubahan indeks, masih dengan nilai IHK sebesar 100,11 persen sama dengan nilai November 2020. Pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,61 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada Desember 2020 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,0708 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: kain gorden sebesar 0,0486 persen; sabun detergen bubuk/cair sebesar 0,0116 persen; sprey sebesar 0,0036 persen; lampu emergency sebesar 0,0029 persen; sofa sebesar 0,0025 persen; sabun cair/cuci piring sebesar 0,0021 persen; kasur sebesar 0,0018 persen, air conditioner (AC) sebesar 0,0009 persen dan pembasmi nyamuk spray sebesar 0,0005 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi yaitu: penyegar ruangan sebesar 0,0030 persen; sabun cream detergen sebesar 0,0004 persen dan kulkas/ lemari es sebesar 0,0003 persen, sedangkan sisa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan/stabil. Kelompok pengeluaran kesehatan pada Desember 2020 tidak mengalami perubahan indeks, masih dengan nilai IHK sebesar 108,41 persen sama dengan nilai November 2020. Pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 1,22 persen. Kelompok transportasi pada Desember 2020 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,1439 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: angkutan udara sebesar 0,0806 persen; tarif kendaraan roda 4 online sebesar 0,0345 persen; sepeda motor sebesar 0,0241 persen dan pelumas/oli mesin sebesar 0,0047 persen, sedangkan sisa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan/stabil. Kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan Jasa Keuangan pada Desember 2020 tidak mengalami perubahan indeks, dengan nilai IHK sebesar 96,50 persen sama dengan nilai November 2020. Pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok Rekreasi, olahraga dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,55 persen. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya pada Desember 2020 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,0084 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: pulpen/ballpoint sebesar 0,0080 persen dan playstation sebesar 0,0004 persen, sedangkan sisa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan/stabil. Kelompok pengeluaran pendidikan pada Desember 2020 tidak mengalami perubahan indeks, masih dengan nilai IHK sebesar 122,80 persen sama dengan nilai November 2020. Pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 0,05 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada Desember 2020 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,0057 persen. III-9RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Komoditi yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: pizza sebesar 0,0057 persen, sedangkan sisa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan/ stabil. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya di bulan Desember 2020 mengalami deflasi sebesar 0,10 persen. Sumbangan inflasi yang diberikan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah sebesar -0,0068 persen. Komoditi penyumbang deflasi yaitu emas perhiasan sebesar 0,0296 persen. Komoditas penyumbang inflasi adalah: parfum sebesar 0,0217 persen; pembalut wanita sebesar 0,0010 persen dan sikat gigi sebesar 0,0001 persen, sedangkan sisa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan.
e.Kemiskinan Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Presentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara pada 2020 sebesar 7,62 persen. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara pada tahun 2020 sejumlah 192.370. Apabila dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019, terdapat penambahan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 0.67 ribu, dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 terdapat pengurangan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebanyak 0,94 ribu. Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 s.d. 2020 dapat disajikan dalam grafik 3.1 berikut. Grafik 3.1 Perkembangan Kemiskinan Di Sulut Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Provinsi Sulut, 2021. III-10RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Secara umum, pada periode 2016- 2020, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren menurun sejak September 2017. Perkembangan persentase tingkat kemiskinan tahun 2016 sampai dengan Maret 2020 menunjukan bahwa persentase kemiskinan terendah terjadi pada bulan September 2019 sebear 7.51 persen atau 188.600 penduduk miskin dan tertinggi terjadi pada Maret 2016 sebesar 8.34 persen atau 202.820 penduduk. Dimensi kemiskinan lainnya yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk. ndeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pengukuran kemiskian tidak hanya berhenti pada jumlah dan persentase penduduk miskin, namun perlu juga diperhatikan dimensi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan akan menggambarkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan akan menunjukkan sejauh mana sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Secara total, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami kenaikan. Pada periode September 2019 – Maret 2020 kenaikan terjadi di Perkotaan dan Pedesaan. Indeks P1 untuk Perkotaan naik mencapai 0,32 dan Perdesaan naik mencapai 0.18. Kondisi ini diduga merupakan dampak awal dari keberhasilan dana desa pemerintah dimana meskipun belum bisa menurunkan disparitas jumlah penduduk miskin yang signifikan namun paling tidak telah dapat menurunkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang ada di desa.
f.Ketenagakerjaan Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Secara spasial, Pada Tahun 2020, terdapat tiga kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang memiliki tingkat pengangguran yang tertinggi, yakni tertinggi pertama berada di kota Manado (13,88 persen), kedua di Kota Bitung (10,23 persen) dan ketiga terjadi di Kota Tomohon (8,99 persen). Sementara itu, tingkat p e n g a n g g u r a n terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Talaud (2,64 persen). Total penduduk yang bekerja di Sulawesi Utara pada Tahun 2020 mencapai 2,62 juta orang, yang terdiri III-11RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 dari 1.34 juta laku-laki dan 1.28 juta perempuan. Jumlah ini bertambah 351,3 ribu orang dibandingkan keadaan pada Tahun 2019. Terminologi penduduk usia kerja dalam publikasi ini adalah penduduk berusia 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja terbagi dalam 2 kelompok yakni Angkatan kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kelompok Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi baik bekerja ataupun penduduk yang mencari pekerjaan. Sementara itu bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi. Kelompok penduduk ini aktivitas utamanya adalah sekolah atau mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan aktif lainnya. Tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah pekerja tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, pada 2020, penduduk Sulawesi Utara paling banyak bekerja pada sektor pertanian. Diikuti oleh sector perdagangan dan industri pengolahan. Dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada Tahun 2020, TPT baik di perkotaan maupun di perdesaan mengalami peningkatan. Kejadian ini sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 yang merata di Sulawesi Utara. Sementara dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran tertinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tertinggi kedua adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMA dan SMK. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dilihat dari TPT SD ke bawah terendah diantara semua tingkat pendidikan. Berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 80.97 persen naik 9.77 poin apabila dibandingkan capaian tahun 2019. Berikutnya Kabupaten Minahasa Selatan dengan TPAK sebesar 67.09 persen turun 3.13 poin dan Kota Kotamobagu denagn capain 66.48 persen naik 2.98 dari capaian tahun 2019. III-12RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022
g.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dikelompokkan dalam beberapa kategori, IPM < 60 (Rendah), 60 ≤ IPM < 70 (sedang), 70 ≤ IPM < 80 (Tinggi), IPM ≥ 80 (Sangat Tinggi). Berdasarkan Grafik 3.2 berikut menunjukkan bahwa IPM Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan seiring dengan pencapaian nasional. Grafik 3.2. IPM Provinsi Sulut di Pulau Sulawesi 2018-2020 Sumber: BPS Provinsi Sulut, 2021. Indeks IPM Sulawesi Utara menunjukkan angka di atas indeks IPM Nasional lima dalam tahun berturut-turut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di Sulawesi Utara telah memiliki harapan hidup waktu lahir, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Utara. Apabila kita melihat Grafik 3.3 IPM Provinsi yang berada di Pulau Sulawesi, memunjukan bahwa dalam tiga tahun berturut-turut IPM di Sulawesi Utara menjadi yang tertinggi bila dibandingkan indek IPM provinsi-provinsi yang lain di Pulau Sulawesi. Grafik 3.3. IPM Sulut dan Nasional 2018-2020 III-13RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Sumber: BPS Provinsi Sulut, 2021. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah melalui instrumen belanja negara untuk penyediaan akses dan pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan standar kehidupan yang layak bagi masyarakat sudah on the track. Agenda kerja SULUT HEBAT Pemerintah Sulawesi Utara dapat berdaya dan berhasil guna serta dapat dirasakan seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Melihat capaian IPM Sulawesi Utara tersebut tidak lepas dari peningkatan capaian IPM dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara. Dari 15 Kab/ Kota yang ada di Sulawesi Utara, terdapat Enam Kabupaten yang masuk kategori Sedang (60 ≤ IPM < 70) dan Sembilan Kab/Kota masuk kategori Tinggi (70 ≤ IPM < 80). Kab/Kota yang masuk kategori IPM “Tinggi” rata-rata berada disekitar pusat ibukota provinsi kecuali Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini membuktikan bahwa sebaran kemudahan pemenuhan layanan kesehatan dan pendidikan belum bisa dirasakan secara merata masyarakat di seluruh Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tantangan Sulawesi Utara ke depan adalah bagaimana Pemerintah Daerah meningkatkan indikator pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh kabupaten/kota.
h.Gini Rasio Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (Ratio Gini). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun kriteria ukuran ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan Rendah (Gini Ratio< 0,3), Sedang (0,3 ≤ Gini Ratio ≤ 0,5) dan Tinggi (Gini Ratio> 0,5). Gini Ratio Provinsi Sulawesi Utara Maret 2020 sebesar 0,370. Dibandingkan dengan nilai September 2019, Gini Ratio Maret 2020 secara total mengalami penurunan 0,006 poin. Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan 0,005 poin dibandingkan September 2019 menjadi 0,370. Artinya, ketimpangan pengeluaran antara si kaya dan si miskin di perkotaan semakin kecil. Sedangkan, Gini Ratio di daerah perdesaan Maret 2020 yang sebesar 0,340. Gini Ratio September 2019 masih dikategorikan ke dalam kelompok ketimpangan sedang (suatu wilayah dikatakan mempunyai ketimpangan yang tinggi jika Gini Ratio melebihi angka 0,5). Ketimpangan di Sulawesi Utara masuk dalam kategori “sedang” dengan nilai koefisien Gini mencapai 0,340 pada Maret 2020, turun tipis 0,005 poin dari koefisien Gini pada September 2019 untuk Perkotaan dan turun 0.006 untuk Perdesaan. Hal ini mengartikan bahwa berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, kencenderungan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan lebih tinggi terjadi pada masyarakat di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. III-14RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022
i.PDRB Per-Kapita PDRB perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan penduduk suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk regional tersebut Pendapatan per kapita Sulut menunjukkan tren peningkatan. Perkembangan PDRB per kapita Sulut tahun 2020 yaitu sebesar Rp 42 juta, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 48,31 juta dan tahun 2019 sebesar 52,5 juta. Jika dibandingkan dengan PDB per kapita nasional, posisi PDRB per kapita Sulut masih lebih rendah. Jika dilihat dari PDRB per kapita Nasional dimana pada tahun 2020 sebesar 56,9 turun jika dibanding dengan tahun 2019 sebesar 59,01 juta. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 menghadapi tantangan yang berat dalam melaksanakan pembangunan di tengah-tengah pendemi COVID-19 yang belum menunjukkan tren akan menghilang. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap sendi-sendi perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) 2020 tercatat sebesar - 0,99 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 2019 yang tercatat sebesar 5,65 persen (yoy). Penutupan penerbangan internasional secara total, penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, dan pembatasan penerbangan domestik akan mempengaruhi kinerja perekonomian secara umum. Disisi lainnya pembatasan aktivitas sosial akan mempengaruhi perekonomian terutama dari risiko turunnya permintaan yang ditransmisikan pada penurunan insentif produksi, serta risiko tertahannya pertumbuhan konsumsi pemerintah seiring dengan penurunan pendapatan dan terbatasnya aktivitas yang bisa dilakukan. Terdapat 9 kelompok besar masyarakat yang terdampak akibat COVID- 19, yang rata-rata bekerja di sektor informal, yaitu pekerja yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang pertanian skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang industri skala usaha mikro dan kecil, penduduk yang bekerja sebagai pemulung, penduduk lanjut usia, penduduk dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dan penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, suspect dan terinfeksi COVID-19 Menyikapi berbagai tantangan dan risiko ke depan tersebut, dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal, maka pemerintah provinsi Sulawesi Utara perlu meningkatkan dan memperkuat koordinasi kebijakan bersama pemerintah kabupaten dan kota guna mengurangi dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Sulut melalui refocusing anggaran belanja daerah yang III-15RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 ditujukan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat melalui skema social safety net (jaring pengaman sosial) terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat rawan miskin akibat shock pandemi COVID-19 pada kondisi keuangan. Peta sebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara sudah menyebar ke 15 Kabupaten/Kota. Menyikapi berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19, dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal, maka pemerintah provinsi sulawesi utara perlu melalukan refocusing anggaran belanja daerah yang ditujukan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat melalui skema social safety net (jaring pengaman sosial) terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat rawan miskin akibat shock pandemi COVID-19 pada kondisi keuangan. Prospek perekonomian daerah di tahun 2022 memiliki potensi untuk mengalami peningkatan dengan memperhatikan beberapa faktor yang akan mendorong perekonomian antara lain dari permintaan domestik, peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Utara diperkirakan akan mendorong realisasi konsumsi masyarakat. Peningkatan aktivitas sosial akan berlangsung secara gradual dan terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga dan koknsumsi pemerintah pusat. Disisi investasi, diperkirakan akan didukung oleh kenaikan belanja modal pemerintah terutama yang bersumber dari APBN. Kenaikan belanja modal APBN terutama dianggarkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Utara seperti bendungan Lolak dan Kuwil Kawangkoan. Sementera itu, dari sisi swasta, prospek berbaikan investasi terutama berasal dari percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Percepatan ini juga didukung oleh pembentukan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan KEK Likupang setelah ditandatanginya joint venture antara PT. Minahasa Property and Resort Development (PT. MPRD) dan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan membaik didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian negara-negara mitra dagang utama. Hal ini juga didukung oleh tren positif harga Coconut Natural Oil (CNO) yang diperkirakan menjadi insentif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di sektor industri untuk meningkatkan produksi. III-16RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 3.1.3. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor ... tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, rencana target ekonomi makro untuk tahun 2022 sampai tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel. 3.1. Indikator dan Target Ekonomi Makro Prov. Sulut 2022-2026 Indikator Makro 2022 2023 2024 2025 2026 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4.5-5.5 5-5.7 5.7-6.0 6.0-6.5 6.5-7 Inflasi (%) 3±1 3±1 3±1 3±1 3±1 PDRB ADHB (Trilyun) 142 154 168 184 202 PDRB ADHK (Trilyun) 95 103 112 122 134 PDRB Perkapita (juta) 56 60 65 70 76 IPM 73 74 75 76 77 TPT (%) 6.47-7.18 6.0-6.5 5.5-6.0 5.0-5.5 4.5-5.0 Kemiskinan (%) 7.5-6.9 5.93 5.65 5.37 5.09 Gini Ratio 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 Memandang proses pemulihan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2021, perbaikan perekonomian masih akan berlanjut ditahun 2022 meski cenderung berada dibawah baseline model. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa asumsi umum yang ditetapkan untuk mencapai target indikator makro adalah
1. 1.Dari sisi pengeluaran, konsumsi domestik diperkirakan masih akan melanjutkan pemulihan sejalan dengan target herd immunity pada akhir tahun 2021. Kondisi herd immunity diperkirakan meningkat kembali meningkatkan aktivitas masyarakat pada kondisi pra COVID-19 terutama pada semester II 2021.
2. 2.Sementara itu, investasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan percepatan realisasi investasi di KEK Likupang, KEK Bitung maupun rencana pembangunan Kawasan Industri Mongondow. Adapun permintaan eksternal diperkirakan masih akan kuat meski cenderung moderasi pada tahun 2022.
3. 3.Disisi lapangan usaha, aktivitas kembali menjadi faktor pendorong utama kinerja pada tahun 2022. Lapangan Usaha Pertanian diperkirakan akan tumbuh membaik seiring dengan perbaikan permintaan di sektor hilir (industri, restoran, perhotelan, dll) seiring dengan percepatan proses vaksinasi dan aktivitas.
4. 4.Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan diperkirakan kembali normal sejalan dengan terbentuknya herd immunity di Sulawesi Utara. Selain itu, value added perdagangan kembali meningkat sejalan diselenggarakannya festival-festival secara luring dengan kapasitas yang lebih besar. III-17RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022
5. 5.Kinerja Lapangan Usaha Konstruksi diperkirakan ikut meningkat sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dalam kawasan KEK Likupang mengingat target operasional KEK tersebut pada tahun 2021-
6. 2022.Selain itu, realisasi investasi di KEK Likupang diperkirakan semakin baik sejalan penurunan ketidakpastian perekonomian pasca pandemi.
7. 6.Dari sisi pemerintah, berlanjutnya konstruksi proyek-proyek strategis pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diperkirakan akan mendorong kinerja Lapangan Usaha Konstruksi. Untuk Lapangan Usaha Industri, kinerja diperkirakan masih akan stabil sejalan dengan pergerakan harga CNO yang juga cenderung stabil dan sudah berada diatas perkiraan harga jangka panjangnya. Sementara itu, membaiknya permintaan domestic diperkirakan akan mendorong pemulihan kinerja industri, mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Utara.
8. 7.Dari sisi Lapangan Usaha transportasi, tercapainya herd immunity diperkirakan akan terus mendorong aktivitas baik dari sisi frekuensi maupun kapasitas baik di darat, laut maupun udara. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perencanaan terintegrasi memberikan dasar penentuan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari money follow function menjadi money follow program priority. Hal ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan pengangaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dan sebagainya. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2022 masih akan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, dimana alokasi anggaran khusus penanganan COVID-19 masih terus berlanjut. Kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dan kapasitas pendapatan asli daerah menjadi terbatas. Ini memberikan konsekuensi pada kebijakan belanja dan pembiayaan daerah di tahun 2022. Untuk kebijakan keuangan daerah tahun 2022 pemerintah daerah akan mempersiapkan beberapa skenario pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID- 19 mendukung rencana aksi daerah penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama dengan adanya pandemi COVID 19. Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan. 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah III-18RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Kebijakan pengembangan dan proyeksi peningkatan pendapatan daerah dilaksanankan dengan memperhatikan beberapa asumsi sebagi berikut:
9. 1.Program vaksinisasi COVID-19 berhasil, disamping protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan disiplin sehingga Pandemi COVID-19 dapat dipulihkan pada tahun 2021.
10. 2.Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
11. 3.Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
12. 4.Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain PT. Membangun Sulut Hebat (PT. MSH) seiring dengan operasionalnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri Bitung serta Bank SULUTGO yang diharapkan kinerja akan lebih baik. Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk:
13. 1.Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
14. 2.Peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi daerah;
15. 3.Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah;
16. 4.Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi;
17. 5.Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
18. 6.Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah;
19. 7.Sosialisasi dan public relationship untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
20. 8.Peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah; dan
21. 9.Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan. Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2022 sebagai berikut: a) Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara; III-19RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 b) Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang; c) Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel; d) Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, melalui pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukung oleh pihak Kepolisian Daerah; e) Sosialisasi dan Public Relationship, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota; f) Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah; g) Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi; h) Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD; dan i) Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD, lebih khusus untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Cukai Hasil Tembakau yang mulai dikelola pada akhir tahun 2011. III-20RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Kondisi ekonomi daerah dan berbagai tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2022, memberikan arah kebijakan terhadap pendapatan daerah yang menjadi salah satu dasar penentuan pagu anggaran sementara di seluruh perangkat daerah. Perencanaan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2022 adalah upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan menggenjot peningkatan pajak dan retribusi daerah. Total pendapatan tahun 2022 ditargetkan mencapai Rp. 4.072.073.317.072 dengan pendapatan asli daerah Rp. 1.433.060.033.072, Pajak daerah sebesar Rp. 1.135.943.855.914, Untuk retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp. 199.100.042.850, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 50.838.250.000, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp 47.177.884.308. Pendapatan Transfer daerah tahun 2022 mencapai Rp. 2.639.013.284.000 terdiri Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah. III-21RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2023 NO. URAIAN J U M L A H REALISASI TAHUN 2019 REALISASI TAHUN 2020 TAHUN 2021 TARGET TAHUN 2022 * TARGET TAHUN 2023 * 1 PENDAPATAN 3.940.225.396.820,67 3.690.999.513.207,59 4.072.305.545.344,00 4.072.073.317.072,00 4.094.407.075.591,00 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.286.069.364.575,67 1.125.317.788.015,59 1.413.292.261.344,00 1.433.060.033.072,00 1.455.393.791.591,00 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1.050.096.230.016,00 930.415.146.643,00 1.123.928.911.759,00 1.135.943.855.914,00 1.149.962.344.088,00 1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 102.667.120.362,00 114.784.249.029,63 16.850.495.000,00 199.100.042.850,00 206.896.697.401,00 1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 64.886.988.418,00 42.255.754.286,00 50.838.250.000,00 50.838.250.000,00 50.838.250.000,00 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 68.419.025.779,67 37.862.638.056,96 221.674.604.585,00 47.177.884.308,00 47.696.500.102,00 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.653.411.428.045,00 2.545.378.834.519,00 2.639.013.284.000,00 2.639.013.284.000,00 2.639.013.284.000,00 1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.605.769.430.045,00 2.519.010.935.519,00 2.639.013.284.000,00 2.639.013.284.000,00 2.639.013.284.000,00 1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 54.248.229.552,00 79.481.090.193,00 92.152.743.000,00 92.152.743.000,00 92.152.743.000,00 1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 43.868.261.285,00 33.043.104.039,00 46.810.398.000,00 46.810.398.000,00 46.810.398.000,00 1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.463.436.158.000,00 1.335.813.209.000,00 1.374.484.768.000,00 1.374.484.768.000,00 1.374.484.768.000,00 1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 1.044.216.781.208,00 1.070.673.532.287,00 1.072.036.154.000,00 1.072.036.154.000,00 1.072.036.154.000,00 Dana Insentif Daerah - - 53.529.221.000,00 53.529.221.000,00 53.529.221.000,00 1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – 35.641.998.000,00 26.367.899.000,00 - - - III-22RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 NO. URAIAN J U M L A H REALISASI TAHUN 2019 REALISASI TAHUN 2020 TAHUN 2021 TARGET TAHUN 2022 * TARGET TAHUN 2023 * Lainnya 1.2.2.2 Dana Penyesuaian 35.641.998.000,00 26.367.899.000,00 - - - 1.2.4 Bantuan Keuangan 12.000.000.000,00 - - - 1.2.4.2 Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten 9.000.000.000,00 - - - - 1.2.4.3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota 3.000.000.000,00 - - - - 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 744.604.200,00 20.302.890.673,00 20.000.000.000,00 - - 1.3.1 Pendapatan Hibah 744.604.200,00 16.898.462.084,00 20.000.000.000,00 - - 1.3.2 Dana Darurat - - - - - 1.3.3 Pendapatan Lainnya- LRA - 3.404.428.589,00 - - - Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut Tahun 2021 *Target APBD Prov. Sulut TA. 2023 dan Proyeksi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021 -2026 III-23RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan RKPD 2022 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana terdapat 6 (enam) urusan pemeritahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah dalam berbagai bidang. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Belanja daerah disusun untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2022 diarahkan untuk memenuhi program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar serta urusan pilihan; mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan; mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional; Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut : III-24RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2023 NO. U R A I A N J U M L A H REALISASI TAHUN 2019 REALISASI TAHUN 2020 TAHUN 2021 TARGET TAHUN 2022 * TARGET TAHUN 2023
22. 2.BELANJA 4.156.494.291.530,00 4.501.905.708.338,00 4.087.615.938.923,00 4.087.615.938.923,00 3.607.651.559.723,33 2.1 BELANJA OPERASI 2.776.034.327.996,00 2.904.429.743.652,00 3.061.443.855.553,00 3.061.443.855.553,00 2.766.735.146.619,30 2.1.1 Belanja Pegawai 1.245.256.344.930,00 1.190.369.817.805,00 1.366.234.187.402,00 1.366.234.187.402,00 1.407.221.213.024,06 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.064.671.171.066,00 896.791.043.512,00 887.200.609.693,00 887.200.609.693,00 536.566.309.349,95 2.1.3 Belanja Bunga 4.000.000.000,00 5.786.177.935,00 36.106.503.797,00 36.106.503.797,00 68.610.305.514,50 2.1.4 Belanja Subsidi 3.045.000.000,00 - 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 4.532.000.000,00 2.1.5 Belanja Hibah 455.361.812.000,00 808.012.704.400,00 739.448.552.539,00 739.448.552.539,00 720.909.696.545,13 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 3.700.000.000,00 3.470.000.000,00 28.054.002.122,00 28.054.002.122,00 28.895.622.185,66 2.2 BELANJA MODAL 898.366.937.288,00 1.090.984.905.420,00 562.085.671.563,00 562.085.671.563,00 299.406.089.981,70 2.2.1 Belanja Tanah 12.748.170.917,00 15.583.396.192,00 39.735.594.774,00 39.735.594.774,00 25.375.150.822,68 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 229.221.248.283,00 207.816.277.959,00 131.827.300.593,00 131.827.300.593,00 64.184.914.158,69 2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 238.727.014.138,00 405.621.209.966,00 168.307.562.294,00 168.307.562.294,00 97.481.209.280,95 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 390.239.092.950,00 461.889.771.303,00 220.881.953.901,00 220.881.953.901,00 110.991.557.918,36 III-25RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 NO. U R A I A N J U M L A H REALISASI TAHUN 2019 REALISASI TAHUN 2020 TAHUN 2021 TARGET TAHUN 2022 * TARGET TAHUN 2023 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 27.431.411.000,00 74.250.000,00 1.333.260.001,00 1.333.260.001,00 1.373.257.801,03 2.3 BELANJA TAK TERDUGA 400.000.000,00 216.942.675.596,00 7.000.313.711,00 7.000.313.711,00 7.210.323.122,33 2.3.1 Belanja Tak Terduga 400.000.000,00 216.942.675.596,00 7.000.313.711,00 7.000.313.711,00 7.210.323.122,33 2.4 TRANSFER 481.693.026.246,00 289.548.383.670,00 457.086.098.096,00 457.086.098.096,00 534.300.000.000,00 2.4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan 479.462.760.646,00 289.548.383.670,00 367.086.098.096,00 367.086.098.096,00 441.600.000.000,00 2.4.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 479.462.760.646,00 289.548.383.670,00 367.086.098.096,00 367.086.098.096,00 441.600.000.000,00 2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan 2.230.265.600,00 - 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 92.700.000.000,00 2.4.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya 1.000.000.000,00 - 2.4.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.230.265.600,00 - Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021 * RPJMD Prov. Sulut Tahun 2021-2026 III-26RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Anggaran belanja APBD Sulawesi Utara tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 4.087.615.938.923,00 Kerangka Pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah meliputi:
23. 1.Belanja Operasi Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis:
a.Belanja Pegawai Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan Non ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Belanja Barang dan Jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
c.Belanja Bunga Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Belanja Subsidi Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
e.Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belanja Hibah Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan III-27RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 2.Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
2. 3.Belanja Transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
3. 4.Belanja Tidak terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:
4. 1.Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
5. 2.Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA). Dari sisi penerimaan pembiayaan, mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan di semua sektor serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan berdasarkan Pasal 15b ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, Pinjaman PEN dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber III-28RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 dari selain Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari PT. SMI disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBD. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib seperti pembayaran hutang pokok pinjaman yang akan langsung mengurangi dana transfer. Selain itu untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana peraturan daerah Penyertaan Modal diarahkan kepada Bank SULUTGO yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut: III-29RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2023 NO Uraian JUMLAH REALISASI 2019 REALISASI 2020 TAHUN 2021 PROYEKSI/TARGET TAHUN 2022 * PROYEKSI/TARGET TAHUN 2023

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

3.PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 432.266.594.686,71 949.155.952.296,38 95.470.393.579,00 95.470.393.579,00 30.000.000.000,00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) 374.596.153.723,71 195.997.699.977,38 80.000.000.000,00 80.000.000.000,00 30.000.000.000,00 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 57.670.440.963,00 753.158.252.319,00 15.470.393.579,00 15.470.393.579,00 - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 20.000.000.000,00 50.000.000.000,00 80.160.000.000,00 80.160.000.000,00 516.755.515.867,67 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - - 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 20.000.0000.000,00 50.000.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 175.000.000.000,00 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - 80.000.000.000,00 80.000.000.000,00 341.755.515.867,67 JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 412.184.757.663,79 949.105.952.296,38 15.310.393.579,00 15.310.393.579,00 (486.755.515.867,67) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 195.997.699.977,38 138.199.757.165,97 - - - Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021 * Proyeksi RPJMD Prov. Sulut 2021-2026 IV-1RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 Visi besar Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”, diaktualisasikan berdasarkan 3 kata kunci utama, sebagai berikut: 1) “Maju”, ditunjukkan oleh:  Kemampuan untuk menjamin Pemberdayaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata dan jasa sebagai sumber ketahanan ekonomi daerah;  Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerah yang bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari luar daerah;  Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan IPTEK/Digitalisasi dalam berbagai bidang;  Memiliki Litbang yang handal; dan  Terbentuknya Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental. 2) “Sejahtera”, ditunjukan oleh:  Kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;  Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas dan sehat serta memiliki daya saing; dan  Kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa dan pasca pandemi COVID-19. 3) “Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”, ditunjukkan oleh:  Kesiapan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur dan konektivitas yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan;  Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai pintu ekspor/impor ke Asia dan Pasifik;  Kesiapan kebijakan, sumberdaya manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan MICE (Meetings, Insentives, Conferences and Exebitions), tujuan studi, serta pengembangan ilmu dan teknologi; IV-2RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022  Kemampuan pemerintah membangun jaringan kerjasama bilateral, regional dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah; dan  Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, telah dirumuskan dalam misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara. Kualitas dan daya saing masyarakat Sulawesi Utara diharapkan akan semakin meningkat. Tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan. Termasuk menjamin seluruh anak usia sekolah untuk dapat bersekolah hingga tamat SMA, serta mendorong perkembangan pendidikan vokasi. Di Sektor Kesehatan, percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat akan terus digalakkan, termasuk penanganan penyakit menular serta mendorong terus pelaksanaan Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Sulawesi Utara.. 2) Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa. Perekonomian Sulawesi Utara pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19. Sektor Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi terbesar. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran mengalami sedikit kenaikan. Jika dilihat dari komponen pembentuk PDRB, sektor informasi dan komunikasi, pertanian dan industri masih mencatat pertumbuhan positif, sedangkan sektor transportasi, perdagangan dan konstruksi mengalami pertumbuhan negatif. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Utara. Hal ini mengingat kontribusinya terhadap pembentukan PDRB masih yang terbesar. Demikian juga dengan sektor perikanan. Sebagai Provinsi Kepulauan, sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Utara. Sementara itu, sektor pariwisata sedang dibidik dan dipersiapkan secara serius oleh Pemerintah Provinsi sebagai primadona baru Sulawesi Utara. Dengan ditetapkannya Kawasan Pariwisata Likupang sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan KEK Pariwisata Likupang sebagai salah satu KEK Pariwisata di Indonesia, kesempatan dan kapasitas untuk mengembangkan sektor pariwisata semakin besar IV-3RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 3) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas. Infrastruktur dan konektivitas merupakan 2 (dua) hal mendasar dalam menilai kesuksesan sebuah pembangunan. Tanpa infrastruktur dan konektivitas yang memadai, pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah akan mengalami hambatan yang signifikan. Pada periode 2021 – 2026, sektor infrastruktur dan konektivitas kembali menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, mengingat masih terdapat beberapa permasalahan di daerah yang membutuhkan penanganan infrastruktur dan konektivitas yang komprehensif. Saat ini, Rasio Kemantapan Jalan Provinsi berada di angka 0,89. Sementara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan bahwa sampai tahun 2026 Rasio Kemantapan Jalan berada di atas 0,90. Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air seperti Jaringan Irigasi, Bangunan Pengaman Pantai serta Pengaman Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi akan terus dipacu. Demikian juga dengan infrastruktur keciptakaryaan, dimana ditargetkan TPA Regional akan beroperasi tahun 2023 dan SPAM Regional akan dibangun segera setelah selesainya pembangunan Bendungan Kuwil sebagai sumber air baku. Di sektor perhubungan, pengembangan transportasi massal, optimalisasi pemanfaatan jalan Tol Manado – Bitung, Perencanaan Pembangunan Jalur Kereta Api Perkotaan Manado – Bitung, fasilitasi pembangunan bandar udara baru serta pengelolaan pelabuhan pengumpan regional untuk menunjang terciptanya konektivitas antar daerah, termasuk untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah di Sulawesi Utara. 4) Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan amanat dalam RPJMN 2020 – 2024. Pembangunan Berkelanjutan dimaksudkan agar setiap aspek pembangunan yang dilaksanakan selalu berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan daerah yang dilaksanakan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 5) Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar daerah. Reformasi birokrasi yang mencakup tata kelola pemerintahan sangat berkaitan erat dengan aspek pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan kepada masyakarat harus bisa diterapkan di setiap sendi pelayanan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan ASN yang profesional, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pelaksanaan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat, peningkatan inovasi pelayanan publik serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah. IV-4RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 Selain itu, perlu mendorong tercapainya sinergitas antar daerah, yakni antara Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta antarpemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Sinergitas antar daerah yang terjalin dengan baik akan memudahkan pencapaian target pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 4.2. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Sulawesi Utara yang lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut: 1) Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, sasarannya adalah meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia; 2) Misi 2 : Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa Misi kedua bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, sasarannya adalah meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat; 3) Misi 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas Misi Ketiga memiliki tujuan terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai sasarannya adalah meningkatnya infrastruktur dan konektivitas; 4) Misi 4 : Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Misi keempat memiliki tujuan terwujudnya pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran Meningkatnya Pembanginan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; dan 5) Misi 5 : Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar daerah Misi Kelima bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi serta sinergitas antar daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, sasarannya adalah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. IV-5RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 Strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara. Diperlukan beberapa strategi agar kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Sulawesi Utara dapat semakin meningkat. Strategi yang ditempuh antara lain:
1.Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan;
2.Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, termasuk Pelaksanaan Program Paket C;
3.Mendorong partisipasi aktif pemuda serta memajukan keolahragaan;
4.Mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan vokasi;
5.Mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender;
6.Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal;
7.Meningkatkan cakupan terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan non formal;
8.Pemberian jaminan sosial bagi masyarakat miskin.
9.Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan; 2) Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa. Diperlukan beberapa terobosan demi meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Untuk itu, beberapa strategi yang diperlukan antara lain:
1.Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
2.Mendorong pengembangan pertanian organik;
3.Mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat;
4.Meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi Kelapa dan turunannya serta peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
5.Pengembangan kawasan pariwisata di sepanjang Koridor Pantai Utara (Pantura) dan Koridor Pantai Selatan (Pansela) Sulawesi Utara;
6.Meningkatkan produktifitas sektor UMKM;
7.Mendorong kinerja ekspor daerah;
8.Diversifikasi komoditas ekspor, termasuk pengembangan komoditi Sarang Burung Walet dan Tanaman Porang;
9.Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi; IV-6RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 3) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas. Diperlukan beberapa terobosan yang perlu dilakukan untuk memantapkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Untuk itu, beberapa strategi yang diperlukan antara lain:
1.Mengembangkan sistem konektifitas antar daerah yang berkualitas;
2.Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata;
3.Mendorong terwujudnya Sulawesi Utara sebagai Super Hub di kawasan Indonesia Timur;
4.Mendorong transformasi digital di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
5.Mendorong pembangunan kawasan Perbatasan, daerah terluar, terpencil dan tertinggal;
6.Meningkatkan tingkat kemantapan infrastruktur penunjang ekonomi wilayah;
7.Pengembangan Infrastruktur Kawasan sekitar Danau Tondano;
8.Membangun infrastruktur perdesaan;
9.Peningkatan Kapasitas Bandwidth Data Center, mendorong intergrasi Jaringan Fiber Optic Laut Pasifik dengan Palapa Ring Agar Sulawesi Utara menjadi Backbone Data Center di Indonesia. 4) Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan merupakan amanat dalam RPJMN 2020 – 2024. Pembangunan Berkelanjutan dimaksudkan agar setiap aspek pembangunan yang dilaksanakan selalu berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan daerah yang dilaksanakan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, strategi yang akan ditempuh antara lain:
1.Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
2.Mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum dan sanitasi layak;
3.Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan;
4.Mendorong upaya mitigasi terhadap perubahan iklim;
5.Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, termasuk pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan. IV-7RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 5) Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar daerah. Efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan kepada masyakarat harus bisa diterapkan di setiap sendi pelayanan masyarakat. Selain itu, sinergitas antar daerah yang terjalin dengan baik akan memudahkan pencapaian target pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:
1.Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi;
2.Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3.Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan dan sinergitas antar daerah serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
4.Mendorong sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi beserta Tujuan, Sasaran, Indikator dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Strategi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2022 STRATEGI VISI: “SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK” Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter Meningkatnya derajat kualitas Sumber Daya Manusia -Indeks Pembangunan Manusia (IPM); -Indeks Pembangunan Gender (IPG); -Penurunan Angka Stunting (%) -Indeks Pembangunan Kebudayaan -73; -94,60; -16,2%; -57,28 - Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan; - Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, termasuk Pelaksanaan Program Paket C; - Mendorong partisipasi aktif pemuda serta memajukan keolahragaan; - Mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan vokasi; - Mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender; - Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal; - Meningkatkan cakupan IV-8RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2022 STRATEGI terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan non formal; - Pemberian Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin. - Meningkatkan efektifitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta penyehatan lingkungan; Misi 2: Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat -Pertumbuhan Ekonomi (%); -Gini Ratio; -Persentase Angka Kemiskinan (%); -Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) -4,5-5,5 %; -0,37; -6,9-7,5 %; -6,47- 7,18 %; - Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat; - Mendorong pengembangan pertanian organik; - Mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat; - Meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi Kelapa dan turunannya serta peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya; - Pengembangan kawasan pariwisata di sepanjang Koridor Pantai Utara (Pantura) dan Koridor Pantai Selatan (Pansela) Sulawesi Utara; - Meningkatkan produktifitas sektor UMKM; - Mendorong kinerja ekspor daerah; - Diversifikasi komoditas ekspor, termasuk pengembangan komoditi Sarang Burung Walet dan Tanaman Porang; - Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi. Misi 3: IV-9RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2022 STRATEGI Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas -Indeks Infrastruktur; -0,885; - Mengembangkan sistem konektifitas antar daerah yang berkualitas; - Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata; - Mendorong terwujudnya Sulut sebagai Super Hub di kawasan Indonesia Timur; - Mendorong transformasi digital di seluruh wilayah Sulawesi Utara; - Mendorong pembangunan kawasan Perbatasan, daerah terluar, terpencil dan tertinggal; - Meningkatkan tingkat kemantapan infrastruktur penunjang ekonomi wilayah; - Pengembangan Infrastruktur Kawasan sekitar Danau Tondano; - Membangun infrastruktur perdesaan; - Peningkatan Kapasitas Bandwidth Data Center, mendorong intergrasi Jaringan Fiber Optic Laut Pasifik dengan Palapa Ring Agar Sulawesi Utara menjadi Backbone Data Center di Indonesia. IV-10RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2022 STRATEGI Misi 4: Pembangunan Daerah yang berkelanjutan Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan -Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang; -Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); -Akses Air Minum Layak (%); -Akses Sanitasi Layak (%); -0,60; -70,81; -92%; -85%. - Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; - Mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum dan sanitasi layak; - Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan; - Mendorong upaya mitigasi terhadap perubahan iklim; - Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, termasuk pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Misi 5: Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan -Opini BPK; -Indeks Reformasi Birokrasi; -Indeks SPBE; -WTP; -59,95%; -3.0. - Percepatan penerapan reformasi birokrasi; - Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); - Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan dan sinergitas antar daerah serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); - Mendorong sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. IV-11RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2022 4.3.1. Nasional Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 telah diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; 2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja; 4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan esalonisasi; dan 5) Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk bertumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut: a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan; 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati; 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; 4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan 5) Pengembangan industri pendukung EBT. IV-12RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) Pemantapan kawasan berfungsi Lindung (kumulatif); 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan; 3) Penyediaan air untuk pertanian; 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas; 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan 6) Pengembangan waduk multiguna. c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan; 3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar; 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan 5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan 5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan. e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan 4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha. IV-13RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; 2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; 3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; 4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan 6) Pengembangan industri halal. g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor; 3) Pengelolaan impor; 4) Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 5) Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global; 6) Peningkatan Citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan 7) Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi. h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) Peningkatan pendalaman sektor keuangan; 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; 3) Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga; 4) Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan 5) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. IV-14RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata. 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 4.3.2. Sulawesi Utara Sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, dengan asumsi pandemic COVID-19 telah mulai dapat dikendalikan, maka Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 difokuskan pada “MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI REFORMASI SOSIAL, KETAHANAN PANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR”, dengan 8 Prioritas Pembangunan Daerah, yakni:
1.Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Dampak Pandemi COVID-19;
2.Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
3.Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
4.Adaptasi Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
5.Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
6.Penguatan UMKM dan Industri Pengolahan;
7.Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sosial;
8.Memperkuat stabilitas Trantibmas dan Transformasi Pelayanan Publik. Untuk menjaga kesinambungan antara permasalahan dan isu strategis daerah serta prioritas pembangunan daerah tahun 2022, maka disajikan penyelarasan dengan keterkaitan sebagai berikut: IV-15RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 Tabel 4.2 Keterkaitan Permasalahan, Isu Startegis Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Tahun 2022 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS 2022 PRIORITAS DAERAH 2022 ARAH KEBIJAKAN 2022 1). Terkontraksinya struktur ekonomi sulawesi utara terutama pada sektor akomodasi dan makan minum serta transportasi yang utamanya dipengaruhi oleh puncak pembatasan aktivitas dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19; 1). Penguatan Ekonomi melalui industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa 1). Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Dampak Pandemi COVID- 19 Mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Reformasi Sosial, Ketahanan Pangan Dan Pembangunan Infrastruktur 2). Kualitas SDM mengalami sedikit penurunan terutama terkait komponen pengeluaran per kapita akibat menurunnya pendapatan masyarakat terutama di masa pandemic, belum terkoordinasinya dokumen yang berisi pokok- pokok pikiran kebudayaan di 15 Kabupaten dan Kota sebagai dokumen pemajuan kebudayaan serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong; 2). Peningkata Kualitas dan Daya Saing SDM, Pemajuan Kebudayaan dan Revolusi Mental; 2). Peningkatan Pendidikan, Kesehatan Dan Kebudayaan Serta Revolusi Mental 3). Meningkatnya persentase penduduk miskin, serta keparahan dan kedalaman kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan, akibat kontraksi pada pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB serta meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan dampak COVID-19 terutama pada penduduk usia kerja; 3). Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 3). Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran 4). Masih tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil akibat dari belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi baru terbarukan; 4). Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan 4). Adaptasi Lingkungan dan Mitigasi Bencana 5). Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan belum selesainya pembangunan TPA Regional Mamitarang dan belum adanya fasilitas pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis; dan 6). Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, akibat dari menurunnya ketersediaan dan konsumsi pangan secara khusus beras, distribusi yang belum maksimal, maupun susunan ragam pangan yang belum terdiversifikasi dengan baik; 5). Peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan serta distribusi pangan yang terdiversifikasi 5). Ketersediaan dan Distribusi Pangan 7). Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan; 6). Peningkatan kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan 6). Penguatan UMKM dan Industri Pengolahan 8). Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal terutama di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, akibat dari perubahan regulasi terkait pemenuhan SPM yang mempengaruhi proses perencanaan; 7). Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 7). Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sosial 9). Masih lemahnya manajemen perubahan (management of change), deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, penegakan perda, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 8). Penguatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penyelanggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif 8). Memperkuat stabilitas Trantibmas dan Transformasi Pelayanan Publik IV-16RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 Untuk menjaga kesinambungan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2022 diselaraskan dengan keterkaitan sebagai berikut: Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
1.Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Dampak PandemiCOVID-19;
5.Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
6.Penguatan UMKM dan Industri Pengolahan;
2.Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3.Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2.Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan Serta Revolusi Mental;
4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5.Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
7.Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sosial;
6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
4.Adaptasi Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8.Memperkuat Stabilitas Trantibmas dan Transformasi Pelayanan Publik; Adapun sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2022, sesuai dengan target RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut:
1.Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73;
2.Indeks Pembangunan Gender sebesar 94,60;
3.Prevalensi Stunting sebesar 16,2%;
4.Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 57,28;
5.Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,5% – 5,5%;
6.Gini Ratio sebesar 0,37;
7.Persentasi Angka Kemiskinan sebesar 6,90% – 7,50%;
8.Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT sebesar 6,47% – 7,18%;
9.Indeks Infrastruktur sebesar 0,885;
10.Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 0,6;
11.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 70,81;
12.Akses Air Minum Layak sebesar 92%;
13.Akses Sanitasi Layak sebesar 85%;
14.Opini BPK dengan status WTP;
15.Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 59,95;
16.Indeks SPBE dengan nilai 3.0. Keterkaitan antara Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 terhadap pencapaian 5 Misi Daerah, 7 Prioritas Nasional, 8 Prioritas Daerah Tahun 2022 dan Perangkat Daerah terkait beserta Target Kinerja dan Pagu Indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.4 Keterkaitan antara Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 terhadap pencapaian 5 Misi Daerah, 7 Prioritas Nasional, 8 Prioritas Daerah dan Perangkat Daerah terkait beserta Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2022 DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp PRIORITAS DAERAH
1.PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL DAMPAK PANDEMI COVID-19 22 PROGRAM MISI II PN 1 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI 0 10% 500,647,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PENINGKATAN JUMLAH KERJASAMA PENANAMAN MODAL/MOU 2 MOU/KERJA SAMA 2 MOU/KERJA SAMA 75,495,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU 85% 85% 610,506,369.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM 70% 70% 457,133,626.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT WAKTU 1 LAPORAN 1 LAPORAN 181,122,102.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU 40% 45% 1,718,212,544.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT 405.500 Ton 410.000 Ton 14,047,291,248.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI II PN 1 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI 544.839 Ton 561185 Ton 4,075,907,978.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU 95% 96% 1,837,003,312.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN KONSUMSI IKAN (Kg/Kapita/Tahun) 65 67 693,238,163.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN 100% 166% 5,053,232,537.00 DINAS PARIWISATA DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN WISATAWAN NUSANTARA 150.000 Wisnus dan 15.000 Wisman 1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman 1,984,938,978.00 DINAS PARIWISATA DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU 1.30% 2% 929,453,407.00 DINAS PARIWISATA DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.) 16.425.000.000 19.710.000.000 1,140,574,659.00 DINAS PARIWISATA DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB 8.24% 8.41% 3,342,449,198.00 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 5,022,365,383.00 DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI II PN 1 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN 1% 1-2% 1,072,542,046.00 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 4,128,656,963.00 DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR 2% 2% 327,746,506.00 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%) 0,05-1 0,05-1 332,441,056 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 866,935,000 DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN - DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN 0.50% 0.50% 718,846,827.00 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 645,243,747.00 DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI 1.39% 0.84% 13,096,899,024.00 DINAS KEHUTANAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL 19.77% 25.58% 845,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp PRIORITAS DAERAH
2.PENINGKATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEBUDAYAAN SERTA REVOLUSI MENTAL 44 PROGRAM MISI I PN 3 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH; 100 100 832,937,252,303 DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL 100 100 400,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS 1:14 1:14 1,000,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0 100% 1,500,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 0 100% 1,000,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) (80,39%) 100% 291,510,729,726.00 DINAS KESEHATAN DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK; 45/100.000 penduduk 45/100.000 penduduk 21,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 100% 100% 2,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT 100% 100% 8,000,000,000.00 DINAS KESEHATAN DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI I PN 3 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PERSENTASE POTENSI SUMBER (PSKS) KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF 5% 10% 403,734,159 DINAS SOSIAL DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI 0% 0% 0 DINAS SOSIAL DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI 100% 100% 4,831,416,371 DINAS SOSIAL DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 3 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI 100% 100% 475,000,000 DINAS SOSIAL DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN; 100% 100% 425,000,000 DINAS SOSIAL DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD 25 69 960,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN) 31 29 955,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK) 10 12.5 700,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PERSENTASE PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA PENYEDIA DATA GENDER DAN ANAK YANG DIPERBAHARUI SECARA BERKALA 75% 80% 300,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI I PN 3 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI UNTUK MENDAPATKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 100% 100% 505,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF 51 52 500,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
1.CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) 95% 97.5% 357,580,118 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL CAKUPAN PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (LAHIR, MATI, KAWIN, CERAI) 68% 70% 523,954,570 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 80% 80% 447,436,312 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN SKALA PROVINSI DALAM SATU TAHUN 100% 100% 80,243,272 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN 2.25 2.25 102,617,636 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (MCPR)) 62.5% 62.5% 76,292,803 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE / ASFR 15-19) 30% 30% 153,475,058 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI I PN 3 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 95% 95% 9,942,320,183.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI 100% 100% 5,956,794,338.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI 0,55% 0,55% 1,300,000,000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA 6 Prestasi 6 Prestasi 20,650,000,000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN 6,69% 6,69% 400,000,000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 100% 100% 43,319,574.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH 90% 95% 191,167,770.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 4 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN TERLESETARIKANNYA CAGAR BUDAYA 100% 100% 490,000,000 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI I PN 4 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS). 0,016% 0,019% 135,000,000 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 4 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH 5% 9% 337,000,000 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 4 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA YANG DITETAPKAN 15 Unit 19 Unit 326,000,000 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 4 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN STANDAR PENGELOLAAN MUSEUM NEGERI C B 1,428,000,000 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT 59 61 255,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT 4,66 8,13 45,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL 6,73 17,86 250,000,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN 0 215 50,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 3 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP YANG DISIMPAN DILEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROVINSI YANG SESUAI NSPK 0 izin 0 izin - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp PRIORITAS DAERAH
3.MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN 14 PROGRAM MISI II PN 2 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0% 100% 2,965,000,000 DINAS SOSIAL DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA 26,6% 33% 75,000,000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI 60% 65% 485,939,505 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM SATU DAERAH PROVINSI 55,5% 60% 104,539,058 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN 30% 40% 12,375,001,774 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN 75% 80% 707,022,085 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 2 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN DESA 6.64% 13.27% 205,000,000 DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 2 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 100% 100% 150,000,000 DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI II PN 2 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 22,7 % 100% 685,000,000 DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 2 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 66,6 % 100% 5,110,000,000 DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 2 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PENETAPANNYA 20% 20% 49,999,254 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 2 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI REKAPITULASI WARGA TRANSMIGRASI YANG DITEMPATKAN 0 KK 0 KK 59,999,915 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 2 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PRESENTASE SATUAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PEMBINAANNYA 60% 60% 10,000,000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 2 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI 88% 100% 1,784,064,902 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROV. SULUT PRIORITAS DAERAH
4.ADAPTASI LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA 21 PROGRAM MISI IV PN 6 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA 2% 9% 11,800,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI IV PN 6 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL 0 1 2,750,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH SPAL REGIONAL 0.02 0.06 3,558,388,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI 0% 2% 1,338,546,741.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA 100% 100% 978,692,000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULUT MISI IV PN 6 4,251,653,394 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH MISI IV PN 6 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI KLHS RPPLH DAN KLHS 420,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI 70,51 70,81 527,261,825.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) TERLAKSANANYA PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN TAMAN KEHATI OLEH PEMERINTAH PROVINSI 0 1 Taman Kehati 75,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) JUMLAH USAHA/KEGIATAN YANG MELAKUKAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS KAB/KOTA 2 Pelaku Usaha/Kegiatan 2 Pelaku Usaha/Kegiatan 87,500,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI IV PN 6 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI 50% 50% 323,071,656.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH JUMLAH MHA DAN/ATAU KEARIFAN LOKAL YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR - 1 Kelompok 70,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MAYARAKAT - 100% 45,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT JUMLAH PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 1 Penghargaan 1 Penghargaan 75,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITANGANI 100% 100% 101,535,828.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI 40% 45% 534,607,484.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI) 30% 29% 800,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI IV PN 6 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS 0% 20% 180,000,000.00 DINAS KEHUTANAN DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI 100% 100% 516,153,811.00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN PROVINSI YANG TIDAK MELANGGAR PERDA 100% 100% 522,200,000.00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN 35% 36% 1,045,000,000.00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROV. SULUT MISI IV PN 6 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN RASIO ELEKTRIFIKASI 99.99% 100% 972,500,000.00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROV. SULUT PRIORITAS DAERAH
5.KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN 4 PROGRAM MISI II PN 1 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PERSENTASE CADANGAN PANGAN 93% (275 Ton) 100% (275 Ton) 90,000,001.00 DINAS PANGAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT SKOR POLA PANGAN HARAPAN 94.1 94.5 1,460,000,000.00 DINAS PANGAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN 14.03% 12.03% 280,000,000.00 DINAS PANGAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 60% 85% 560,000,000.00 DINAS PANGAN DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp PRIORITAS DAERAH
6.PENGUATAN UMKM DAN INDUSTRI PENGOLAHAN 16 PROGRAM MISI II PN 1 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM JUMLAH KSP / USP YANG TERFASILITASI DALAM PELAYANAN IZIN 30 60 181,300,000.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS 3.766 unit 3.803 unit 266,600,000.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI PERSENTASE KOPERASI AKTIF 1% 1% 104,489,325.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH 525 Orang Pengelola; 525 Orang Wirausaha 555 Orang Pengelola; 555 Orang Wirausaha 3,031,669,734.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI JUMLAH KUMKM YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN KUMKM 60 120 379,326,212.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PERSENTASE UMKM NAIK KELAS 2% 2% 111,480,045 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA 200 210 579,505,786.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERSENTASE PERTIMBANGAN TEKNIS YANG DITERBITKAN IJIN 80% 0% - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PERSENTASE KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK 100% 100% 30,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI II PN 1 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAJU INFLASI TERKENDALI (%) 3±1 3±1 1,070,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS 1.20% 5-6% 483,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.30.06 PROGRAMSTANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN 90% 90% 188,584,112.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 75% 0% - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP 100% 100% 2,900,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IJIN 100% 100% 40,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT MISI II PN 1 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI 100% 100% 100,000,000.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT PRIORITAS DAERAH
7.PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN SOSIAL 21 PROGRAM MISI III PN 5 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) RASIO LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI 0.84 0.857 61,487,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE JUMLAH SISTEM DRAINASE YANG TERBANGUN DAN TERHUBUNG DENGAN SUNGAI LINTAS KAB/KOTA DAN YANG BERADA DI KAWASAN 3 1 3,300,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp STRATEGIS PROVINSI MISI III PN 5 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN JUMLAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI YANG MEMPEROLEH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 1 2 8,250,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS PROVINSI YANG DIBANGUN / DIREHAB / DIRENOVASI / UBAHSUAI / DIPELIHARA DAN DIRAWAT 100% 100% 51,650,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PERSENTASE KAWASAN YANG DITATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 100% 100% 4,789,356,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN RASIO KEMANTAPAN JALAN PROVINSI 0.89 0.894 115,636,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI 0.05 0.051 260,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG RASIO KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RTRW 0.53 0.6 11,743,738,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 10 - 15 HEKTAR YANG DITANGANI 0 100% 1,250,000,000.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI III PN 5 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERSENTASE SATUAN PERUMAHAN YANG DILENGKAPI DENGAN PSU 47% 54% 29,219,458,728.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Kegiatan 1 Kegiatan - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI PERSENTASE PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DI ATAS IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERTIBKAN 100% 100% 50,000,000.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSENTASE PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG SELESAI TEPAT WAKTU 33.28% 35% 1,000,000,000.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - 100% 500,000,000.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERSENTASE GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU 33.28% 35% 38,152,696,680.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 0% 100% 2,000,000,000.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI III PN 5 2.10.09 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE TERSEDIANYA LOKASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN/KOTA 100% 100% 1,000,000,000.00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 100% 100% - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT MISI III PN 5 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI 0.41 0.42 2,389,599,570.00 DINAS PERHUBUNGAN MISI III PN 5 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM NAIK TURUN (ORANG) 12.100 13.100 536,000,000 DINAS PERHUBUNGAN MISI III PN 5 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN JUMLAH KEGIATAN SOSIALISASI RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN PROVINSI DI KAB/KOTA 0 3 80,000,000 DINAS PERHUBUNGAN PRIORITAS DAERAH
8.MEMPERKUAT STABILITAS TRANTIBMAS DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK 26 PROGRAM MISI II PN 7 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN 100% 100% 20,242,914,804 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULUT MISI II PN 7 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA 100% 100% 1,193,365,000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULUT MISI V PN 7 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI INDEKS REFORMASI BIROKRASI 57,48 59,95 2,066,144,870 BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI V PN 7 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH NILAI LPPD Tinggi Tinggi 836,940,471 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT PERSENTASE REKOMENDASI PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI 100% 100% 27,962,817,300 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 100% 100% 2,252,197,104 BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI 100% 100% 994,532,422 BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN 100% 100% 4,370,000,000 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 95% 95% 865,724,394 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 100% 100% 29,956,982,183 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE KETERUKURAN DAN AKURASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 75% 75% 2,497,232,225.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 100% 100% 5,504,005,587.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI V PN 7 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OPINI LAPORAN KEUANGAN WTP WTP 519,334,957,088.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET 4 4 2,864,542,052.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RASIO PAD (ADHK) 0.01 0.015 14,414,558,743.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PERSENTASE PENERAPAN MERIT SISTEM YANG MENJADI KEWENANGAN BKD 75% 75% 12,114,616,804 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERSENTASE ASN YANG BERKOMPETENSI 25% 30% 7,579,400,947 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN 20% 40% 527,000,000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG PRESENTASE PELAYANAN PENGHUBUNG 100% 100% 705,801,091 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN OPINI LAPORAN KEUANGAN WTP WTP 6,549,499,170 INSPEKTORAT DAERAH PROV. SULUT MISI V PN 7 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PKPT 100% 100% 969,008,994 INSPEKTORAT DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 7 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 100% 100% 607,370,395 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULUT DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2022 TARGET Rp MISI I PN 7 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 100% 100% 2,275,320,000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 7 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 100% 100% 607,103,675 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 7 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PERSENTASE ORMAS, LSM, FKUB YANG MENDAPAT PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 100% 100% 399,917,728 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULUT MISI I PN 7 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PERSENTASE KASUS TRANTIBUM YANG TERSELESAIKAN (JUMLAH KASUS TRANTIBUM YANG TERDATA / JUMLAH KASUS YANG TERSELESAIKAN X 100%) 100% 100% 5,635,000,000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULUT V-1RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Ditunjukan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini disebabkan karena sejak awal tahun 2000-an—ketika pelaksanaan otonomi daerah dimulai, wilayah Manado- Bitung dan sekitarnya termasuk sebagian wilayah Kabupaten Minahasa – yang pada saat sekarang dikembangkan menjadi Kabupaten Minahasa Utara—adalah bagian dari wilayah yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan cepat tumbuh di Sulawesi Utara dan KTI. Kawasan ini dikenal dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung (KAPET-Manado-Bitung). Badan Pengelola (BP) KAPET inilah yang menyusun dan menetapkan Kota Manado dan Kota Bitung menjadi Growth Poles yang menjadi pusat penggerak utama Manado-Minut-Bitung sebagi Growth Center di Sulut dan KTI. Prioritas utama KAPET adalah merencanakan dan menetapkan pembangunan infrastruktur dasar utama seperti; Pelabuhan Hub International Bitung, Bandara Internasional Sam Ratulangi, Kawasan Industri yang kemudian berubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Toll- Road Manado-Bitung, dan Bendungan Kuwil di Kawangkoan, Airmadidi. Konsep pengembangan Kawasan Manado-Bitung ini dilakukan BP. KAPET Manado- Bitung bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Bappenas hingga tahun 2015. Pembangunan pusat-pusat pengembangan seperti ibukota setiap kabupaten menjadi fokus utama dikembangkan oleh setiap pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional. Pembangunan pusat pelayanan pemerintahan daerah dilakukan bersamaan dengan dikembangkannya pusat-pusat pengembangan ekonomi lokal seperti pembangunan dan peningkatan pasar tradisional, pusat perdagangan dengan pembangunan wilayah pertokoan, pembangunan terminal kendaraan umum antar kota dan dalam kota, serta pengembangan kawasan-kawasan fasilitas umum seperti lapangan terbuka, objek wisata alam, serta tempat untuk kegiatan sosial bagi masyarakat sebagai open public space di setiap wilayah ibukota. V-2RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 5.1 Capaian Pembangunan Kawasan Periode Waktu 2016-2020 Kegiatan Pembangunan Capaian Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 1 KEK Pariwisata Likupang Kawasan Industri Mongodow (KIMONG) 1 KI (on progress) Penguatan dan Pengembangan Kota Baru 3 kota (Tomohon, Kotamobagu, Langowan) Penguatan Pusat Pertumbuhan PKL/PKW ibukota Ibukota Kabupaten (Melonguane, Tahuna, Ondong, Boroko, Molibagu, Lolak, Tutuyan, Ratahan, Amurang, Tondano, dan Airmadidi). Kabupaten Tertinggal Tidak ada Kabupaten Tertinggal Pengembangan Kota Kecil/Sedang Cakupan Regional Sulawesi Utara Kota (Likupang, Kema, Langowan, Kawangkoan, Tumpaan, Modoinding, Tompaso Baru, Tanawangko, Belang, Tombatu, Ratatotok, Dumoga, Doloduo, Mopuya-Mopugat-Tapadaka (Kawasan Transmigran yang berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi Kota Baru), Bintauna, Beo, Lirung, Peta, Tamako, Ulu Siau, Tagulandang) Peningkatan Pelabuhan Lokal/Regional  Pelabuhan Pengumpan Regional: Pelabuhan Amurang, Torosik, Melonguane, Tagulandang, Lirung  Pelabuhan Pengumpan Lokal: Pelabuhan Beo, Ulu Siau, Pehe Pembangunan dan Peningkatan Bandar Udara Lokal/Regional Bandara Lalow, Miangas, Melonguane, Naha/Tahuna, Sawang/Ulu Siau Peningkatan Desa Swadaya menjadi Desa Mandiri 33 Desa Mandiri, 347 Desa Maju; Perencanaan Wilayah Metropolitan 1 WM Manado (sebelumnya Bimindo) 5.1.2. Perkembangan Wilayah Berdasarkan Klaster A. Klaster Kabupaten Kepulauan Klaster wilayah kepulauan memiliki keunikan tertentu sehingga setiap pemerintah kabupaten kepulauan menggunakan strategi pengembangan yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan. Dinamika pembangunan kawasan kepulauan lebih komprehensif berdasarkan visi pembangunan daerah, yang menggunakan sumberdaya terbatas, namun memberikan warna semakin dinamis dalam konsep pengembangan wilayah kepulauan dan perbatasan. Inisiatif dan inovasi setiap pimpinan dan perangkat daerah sangat mewarnai dinamika pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan, yang didukung dengan pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah berdasarkan kewenangan. Kapasitas dan kemampuan daerah aktif berkoordinasi membuka komunikasi dengan pemerintah diatasnya, mempercepat akselerasi pembangunan daerah searah dengan prioritas nasional dan provinsi. V-3RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 A.1. Kabupaten Kepulauan Sitaro Konsep pengembangan kawasan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terfokus pada pengembangan Kecamatan Siau Tengah. Kawasan ini menjadi objek wisata berbasis sumber daya alam lingkungan yang memiliki suasana pegunungan dengan temperature moderat—pada siang hari musim panas bervariasi antara 24-28 derajat Celcius—yang relatif dingin dibandingkan dengan lokasi kecamatan lain di pulau Siau. Pada beberapa desa di wilayah Kecamatan Siau Tengah, dikembangkan budidaya sayur organik dengan memanfaatkan lingkungan alam yang memungkinkan untuk dikembangkan tanaman hortikultura. Selain itu juga dikembangkan beberapa desa yang memiliki lokasi atau spots dengan keunikan pemandangan menghadap ke laut bagian barat yang indah dengan panorama kombinasi view pegunungan dan laut, serta dapat menikmati keindahan unik sinar matahari yang memantul dari permukaan laut luas menyongsong tenggelam di permukaan horizon laut atau matahari terbenam (sunset). Lokasi-lokasi pengembangan objek wisata baru di wilayah pegunungan serta wilayah pantai pada beberapa lokasi unik pulau- pulau kecil seperti Pulau Makalehi, Pulau Bahorok, dan Pulau lainnya yang memiliki spot diving, objek wisata pinggir pantai dipadukan dengan obek wisata menyaksikan Gunung Api aktif (vulcano), serta lintasan/track untuk memanjat gunung api sampai pada lokasi-lokasi tertentu yang dapat diizinkan dan dijangkau manusia serta dinilai aman bagi pengunjung (volcano tracking). Lokasi-lokasi unik dan menarik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dikembangkan untuk mengantisipasi dibukanya Bandara Sawang—bandara baru yang terletak di Pulau Siau—dan menghubungkan penerbangan ke Kota Manado dan ke bandara lain di kabupaten kepulauan. Bertambahnya kunjungan wisatawan domestic dan internasional diprediksi akan terjadi dengan dibukanya penerbangan dari Manado ke Ulu-Siau serta semakin lancar hubungan laut menggunakan kapal cepat di siang hari dan kapal malam dari Manado menuju ke Kabupaten Kepulauan Sitaro. Industri Pariwisata, sub sektor perikanan, dan sub sektor perkebunan Pala, menjadi tumpuan utama basis ekonomi lokal melalui peran aktif Usaha/Industri Mikro Kecil sebagai penggerak utama ekonomi Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk bergerak dan terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menyiapkan kebijakan khusus melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan memberikan izin usaha dan juga pemberian izin produksi makanan dan minuman oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku U/IMK. V-4RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Kebutuhan penunjang pengembangan Kawasan di Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu peningkatan jalan akses ke objek wisata dan permukiman penduduk di desa-desa, serta peningkatan akses pelayaran kapal siang dan malam ke Manado dan ke Tahuna-Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melakukan peningkatan pelayaran regular akses ke pulau-pulau sekitar Pulau Siau, desa sekitar pulau Siau, dan ke Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro. Umumnya, kapal motor sebagai akses ke pulau-pulau dikelola dan dioperasikan langsung oleh masyarakat atau sektor swasta. Kapal Ferry milik Pemerintah Kabupaten hanya melakukan pelayaran rutin ke Pelabuhan Bitung. Implikasinya bagi Pemerintah Kabupaten yaitu meningkatkan fasilitas keselamatan pelayaran di Pelabuhan Utama dan Pelabuhan di pulau-pulau, serta meningkatkan akses jalan ke desa dan objek-objek wisata. A.2. Kabupaten Kepulauan Sangihe Konsep pengembangan Kawasan Perkotaan Wilayah Kota Tahuna adalah dengan melakukan konservasi kawasan mangrove di beberapa lokasi yaitu di Kecamatan Tahuna berdekatan dengan lokasi Pasar Tradisional Towo dan terminal angkutan dalam dan luar kota; dan lokasi hutan bakau di Kecamatan Tahuna Timur terletak di sekitar permukiman penduduk dan Pelabuhan Regional Tahuna. Kedua lokasi konservasi hutan bakau (mangrove) dalam wilayah Kota Tahuna berdampingan dengan fasilitas umum publik (Pasar Tradisional, Terminal Angkutan Umum dalam kota dan Pelabuhan Regional) serta permukiman penduduk. Kawasan konservasi hutan bakau tengah kota dikembangkan menjadi hutan lindung dan disekitar hutan dikembangkan lokasi kegiatan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengembangkan revitalisasi dan meningkatkan lingkungan permukiman wilayah pesisir yang terarah pada desa-desa dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan, mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan mengoptimalkan sumber daya laut, meningkatkan kapasitas peran BUMDes sebagai pusat penggerak ekonomi desa, serta meningkatkan aksesibilitas transportasi darat dan laut yang menghubungkan antar desa. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pengembangan permukiman penduduk perdesaan serta mendorong pusat pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana penunjang yang berwawasan lingkungan, peningkatan prasarana dan sarana dasar kebutuhan penduduk desa guna mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan potensi bahari sebagai kawasan andalan laut daerah dan nasional, serta pengembangan kawasan budidaya lainnya. V-5RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Arah kebijakan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama dengan Pemerintah Provinsi mendorong dan mengoptimalkan peran SKPT Dhago sebagai pusat pengembangan perikanan tangkap dan budidaya yang tersebar di sepanjang pesisir wilayah potensial yang dilakukan oleh penduduk setempat. Kegiatan perikanan tersebut didukung dengan fasilitas penunjang untuk pengembangan kegiatan pengolahan dan pengepakan agar dapat dipasarkan ke daerah lain dan ke pasar internasional melalui Pelabuhan Bitung dan Bandara Sam Ratulangi Manado. Potensi wisata bahari, ditempatkan menjadi objek peningkatan kegiatan ekonomi desa pesisir dengan mengembangkan kawasan Taman Laut Pulau Bukide Kecamatan Nusa Tabukan, Taman Laut Pulau Beeng Kecamatan Tabukan Selatan Tengah serta Taman Laut Pulau Dakupang dan Pulau Para Kecamatan Tatoareng. Peningkatan jaringan perhubungan darat dan laut didorong oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan untuk mengembangkan potensi bahari dan wilayah pesisir. A.3. Kabupaten Kepulauan Talaud Pengembangan wilayah kepulauan perbatasan dengan Filipina Selatan sebagai kawasan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan, mengedepankan sub-sektor perikanan terintegrasi yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan memanfaatkan kedekatan jarak pelayaran laut menuju General Santos— kota pusat kegiatan pengolahan ikan di wilayah negara tetangga Filipina. Pemanfaatan sumberdaya alam laut di kabupaten ini didukung dengan ketersediaan pusat kegiatan perikanan Salibabu—yang memiliki Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Desa Dalum Salibabu. Peran SKPT dapat ditingkatkan untuk melakukan pengolahan tahap awal hasil tangkapan perikanan di wilayah sekitar Kabupaten Kepulauan Talaud, sebelum hasil produk perikanan dikirim atau diekpor ke General Santos (Filipina), atau dikirim ke Kota Bitung sebagai bahan baku pengolahan ikan kaleng. Wilayah daratan Pulau Karakelang, diarahkan pada pengembangan pusat kegiatan koridor ekonomi Lirung-Melonguane dan sekitarnya. Kedua kota ini terletak di pulau yang berbeda dan dipisahkan oleh selat Lirung-Melong dengan jarak tempuh penyeberangan laut sekitar 15 menit. Wilayah koridor Lirung-Melonguane didukung dengan beberapa desa terletak di daratan kedua pulau tersebut. Pelabuhan Lirung digunakan sebagai Pelabuhan Utama (nusantara dan regional) yang digunakan oleh perusahan pelayaran yang melayani pelayaran regular penumpang dan barang dengan daerah tujuan Manado, Bitung, Tahuna, dan pelabuhan kecil lainnya di wilayah Kabupaten Talaud. V-6RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Pada sekitar wilayah daratan Pulau Karakelang dikembangkan pusat kegiatan yaitu pada bagian tengah dan utara pulau tersebut, dimana kegiatannya terkonsentrasi di Kota Beo (kota kecil), yang berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi wilayah disekitarnya yang menjangkau sampai ke wilayah bagian utara desa-desa yang terletak di Pulau Karakelang dan beberapa desa yang tersebar di wilayah bagian utara. Kota Beo dikenal dengan Pelabuhan Lokal yang melayani pelayaran regular Beo-Melonguane-Lirung-Manado (pulang-pergi/pp) dengan kapal penumpang lokal. Pada wilayah pesisir sebelah timur Pulau Karakelang dikembangkan Desa Rainis sebagai pusat kegiatan kecamatan dan ekonomi. Desa Rainis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melayani desa–desa yang berlokasi di sepanjang pantai timur. Di wilayah pulau besar Salibabu, pusat kegiatan terkosentrasi di sekitar kota Lirung dan di Desa Dalum sebagai lokasi pusat pendaratan dan pengolahan ikan SKPT Salibabu. Selain di lokasi antara kedua Pulau Salibabu dan Pulau Karakelang, dikembangkan objek wisata pantai Pulau Sara Besar dan Pulau Sara Kecil dengan pantai pasir putih yang menjadi ikon dari wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Wilayah Kepulauan Talaud yang memiliki banyak objek wisata pantai dan laut, taman laut, serta pulau-pulau yang memiliki pantai indah lokasi untuk snorkeling, serta lokasi untuk penangkapan ikan secara alami dengan konsep Manee, yaitu kearifan lokal yang rutin dilaksanakan masyarakat setempat untuk menangkap ikan tanpa menggunakan alat tangkap. Konsep lokal ini ramah lingkungan dan secara regular dilakukan masyarakat setempat. Kegiatan ramah lingkungan yang dilaksanakan masyarakat menjadi potensi objek wisata menarik bagi para pelancong yang berkunjung dan ingin menyaksikan objek wisata budaya dan alam bahari. Kegiatan masyarakat seperti melakukan Manee, memungkinkan untuk dikembangkan Pemerintah Daerah berkerjasama dengan pihak swasta, dan masyarakat, seperti community base eco-tourism, yang memiliki potensi dikembangkan di beberapa pulau kecil di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Kecenderungan setiap daerah adalah untuk menyiapkan objek wisata berbasis sumber daya alam yang memiliki keunikan dan daya tarik khusus yang dikembangkan dan menjadi ikon daerah, sehingga wisatawan yang datang dapat mengunjungi objek wisata unik yang disiapkan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat setempat. Wilayah kepulauan dan perbatasan melasanakan konsep pengembangan wilayah melalui pengembangan potensi alam lokal bidang industri pariwisata berbasis keunikan sumberdaya alam, pengembangan komoditi lokal hortikultura dan perkebunan, serta peningkatan usaha penangkapan dan budidaya ikan untuk diekspor ke luar daerah dan mancanegara. Usaha pengembangan daerah mengoptimalkan potensi lokal membutuhkan dukungan konektivitas laut, darat, dan udara sebagai akses antar kabupaten dan ke Pelabuhan V-7RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Manado dan Bitung yang merupakan pintu utama menuju pasar domestik dan internasional. B. Klaster Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Raya Pada Klaster wilayah Bolaang Mongondow Raya terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang langsung berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango. Wilayah di antara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tidak dihubungkan dengan jalan secara langsung dari bagian utara menuju ke bagian selatan dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena kedua kabupaten tersebut terletak hutan lindung ―Dumoga Bone Nani Wartabone‖ yang terletak memanjang punggung peninsula pulau Sulawesi. Sebelah timur lokasi hutan lindung berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow, pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan di bagian barat dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, yang keduanya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Gorontalo. Dengan kata lain Taman Nasional ―Dumoga Bone Nani Warta Bone‖ dikelilingi oleh 5 kabupaten, 3 kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan 2 kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Gorontalo. Adapun akses yang memungkinkan sebagai penghubung bagian pantai utara (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) dengan bagian pantai selatan (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) adalah melalui jalan akses diagonal dari Kota Lolak—Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow—memotong ke bagian tengah daratan Bolaang Mongondow Raya sebagai pusat pengembangan lumbung pangan padi—ke daratan Dumoga-Doloduo—menuju ke bagian selatan sampai ke Molibagu—ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Akses ini dikenal dengan sebutan jalan diagonal Lolak- Pindol-Dumoga-Molibagu, sebagai akses utama jaringan perhubungan untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam wilayah tersebut. Akses jalan diagonal utara-selatan Lolak-Pindol-Dumoga-Molibagu melalui daerah dengan potensi pertanian lahan kering untuk budidaya jagung dan kelapa, serta lahan basah—sawah dengan irigasi teknis—daratan Dumoga dan Doloduo dan wilayah permukiman penduduk transmigrant. Mereka yang berperan sebagai penggerak pengembangan lumbung pangan padi wilayah Bolaang Mongondow. Selain itu, pantai utara memiliki Pelabuhan Pengumpan Regional Labuan Uki, yang memungkinkan dan memudahkan peran sebagai pusat distribusi bahan impor dari luar daerah, seperti barang -barang dari Pulau Jawa yang dibongkar dan muat di pelabuhan tersebut, untuk kemudian didistribusikan menuju wilayah pantai timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Sebaliknya juga dapat terjadi, V-8RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 produksi bahan baku dari perkebunan seperti kelapa, kakao, dan jagung serta bahan pangan lainnya dari Bolaang Mongondow, dikirim keluar daerah melalui Pelabuhan Labuhan Uki. Adapun jalan diagonal kewenangan pemerintah provinsi ini diperkirakan akan menjadi jalur utama (back bone) wilayah pantai timur/selatan ke wilayah pantai utara. Kedua sisi pantai timur/selatan dan pesisir pantai bagian utara dapat diakses langsung lewat Trans Sulawesi Highway (Utara dan Timur/Selatan) menuju ke Provinsi Gorontalo. Sepanjang Kawasan sepanjang jalan diagonal diperkirakan akan cepat berkembang menjadi poros diagonal klaster cepat tumbuh Lolak-Dumoga/Doloduo-Molibagu. Poros koridor utara-timur/selatan Lolak-Dumoga dan Dumoga-Molibagu, telah menjadi koridor diagonal yang berkembang pesat di wilayah Sulawesi Utara pada masa jangka menengah dan panjang atau RPJP ke II Provinsi Sulawesi Utara. Potensi jalan diagonal berikutnya yaitu poros diagonal Inobonto- Kotamobagu-Tutuyan [Boltim] (I-K-T) dan Inobonto-Kotamobagu-Molibagu [Bolsel] (I-K-M) ke pantai timur/selatan melewati Trans Sulawesi bagian tengah yang dikenal dengan jalan Amurang-Kotamobagu-Doloduo. Akses jalan jalur cepat yang dibangun dengan biaya APBN (bersumber dari pinjaman Bank Dunia) yang dibangun oleh Kontraktor Korea Selatan dan Perusahaan Pembangunan Jalan Jepang (JBIC) pada tahun 1970-an. Jalur trans bagian tengah ini dibuka untuk mendorong percepatan pembangunan Kawasan Lumbung Pangan (Dumoga sekitarnya)—yang didukung dengan 2 bendungan Torout dan Kasinggolan terletak di tepi Kawasan Hutan Lindung Nani Wartabone. Pembukaan akses diagonal Inobonto-Kotamobagu-Tutuyan (I-K-T) adalah bagian dari pembukaan akses jalur cepat tumbuh di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Wilayah Kota Kotamobagu dan sekitarnya akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah bagian tengah, yang didukung dengan pusat logistik ―Dry Port‖ Kotamobagu dan industri KIMONG di bagian sebelah Timur-Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, yang terletak di bagian sebelah utara wilayah Kota Kotamobagu. Selain itu akan ditunjang dengan berkembangnya wilayah pantai timur/selatan yang semakin berkembang yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan ibukotanya Tutuyan dan wilayah pertambangan emas di bagian barat Bolaang Mongondow Timur dan bagian sebelah timur Kota Kotamobagu. Demikian juga di bagian sebelah barat kota didukung dengan wilayah lumbung pangan daratan Dumoga. Analisa potensi kawasan yang berkembang dan mengelilingi Kota Kotamobagu, mempercepat kota tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan, perdagangan, perbankan, dan jasa keuangan regional. Akses jalan yang telah terbangun serta pembukaan jalan lingkar Kota Kotamobagu dan rencana pembangunan ―Dry Port‖ di wilayah Kotamobagu di sepanjang ringroad akses ke Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow bagian utara. Bersamaan dilakukan pengembangan objek wisata budaya dan wisata alam di dalam kota Kotamobagu, semakin mempercepat pengembangan Kota Kotamobagu sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan dan Hub Transit di antara 3 V-9RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 kabupaten (Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan). Wilayah Kota Kotamobagu sedang berbenah menyiapkan fasilitas- fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh kabupaten tetangga seperti Dry Port—sebagai pusat logistik dan penyimpanan barang dalam ruangan atau gudang tertutup, cool storage bahan pangan hortikultura, dan ruang terbuka ―open space‖ untuk terminal container yard dengan ukuran kontainer berkapasitas 20‖ feet dan 40‖ feet, yaitu kontainer yang transit dari Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Labuhan Uki dan Pelabuhan Anggrek, Gorontalo. Semua barang dalam kontainer yang akan didistribusikan di wilayah Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow terbuka untuk menggunakan fasilitas tersebut. Adanya fasilitas Dry Port akan memberi kemudahan yaitu: 1) Semua jenis barang yang dibutuhkan di beberapa kabupaten dan kota dapat menggunakan fasilitas dalam wilayah Dry Port untuk penyimpanan dalam gudang atau di gudang terbuka container yard; 2) Lokasi Dry Port menyediakan container kosong (empty container) yang dapat digunakan oleh pedagang (ekportir dan importir) untuk pengiriman barang dan komoditi yang akan diekspor (ke dalam dan luar negeri); 3) Menjadi titik simpul ekspor komoditi lokal (dari wilayah Kotamobagu dan kabupaten terdekat) atau pintu masuk dan keluar barang dari luar negeri dan dalam negeri dimana dapat dilakukan pemeriksaan Bea Cukai, sebelum container di kirim ke Pelabuhan laut dan udara untuk di ekspor. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lokasinya berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo khususnya dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Wilayah perbatasan menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mengembangkan pusat kegiatan ekonomi, antara lain dengan menarik sebagian warga dari kabupaten tetangga menggunakan fasilitas kegiatan ekonomi untuk berbelanja kebutuhan pokok. Dalam kenyataannya, sebagian masyarakat di perbatasan dari kedua kabupaten berinteraksi dalam kegiatan ekonomi dan sosial—yang telah berlangsung lama tanpa mengenal batas wilayah berbeda provinsi dan kabupaten. Potensi perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, serta industri pariwisata, memungkinkan sebagian kegiatan ekonomi terintegrasi dengan wilayah kabupaten Bolaang Mongondow yang juga telah terintegrasi dengan akses Trans Sulawesi Highway lintas utara menghubungkan kota Manado dan Kota Gorontalo. Poros jalan Trans Sulawesi Highway menjadi jalur penting menggerakan ekonomi di kedua kabupaten tersebut untuk akses ke pelabuhan untuk pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke luar daerah serta akses ke pusat kegiatan ekonomi provinsi. Aksesibilitas jaringan jalan nasional dan jaringan perhubungan laut— yang dikelola oleh perusahaan pelayaran lokal menghubungkan antar desa dengan kota Manado dan kota Kwandang di Gorontalo, sampai akses ke kota Toli-toli di wilayah Sulawesi Tengah. Jalur pelayaran Manado-Bintauna- V-10RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Boroko-Kuandang-Toli-toli, sudah terbangun sejak masa penjajahan untuk jalur pengangkutan hasil bumi seperti cengkeh, kopra, dan tanaman perkebunan lainnya menuju pasar internasional. Wilayah koridor pantai Timur/Selatan menghubungkan beberapa kabupaten yang menghadap Teluk Tomini seperti Kabupaten Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan bahkan menjadi akses sampai ke Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Jalur pantai Timur/Selatan dihubungkan dengan Trans Sulawesi Highway Pantai Timur/Selatan yang telah dibangun sejak awal tahun 90-an secara bertahap, hingga menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan Pelabuhan Gorontalo melalui darat serta melalui transportasi laut. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur memiliki pontensi perikanan, pariwisata dan perkebunan. Kedua daerah ini relatif berkembang cepat, menyusul daerah sekitar yang telah berkembang lebih awal, disebabkan dengan dibukanya akses jalan nasional dan pelayaran lokal di pantai timur yang memungkinkan akses ke Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Belang dan Pelabuhan Kota Gorontalo. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terfokus pada pengembangan pesisir pantai selatan dengan pengembangan pelabuhan lokal untuk akses ke Bitung dan ke Kota Gorontalo. Berbeda dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terarah pada pengembangan pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan di Kota Tutuyan—kota kecil yang dikembangkan sejak terbentuknya kabupaten tersebut. Pengembangan koridor pantai timur/selatan membutuhkan dukungan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di pantai timur dengan akses ke Belang/Ratahan dan Bitung serta akses ke Kota Kotamobagu sebagai magnet utama kegiatan ekonomi dan sosial, karena kedekatan jarak dan sejarah kewilayahan yang dulunya menyatu dalam satu kabupaten induk. Ekonomi lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didukung dengan potensi perikanan dan kelautan, pertambangan, perkebunan, serta pariwisata dengan dikembangkannya objek wisata baru berbasis alam pegunungan dan pantai yang menjadi primadona wisata, berperan sebagai mesin utama yang menggerakan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sepanjang pantai timur berhadapan dengan Teluk Tomini memiliki potensi sumberdaya alam (perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata) dengan prospek besar untuk dikembangkan menjadi potensi ekonomi daerah beberapa kabupaten yang dilalui Trans Sulawesi Highway Pantai Timur/Selatan. Di masa mendatang, jalur ini akan semakin berkembang dengan dibukanya jalur kereta cepat (railway) Bitung-Gorontalo. V-11RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 C. Klaster Wilayah Minahasa Bagian Tengah (Selatan, Tenggara, Induk, dan Tomohon) Klaster Wilayah Minahasa bagian tengah meliputi beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon. Klaster ini memiliki beberapa pusat pertumbuhan ekonomi dan koridor pengembangan cepat tumbuh,seperti wilayah Koridor Tumpaan- Amurang, Motoling-Tompaso Baru, Modoinding-sekitar Danau Moat, Koridor Ratahan-Belang-Ratatotok, Tombatu-Silian-Amurang (yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan), Koridor Langowan-Kakas, Kawangkoan- Tompaso, Tondano-Tomohon (mencakup dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon) danTanawangko-Kalasey. Koridor Kawasan Minahasa memiliki potensi pengembangan kawasan cepat tumbuh pada wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Tantangan pengembangan koridor antara lain adanya kebutuhan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penertiban alih fungsi lahan, pemenuhan fasilitas kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang relatif terbatas, serta kebutuhan infrastruktur dasar seperti tambahan kebutuhan energi listrik, dan jaringan telekomunikasi. Dimana kedua bidang tersebut bukan kewenangan daerah namun kewenangan pemerintah nasional melalui BUMN. Selain juga adanya kebutuhan peningkatan kualitas akses jaringan jalan dan sarana transportasi publik yang menghubungkan wilayah koridor cepat tumbuh. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut dapat mendorong percepatan perkembangan kawasan dan memberikan manfaat pada wilayah sekitar, sehingga perlu didukung pemerintah daerah. Sebagian wilayah koridor yang telah berkembang, jika dilakukan tanpa perencanaan kawasan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang, pada pengembangan Kawasan di masa mendatang akan berdampak pada kebutuhan untuk penyesuaian dan pengawasan serta penertiban tindakan masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan. Konsep pengembangan klaster ditujukan untuk memacu akselerasi pembangunan wilayah melalui pengembangan pantai timur/selatan melalui sub-sektor perikanan dan sub- sektor perkebunan, sektor transportasi laut dan darat di wilayah pesisir sepanjang wilayah pantai timur/selatan di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, yang diharapkan dapat menjadi magnet baru penggerak ekonomi kawasan koridor pantai timur/selatan Sulawesi Utara. V-12RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 C.1. Daerah Aliras Sungai (DAS) Tondano DAS Tondano mencakup beberapa wilayah kabupaten (Minahasa, Minahasa Utara) dan beberapa wilayah kota (Tomohon, Manado, dan Bitung) dan memiliki peran besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Minahasa Raya termasuk Kota Manado dan Bitung. DAS Tondano menjadi sumber utama air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, pertanian dan perkebunan. Menjadi sektor utama dalam memberikan kontribusi terhadap bahan pangan kebutuhan dasar dan pemberi sumber pekerjaan bagi sebagian masyarakat di wilayah tersebut. Alternatif memelihara sumber air baku utama di wilayah perdesaan dan perkotaan adalah dengan menciptakan kerjasama antar pemerintah daerah dan masyarakat (collaborative governance) untuk melanjutkan pemeliharaan sumber air DAS dengan menghutankan kembali wilayah sekitar DAS yang dapat dilaksanakan oleh penduduk lokal masing- masing desa/kelurahan dengan didukung oleh pihak LSM dan swasta, serta pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Selain secara ketat pemerintah daerah membatasi terjadinya alih fungsi lahan perkebunan menjadi wilayah permukiman dan pertokoan yang ramai berkembang di setiap daerah, serta pemeliharaan kawasan kawasan sumber mata air untuk dilanjutkan dengan upaya penghutanan kembali kawasan sekitar sumber air. D. Klaster Wilayah Bagian Utara mencakup Kota Manado-Minahasa Utara- Kota Bitung—sebagai Wilayah Cepat Tumbuh di Sulawesi Utara Klaster wilayah (Manado-Minut-Bitung) disiapkan sejak awal tahun 2000an bersamaan dibentuk Badan Kawasan Ekonomi Terpadu Manado- Bitung (KAPET) sebagai growth centre di bagian utara Kawasan Timur Indonesia. Pusat pertumbuhan (growth centre) ini di dukung oleh 2 growth poles (Kota Manado dan Kota Bitung)—yang memiliki bandara internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung menjadi pusat transhipment penumpang dan barang dari provinsi sekitar Kawasan Timur bagian utara. Sejak awal berlangsungnya otonomi daerah, wilayah cepat tumbuh (Manado-Minut-Bitung) telah berkembang lebih awal sebelum daerah-daerah lain dipacu pembangunannya. Klaster wilayah cepat tumbuh di Sulawesi Utara dipersiapkan sejak awal kebutuhan infrastruktur dasar dan sosial serta fasilitas penunjang sebagai syarat untuk penggerak utama suatu kawasan dapat bergerak lebih cepat serta dapat mempengaruhi berkembang pada daerah sekitar sebagai wilayah penyangga yang menyediakan bahan baku dan tenaga kerja. V-13RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Beberapa indikator pembangunan daerah di wilayah cepat tumbuh, dipengaruhi oleh sejarah masa lalu seperti pusat pelayanan Pendidikan dan Kesehatan terdapat diwilayah ini, yang telah berkembang relatif baik. Menyebabkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif memiliki angka yang tinggi dibandingkan dengan klaster wilayah yang lain. Demikian juga terjadi pada indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita relatif tertinggi di Sulawesi Utara, selain memiliki lokasi strategis di Kawasan Timur bagian utara berhadapan langsung dengan wilayah Asia Timur dan Pacific. Beberapa hal inilah yang membuat klaster wilayah cepat tumbuh memiliki kontribusi terhadap ekonomi Sulawesi Utara sebesar 51% pada total PDRB harga konstan. Peran Kawasan cepat tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung memiliki peran strategis dalam upaya percepatan cepat berfungsinya Super Hub Sulut. Sebab lokasi 2 infrastruktur dasar utama (Bandara Internasional dan Pelabuhan Hub Internasional), serta 2 lokasi KEK (Bitung dan Likupang), serta infrastruktur dasar lainnya seperti pusat beberapa lokasi pembangkit listrik gunakan geothermal, air, dan sinar matahari. Sebagai syarat utama pengembangan industri pengolahan. D.1. Super Hub Sulawesi Utara Kawasan ini mencakup wilayah Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara, serta Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Masing-masing daerah tercakup dalam konsep Super Hub Sulawesi Utara yang memiliki infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung untuk terwujudnya inter-connectivity pusat kegiatan ekonomi dan pusat pengolahan produk lokal serta objek wisata berbasis sumberdaya alam seperti pesisir pantai, laut, pegunungan dan kawasan hutan lindung. Integrasi kawasan potensial ekonomi yang didukung dengan infrastruktur dasar dan sosial yang memadai melalui jaringan perhubungan (connectivity) darat, laut dan udara yaitu akses ke provinsi sekitar dan ke mancanegara. Ditunjang dengan tenaga kerja berkualitas di bidang logistik, jasa, dan industri pengolahan, menjadi syarat utama bagi Kawasan Sulawesi Utara dapat berperan sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia bagian Utara. Kawasan ini dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru growth centre di KTI yang dapat diwujudkan melalui Kerjasama Pemerintah dan Pemda (collaborative governance). D.2. Kawasan Kerjasama Regional dengan Negara Tetangga Lokasi Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Negara Philippines—yang merupakan negara kepulauan seperti Indonesia—memposisikan Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan yang memiliki hubungan transportasi dan perdagangan yang berkembang sejak masa nenek moyang penduduk Sulawesi Utara. V-14RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Dikenal pada saat itu dengan ―Ancient Trade‖ antara Filipinos (orang Mindanau Selatan) dengan penduduk kepulauan yang bermukim di wilayah Talaud dan Sangihe dan telah memiliki hubungan dalam waktu yang relatif panjang. D.3. Kerja Sama Regional Indonesia adalah anggota Kerja Sama Regional ASEAN (Association of Southeast Asian Nation) bersama-sama dengan 9 (sembilan) negara anggota lainnya yaitu: Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Tujuannya adalah:  Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di Kawasan ASEAN;  Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara; dan  Meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan administrasi. Kerja Sama Sub-Regional (BIMP-EAGA) yang dimulai sejak tahun 1994, sejak itulah Provinsi Sulawesi Utara dilibatkan langsung secara aktif oleh Pemerintah, dalam forum kerja internasional. Kerja Sama Ekonomi Sub-Regional (KESR) merupakan forum kerjasama ekonomi antar wilayah lintas negara yang berdekatan secara geografis, diantaranya IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle dan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia- Philippines East ASEAN Growth Area). Cakupan wilayah Indonesia untuk IMT-GT adalah seluruh pulau Sumatera, sedangkan cakupan wilayah Indonesia untuk BIMP-EAGA adalah seluruh pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. BIMP- EAGA disebut juga ―Building Block of ASEAN‖. Tujuannya adalah:  Mendorong terjadinya peningkatan kerja sama ekonomi antara daerah-daerah di Indonesia dengan daerah-daerah di wilayah negara lain yang secara geografis saling berdekatan;  Memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta membantu program pengentasan kemiskinan daerah;  Meningkatan kualitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah (baik sumber daya alam maupun manusia);  KESR diharapkan dapat menjadi salah satu modalitas untuk mendorong prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat daerah dalam meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi di wilayah masing- masing; dan V-15RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022  Menunjang kesiapan daerah dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia, baik dalam rangka ASEAN, RCEP, TPP maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas. Sasaran utama dari kerja sama sub regional ini adalah percepatan peningkatan perdagangan, pariwisata dan investasi (TTI/Trade, Tourism and Investment). D.4. Sulawesi Utara dan KESR-BIMP EAGA Sejak berdirinya kerja sama ini, pemerintah provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat telah memfasilitasi beberapa program/kegiatan yang sudah dilakukan antara lain:  Launching pelayaran kargo langsung dari Bitung ke Davao pada tahun 2017;  Pembukaan kembali penerbangan langsung Manado-Davao di tahun 2019 namun ditutup pada saat pandemi Covid-19, tepatnya pada awal Maret 2020;  Promosi potensi komoditi pertanian/perkebunan, pariwisata dan perdagangan ekspor/impor pada acara Trade Expo (sebelum pandemi- Covid-19); dan  Penyusunan proposal ―BIMP-EAGA BUSINESS CENTER‖ di Sulawesi Utara yang menjadi pilot project Program/Kegiatan yang akan dilanjutkan adalah:  Pemanfaatan konektifitas laut Bitung-Davao dengan mengajak para exporter/importer, trader, ships-owner, konsolidator dan pelaku usaha lainnya;  Roadshow ke provinsi tetangga untuk mempromosikan jalur yang sudah ada;  Pembukaan kembali penerbangan langsung Manado-Davao;  Merintis kerja sama dengan Mindanau Selatan-Filipina di bidang Pendidikan, Pariwisata, UMKM dan Perikanan / Pertanian / Perkebunan; dan  Menghidupkan kembali ―Sister City‖ antara Manado, Bitung dengan Davao City-Filipina dan peluang untuk kabupaten/kota lain antara dua wilayah Program dan kegiatan yang dijelaskan diatas telah diakomodasi melalui dokumen perencanaan provinsi yaitu RPJMD dan RKPD sejak Pemerintah menetapkan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah, setelah berlakunya otonomi daerah pada tahun 2000/2001 diseluruh Indonesia. V-16RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 5.2. Lingkungan dan Isu Strategis Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten/kota menjadi issue strategis pada pengembangan wilayah antar kabupaten dalam satu kawasan. Kemudian terjadi perbedaan pembangunan dan pengembangan antar kabupaten dalam satu kawasan. Masalah kemiskinan tercatat pada tahun 2020, dimana pada klaster wilayah Bolaang Mongondow khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) tercatat tingkat kemiskinan relatif tinggi sebesar 12,77 persen dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) memiliki tingkat kemiskinan sebesar 8,41 persen. Kedua kabupaten (Bolmut dan Bolsel) lokasinya berbatasan langsung dengan provinsi tetangga Gorontalo. Sedangkan Kabupaten Bolaang Mongodow Timur tercatat memiliki penduduk miskin relatif rendah 5,88 persen. Pada Wilayah Klaster Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat tingkat kemiskinan sebesar 11,14 persen, di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat tingkat kemiskinan sebesar 9,49 persen dan di Kabupaten Kepulauan Sitaro tercatat tingkat kemiskinan sebesar 8,94 persen. Di Wilayah Klaster Minahasa-Manado-Bitung, tingkat kemiskinan tahun 2020 tercatat di Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 12,30 persen dan Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 9,14 persen. Di antara Kota-Kota di Sulawesi Utara, Kota Bitung mencatat kemiskinan sebesar 6,41% dan kota yang memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu Kota Kotamobagu 5,42 persen. Terjadi ketimpangan pendapatan di antara kelompok masyarakat dan antar wilayah klaster dengan masih relatif tinggi Gini Ratio Sulawesi Utara 2020 terindikasi sebesar 0,36. Konsentrasi kegiatan ekonomi produktif terfokus pada wilayah Kota Bitung, Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara, serta sebagian kegiatan industri pengolahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan kondisi terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas masih terjadi di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan perbatasan. Demikian juga, pengembangan ekonomi lokal belum optimal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan perbatasan. Faktor lainnya penyebab ketimpangan antar wilayah antara lain belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal ini ditandai dengan: a) Rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (seperti 2 KEK, 1 Kawasan Industri, dan 2 SKPT di wilayah kepulauan), serta peran kota menengah kecil di setiap wilayah klaster yang belum berperan optimal; b) Lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan; dan V-17RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 c) Belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten; dan d) Pengelolaan urbanisasi juga belum optimal; Peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan berkontribusi memberikan tekanan pada kawasan perkotaan, menurunkan kesejahteraan, dan menyebabkan sebagian wilayah perkotaan tidak layak huni. Hal ini ditunjukan pada beberapa kawasan permukiman di Kota Manado dan Bitung yang sering mengalami peningkatan angka kejadian banjir, penurunan permukaan tanah, kenaikan muka air laut, dan penurunan kualitas air sungai. Padahal wilayah Manado masih harus menampung populasi hampir 0,5 juta jiwa (Kota Manado Dalam Angka 2021, BPS), jumlah penduduk tertinggi di wilayah perkotaan yang ada di Sulawesi Utara. Pada sisi lain, kontribusi Kota Manado relatif besar terhadap terhadap PDRB Provinsi (BPS, 2018), menunjukkan dominasi Kota Manado dalam perekonomian Sulawesi Utara dan tingginya kesenjangan dengan wilayah lain yang ditunjukkan oleh indikator IPM. Penurunan kesenjangan antar wilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena: 1) Baru sebatas beberapa kecamatan dalam kabupaten/kota mencapai target mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) walaupun masih menunggu untuk ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang; 2) Belum tersedianya peta dasar skala 1:5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR; 3) Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan 4) Terdapatnya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia. Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, penetapan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan berbagai isu antara lain masih banyaknya peraturan perundang-undangan turunan UU No. 23/2014 yang belum ditetapkan; 1) Belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundang- undangan sektoral lainnya; 2) Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan; V-18RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 3) Terbatasnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas nasional; serta 4) Tingginya dinamika politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan Wilayah Sulawesi Utara menghadapi berbagai permasalahan, seperti: 1) Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam; 2) Belum terwujudnya pengembangan dan peran Pelabuhan Hub Internasional untuk Kawasan Timur Indonesia; 3) Belum terwujudnya kelembagaan dan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung; 4) Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana; 5) Masih terbatasnya akses dan mutu layanan dasar; 6) Belum optimalnya peningkatan produktivitas sektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan untuk mendukung peran Sulawesi Utara sebagai lumbung pangan nasional; 7) Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelola Kawasan Regional untuk fasilitas dasar bagi masyarakat seperti: air bersih, sanitasi, dan pengolahan sampah; dan 8) Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan dan perdesaan. 5.2.1. Ketimpangan wilayah berdasarkan indikator ekonomi dan social Berikut ini adalah kondisi ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota dalam tiap klaster yang ditunjukkan oleh beberapa indikator. 1) Klaster Wilayah Kabupaten Kepulauan Tabel 5.2 Indikator Ekonomi dan IPM Klaster Wilayah Pengembangan Kabupaten Kepulauan dan Perbatasan Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran Kemiskinan IPM 2015 2020 2017 2020 2015 2020 2015 2020 Kab. Kepulauan Sangihe 6,07 0,50 5,11 4,91 12,27 11,14 67,56 70,73 V-19RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran Kemiskinan IPM 2015 2020 2017 2020 2015 2020 2015 2020 Kab. Kepulauan Talaud 5,23 0,43 3,50 2,64 10,09 9,49 66,92 67,64 Kab. Kepulauan Sitaro 7,01 1,03 2,86 3,31 10,93 8,94 65,00 67,64 Sumber Url:  https://sulut.bps.go.id/indicators/52/297/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten- kota.html; Access Time: March 4, 2021, 4,51 pm;  https://sulut.bps.go.id/indicators/23/8/2/persentase-kemiskinan-kabupaten- kota.html; Access Time: March 4, 2021, 5:05 pm;  https://sulut.bps.go.id/indicators/6/648/2/ tingkat-pengangguran-terbuka-tpt- menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html; Access Time: March 4, 2021, 5:00 pm;  https://sulut.bps.go.id/indicators/26/58/2/indeks-pembangunan-manusia.html; Access Time: March 4, 2021, 5.02 pm. Tabel 5.3 Indikator Sosial Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan KABUPATEN/KOTA HLS RLS AHH 2016 2020 2016 2020 2016 2020 Kepulauan Sangihe 11,71 12,32 7,7 8,29 69,26 70,10 Kepulauan Talaud 12,13 12,51 8,92 9,51 69,41 70,16 Kepulauan Sitaro 11,24 11,67 8,45 8,97 69,72 70,73 Sumber: BPS Sulut 2021 2) Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya Tabel 5.4 Indikator Ekonomi dan IPM Klaster Wilayah Pengembangan Bolaang Mongondow Raya Kabupaten/Kota Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran Kemiskinan IPM 2015 2020 2017 2020 2015 2020 2015 2020 Kab. Bolaang Mongondow 5,89 0,71 4,88 4,87 8,63 7,27 64,46 66,99 Kab. Bolaang Mongondow Timur 6,48 0,18 7,32 6,13 6,90 5,88 63,81 65,99 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 5,96 0,63 6,34 4,39 15,17 12,77 63,72 65,00 Kab. Bolaang Mongondow Utara 5,80 0,71 4,71 5,48 9,72 8,41 64,46 66,99 Kota Kotamobagu 6,52 0,20 5,71 7,44 5,85 5,42 70,70 72,97 Sumber Url:  https://sulut.bps.go.id/indicators/52/297/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten- kota.html; Access Time: March 4, 2021, 4,51 pm;  https://sulut.bps.go.id/indicators/23/8/2/persentase-kemiskinan-kabupaten- kota.html; Access Time: March 4, 2021, 5:05 pm; : V-20RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022  https://sulut.bps.go.id/indicators/6/648/2/ tingkat-pengangguran-terbuka-tpt- menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html; Access Time: March 4, 2021, 5:00 pm;  https://sulut.bps.go.id/indicators/26/58/2/indeks-pembangunan-manusia.html; Access Time: March 4, 2021, 5.02 pm; Tabel 5.5 Indikator Sosial Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya KABUPATEN/KOTA HLS RLS AHH 2016 2020 2016 2020 2016 2020 Bolaang Mongondow 11,07 11,52 7,3 7,93 68,51 69,36 Bolaang Mongondow Utara 11,86 11,91 7,67 8,4 66,91 67,66 Bolaang Mongondow Selatan 12,21 12,29 7,71 7,9 64,00 64,49 Bolaang Mongondow Timur 11,46 11,59 7,52 7,83 67,27 67,89 Kota Kotamobagu 12,67 12,79 9,97 10,1 69,69 70,47 Sumber: BPS Sulut 2021 3) Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Tengah, Selatan/Tenggara dan Tomohon Tabel 5.6 Indikator Ekonomi dan IPM Klaster Wilayah Pengembangan Minahasa Raya Bagian Tengah, Selatan/Tenggara dan Tomohon Kab/Kota Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran Kemiskinan IPM 2015 2020 2017 2020 2015 2020 2015 2020 Kab. Minahasa Selatan 6,30 -0,77 7,38 5,01 10,22 9,14 69,18 72,11 Kab. Minahasa Tenggara 6,29 -0,64 5,72 3,31 15,88 12,30 68,05 70,51 Kab. Minahasa 6,17 -1,03 6,91 6,30 8,80 7,30 73,59 75,29 Kota Tomohon 6,03 -0,41 8,94 8,99 6,78 5,60 74,36 76,69 Sumber Url:  https://sulut.bps.go.id/indicators/52/297/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten- kota.html; Access Time: March 4, 2021, 4,51 pm;  https://sulut.bps.go.id/indicators/23/8/2/persentase-kemiskinan-kabupaten- kota.html; Access Time: March 4, 2021, 5:05 pm; :  https://sulut.bps.go.id/indicators/6/648/2/ tingkat-pengangguran-terbuka-tpt- menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html; Access Time: March 4, 2021, 5:00 pm;  https://sulut.bps.go.id/indicators/26/58/2/indeks-pembangunan-manusia.html; Access Time: March 4, 2021, 5.02 pm; Tabel 5.7 Indikator Sosial: Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Tengah/Induk, Selatan/Tenggara, dan Tomohon KABUPATEN/KOTA HLS RLS AHH 2016 2020 2016 2020 2016 2020 V-21RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 KABUPATEN/KOTA HLS RLS AHH 2016 2020 2016 2020 2016 2020 Minahasa 13,93 13,98 9,54 9,59 70,40 71,08 Minahasa Selatan 11,75 12,74 8,71 9,08 69,17 69,92 Minahasa Tenggara 11,51 12,27 8,39 8,88 69,53 70,15 Kota Tomohon 14,16 14,20 10,23 10,73 71,07 71,93 Sumber: BPS Sulut 2021 Tabel 5.8 Indikator Ekonomi dan IPM Kawasan Minahasa Raya Bagian Utara Cepat Tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung Kabupaten/Kota Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran Kemiskinan IPM 2015 2020 2017 2020 2015 2020 2015 2020 Manado 6,39 -3,13 9,35 13,88 5,63 5,86 77,32 78,93 Minahasa Utara 7,03 -0,93 9,48 7,88 8,12 7,00 71,09 73,90 Bitung 3,54 1,37 9,85 10,23 6,87 6,41 71,64 74,10 Sumber Url:  https://sulut.bps.go.id/indicators/52/297/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten- kota.html; Access Time: March 4, 2021, 4,51 pm;  https://sulut.bps.go.id/indicators/23/8/2/persentase-kemiskinan-kabupaten- kota.html; Access Time: March 4, 2021, 5:05 pm; :  https://sulut.bps.go.id/indicators/6/648/2/ tingkat-pengangguran-terbuka-tpt- menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html; Access Time: March 4, 2021, 5:00 pm;  https://sulut.bps.go.id/indicators/26/58/2/indeks-pembangunan-manusia.html; Access Time: March 4, 2021, 5.02 pm. 4) Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara-Manado-Bitung Tabel 5.9 Indikator Sosial: Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Utara Cepat Tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung KABUPATEN/KOTA HLS RLS AHH 2016 2020 2016 2020 2016 2020 Minahasa Utara 12,13 12,80 9,24 9,99 70,82 71,38 Kota Manado 13,83 14,15 11,02 11,27 71,31 71,87 Kota Bitung 12,24 12,61 9,37 9,88 70,50 71,07 Sumber: BPS Sulut 2021 Gambar 5.1 Pemetaan wilayah berdasarkan perbandingan PDRB per Kapita 2019 V-22RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 (sumbu X) dan IPM 2020 (Sumbu Y) Gambar 5.2 Peta Kuadran perbandingan PDRB per Kapita 2019 (sumbu X) dan IPM 2020 (Sumbu Y) V-23RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Gambar 5.3 Peta kuadran perbandingan PDRB per Kapita 2016 dan IPM 2017 dan PDRB per Kapita 2019 dan IPM 2020 Provinsi Sulawesi Utara Gambar 5.4 Pemetaan Wilayah berdasarkan IPM 2020 5.2.2. Pemenuhan infrastruktur dasar 100 – 0 – 100 Program 100-0-100 merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi serta drainase di seluruh wilayah Indonesia. Program prioritas nasional adalah salah satu dari program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional V-24RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 (RPJMN) selama 3 tahun 2014-2019. Adapun ruang lingkup sanitasi dalam program ini meliputi air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan, dengan target di tahun 2019 seperti yang terdapat pada gambar berikut. Gambar 5.5 Target Infrastruktur Dasar 100 – 0 – 100 A. Capaian ketersediaan air minum tahun 2019 Data BPS tahun 2020, seperti dicantumkan pada Bab II memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 90,81% Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki akses terhadap sumber air minum, dan 45,83% Rumah Tangga telah memiliki akses terhadap air minum dari sumber air minum layak dan bersih. Dengan demikian, gap persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum terhadap target 100% adalah sebesar 9,19%. Kondisi capaian akses di kabupaten/kota terhadap capaian akses di tingkat provinsi tersebut digambarkan pada peta kuadran, dimana sumbu X adalah angka capaian Persentase Rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap air minum dari sumber air minum layak dan bersih di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, dan sumbu Y adalah persentase RT yang memiliki akses terhadap sumber air minum di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, yang hasilnya dipetakan pada gambar di bawah ini. V-25RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Gambar 5.6 Perbandingan RT yang memiliki akses air minum dari sumber air minum layak dan RT yang memiliki akses terhadap sumber air minum Tahun 2019 Melalui peta di atas, tergambarkan kondisi bahwa sebanyak 1 kabupaten berada pada kuadran I, sebanyak 1 kabupaten berada pada kuadran II, sebanyak 3 kabupaten/kota berada pada kuadran III, 6 kabupaten berada pada kuadran IV, dengan rincian per klaster sebagai berikut: 1) Pada Klaster Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud berada pada kuadran I yang menunjukkan capaiannya terhadap sumbu Y berada di bawah angka capaian provinsi tetapi capaiannya terhadap sumbu X lebih baik dari pada angka capaian provinsi. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan satu-satunya kabupaten kepulauan yang berada di kuadran IV menunjukkan capaiannya terhadap sumbu X dan Y lebih baik dibandingkan angka capaian provinsi; 2) Pada Klaster Bolaang Mongondow Raya, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berada di kuadran I, menunjukkan bahwa capaian akses pada sumbu X dan Y berada di bawah angka capaian akses provinsi, dan terdapat 1 kota yaitu Kota Kotamobagu yang posisinya berada di kuadran IV menunujukkan capaian akses pada sumbu X dan Y lebih baik daripada capaian akses provinsi; 3) Pada Klaster Minahasa Raya, terdapat 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon yang posisinya berada di kuadran IV menunjukkan capaian akses pada sumbu X dan Y lebih baik daripada angka capaian akses provinsi, serta terdapat 1 kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara yang posisinya berada di kuadran I menunjukkan capaian akses pada sumbu X lebih baik daripada angka capaian akses provinsi, tetapi capaian akses pada sumbu Y berada di bawah capaian provinsi; V-26RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 4) Pada Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung, 2 kota dan 1 kabupaten seluruhnya berada di kuadran III menunjukkan capaian akses kabupaten/kota tersebut pada sumbu X di bawah capaian provinsi tetapi capaian akses terhadap sumbu Y lebih baik dari pada angka capaian akses provinsi. Jika dilakukan pemetaan gap capaian akses air minum, terdapat 6 kabupaten memiliki gap >10%, 6 kabupaten/kota memiliki gap di antara 5 – 10% dan 3 kabupaten/kota memiliki gap <5%, seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 5.7 Gap akses air minum dari sumber air minum Kabupaten dan Kota Sulawesi Utara, Tahun 2019 B. Capaian akses sanitasi layak tahun 2019 Data BPS tahun 2020, seperti dicantumkan pada Bab II memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 92,18% Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB), dan 75,80% Rumah Tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Dengan demikian, gap terhadap akses sanitasi layak adalah sebesar 24,20%. Kondisi capaian akses di kabupaten/kota terhadap capaian akses di tingkat provinsi tersebut digambarkan pada peta kuadran, dimana sumbu x adalah angka capaian Persentase Rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, dan sumbu Y adalah persentase RT yang memiliki fasilitas BAB di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, yang hasilnya dipetakan pada gambar di bawah ini. Gambar 5.8 V-27RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Perbandingan Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak dan RT yang memiliki fasilitas BAB Tahun 2019 Melalui peta di atas, tergambarkan kondisi bahwa sebanyak 2 kabupaten berada pada kuadran I, sebanyak 5 kabupaten/kota berada pada kuadran II, 3 kabupaten berada pada kuadran III dan sebanyak 4 kabupaten/kota berada pada kuadran I, dengan rincian per klaster sebagai berikut: 1) Pada Klaster Kepulauan, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang posisinya berada di kuadran I menunjukkan capaian akses pada sumbu X berada lebih baik dari capaian akses provinsi tetapi capaian akses pada sumbu Y berada di bawah angka capaian provinsi, dan terdapat 1 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud yang posisinya berada di kuadran IV menunjukkan capaian akses pada sumbu X dan Y lebih baik daripada capaian akses provinsi. 2) Pada Klaster Bolaang Mongondow Raya, seluruh kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu posisinya berada di kuadran II menunjukkan capaian akses pada sumbu X dan Y berada di bawah angka capaian akses provinsi. 3) Pada Klaster Minahasa Raya, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara yang posisinya berada pada kuadran III menunjukkan capaian akses pada sumbu X berada di bawah capaian akses provinsi tetapi capaian akses pada sumbu Y berada di atas capaian akses provinsi. Sedangkan 2 kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon berada di kuadran IV menunjukkan bahwa capaian akses di V-28RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 kabupaten/kota tersebut pada sumbu X dan Y lebih baik daripada angka capaian akses provinsi. 4) Pada Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung, terdapat 1 kabupaten yang berada pada kuadran III yaitu Kabupaten Minahasa Utara, menunjukkan bahwa capaian akses kabupaten tersebut pada sumbu X di bawah capaian akses provinsi tetapi capaian akses kabupaten pada sumbu Y berada di atas capaian akses provinsi. Sedangkan 2 kota pada klaster ini, yaitu Kota Manado dan Kota Bitung, keduanya berada pada kuadran IV yang menunjukkan bahwa capaian akses kedua kota pada sumbu X dan Y lebih baik dari pada capaian akses provinsi. Jika dilakukan pemetaan gap capaian akses sanitasi layak 100%, terdapat 6 kabupaten memiliki gap >30% dengan gap terbesar terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu 51,88%, 8 kabupaten/kota memiliki gap di antara 10 – <30% dan 1 kota memiliki gap <10%, seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 5.9 Gap Pencapaian Akses Sanitasi Layak Tahun 2019 C. Capaian persentase pengurangan dan penanganan sampah tahun 2019 Terkait capaian persentase pengurangan dan penanganan sampah hingga tahun 2019 belum tersedia datanya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. D. Permukiman Kumuh Data bps.go.id tentang banyaknya desa/kelurahan menurut keberadaan permukiman kumuh (desa) pada tahun 2014 dan 2018 menunjukan bahwa pada tahun 2014 terdapat 69 desa/kelurahan yang memiliki kawasan permukiman kumuh dan di tahun 2018 jumlahnya bertambah menjadi 80 desa/kelurahan. V-29RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 5.2.3. Kondisi Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 – 2024 Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keempat pengarusutamaan tersebut mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (social, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintah yang baik. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018, Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan kelas resiko sedang untuk resiko bencana dan berada di perangkat ke 25 dari 34 provinsi. Ancaman bencana yang dihadapi beragam yaitu gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim dan tsunami. Adapun pemetaan indeks resiko bencana tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 5.10. V-30RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tingkat resiko bencana kabupaten/kota berdasarkan IRBI 2018 Gambar di atas menjelaskan sebaran tingkat resiko bencana di 15 kabupaten/kota dimana terdapat 8 kabupaten/kota berada pada tingkat resiko sedang dan 7 kabupaten berada pada tingkat resiko tinggi. 3 klaster didominasi oleh kabupaten dengan resiko bencana tingkat tinggi, sedangkan 1 klaster yaitu Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung merupakan klaster dengan resiko bencana tingkat sedang. Kondisi tingkat resiko bencana kabupaten/kota tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut, yang juga memperlihatkan tingkat resiko di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara berubah dari ―tinggi‖ menjadi ―sedang‖ (skor <144). Tabel 5.10 Nilai Indeks Risiko Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018 V-31RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Pengarusutamaan Gender (PUG), merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki – laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Data BPS tahun 2020 memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Utara mencapai 94,53 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai angka 79,10. Pada tahun 2024, RPJMN menargetkan IPG mencapai 92,75 dan IDG mencapai 75,59. Dengan demikian, capaian provinsi pada tahun 2019 sudah lebih baik dari target nasional di tahun
2024.Namun, bila ditinjau berdasarkan capaian per kabupaten/kota pada 2 indikator tersebut, didapati bahwa terdapat 7 kabupaten dengan angka capaian kedua indeks di bawah angka capaian provinsi. Kondisi capaian akses di kabupaten/kota terhadap capaian akses di tingkat provinsi dapat digambarkan pada peta kuadran, dimana sumbu x adalah angka IDG Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, dan sumbu Y adalah angka IPG Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, yang hasilnya dipetakan pada gambar di bawah ini. Gambar 5.11 Perbandingan IDG dan IPG Kabupaten/Kota Tahun 2019 Melalui peta di atas, tergambarkan kondisi bahwa sebanyak 1 kota berada pada kuadran I, sebanyak 7 kabupaten/kota berada pada kuadran II, 4 kabupaten berada pada kuadran III dan sebanyak 3 kabupaten/kota berada pada kuadran IV, dengan rincian per klaster sebagai berikut: 1) Pada Klaster Kepulauan, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud yang posisinya berada di kuadran III menunjukkan capaian indeks pada sumbu X berada di bawah angka capaian provinsi, tetapi capaian indeks pada sumbu Y berada di atas angka capaian provinsi, dan terdapat 1 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan V-32RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang posisinya berada di kuadran I dimana capaian indeks pada sumbu X dan Y di bawah capaian indeks provinsi. 2) Pada Klaster Bolaang Mongondow Raya, keempat kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berada di kuadran II yang menunjukkan capaian indeks pada sumbu X dan Y berada di bawah angka capaian indeks provinsi, dan terdapat 1 kota yaitu Kota Kotamobagu yang posisinya berada di kuadran I yang menunjukkan capaian indeks pada sumbu X lebih baik daripada capaian indeks provinsi, tetapi capaian indeks pada sumbu Y di bawah capaian indeks provinsi. 3) Pada Klaster Minahasa Raya, terdapat 2 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon yang posisinya berada di kuadran IV yang menunjukkan capaian indeks pada sumbu X dan Y lebih baik daripada angka capaian indeks provinsi, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara yang posisinya berada di kuadran II dimana capaian indeks pada sumbu X dan Y berada di bawah capaian indeks provinsi. 4) Pada Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung, 2 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Minahasa Utaraq dan Kota Bitung berada pada kuadran III yang menunjukkan capaian indeks pada sumbu X di bawah capaian indeks provinsi tetapi capaian indeks kabupaten/kota tersebut pada sumbu Y berada di atas capaian indeks provinsi. Sedangkan 1 kota lainnya yaitu Kota Manado, berada pada kuadran IV yang menunjukkan capaian indeks kota tersebut pada sumbu X dan Y lebih baik dari capaian indeks provinsi. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya, merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata social di masyarakat sebagai penjelmaan nilai – nilai social budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan social – budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pengarusutamaan Transformasi Digital merupakan upaya mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data. Adapun nilai ICT development Index atau IP-TIK Provinsi Sulawesi Utara, yang mengukur gap digital atau kesenjangan digital antar wilayah, di tahun 2017 – 2018 berada pada kategori sedang (range nilai 5,01 – 7,25) dengan nilai indeks di tahun 2017 adalah 5,29, berada di urutan ke-9 dari 34 provinsi dan pada tahun 2018, nilai indeks IP-TIK Provinsi Sulawesi Utara naik menjadi 5,33. V-33RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 5.3. Sasaran, Indikator dan Target Selama masa waktu 5 tahun ke depan (2021-2026)—pelaksanaan RPJMD tahap terakhir di masa waktu penyelesaian Tahapan RPJPD Sulawesi Utara 2000-2025—sasaran pembangunan kewilayahan Sulawesi Utara—memiliki 5 klaster wilayah fokus pembangunan, dengan target capaian, yaitu: penurunan kesenjangan antar klaster wilayah melalui percepatan pelaksanaan transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kepulauan dan Perbatasan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro) serta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur yang terletak di sepanjang pantai pesisir Timur/Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang lokasinya di pantai utara berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo—dimana kedua kabupaten ini dihubungkan dengan Trans Sulawesi. Pada waktu bersamaaan melanjutkan dan mendorong pembangunan di klaster wilayah Minahasa Raya bagian utara dikembangkan wilayah cepat tumbuh klaster Manado-Minahasa Utara-Bitung, sebagai growth center di Kawasan Timur Bagian Utara Indonesia. Sehubungan dengan fokus pembangunan berdasarkan klaster wilayah dan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan cepat tumbuh, sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara 2021-2026 yaitu rata-rata berada pada range antara 6,0-7,0 persen per tahun, maka target pertumbuhan ekonomi, perkiraan kebutuhan nilai investasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada tahun 2026 diperkirakan sebagai berikut. Tabel 5.11 Target Pembangunan Wilayah Klaster 2026 Wilayah Koridor/Klaster Pembangunan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 2021-2026 Kontribusi Ekonomi Regional Klaster Kebutuhan Investasi (Rp. Tri) 2026 Tingkat Kemiskinan (%) 2026 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2026 Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro 5,0-7,5 10 7,22 7-9 2-5 Kabupaten Klaster Bolaang Mongondow Raya 6,0-8,5 15 10,26 4-9 3-5 Kabupate/Kota Klaster Minahasa Induk, Selatan/Tenggara dan Tomohon 6,0-7,5 20 4,96 5-9 3-6 Kabupaten/Kota MInahasa Raya 1) Pengembangan kawasan strategis pada setiap klaster wilayah; 2) Pengembangan sektor unggulan berdasarkan komoditas lokal; 3) Pengembangan kawasan perkotaan (Kota Kecil dan Kota Sedang, selain ibukota kabupaten); 4) Pembangunan daerah tertinggal wilayah daratan dan kepulauan, kawasan perbatasan kepulauan dan daratan, dan wilayah perdesaan; serta 5) Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah Tabel 5.12 Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Klaster Kewilayahan Sulawesi Utara No Indikator Pembangunan Baseline 2021 2026 Menurunnya celah/gap kesenjangan antar klaster wilayah dan antar koridor wilayah daratan dan kepulauan, dengan memacu transformasi struktur ekonomi, revitalisasi dan peningkatan konektivitas laut dan darat, dan akselerasi pembangunan wilayah kepulauan serta pesisir pantai Timur berhadapan dengan Teluk Tomini. A. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota
1.Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ KSPN) terhadap pertumbuhan N/A ≥1 investasi wilayah (per klaster/kabupaten kota)
2.Jumlah Kawasan Pusat Pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2 kawasan 2 kawasan Kawasan Pengembangan wilayah Kepulauan dan Perbatasan 1 kawasan 3 kawasan Kawasan Industri 1 kawasan 2 kawasan Dry Port (DP) 1 kawasan 1 kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Provinsi 15 kawasan 20 kawasan Kawasan Ekonomi, Industri, Logistic Hub (Pergudangan, Container Yard), dan kawasan permukuman, perkantoran, pertokoan menggunakan energi terbarukan (Low Carbon Model) N/A) 5 kawasan B. Pengembangan Sektor Unggulan

a.Kelapa
b.Pala
c.Cengkeh
d.Kopi
e.Cacao
f.Vanilla V-35RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 No Indikator Pembangunan Baseline 2021 2026
g.Kayu Manis
h.Padi
i.Jagung
j.Hortikultura
k.Perikanan Budidaya (Ikan dan Rumput Laut)
l.Perikanan Tangkap C. Pengembangan Kawasan Perkotaan
1. 1.Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) dikembangkan 1WM 1WM
2. 2.Jumlah Kota Kecil dikembangkan
3. 3.Jumlah Kota Sedang dikembangkan D. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan (Laut dan Darat), Perdesaan, dan Transmigrasi
4. 1.Perkembangan Status Pembangunan Desa
a.Desa Mandiri/Swadaya 15 33
b.Desa Maju
c.Desa Berkembang
d.Desa Tertinggal
1. 2.Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 10,64 (2020) 6
2. 3.Jumlah Revitalisasi Bumdes berdasarkan status
a.Bumdes Berkembang
b.Bumdes Maju
1. 4.Jumlah Revitalisasi ―Bumdes Bersama‖ berdasarkan status
a.Bumdes Bersama Berkembang
b.Bumdes Bersama Maju
1. 5.Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)
2. 6.Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di PKSN (Kab Kepulauan Perbatasan 0,42 0,52 (standar nasional)
3. 7.Jumlah daerah tertinggal (kabupaten) 0 0
4. 8.Rata-rata IPM di kabupaten relatif tertinggal 65-68 (2020) 68-70
5. 9.Rata-rata nilai indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaaan Prioritas Nasional (KPPN) 51,10 58,70 (standar nasional) E. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
6. 1.Jumlah daerah dengan penerimaan meningkat 15 15
7. 2.Jumlah daerah dengan realisasi belanja meningkat (Kab/Kota) V-36RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 No Indikator Pembangunan Baseline 2021 2026
8. 3.Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola berkualitas (Kab/Kota) 14 15
9. 4.Persentase jumlah daerah yang memiliki keuangan yang efektif dan efisien Kab/Kota) NA 10
10. 5.Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota) 15
11. 6.Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (Kab/Kota) NA 15
12. 7.Persentase capaian penerapan SPM di daerah NA 100
13. 8.Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2,8 3,2 (standar nasional)
14. 9.Jumlah lembar Peta Dasar skala 1: 5.000 Seluruh wilayah Sulawesi Utara
15. 10.Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/Provinsi
16. 11.RDTR Perbatasan Negara/Perbatasan Daerah -
17. 12.Daerah yang Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (kab/kota) - 15
18. 13.Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas baik (ribu Ha)
19. 14.Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah Daerah 0 1 Bank Tanah F. Pemenuhan Target Layanan Infrastruktur Dasar dan Pengelolaan Persampahan
20. 1.Rumah Tangga menempati Hunian Layak NA 70%
21. 2.Hunian dengan akses air minum layak 100%
22. 3.Hunian dengan akses air minum aman 15%
23. 4.Hunian dengan akses sanitasi layak 90%
24. 5.Hunian dengan akses sanitasi aman 15%
25. 6.Hunian dengan akses air minum perpipaan 30%
26. 7.Hunian dengan akses sampah terkelola dengan baik terdiri atas:
a.Penanganan sampah 80% (RPJMN) 70% (Jakstrada Sulut)
b.Pengurangan sampah 20% (RPJMN) 30% (Jakstrada Sulut) 5.4. Arah Kebijakan dan Strategi V-37RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Kebijakan pembangunan wilayah Sulawesi Utara tahun 2022 diarahkan untuk mendukung perwujudan peran Provinsi Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang Indonesia—dengan memanfaatkan peluang pasar global/internasional di Asia Timur (China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Philippines), dan wilayah Pasifik, sebagai pintu gerbang Indonesia Timur bagian utara; mengembangkan industri logistik, industri berbasis perikanan dan kelapa dan sawit; mewujudkan peran Provinsi Sulawesi Utara sebagai lumbung pangan padi, jagung, kelapa, dan ikan; serta akselerasi dan penguatan ekonomi mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan, kelapa, berbasis industri pengolahan perikanan, produk turunan kelapa, dan industri pariwisata bahari. Transformasi ekonomi di wilayah Sulawesi Utara diarahkan untuk hilirisasi produk turunan perikanan, kelapa dan sawit. Industri berbasis perikanan, kelapa dan sawit, untuk menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, dilakukan melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi yang siap di-ekport keluar dari wilayah Sulawesi Utara. Kondisi wilayah Sulawesi Utara yang memiliki potensi bencana alam relatif beragam dan tinggi, juga menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah Sulawesi Utara. Dimana kebijakan pembangunan daerah wajib memperhatikan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana Strategi pembangunan wilayah Sulawesi Utara diprioritaskan pada pemerataan, pertumbuhan, penguatan konektivitas (laut, darat, dan udara), mitigasi dan pengurangan resiko bencana, dan pelaksanaan otonomi daerah, sebagai berikut; 1) Peningkatan dan penguatan pelaksanaan pelayanan dasar publik, antara lain; (a) peningkatan kualitas SDM, khususnya peningkatan akses layanan Kesehatan, Pendidikan, Pendidikan Vocational Perikanan, Pertanian, dan Pariwisata; (b) percepatan pembangunan daerah kepulauan dan perbatasan, dan daerah relatif lambat akselerasi pembangunan daerah, dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal (PEL) berbasis komoditi unggulan daerah yang memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapan terhadap resiko bencana alam; (c) pemenuhan pelayanan dasar publik dan tata kelola di kecamatan perbatasan dan kecamatan kepulauan; (d) penguatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi ekonomi desa, sosial, budaya; dan (e) pembangunan afirmasi pada daerah lambat perkembangan pembangunan dan daerah kepulauan dan perbatasan. 2) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; dan (d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom, termasuk wilayah pengembangan industri pengolahan, industri pariwisata, dan pengembangan wilayah kepulauan; V-38RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 3) Penguatan konektivitas dilakukan melalui: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara, yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; 4) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan; 5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat, (b) peningkatan ketahanan kawasan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan kabupaten kepulauan; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan; 6) Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; serta pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa. 5.5. Strategi Pembangunan Wilayah Berdasarkan Klaster Wilayah A. Klaster Wilayah Kepulauan Klaster Wilayah Kepulauan meliputi wilayah 3 kabupaten kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro. Strategi pembangunan wilayah kepulauan dan perbatasan diarahkan terutama pemerataan pembangunan, memacu pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah wilayah kepulauan, penguatan konektivitas laut dan udara, dan pengurangan resiko bencana alam, yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 1) Peningkatan pelayanan dasar publik melalui: a) peningkatkan kualitas SDM khususnya pada akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan vokasional/pelatihan terkait dengan perikanan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata; b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pelayanan dasar publik, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana; c) keberpihakan dari K/L dan Dinas/Badan provinsi, serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal klaster wilayah kepulauan dan perbatasan; V-39RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan f) pelaksanaan pembangunan afirmatif. 2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain: a) pengembangan komoditas unggulan wilayah kepulauan dan perbatasan yaitu, kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, perikanan tangkap dan budidaya; b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; c) pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa pulau besar; d) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; e) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (perkebunan dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur di SKPT, sub-SKPT, dan lokasi-lokasi yang telah memiliki fasilitas TPI, PPI, BJBI; f) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata bahari; g) pengembangan kawasan perkotaan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; h) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan kluster kawasan kepulauan dan perbatasan. 3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah. 4) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan; 5) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: a) pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara yang terintegrasi; b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi. 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; V-40RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 b) peningkatan ketahanan kawasan utara dan barat wilayah Kepulauan dan Perbatasan; c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove). 7) Pembangunan desa terpadu yang mencakup; a) peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; b) penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; c) penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; d) transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); e) perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi, dan listrik desa; f) pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa. Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Gambar 5.12. Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan V-41RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 5.13. Cakupan Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan, dan Strategi Pengembangan Klaster Wilayah Kabupaten Kepulauan Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan dan Kawasan Perbatasan Antar Negara Sangihe, Talaud, Sitaro (Ibukota Tahuna, Melonguane, Ondong)
1. 1.Pusat kegiatan ekonomi di Tahuna, Peta, Tamako; Lirung, Melonguane, Beo; Ulu Siau, Ondong, Tagulandang; Major Proyek pengembangan Pusat-Pusat Ekonomi Lokal;
2. 2.Hilirisasi industri perikanan, industri pengolahan ikan, Hilirisasi industri sagu, Hilirisasi industri Pala, Hilirisasi industri Kelapa;
3. 3.Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan SKPT Salibabu dan Dhago, dan Sub-SKPT pendukung utama SKPT sebagai pusat industri perikanan penangkapan dan pengolahan Kawasan Kepulauan; Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Kawasan Perbatasan;
4. 4.Pengembangan Kawasan erbatasan berbasis industri perikanan tangkap dan pengolahan; serta pengembangan Sub-SKPT tersebar pada wilayah potensial penangkapan dan budidaya;
5. 5.Pengembangan industri Pariwisata Budaya, Alam (Panjat Gunung Api Karangetang, Awu, dan Bahari serta Gunung Api Bawah Laut); V-42RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 B. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya meliputi wilayah 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu. Strategi pembangunan klaster wilayah Bolaang Mongondow Raya mengutamakan pemerataan, pertumbuhan berkualitas dan enklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut: 1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: a) peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja; b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana; c) pembinaan dan keberpihakan dari Dinas/Badan, K/L serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah relatif tertinggal; d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan; e) percepatan pembangunan desa terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; f) pelaksanaan pembangunan afirmatif. 2) Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain: a) pengembangan komoditas unggulan klaster kawasan Bolaang Mongondow Raya yaitu: kelapa, cengkeh, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya; b) pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki PPI, TPI, dan BJBI; c) pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial; d) revitalisasi kawasan transmigrasi; e) pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan; f) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada KI dan Dry Port (DP); g) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); h) pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Bolaang Mongondow Raya dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; V-43RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 i) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan. 3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; c) percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri dan pesisir. 4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: a) pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara yang terintegrasi; b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; 5) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan; 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; b) peningkatan ketahanan kawasan Bolaang Mongondow Selatan, Utara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan sekitarnya; c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; e) peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove); 7) Pembangunan desa terpadu yang mencakup: a) peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; b) penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, c) pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; d) transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); e) perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; dan V-44RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 f) pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa. Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Gambar 5.13. Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Bolaang Mongondow Raya Tabel 5.14. Cakupan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dan Strategi Pengembangan Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya Strategi Pengembangan Wilayah Daratan dan Pesisir, dan Perbatasan Darat dengan Provinsi Gorontalo di Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu (Ibukota Lolak, Buroko, Molibagu, Tutuyan)
6. 1.Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi Lolak dan Dumoga/Doloduo; Buroko dan Bintauna; Molibagu; dan Tutuyan;
7. 2.Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan; Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Kentang, Wortel, dan pengolahan buah Nenas dan Pisang; Hilirisasi industri pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan V-45RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya Strategi Pengembangan Minuman;
8. 3.Pengembangan Kawasan Industri Kimong, Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Kimong; Pengembangan Kawasan Dry Port Kotamobagu dan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Dry Port;
9. 4.Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional: Pelabuhan Torosik dan Pelabuhan Lokal: Pelabuhan Boroko;
10. 5.Peningkatan TPI Inobonto dan TPI Labuan Uki (Bolmong), PPI Dodepo dan TPI Molibagu (Bolsel), PPI Tanjung Sidupa, BJBI Boroko, BJBI Bolangitang (Bolmut), TPI Jiko, TPI Loyouw dan TPI Kotabunan (Boltim) dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Fasilitas Perikanan;
11. 6.Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Bolaang Mongondow Raya (Buroko, Bintauna Pante; Lolak-Inobonto, Dumoga- Doloduo, Mopuya-Mopugat- Tapadaka)
12. 7.Pengembangan Industri Pariwisata Alam (Taman Nasional, Panjat Gunung Berapi Ambang, Agro Wisata); Bahari (Pantai, Spots Diving, Snorkeling), dan Budaya. C. Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/Induk, dan Tomohon): Klaster Wilayah Minahasa Raya meliputi wilayah 3 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon. Strategi pembangunan klaster wilayah Minahasa Raya bagian (Selatan, Tenggara, Induk, dan Tomohon) mengutamakan pemerataan, pertumbuhan berkualitas dan V-46RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut: 1) Peningkatan pelayanan dasar publik antara lain melalui: a) peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja; b) percepatan pembangunan daerah kecamatan yang tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana; c) pembinaan dan keberpihakan dari Dinas/Badan, K/L, serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah kecamatan relatif tertinggal; d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola pelayanan pemerintahan di kecamatan; e) percepatan pembangunan desa/kelurahan terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan; 2) Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui: a) pengembangan komoditas unggulan klaster kawasan Minahasa Raya yaitu: kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya; b) pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki PPI, TPI, dan BJBI; c) pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial; d) pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan; e) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada pusat pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota; f) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); g) pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Minahasa Raya (Bagian Tengah dan Selatan/Tenggara) dan pengembangan kota kecil/sedang baru serta pengembangan kota lainnya; h) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan. 3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); V-47RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; c) percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri, dan pesisir. 4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat yang terintegrasi; b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; 5) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan; 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; b) peningkatan ketahanan kawasan Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa, dan Tomohon dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Tomohon, dan Minahasa Selatan dan sekitarnya; c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; e) peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove); 7) Pembangunan desa/kelurahan terpadu yang mencakup: a) peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa/kelurahan dan tata kelola aset desa/kelurahan; b) penguatan pendamping desa/kelurahan yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa/kelurahan; c) pengembangan desa/kelurahan wisata, desa/kelurahan digital dan produk unggulan desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/kelurahan; d) transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); e) perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi, dan listrik desa; dan f) pemanfaatan dana desa/kelurahan untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pendamping lokal desa/kelurahan. V-48RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Induk/Tengah, dan Tomohon) dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Gambar 5.14. Integrasi pembangunan wilayah pada Klaster Wilayah Minahasa Raya Tabel 5.15 Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Strategi Pengembangan Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Minahasa Raya Strategi Pengembangan Wilayah Daratan, Pegunungan, dan Pesisir di Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/Induk, dan Tomohon) Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa, dan Kota Tomohon
a.Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi Amurang- Tumpaan, Ratahan-Belang, Tondano, Langowan- Kawangkoan, Kota Tomohon;
b.Hilirisasi Industri Kelapa, Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan, Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Kentang, Wortel, dan Pengolahan buah Pisang; Hilirisasi industri pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri Pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro V-49RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Minahasa Raya Strategi Pengembangan dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman;
c.Pengembangan Kawasan Agro industri Modoinding, Pengembangan Agroindustri Rurukan; Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Agroindustri Modoinding dan Rurukan
d.Perencanaan Penyiapan Pengembangan Waduk Pengolahan Air Danau Tondano untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Bitung dan Kota Manado di Wilayah Tondano Utara memanfaatkan posisi ketinggian lokasi dengan tekanan gravitasi untuk distribusi dan Energi Terbarukan (ET) Solar System;
e.Pengembangan Pelabuhan Regional: Pelabuhan Amurang dan Belang;
f.Pengembangan Fasilitas Pelabuhan/Pendaratan Ikan Belang, PPI Amurang, TPI Atep Oki, BJBI Ratatotok serta Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Pelabuhan/Fasilitas Perikanan;
g.Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Minahasa Raya (Modoinding, Tompaso Baru, Motoling, Belang-Ratatotok, Tombatu; Langowan, Kakas dan sekitar, Tompaso-Kawangkoan, Tandengan-Eris, Remboken- Tondano, Tanawangko, Kalasey, Pineleng);
h.Pengembangan Industri Pariwisata, Bahari, Budaya, Agro, dan Alam seperti Danau Tondano, Danau Linau, Agrowisata Rurukan, Agrowisata Modoinding, Taman Geothermal Lahendong-Tampusu-Tompasa, Panjat/Hiking Gunung Berapi V-50RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Minahasa Raya Strategi Pengembangan Soputan, Lokon, dan Mahawu; Pantai Tenga, Pantai Kora-Kora, Pantai Rerer-Kombi, Pantai Kalasey, Taman Budaya Moraya, Taman Budaya Kampung Jawa dan Kompleks Kuburan Pahlawan, Objek Wisata Watu Pinabetengan; Objek Wisata Kanonang, Objek Wisata Danau di Remboken; serta penguatan kelembagaan pengelolaan Objek Wisata;
i.Pengembangan Kelembagaan Daerah Pengelolaan Potensi Danau Tondano dan sekitarnya; D. Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian (Utara, Manado, dan Bitung), wilayah Cepat Tumbuh Strategi pembangunan klaster wilayah Minahasa Raya bagian (Utara, Manado, dan Bitung)—sebagai lokasi wilayah cepat tumbuh--mengutamakan pemerataan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas antar wilayah dan akses ke wilayah provinsi tetangga, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut: 1) Peningkatan pelayanan dasar publik antara lain melalui: a) peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional bidang pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan konektivitas/logistic; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja di Kota Bitung; b) percepatan pembangunan daerah kecamatan yang tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana; c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L dan Dinas/Badan Provinsi, serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah kecamatan relatif tertinggal; d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola pelayanan pemerintahan di kecamatan; e) percepatan pembangunan desa/kelurahan terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan; 2) Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui: V-51RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 a) pengembangan komoditas unggulan seluruh kluster Kawasan di Sulawesi Utara dan wilayah provinsi lain yaitu: kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, pala, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya; b) pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki fasilitas pendukung utama seperti: PPS, PPP, PPI, TPI, dan BJBI; c) pengembangan sentra produksi perkebunan dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial; d) pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan; e) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); f) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); g) pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Minahasa Raya (Bagian Utara dan Manado- Bitung) dan pengembangan kota kecil/sedang baru lainnya; h) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan. 3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui: a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kawasan; c) percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan dan revitalisasi pelayanan perizinan investasi berbasis e-gov, dan perluasan kerjasama daerah dalam klaster dan di luar klaster; d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, pengolahan sampah, air limbah, air bersih. 4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, darat, dan udara yang terintegrasi dengan daerah dan wilayah lain di luar Sulawesi Utara; b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; 5) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan; 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: V-52RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; b) peningkatan ketahanan kawasan Minahasa Utara, Manado, dan Bitung, dan pemantapan pemulihan pascabencana di Manado, Bitung, dan sekitarnya; c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; e) peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove); 7) Pembangunan desa/kelurahan terpadu yang mencakup: a) peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa/kelurahan dan tata kelola aset desa/kelurahan; b) penguatan pendamping desa/kelurahan yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa/kelurahan; c) pengembangan desa/kelurahan wisata, desa/kelurahan digital, dan produk unggulan desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/kelurahan; d) transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); e) perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan sampah desa/kelurahan; dan f) pemanfaatan dana desa/kelurahan untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pendamping lokal desa/kelurahan. Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Gambar 5.15. Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh (Manado-Minut-Bitung) V-53RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 5.16 Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara dan Strategi Pengembangan Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Minahasa Raya bagian Utara Strategi Pengembangan Wilayah Daratan, Pesisir dan Pulau di Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Utara, Kota Manado, Kota Bitung Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung
1. 1.Pusat Kegiatan Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Keuangan dan Asurasi, Ekonomi, dan Industri Pengolahan;
2. 2.Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan; Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Ikan, Kentang, Wortel, dan Pengolahan buah Pisang; Hilirisasi industri Pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri Pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman;
3. 3.Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola KEK Bitung dan KEK Likupang;
4. 4.Pengembangan Pelabuhan Regional/Lokal Likupang, Pelabuhan Penyeberangan Pateten-Lembeh;
5. 5.Pengelolaan Pelabuhan dan Fasilitas Perikanan yaitu: PPS Bitung, PPP Tumumpa, TPI Calaca, TPI Likupang, TPI Kema, TPI Wori; dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Pelabuhan dan Fasilitas Perikanan yang tersebar di seluruh kab/kota;
6. 6.Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Minahasa Minahasa Utara (Airmadidi, Likupang, Kauditan, Sawangan dan Kema);
7. 7.Pengembangan Industri Pariwisata, Bahari/Diving (TNL. Bunaken, Pulau Bangka dan sekitarnya, Selat Lembeh) beberapa lokasi objek wisata pantai tersebar di Likupang sekitarnya, dan Kema; Wisata Budaya (Taman Purbakala Sawangan), Wisata Alam (cagar Alam Tangkoko) Panjat/Hiking Gunung Klabat; serta beberapa spots objek wisata kota Manado dan Bitung. V-54RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 E. Kawasan Super Hub Sulawesi Utara Super Hub Sulawesi Utara mencakup beberapa wilayah kabupaten dan kota yang telah memiliki infrastruktur dasar, sosial, dan Kawasan Ekonomi/Industri menunjang percepatan gerak akselerasi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia. Melalui transformasi struktur ekonomi daerah dari sektor primer bertahap bergeser ke Sektor Industri pengolahan komoditi lokal dan Sektor Jasa, serta akselerasi peran Industri Pariwisata yang didukung dengan jaringan jasa penerbangan internasional dan nasional, menggunakan fasilitas Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung. Wilayah Super Hub mencakup Kota Manado dimana terletak lokasi Bandar Udara Internasional; Kota Bitung memiliki Pelabuhan Hub Internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Kabupaten Minahasa Utara terletak di antara 2 kota (Manado dan Bitung) memiliki lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki Kawasan Industri (KI) Kimong; dan Kota Kotamobagu akan memiliki Dry Port (dalam tahap persiapan). Arah pengembangan Super Hub dilaksanakan bersama pemerintah nasional dan provinsi, serta seluruh kabupaten dan kota yang memiliki fasilitas penunjang percepatan berkembangnya pusat pertumbuhan (growth centre) di Sulawesi Utara sebagai Super Hub di KTI bagian Utara. Melakukan integrasi terpadu antar pusat-pusat kegiatan ekonomi di beberapa kabupaten dan kota melalui jaringan konektivitas akses langsung ke Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Bandar Udara Internasional. Integrasi konektivitas antar kawasan kegiatan ekonomi yang didukung dengan jaringan transportasi antar daerah dan antar provinsi melalui hubungan darat, laut, dan udara, menjadi syarat prioritas Super Hub dapat berperan sebagai penggerak ekonomi Kawasan Timur dan pintu utama di KTI akses langsung ke pasar internasional. Gambaran integrasi pengembangan Kawasan Super Hub dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Gambar 5.16. Integrasi Pembangunan Wilayah pada Kawasan Super-Hub Sulut V-55RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Tabel 5.17 Cakupan Kawasan Super-Hub Sulut dan Strategi Pengembangan Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Strategi Pengembangan Wilayah daratan bagian utara Peninsula (Manado, Minahasa Utara, dan Bitung) dan bagian barat (Bolaang Mongondow dan Kotamobagu) Manado, Bitung, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, dan Kotamobagu
8. 1.Integrasi kawasan ekonomi dan infrastruktur dasar perhubungan melalui konektivitas jaringan perhubungan darat;
9. 2.Penguatan Kelembagaan Pengelola 2 KEK, 1 KI, dan 1 Dry Port (DP);
10. 3.Kemudahan akses dari provinsi tetangga menggunakan fasilitas Pelabuhan dan Bandara di wilayah Sulawesi Utara;
11. 4.Pembukaan kembali jalur pelayaran dan penerbangan Manado-Davao secara regular yang dilayani perusahan Penerbangan dan Pelayaran Indonesia dan Filipina;
12. 5.Pembukaan jalur penerbangan (penumpang dan cargo) akses ke Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Singapore, dan Hong Kong.
13. 6.Optimalkan peran Pelabuhan Hub Bitung menjadi pintu ekspor dan import Kawasan Timur Indonesia. 5.6. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kewilayahan di Sulawesi Utara tahun 2022 mengutamakan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada bukti data, informasi, dan pengetahuan yang baik, akurat, lengkap, skenario pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi, serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan sesuai dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan kegiatan antar- kementerian/lembaga, antara-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, serta antara Pemerintah/Pemda dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. V-56RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Untuk mencapai sasaran dan target pembangunan, pembangunan wilayah ke depan akan diterjemahkan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan koridor pertumbuhan daerah melalui pusat-pusat pengembangan, dan koridor pemerataan berbasiskan klaster wilayah. Pendekatan koridor disusun dengan mempertimbangkan hasil perhitungan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah berdasarkan beberapa indikator makro kabupaten/kota tahun 2019, serta mempertimbangkan jalur perhubungan dan pertumbuhan masing-masing daerah, jalur pariwisata nusantara, dan mempertimbangkan pola persebaran pusat kegiatan seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, peningkatan peneriman devisa, dan perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif kedepan. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Pendekatan melalui koridor pemerataan mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (hinterland) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan. Wilayah penyangga tersebut antara lain adalah desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan terdepan, serta daerah tertinggal. Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2022 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan pemerataan antar wilayah daratan dan kepulauan, maupun daerah pesisir dan pegunungan, melalui strategi pembangunan, yaitu: a) Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, melalui:
i.perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; ii. penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik; iii. peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara; iv. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital;
v.perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan; vi. meningkatkan pengawasan dan penjagaan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); serta V-57RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 vii. pemenuhan hak-hak masyarakat perbatasan dan kepulauan sesuai mandat regulasi yang berlaku. b) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan:
i.tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; ii. penetapan batas desa; iii. pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama; iv. peningkatan pelayanan dasar desa;
v.optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; vi. penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa. c) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara melalui:
i.peningkatan aksesibilitas dan konektivitas termasuk jaringan logistik dari desa ke pusat-pusat perdagangan baik pasar lokal, regional maupun internasional; ii. pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan dengan multipihak. 2) Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, melalui strategi pembangunan, yaitu: a) Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat- pusat pertumbuhan wilayah yaitu KEK, KI, Destinasi Pariwisata Prioritas, Super Hub, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan dan perikanan antara lain melalui:
i.penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi perkebunan dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); ii. penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batu bara, dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah; V-58RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 iii. pelayanan perijinan dan investasi yang cepat; iv. penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan perdesaan dan transmigrasi, kota-kota kecil, dan kota-kota menengah dalam pengadaan bahan baku dan pendukung;
v.pengembangan kerjasama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha; vi. penguatan kerjasama Pemerintah Daerah, badan pengelola, masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam promosi dan pengembangan kawasan strategis; vii. perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata rantai produksi domestic dan global. 3) Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, melalui strategi pembangunan: a) Pelaksanaan desentralisasi melalui peningkatkan kapasitas daerah otonom untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien; b) Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain melalui:
i.penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja; ii. penataan lembaga dan organisasi Pemerintah Daerah yang lebih efisien dan efektif; iii. optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien; iv. peningkatan riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan;
v.peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keahlian khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah; vi. Optimalisasi peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk percepatan pencapaian target prioritas pemerintah, pemprov, dan pemkab/pemkot, melalui APBD setiap daerah; vii. optimalisasi dana transfer daerah yang lebih produktif dan afirmatif bagi kemajuan daerah; viii. peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah baik pajak dan retribusi daerah maupun sumber-sumber penerimaan dan pendapatan lainnya melalui penataan dan pengembangan data dan informasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan; ix. pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, melalui; peningkatan kualitas belanja daerah yang berdampak bagi V-59RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 percepatan pencapaian SPM, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;
x.peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja; c) Pengembangan kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru, melalui;
i.Penguatan peran PTSP sebagai percepatan pelayanan dan perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha; ii. Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha; iii. Pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan iv. Perluasan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah. d) Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
i.Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam koordinasi dan pengendalian pembangunan daerah; ii. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah; dan iii. Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah 4) Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan: a) Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang antara lain melalui:
i.peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; ii. penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara daerah (provinsi, kabupaten/kota); iii. penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang; b) Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui:
i.sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; ii. penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; iii. penetapan deliniasi batas wilayah adat; V-60RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 c) Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; dan peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan; d) Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah kawasan perkotaan melalui:
i.pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim; ii. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan; iii. pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat; iv. pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan terutama di kawasan strategis nasional dan daerah yang memiliki risiko bencana tinggi;
v.pengembangan sistem peringatan dini multiancaman bencana; vi. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana; vii. peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana; viii. peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana; ix. perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multiphak dan multisektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
x.peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah; 5.7. Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah Sumber pendanaan pemerintah daerah selama ini berasal dari dana transfer pemerintah melalui DAU, DBH, DAK, Dana Desa/Kelurahan yang mengisi porsi terbesar dalam pundi penerimaan penerimaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dana daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Selain dana transfer dari Pemerintah, pemerintah daerah juga menerima Dana Insentif Daerah (DID) untuk daerah yang dapat menunjukkan peningkatan kinerja kewajiban pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Sebagian pemerintah daerah termasuk kabupaten dan kota berusaha meningkatkan kinerjanya pada bidang pelayanan dasar publik, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan umum pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dana insentif daerah yang menjadi sumber pendanaan kegiatan Pemda. Keterbatasan sumber penerimaan Pemerintah Daerah, mendorong pemerintah daerah wajib melakukan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah melalui; V-61RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 1) Mengutamakan pendanaan pada bidang sebagai mandatory spending pemerintah daerah; 2) Melakukan efisiensi alokasi dana terfokus pada pendanaan kegiatan atau sub-kegiatan prioritas dan kewenangan pemerintah daerah; 3) Alokasi pendanaan kegiatan menggunakan unit cost; 4) Pendanaan pemerintah daerah diarahkan pada pembiayaan kreatif, yang memberi dampak countercyclical pada Pemda dan Pemerintah; 5) Pemerintah daerah melanjutkan upaya untuk mengurangi terjadinya SiLPA; 6) Setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) wajib melakukan tata kelola keuangan dengan disiplin lakukan pelaporan penggunaan belanja; Masa pandemik menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Karena terjadi penurunan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disebabkan berkurangnya kegiatan produktif masyarakat akibat melemahnya kondisi ekonomi daerah dan nasional. Pengalaman ini menjadi bagian dari pembelajaran bagi pemerintah daerah, dan terdorong mencari alternatif sumber pendanaan lain di luar transfer pemerintah dan PAD, termasuk memenuhi readiness criteria dalam pengusulan sumber pendanaan dari pinjaman kepada pemerintah—dimana sumber pendanaan dari pinjaman belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Karena akan berkewajiban menyusun perencanaan keuangan untuk mengembalikan pinjaman tersebut di masa datang. Pada dua tahun (2020-2021) terakhir, pemerintah provinsi dan beberapa pemerintah kabupaten dan pemerintah kota berusaha mendapatkan dana pinjaman dari Pemerintah dengan mempersiapkan usulan kegiatan pendanaan menggunakan dana pinjaman dan rencana pengembalian pinjaman. Proses pelaksanaan penggunaan dana pinjaman menjadi pembelajaran baru bagi pemerintah daerah untuk mencari dan mendapatkan sumber pendanaan di luar dana transfer dan PAD. Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan klaster wilayah, Pemerintah Provinsi wajib melakukan integrasi pendanaan program dan kegiatan prioritas, dengan menggunakan sumber dana berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Desa, APBN, DAK Fisik, serta dana swasta dan BUMD/BUMN melalui mekanisme KPBU. Alternatif pilihan terbaik bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah melakukan collaborative governance melalui sharing pendanaan berdasarkan kewenangan setiap pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Kolaborasi pendanaan dapat dilakukan antara lain dalam mencapai target pemenuhan layanan dasar, dimana di satu sisi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki keterbatasan pendanaan, dan di sisi lain dihadapkan dengan besarnya gap terhadap pemenuhan layanan air minum dan sanitasi. Kebijakan daerah terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar adalah sebagai berikut: 1) Kebijakan pendanaan untuk kerja sama dan sharing pendanaan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur dasar khususnya percepatan pencapaian akses air minum layak dan akses sanitasi layak. Strategi: V-62RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 a) Mempercepat pencapaian target akses dengan membangun infrastruktur dasar pada daerah yang masuk dalam delineasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) lewat mekanisme APBD provinsi. Daerah prioritas 1 adalah kabupaten/kota yang berada pada kuadran II dan daerah prioritas 2 adalah kabupaten/kota yang berada pada kuadran I dan III. Adapun KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi dari sudut kepentingan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. KSP yang ada di Provinsi Sulawesi Utara adalah:
i.Terdapat 8 KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KSP Koridor Pantai Pesisir Utara (PANTURA), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Kawasan sekitar KEK Bitung, KSP Koridor Pantai Pesisir Selatan (PANSELA), KEK Pariwisata Likupang, Kawasan sekitar KEK Likupang, Kawasan Pengembangan Bandar Udara Sam Ratulangi dan Kawasan Aerotropolis Pulau Lembeh. ii. Terdapat 8 KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu Kawasan Waruga yang berada di Sawangan Minahasa Utara dan Tonsewer Tompaso Lama Kabupaten Minahasa, Kawasan Benteng Amurang yang berada di Minahasa Selatan, Kawasan Pecinan yang berada di Manado, Kawasan Kampung Arab yang berada di Manado, Kawasan Kampung Jawa di Tondano yang berada di Minahasa, Kompleks Keraton Boroko yang berada di Bolaang Mongondow Utara, Kompleks Istana Manganitu yang berada di Kepulauan Sangihe dan Kompleks Lodji Tondano yang berada di Minahasa. iii. Terdapat 2 KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi Kawasan Area Panas Bumi Lahendong dan Kawasan Area Panas Bumi Gunung Ambang. iv. Terdapat 9 KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan sekitar Taman Nasional Bunaken, Kawasan sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Kawasan sekitar Suaka Margasatwa Karekelang, Kawasan sekitar Suaka Margasatwa Gunung Manembo – nembo, Kawasan sekitar Cagar Alam Dua Sodara, Kawasan sekitar Cagar Alam Gunung Lokon, Kawasan sekitar Cagar Alam Gunung Ambang, Kawasan sekitar Cagar Alam Tangkoko, Taman Wisata Alam Batu Putih dan Taman Wisata Alam Batu Angus dan Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Ilo – Ilo dan sekitarnya. V-63RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 Gambar 5.17 Sebaran Kawasan Strategi Provinsi (KSP) Sulawesi Utara b) Mempercepat pencapaian target akses dengan membangun infrastruktur dasar pada daerah yang masuk dalam Kabupaten Kepulauan lewat mekanisme APBD provinsi. Daerah prioritas adalah kabupaten kepulauan yang berada pada kuadran I. c) Merencanakan pembangunan infrastruktur regional untuk air limbah domestik di 3 klaster pengembangan wilayah yaitu klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung, klaster Minahasa Raya dan klaster Bolaang Mongondow Raya. d) Menerbitkan regulasi berupa peraturan gubernur untuk pelaksanaan strategi a dan b. e) Menyepakati pembagian peran dalam pencapaian target dan pendanaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lewat MoU. Kabupaten/Kota perlu berkomitmen untuk mengakses pendanaan antara lain dari dana desa, DAK, DID, CSR, hibah/pinjaman dan swadaya masyarakat. 2) Kebijakan implementasi dan monitoring pengelolaan persampahan berkelanjutan. Strategi: a) Meningkatkan implementasi dan monitoring Jakstrada Provinsi (peraturan gubernur) dan Kabupaten/Kota (peraturan walikota/bupati). b) Memantapkan lembaga pengelola TPA Regional Mamitarang c) Melaksanakan dan memonitor penanganan sampah di TPA Regional Mamitarang. V-64RKPD PROV.SULUT TAHUN 2022 3) Kebijakan penanganan kawasan kumuh Strategi: a) Mengkoordinasikan dan monitoring percepatan pengurangan kawasan kumuh di kabupaten/kota b) Mengkoordinasikan dan monitoring penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota VI-1RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022
1. 2020.Rencana kerja dan pendanaan daerah memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pembangunan di setiap Perangkat Daerah serta prakiraan ke depan tahun 2023. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, kemudian sub kegiatan menterjemahkan aktivitas/layanan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 disajikan pada Tabel 6.1 Penyajian program, kegiatan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara, disajikan pada tabel berikut. VII-1RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022 adalah ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah di Tahun 2022, sebagai bagian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH SATUAN TARGET TAHUN 2022 Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka 73 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 94.6 Prevalensi Stunting % 16,2 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Angka 57,28 Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat Pertumbuhan Ekonomi % 4,5 – 5,5 Indeks Gini (Gini Ratio) Angka 0,37 Persentasi Angka Kemiskinan % 7,5 – 6,9 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,47 – 7,18 Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas Indeks infrastruktur Angka 0.885 Pembangunan Daerah yang berkelanjutan Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Meningkatnya Pembanginan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Angka 0.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Angka 70.81 Akses Air Minum % 92 Akses Sanitasi % 85 Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Opini BPK Opini WTP Indeks Reformasi Birokrasi Angka 59,95 Indeks SPBE Nilai 3.0 VII-2RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi bagian dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022 No. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TARGET TAHUN 2022
2. 1.DINAS PENDIDIKAN DAERAH Rata-Rata Lama Sekolah 9,54 Harapan Lama Sekolah 12,89 APK SMA/SMK/MA 85,50% APM SMA/SMK/MA 63,80%
3. 2.DINAS KESEHATAN DAERAH Usia Harapan Hidup 72,05 Jumlah Kematian Bayi 240 Jumlah Kematian Ibu 35 Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi 100% Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100%
4. 3.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH Rasio Kemantapan Jalan 0,894 Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi 0,857
5. 4.DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU 54 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu 35
6. 5.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100% Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100%
7. 6.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase penanganan pra bencana 100% Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100% Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kab/Kota 5 Desa/Kelurahan
8. 7.BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 100% Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%) 100%
9. 8.DINAS SOSIAL DAERAH Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial 4,56% Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan 10%
10. 9.DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 71,05% Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan 20% VII-3RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 No. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TARGET TAHUN 2022
11. 10.DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH Persentase ARG pada belanja langsung APBD 69 Rasio kekerasan terhadapa perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 29 Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan kabupaten/kota layak anak 100% Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan koprehensif 52%
12. 11.DINAS KEPENDUDUDKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KB DAERAH Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan 95% Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 2,25 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 30%
13. 12.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa 13,27% Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa 100% Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa 100% Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 100%
14. 13.DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi 70,81
15. 14.DINAS PERHUBUNGAN DAERAH Rasio Konektivitas Provinsi 0,420
16. 15.DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 100% Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi 100%
17. 16.DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH Persentase Koperasi Sehat 1% (3.803 Unit) Persentase UMKM Naik Kelas 2%
18. 17.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi 10%
19. 18.DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0,55% Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 6,69% Peningkatan prestasi olahraga 6 Prestasi
20. 19.DINAS KEBUDAYAAN DAERAH Terlestarikannya cagar budaya 100% Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan 19 Unit
21. 20.DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 61 Indeks pembangunan literasi masyarakat 8,13 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 17,86 VII-4RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 No. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TARGET TAHUN 2022
22. 21.DINAS PARIWISATA DAERAH Tingkat Hunian Akomodasi 15% Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 2% Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara 25.000 Wisman; 1.000.000 Wisnus Nilai tambah Ekonomi Kreatif 19,710,000,000
23. 22.BADAN PENDAPATAN DAERAH Rasio PAD (ADHK) 0,015 Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD -0,03
24. 23.DINAS PANGAN DAERAH Indeks Ketahanan Pangan 79,04
25. 24.DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) 971.185 Ton NTNP (NTN dan NTPi) 104% Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 96%
26. 25.DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1-2% Nilai Tukar Petani 100 - 103
27. 26.DINAS PERKEBUNAN DAERAH Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan 93 - 100 Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan 1%
28. 27.DINAS KEHUTANAN DAERAH Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat 2368 Ha Luas hutan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air 2400 Ha
29. 28.DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda 100% Rasio elektrifikasi 100% Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 36% Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi 100%
30. 29.DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH Prensentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB 9.20% Prensentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 12.45%
31. 30.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan 75% Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan 100%
32. 31.BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 79.32
33. 32.BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 5,30 Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 0,08 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 11,70% Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD 75% VII-5RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 No. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TARGET TAHUN 2022
34. 33.BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH Persentase ASN yang Berkompetensi 30%
35. 34.INSPEKTORAT DAERAH Nilai Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota Provinsi Kategori BB dan Kab/Kota Rata- Rata CC Nilai LPPD dillingkungan Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota Provinsi Nilai Tinggi dan Kabupaten/Kota Rata-Rata Tinggi Level Maturitas SPIP Level 3 Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan WTP Persentase Tindak Lanjut Temuan 100% Persentase Temuan BPK 10% Level Kapabilitas APIP Level 3 Persentase Penyampaian LHKPN 100% Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat 100%
36. 35.BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 40% Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah 35%
37. 36.BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi 100%
38. 37.SEKRETARIAT DAERAH Indeks Pelayanan Publik 7,81 Nilai akuntabilitas kinerja 67,1 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 93,60
39. 38.SEKRETARIAT DEWAN Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100% Pengambilan Keputusan DPRD 11 Keputusan
40. 39.BADAN PENGHUBUNG DAERAH Persentase pelayanan penghubung 100% VII-6RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah di Tahun 2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 Tabel 7.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2022 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 PENDIDIKAN 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah 100% 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus 100% 3 Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal 100% 4 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas 1:14 2 KESEHATAN 1 Rasio daya tampung rumah sakit rujukan 55% 2 Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi 100% 3 Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana 100% 4 Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi 100% 5 Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit) 100% 6 Rasio dokter per satuan penduduk; 45/ 100.000 pddk 7 Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 100% 8 Persentase Kabupaten Kota Sehat 100% 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Rasio luar kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir 0,50 2 Rasio luar kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi 0,50 3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinasi yang dilayani oleh jaringan irigasi 0,857 4 Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota 9% 5 Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional 0,06 6 Rasio kemantapan jalan 0,894 7 Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli 0,051 8 Persentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional 0% 9 Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan Sungai yang berada di Kawasan Strategis Provinsi 1 10 Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman 2 11 Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsuai / dipelihara dan dirawat 100% 12 Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya 100% VII-7RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2022 13 Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 0,60 4 PERUMAHAN RAKYAT 1 Persentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 2% 2 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 2% 3 Presentasi luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani 100% 4 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 54% 5 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Kegiatan 5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100% 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100% 3 Persentase penanganan pra bencana 100% 4 Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100% 5 Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota 100% 6 Persentase Kabupaten/Kota tangguh bencana 100% 7 Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 100% 8 Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 100% 9 Persentase Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100% 10 Persentase Ormas, LSM, FKUB yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 100% 11 Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%) 100% 6 SOSIAL 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100% 2 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti 100% 3 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti 100% 4 Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 0% 5 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan stelah tanggap darurat bencana provinsi 100% 6 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan produktif 10% 7 Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100% 8 Persentase Peningkatan Perlindungan dan jaminan Sosial 100% 9 Persentase pengelolaan taman makam pahlawan yang dilaksanakan 100% URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7 TENAGA KERJA 1 Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja 33% 2 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 65% 3 Tingkat produktifitas tenaga kerja 76,5 4 Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 40% 5 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 60% VII-8RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2022 6 Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan 80% 8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 69 2 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 29 3 Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 10.000 KK) 12,5 4 Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala 80% 5 Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak 100% 6 Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 52 9 PANGAN 1 Persentase cadangan pangan 100% (275 Ton) 2 Persentase daerah rentan rawan pangan 12,03 3 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 85% 4 Persentase Ketersediaan pangan utama 0,016 5 Ketersediaan energi dan protein perkapita (/kapita/hari) 2400 kilokalori dan 63 gram Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 85% 10 PERTANAHAN 1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas ijin lokasi dibandingkan dengan luas ijin lokasi yang diterbitkan 100% 2 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu 35% 3 Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota 100% 11 LINGKUNGAN HIDUP 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi 70,81 2 Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi 50% 3 Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi RPPLH DAN KLHS 4 Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengelolaan Taman KEHATI oleh pemerintah Provinsi 1 Taman Kehati 5 Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota 2 Pelaku Usaha/Kegiatan 6 Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 1 Kelompok 7 Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk mayarakat 100% 8 Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat 1 Penghargaan 9 Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani 100% 10 Persentase jumlah sampah yang tertangani 45% 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun 100% 2 Pemanfaatan data kependudukan 80% 3 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 97.5% 4 Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai) 70% 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Persentase pengentasan desa tertinggal 64% VII-9RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2022 2 Prentase peningkatan status desa mandiri 14,43% 3 Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa 13,27% 4 Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa 100% 5 Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa 100% 6 Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 100% 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 2,25 2 Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalencerate/mCPR) 62,5% 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(unmet need) 8,76% 4 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 30% 15 PERHUBUNGAN 1 Rasio konektivitas provinsi 0.42 2 V/C ratio di jalan provinsi 0.7 3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 0 4 Jumlah arus penumpang angkutan umum naik turun (orang) 13.100 5 Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota 3 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Persentase perangkat daerah (PD) yang terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 50 2 Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100% 3 Persentase media yang melaksanakan penyebaran informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi; 95% 4 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 100% 17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Meningkatnya koperasi yang berkualitas 3.803 unit 2 Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha 2% 18 PENANAMAN MODAL 1 Persentase peningktan investasi di provinsi 10% 2 Peningkatan jumlah kerjasama Penanaman Modal/MOU 2 MOU/ Kerja sama 3 Persentase penerbitan perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal sesuai NSPK tepat waktu 85% 4 Persentase peningkatan penyampaian LKPM 70% 5 Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal tepat waktu 1 laporan 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0,55% 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 6,69% 3 Peningkatan prestasi olah raga 6 Prestasi 20 STATISTIK 1 Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100% 2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100% 21 PERSANDIAN 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah 95% VII-10RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2022 22 KEBUDAYAAN 1 Terlestarikannya cagar budaya 100% 2 Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas). 0,019% 3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah 9% 4 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan 19 Unit 5 Standar pengelolaan Museum Negeri B 23 PERPUSTAKAAN 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 61 2 Indeks pembangunan literasi masyarakat 8,13 24 KEARSIPAN 1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional 17,86 2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban 215 URUSAN PILIHAN 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan 190.776,81 hektar 2 Jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K 1 dok 3 Produksi Perikanan Tangkap 410.000 ton 4 Produksi Perikanan Budidaya 561.185 ton 5 Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun) 67 6 Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan 3 kasus 7 Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 96% 26 PARIWISATA 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 166.0% 2 Persentase peningkatan perjalanaan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi 666% 3 Tingkat hunian akomodasi 15% 4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 2% 5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman 6 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang telah disertifikasi 25% 27 PERTANIAN 1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun 0.86% 2 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 2% 3 Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan 2% 4 Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura 5,5 % 5 Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT 97% 6 Cakupan bina kelompok Petani 0,15 % 7 Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB 5,00% 8 Produktivitas perkebunan per hektar per tahun 1064 Kg/Ha 9 Persentase peningkatan produktivitas perkebunan 1% 28 KEHUTANAN 1 Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui 25.58% VII-11RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2022 perhutanan sosial 2 Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) 29% 3 Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0.84% 29 ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1 Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda 100% 2 Persentase desa yang teraliri listrik 100% 3 Rasio elektrifikasi 100% 4 Persentase Rumah tangga pengguna listrik 100% 5 Rasio ketersediaan daya listrik 1,80 6 Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi 100% 7 Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 36% 30 PERDAGANGAN 1 Pertumbuhan nilai eksport non migas 5-6% 2 Persentase penanganan pengaduan konsumen 90% 3 Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 95% 4 Tertib usaha 80% 5 Persentase kinerja realisasi pupuk 99% 6 Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 40% 7 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 5% 31 PERINDUSTRIAN 1 Pertambahan jumlah industri besar di provinsi 1 Industri Besar 2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP 100% 3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100% 4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100% 5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan Ijin perluasan kawasan industry (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100% 6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 100% 32 TRANSMINGRASI 1 Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 20% 2 Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya 60% 3 Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan 0 KK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 33 PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1 Rasio belanja pegawai diluar guru dan guru tenaga kesehatan 0.18 2 Rasio PAD (ADHK) 0,015 3 Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) 0.9 4 Opini laporan keuangan WTP 5 Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan 75% 6 Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan 100% 34 PENGAWASAN VII-12RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2022 1 Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Level 3 2 Peningkatan kapabilitas apparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Level 3 3 Persentase capaian pelaksanaan PKPT 100% 35 PENGADAAN 1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawah ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama ≤ 0,8% 2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompertitif 100% 3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 100% 36 KEPEGAWAIAN 1 Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 5,30 2 Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 0,08 3 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 11.7 4 Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD 75% 37 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Persentase ASN yang Berkompetensi 30% 38 MANAJEMEN KEUANGAN 1 Defiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD -0.12% 2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD -0,03 3 Jumlah Dokumen Manajemen Aset 4 4 Rasio anggaran sisa terhadap total belaja dalam APBD tahun sebelumnya 0.04 39 TRASPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK 1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan 100% 2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 100% 3 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100% 4 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 40% 5 Persentase pelayanan penghubung 100% 6 Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi 100% 7 Indeks Reformasi Birokrasi 59,95 8 Nilai LPPD Tinggi 9 Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti 100% 10 Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 100% 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100% 12 Persentase pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan 95% VIII-1RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022
41. 2021.Untuk itu seluruh pemangku kepentingan pembangunan Sulawesi Utara perlu mendukung pencapaian amanat-amanat dan target-target yang tertuang dalam RPJMD tersebut khususnya di Tahun 2022. Bedasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 pada Bab II, pembangunan Sulawesi Utara menghadapi berbagai permasalah pembangunan saat ini yaitu situasi pandemi COVID-19 membuat struktur ekonomi sulawesi utara terkontraksi, kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan umkm, dan pengembangan sektor unggulan, masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, terutama kemiskinan di perdesaan, yang mata pencaharian penduduknya dominan di sektor pertanian, kualitas sdm yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan daya saing tenaga kerja terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka, belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi, masih cukup tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energy fosil, serta pelayanan jaringan listrik untuk masyarakat yang belum optimal, perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai dengan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterial dan pesisir-laut, serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup, dan masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut telah dituangkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Bab IV, dengan kebijakan pendanaan tertuang pada Bab III, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota yang tertuang pada bab V, rincian kegiatan pada Bab VI, serta target indikator kinerja utama pada tahun 2022 yang tertuang pada bab VII. VIII-2RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Tahun 2022 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2022 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022. Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 ini sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Tahun 2022 mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021- 2026, yakni “Sulawesi Utara Maju Dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik”. GUBERNUR SULAWESI UTARA OLLY DONDOKAMBEY, SE