DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2021

Nomor: 21
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2021

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bennotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2021;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang GUBERNURSULAWESIUTARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2021
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dala.rnNegeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor3); 2 Pasal l Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah menurut asas otonmi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Utara.
4.Kepala Badan Pendapatan daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi U tara.
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah semua sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

( 1) NJKB ditetapkan berpedoman pada Pera tu ran Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB dengan memperhatikan Harga Pasaran Umum atas kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.

(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan Pajak Kendaraan BBNKB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7.Bea Balik Na.ma Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8.Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
9.Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disngkat NJKB, adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
10.Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11.Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
12.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
13.Umur rangka/body adalah umur kendaraan bermotor yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
14.Umur motor adalah umur kendaraan bermotor yang dihitung dari tahun pembuatan.
15.Nomor Kode Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut koding adalah nomor yang digunakan untuk identifikasi kendaraan bermotor yang menggambarkan atau menjelaskan jenis, merk, type, negara asal kendaraan berrnotor, fungsi kendaraan bermotor, provinsi dan lokasi SAMSAT. 4

BAB II

PENGHITUNGANDASARPENGENAANPKBDANBBNKB

Pasal 4

( 1) NJKB untuk kendaraan bermotor yang jenis merek, dan tipe tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat ditentukan NJKB sebagai dasar pengenaan PKBdan BBNKB, dengan memperhatikan:

a.HPU;
b.NJKBdari daerah provinsi lain;
c.Harga yang tercantum dalam faktur; atau
d.Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/ a tau tahun pembuatan dan negara prod usen sama.

(2)NJKB untuk kendaraan bermotor yang jenis merek, dan tipe tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, dapat ditentukan NJKB sebagai dasar pengenaan PKBdan BBNKB, dengan ketentuan:
1. a.untuk tahun pembuatan lebih baru, NJKB ditentukan berdasarkan:
  1. 1.dengan penambahan 5o/o (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
  2. 2.HPU;
  3. 3.NJKBdari daerah provinsi lain;
  4. 4.Harga yang tercantum dalam faktur; atau
  5. 5.Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
2. b.untuk pembuatan lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan:
  1. 1.dengan penurunan 5°/o (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sesudahnya dan paling banyak penurunan 5 (lima)tingkat;
  2. 2.NJKBdari daerah provinsi lain; atau
  3. 3.Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/ atau tahun pembuatan dan produsen sama.
3. c.untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 1979 kebawah menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor berdasarkan kesamaan varian kendaraan bermotor tahun tertua yang ada NJKB dengan mempertimbangkan kesamaan jenis, isi silinder, fungsi dan tahun pembuatan.

Pasal 3

(1)NJKBubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKBdan BBN/KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKBdengan nilaijual ubah bentuk.
(2)Nilai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 5 BERITA DAERAH ROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 21 Diundangkan di Manado pada tanggal 5 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA OLLY DONDOKAMBEY GUBERNUR SULAWESI UTARA, Ditetapkan di Manado pada tanggal 5 Agustus 2021 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur mi dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

BAB III

KETENTU AN PENUTUP

Pasal 5

ini mulai berlaku pada tanggalPeraturan Gubernur diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Utara.

(3)Penetapan NJKB kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 6

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…