DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Maret 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Teknik Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanGubemur tentangTeknisPemberianTunjangan HariRayadanGajiKetigaBelasYangBersumberDari AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun2024. 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahbeberapakalidiubah terakhir denganUndang-UndangNomor6 Tahun2023 ten tangPenetapanPeraturanPemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2 Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6856); 3.Undang-UndangNomor5 Tahun2022 tentang ProvinsiSulawesiUtara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2022Nomor65,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6776); 4.PeraturanPemerintahNomor14Tahun2024 tentang Pemberian TunjanganHariRayadanGajiKetigaBelas KepadaAparaturNegara,Pensiunan, Penerima Pensiun,danPenerimaTunjanganTahun2024 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. ·
4.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Gubernur dan Wakil Gubemur;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK.
(2)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS :
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menenma tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
1. a.Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(6)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besaran pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara mutatis mutandis terhadap Besaran pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2024.

Pasal 6

(1)Proses pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.
(3)Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil terhadap kebenaran isi daftar pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
(4)Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya atau gaji ketiga belas kepada BUD dengan menggunakan jenis SPM Tunjangan Hari Raya atau gaji ketiga belas dengan pembebanan pada rekening belanja berkenaan.
(5)SPM Tunjangan Hari Raya atau gaji ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
(6)Jenis 8PM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan, pembayaran Tunjangan Hari Raya atau gaji ketiga belas.
(7)Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji bagi PNS yang mengalami mutasi pindah atau pensiun agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya maupun gaji ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

(1)
(2)Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Untuk memenuhi Perangkat Daerah, anggaran untuk Perubahan APBD. BABV KETENTUANPENUTUP ketersediaan anggaran pada dapat dilakukan pergeseran kemudian ditampung pada

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Utara. NO. PENGOLAH PARAF 1 GUBERNUR UNTUK DITANDA- TANANI 2 WAKIL GUBERNUR � 3 SEKRETARIS DAERAH / � 4 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM t a 5 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN L'ASET DAERAH 6 KEPALA BIRO HUKUM � PERANCANG PERATURAN % 7 PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA 8 SEKRETARIS BKAD (fv'V 9 KEPALA BIDANG ' PERBENDAHARAAN I 10 KASUBBID PENGELOLAAN fADMINISTRASI GAJI orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur rm dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Ditetapkan di Manado. pada tanggal 16 Maret 202¥ GUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado pada tanggal 8 Marek 102 SEKRETARIS DAERAH ROVINSI SULAWESI UTARA, BERITA DAEI H PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…