DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan kebutuhan perekonomian, maka pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah;
b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40a Tahun 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Sulaweis Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentan Petunjuk Pelakasanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahkir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102)
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor3209); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang GUBERNURSULAWESIUTARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
12.Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 2
15.Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Penanggung Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4051);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ten tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244);
21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomot 55 Tahun 2019 ten tang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 4);
25.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3); 3 () Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahu.n 2019 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terahkir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1 la sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3.Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Utara.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Badan adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang pendapatan daerah.
6.Kepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab di bidang pendapatan daerah.
7.UPTDPPD adalah Unit Pelaksana Tenis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURANGUBERNURSULAWESI UTARA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANPERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANATELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURANDAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANGPERUBAHANKEDUA ATAS PERATURANDAERAHPROVINSJSULAWESIUTARANOMOR 7 TAHUN2011 TENTANGPAJAKDAERAH. MEMUTUSKAN:
26.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 34), dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 40a Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 53). 4 Menetapkan
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
10.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi. tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangku tan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, dan memiliki izm penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek. 1 la. Kendaraan bermotor listrik berbasis (battery electric uihicle] yang selamjutnya disebut KBL Berbasis baterai adalah kendaraan yang di gerakan dengan motor listrik dan mendapatkan masokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
12.Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus, yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
13.Kendaraan bermotor pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/ dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.
14.Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang Bergerak adalah kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
15.Tarif Progresif adalah persentase tarif yang digunakan sernakin besar bila jumlah objek yang dikenai pajak semakin banyak.
16.Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor, yang terkait dengan perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara.
17.Proteksi Kepemilikan Kendaraan Bermotor adalah perlindungan terhadap urutan kepemilikan kendaraan bermotor. 5
18.Bea Batik Nam.a Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
20.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraanm bermotor.
21.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan.
22.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat.
23.Pajak Rokokadalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
24.Rokokadalah semua jenis sigaret, cerutu dan rokok daun.
25.Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh WajibPajak pada suatu saat dalam tahun pajak atau dalarn bagian tahun pajak, menurut peraturan perundan.g-undangan perpajakan daerah.
26.Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.
27.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
28.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
29.Formulir Pendaftaran adalah formulir yang memuat data objek dan subjek pajak yang digunakan sebagai dasar pemungutan untuk PKB/BBNKBkendaraan bermotor baru, mutasi masuk, perubahan bentuk/fungsi/wama/mesin, lelang dan ganti kepemilikan.
30.Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota perhitungan pajak yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang. 6
31.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SK.PD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang dan berfungsi sebagai alat bukti pembayaran, apabila sudah divalidasi.
32.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
34.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak teru tang.
36.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat un tuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
37.Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetor pungutan PKBdan BBNKB.
38.Surat Tanda Setoran Sementara yang selanjutnya disingkat STSS adalah formulir sementara yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB.
39.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN)atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7
40.Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan adalah perkumpulan sosial dan/atau keagamaan yang berbadan hukum, dibentuk oleh masyarakat dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.
41.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
42.Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,atau STPD.
43.Kompensasi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB berupa perhitungan pembayaran pajak kendaraan untuk tahun masa pajak berikutnya.
44.Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
45.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
46.Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap SKKyang diajukan oleh wajib pajak.
47.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, rnenatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah.
48.Petugas Bank adalah petugas dari bank yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Penerimaan Pembantu dalam penerimaan pembayaran PKBdan BBNKB.
49.Surat Perhitungan Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPVBBKB adalah surat perhitungan volume bahan bakar kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh dinas teknis.
50.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. 8 t u

Pasal 12

( 1) Tarif PKB pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut:

a.kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,5°/o (satu koma lima persen);
b.kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalan satu Kartu Keluarga, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
1. 1.PKB kepemilikan kedua, sebesar 2 °/o (dua persen);
2. 2.PKBkepemilikan ketiga, sebesar 2,25 °/o (dua koma dua puluh lima persen);
3. 3.PKB kepemilikan keempat, sebesar 2,5 °/o ( dua koma lima persen);
4. 4.PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3 % ( tiga persen); (la) Tarif Pajak KBLBerbasis Baterai pribadi ditetapkan sebesar 1,5 °/o(satu koma lima persen.

(2)Kendaraan bermotor pribadi yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
1. a.sedan dan sejenisnya;
2. b.jeep dan sejenisnya;
3. c.station wagon dan sejenisnya;
4. d.minibus dan sejennisnya;
5. e.Microbus;
6. f.pick up double cabin;
7. g.roda tiga; dan
8. h.sepeda motor 200 cc keatas. 2 Diantara ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (la) dan (4a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
  1. 51.Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  2. 52.Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  3. 53.Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPK-PPR adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai atas kekurangan pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan cukai atau tidak dilunasinya pajak rokok. 9
(3)Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah serta kepemilikan kendaraan bermotor oleh suatu badan usaha tidak dikenakan tarif progresif
(4)Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, Pemerintah/TNI/Polri ditetapkan sebagai berikut:
1. a.kendaraan bermotor angkutan umum, sebesar 1 % (satu persen);
2. b.kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, Pemerintah/TNI/ Polri, sebesar 0,5 °/o (nol koma lima persen);
(4a)Tarif Pajak KBL Berbasis Baterai angkutan umum ditetapkan sebesar 1 o/o (satu persen);
(5)Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan sebesar 0,2 °/o (nol koma dua persen);
(6)Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air, ditetapkan sebesar 1,5 °/o (satu koma lima persen);
(7)Dalam hal kendaraan bermotor sudah beralih kepemilikan dan pemilik selaku Wajib Pajak telah melaporkan ke Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor terdaftar, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Lapor Alih Kepemilikan yang ditandatangani oleh W ajib Pajak, maka Badan melakukan proteksi dan merubah urutan kepemilikan kendaraan bermotor ditetapkan tarif sebesar 2,5 °/o (dua koma lima persen);
(8)Penetapan tarif 2,5 °/o (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh dari penetapan tarif kepemilikan pertama ditambah pembebanan setara Bea Balik Nam.a Kendaraan Bermotor kedua.
(9)Dalam hal kendaraan bermotor ditarik oleh lembaga perbankan atau non perbankan/lembaga penjamin (leasing) karena wajib pajak yang menjadi debitur melakukan wanprestasi yang dibuktikan dengan laporan penarikan dari lembaga perbankan/lembaga penjamin (leasing), penerapan tarif PKB 1,5 °/o (satu koma lima persen). ( 10) Dalam hal kendaraan bermotor yang beralih kepemilikan dan mutasi ke luar memiliki tunggakan pajak, penerapan tarif PKB 1,5 % (satu koma lima persen);
(11)Penentuan urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kepemilikan, yang terdaftar dalam database kendaraan bermotor a tau SKPD/ dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor. 10

Pasal 26

a.tarif BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar
1. 1.10 % (sepuluh persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan
2. 2.0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen), untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
3. 3.10 °/o (sepuluh persen), untuk KBL Berbasis Baterai untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat);
4. 4.5 °/o (lima persen], untuk KBL Berbasis Baterai untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 ( tiga); dan
b.tarif BBNKBatas penyerahan kedua dan seterusnya, ditetapkan sebesar
1. 1.1°/o (satu persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerin tah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNIdan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan;
2. 2.0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
3. 3.1°/o (satu persen), untuk KBL Berbasis Baterai angkutan umum.
c.tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan, ditetapkan sebesar
1. 1.0, 1 °/o (nol koma satu persen), untuk kendaraan bermotor orang pribadi
2. 2.0, 1 % (nol koma satu persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum; dan 3 Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(12)Penentuan urutan kepemilikan sebagaimana climaksud pada ayat ( 11) dibedakan antara Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat), roda 3 (tiga) atau roda 2 (dua) tidak digabungkan antar kelornpok kendaraan bermotor.
(13)Pemilik kendaraan bermotor yang telah menjual kendaraannya dan telah melapor secara tertulis kepada Sadan melalui UPTDPPDdimana kendaraan tersebut terdaftar, maka pemilik kendaraan tersebut dibebaskan dari pengenaan tarif progresif. 11

3.0,0075% (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen), untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

d.tarif BBNKBex dump/lelang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebagai berikut:
1. 1.umur kendaraan bermotor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 50 °/o (lima puluh persen ) dari NJKB;
2. 2.umur kendaraan bermotor di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 30% (tiga puluh persen) dari NJKB;dan
3. 3.umur kendaraan bermotor di atas 10 (sepuluh) tahun, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 10°10 (sepuluh persen) dari NJKB;
e.tarif BBNKBhibah, ditetapkan sebagai berikut:
1. 1.kendaraan bermotor yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 10°10 (sepuluh persen) dari NJKB:
2. 2.kendaraan bermotor yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari NJKB;
3. 3.hi bah kendaraan bermotor kepada yayasan yang semata-rnata bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50°10 (lima puluh persen) dari hasil perkalian lOo/o (sepuluh persen) dari NJKB; dan
4. 4.hibah kendaraan bermotor kepada yayasan yang semata-rnata bergerak di bidang sosial dan/atau sosial keagamaan yang sudah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50°10 (lima puluh persen) dari hasil perkalian 1 % (satu persen) dari NJKB.
f.tarif BBNKBubah bentuk, ditetapkan sebesar 10°/o (sepuluh persen) dari selisih antara NJKB sebelum dan sesudah perubahan bentuk, dengan ketentuan dalam hal NJKBperubahan bentuk lebih rendah dari NJKB penetapan sebelumnya, tidak diberikan restitusi dan/atau kompensasi; dan
g.dasar pengenaan tambahan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti dengan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubemur Sulawesi Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKBdan BBNKByang berlaku. 12 EDWIN ~ SILANGEN BERITADAERAHPRO~ANRs7~NJ~WESIUTARATAHUN2021 NOMOR 22 SEKRETARISDAERAHPROVINS!SULAWESIUTARA Diundangkan di Manado pada tanggal 5 Agustus 2021 OLLYDONDOKAMBEY GUBERNURSULAWESIUTARA, Ditetapkan di Manado pada tanggal 5 Agustus 2021 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Surawesi Utara. Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 66a

(1)Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya dan di evaluasi setiap bulan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
(2)Meter air dan/ a tau alat ukur lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
(3)Pemasangan instalasi meter air dan/ atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh wajib pajak bersama-sama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan melibatkan instansi teknis dalam pemasangan meter air. 4 Diantara ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni 66A sehingga berbunyi sebagai berikut: 13

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…