DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dalam tahun 2019;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

1.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TENT ANG GUBERNURSULAWESIUTARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 21 TAHON 2019
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Ten tang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 2 ' '

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGANHARI RAYA DAN GAJI KETIGABELASKEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINS!SULAWESIUTARA. tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 8);
14.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 33); 3 Menetapkan

Pasal 2

(1)PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD diberikan THR dan Gaji Ketiga Belas.
(2)PNS dimaksud pada ayat ( 1) termasuk:
1. a.PNS penerima uang tunggu;
2. b.PNS penerima gaji terusan; dan
3. c.calon PNS.
(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.
(4)Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pimpinan dan AnggotaDPRD. /· \ BABII PEMBERIANTHRDANGAJIKETIGABELAS

6.Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan.
7.Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKDyang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
13.Surat Perintah ·Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
14.Perintah yang diterbitkan oleh BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBDberdasarkan SPM. , '<, / . 4 ,· .

Pasal 3

(1)THR bagi PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
(2)Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar:
1. a.gaji bulan Juni; dan
2. b.Tarnbahan Penghasilan yang diterima pada bulan Mei.
(3)Dalam hal penghasilan hak PNS dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan hak dimaksud.
(4)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan bagi:
1. a.PNS, CPNS, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan khusus pajak, tunjangan kinerja/tambahan penghasilan dan yang dipersamakan dengan tambahan penghasilan; dan
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan khusus pajak.
(5)Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai gaji.
(6)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
1. a.tunjangan jabatan struktural;
2. b.tunjangan jabatan fungsional; dan
3. c.tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
(7)Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c adalah:
1. a.tunjangan tenaga kependidikan;
2. b.tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran;
3. c.tunjangan panitera; · d. tunjangan jurusita dan jurusita pengganti;
4. e.tunjangan pengamat gunung api bagi PNS golongan I dan golongan II; dan
5. f.tunjangan petugas pemasyarakatan. 5 /' • I
(8)Tunjangan jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a termasuk tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara yaitu tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan, clan tunjangan hakim.
(9)Tunjangan kinerja/tambahan penghasilan clan yang dipersamakan dengan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Tunjangan kinerja/tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
(10)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru clan dosen atau tunjangan kehorrnatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(11).Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(11)antara lain:
1. a.tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional;
2. b.tunjangan bahaya radiasi bagi PNS di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
3. c.tunjangan bahaya nuklir bagi PNS di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
4. d.tunjangan bahaya racliasibagi pekerja radiasi;
5. e.tunjangan resiko bahaya keselamatan clan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
6. f.tunjangan pengamanan persandian;
7. g.tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan bagi pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional;
8. h.tunjangan profesi guru dan khusus guru dan dosen, kehormatan profesor; dosen, serta
  1. 1.tambahan penghasilan bagi guru PNS; J. tunjangan khusus Provinsi Papua;
9. k.tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
  1. 1.tunjangan operasi pengamanan bagi PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau kecil terluar clan wilayah perbatasan; 6

Pasal 5

(1)Penerima gaji terusan dari PNS diberikan THR yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji pada bulan Juni.
(2)Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan ·THRyaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji pada bulan Juni.
(3)Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
(4)
(3)
(2)

Pasal 4

Dalam hal PNS, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka THR diberikan salah satu yangjumlahnya lebih besar. Dalam hal PNS,PenerimaPensiun, dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) THR maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal PNS,PenerimaPensiun, dan PenerimaTunjangan sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/ duda maka diberikan THR sekaligus THR Penerima Pensiun janda/ duda atau THR Penerima Tunjangan janda/ duda. Ketentuan terse but pada ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Gaji Bulan KetigaBelas.

(1)
(15)
(14)
(13)
1. m.tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/ atau wilayah perbatasan bagi PNS yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau kecil terluar dan/ atau wilayah perbatasan; dan
2. n.penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain. Potongan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. Terhadap Tambahan Penghasilan di luar ketentuan tersebut pada ayat (9), akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Gubernur.
(12)7 / .

Pasal 10

{ 1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM THR kepada BUD.

(2)SPM THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
1. a.SPM THR Gaji untuk pembayaran gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan khusus pajak;
2. b.SPM THR Tambahan Penghasilan untuk pembayaran tunjangan kinerja/tambahan penghasilan;
(3)SPM THR Tambahan Penghasilan dimaksud ayat (2) huruf b diajukan setelah diverifikasi oleh Tim Penilai Disiplin dan Kinerja Pemerintah Daerah.
(4)Hasil verifikasi Tim Penilai Disiplin dan Kinerja Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk dokumen berupa rekomendasi yang harus dilampirkan pada saat pengajuan SPM ke BUD.
(5)SPM THR dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 9

Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 8

(1)THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah Gaji Bulan Juni.
(4)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan pada bulan bulan berikutnya.

BAB III

PEMBAYARANTHR DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

(1)Ketentuan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dalam Peraturan Gubernur ini berlaku juga bagi pegawai lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai non-PNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai perundang-undangan,

Pasal 6

Terhadap THR dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya. 8

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…